SANCAnews.id

SANCAnews – Habib Babar bin Smith terlibat perselisihan dengan Very Idham Henyansyah alias Ryan Jombang di Lapas Gunung Sindur, Bogor. Kalapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Mujiarto membenarkan perihal adanya perselisihan itu. Namun, dipastikan perselisihan itu sudah rampung.

"Bukan menganiaya, jadi ada perselisihan, di lapas itu kan sulit dihindari perselisihan, tapi sudah selesai. Sudah kami selesaikan, dalam arti, Ryan juga tidak keberatan, memang dia yang salah, ada kesalahanlah, biasa di lapas," kata Mujiarto melalui sambungan telepon, Rabu (18/8/2021).

Mujiarto tak menjelaskan secara rinci perselisihan yang dimaksud. Akan tetapi, perselisihan itu ditengarai terkait dengan uang.

Dia menambahkan, keduanya sempat adu mulut kemudian terjadi perkelahian, tapi dipastikan tak ada yang terluka berat akibat perkelahian itu.

"Masalah tentang uanglah dan dengan pengacaranya itu sudah selesai," ucap Mujiarto.

"Adu mulut, disentil, dipukullah itu Ryan Jombang, tapi dua pihak itu sudah memahami," tandas dia.

Ryan Jombang merupakan terpidana pembunuhan berantai dan mutilasi di awal tahun 2000-an. Dia dijatuhi hukuman mati, namun hingga saat ini belum kunjung dieksekusi.

Sedangkan Habib Bahar bin Smith divonis 3 tahun dalam kasus penganiayaan terhadap dua orang remaja. (lawjustice)

SANCAnews – Langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mengeluarkan hasil pemantauan dan kajian terhadap pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikritisi Setara Institute.

Ketua Setara Institute, Hendardi tak menyoal kerja pemantauan dan kajian yang dilakukan atas pengaduan sejumlah pegawai KPK terkait proses alih status pegawai menjadi ASN tersebut.

Sebab, berdasarkan Pasal 79 dan Pasal 89 UU 39/1999 tentang HAM menyebutkan Komnas HAM berwenang melakukan kerja pemantauan dan pengkajian.

Akan tetapi, ia memandang produk kerja Komnas HAM bukanlah produk hukum yang pro justisia, yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

"Sebagai sebuah rekomendasi, Komnas HAM dipersilakan untuk membawa produk kerjanya kepada pemerintah dan juga DPR," ujar Hendardi dalam keterangan tertulis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/8).

Dalam hal kerja pemantauan dan kajian, menurut Hendardi, siapapun boleh mengkaji dan memantau kinerja institusi negara. Tetapi jika pemantauan dan pengkajian itu dilakukan oleh lembaga negara, maka harus dilihat, apakah itu domain kewenangannya atau sebatas partisipasi merespons aduan warga negara.

"Tindakan institusi negara itu yang pertama harus dilihat adalah dasar kewenangannya. Jika tidak ada kewenangan, maka produk tersebut bisa dianggap tidak berdasar (baseless), membuang-buang waktu dan terjebak pada kasus-kasus yang mungkin popular tapi bukan merupakan bagian mandat Komnas HAM," tuturnya.

Dalam catatannya selama periode 2017-2022, Hendardi menilai Komnas HAM rajin mengambil peran sebagai "hero" dalam kasus-kasus populer. Justru, tugas pokoknya yang memperlihatkan fakta pelanggaran HAM yang nyata, dan bisa disidik dengan menggunakan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, justru tidak dikerjakan Komnas HAM.

"Tak heran banyak pihak mempersoalkan kinerja Komnas HAM periode ini. Komnas HAM gigih menyusun tumpukan kertas sebagai hasil kerja lembaga negara ini, tetapi miskin terobosan," imbuhnya.

Dari situ, Hendardi menduga produksi standar norma terkait banyak hal yang dibuat Komnas HAM tidak memberikan efek perubahan pengarusutamaan HAM dalam tata kelola pemerintahan.

Demikian juga, lanjutnya, produksi rekomendasi yang nyaris tidak memberikan dampak apa-apa pada upaya perlindungan HAM bagi kelompok rentan, terdiskriminasi, masyarakat adat, kelompok kepercayaan dan lain sebagainya.

"Kita perlu mendukung Komnas HAM merancang visi baru, strategi baru, termasuk kewenangan baru sehingga kehadiran lembaga ini bisa lebih berdampak bagi pemajuan dan perlindungan HAM," tuturnya.

Oleh karenanya, Hendardi berkesimpulan bahwa Komnas HAM telah off-side dalam menjalankan kinerja pemantauan dan kajiannya di dalam pengaduan alih status ASN KPK.

Karena menurutnya, produk kerja KPK yang berupa keputusan Tata Usaha Negara (TUN) dan administrasi negara bisa saja dipersoalkan, tapi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk keputusan TUN maupun judicial review ke Mahkamah Agung (MA) atas Peraturan KPK 1/2021.

"Itu jika dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dua isu ini jelas bukan domain kewenangan Komnas HAM," tegasnya menutup. (*)

SANCAnews – Situasi di Kabul, ibu kota Afghanistan, nampak lebih baik pada hari-hari pertama Taliban berkuasa. Duta Besar Rusia untuk Afghanistan Dmitry Zhirnov menyoroti keadaan kota itu dalam siaran langsungnya di  stasiun radio Ekho Moskvy pada Senin (16/8).

"Saya menilai dari hari pertama mereka menguasai Kabul. Kesan-kesannya bagus. Sekarang situasi di Kabul lebih baik daripada di bawah (Presiden Ashraf) Ghani," ungkap Zhirnov, seperti dikutip Reuters.

Zhirnov mengatakan, apa yang dilakukan Taliban -yang masih secara resmi ditetapkan sebagai organisasi teroris di Rusia- setidaknya membuat Kabul lebih aman dalam 24 jam pertama. Ia juga mengaku mulai terkesan dengan sikap Taliban sejauh ini yang menggambarkan pendekatan yang baik dan positif.

Sikap Taliban saat ini jauh dari gambaran yang kerap digembar-gemborkan pihak Barat, menurut Zhirnov.

Taliban juga telah mengambil kendali atas perimeter keamanan Kedutaan Besar Rusia, yang memiliki lebih dari 100 staf. Taliban telah berjanji, menjamin keamanan Kedutaan Besar Rusia di Kabul, sejalan dengan perjanjian sebelumnya.

Ini juga yang membuat Rusia tidak menjadi negara yang tidak ikut mengevakuasi diplomat dan warganya dari Afghanistan.

Kabulov melihat bahwa kampanye panjang Moskow untuk membangun hubungan dengan Taliban tampaknya mulai membuahkan hasil.

"Bukan tanpa alasan kami menjalin kontak dengan gerakan Taliban selama tujuh tahun terakhir," kata Kabulov.

Sama halnya seperti negara-negara lain, Zhirnov mengaku Rusia sangat terkejut dengan kemajuan Taliban yang dapat meruntuhkan rezim Ghani hanya dalam beberapa hari.

Menurutnya, seandainya pun Taliban tidak sepenuhnya berkuasa, kelomppk itu akan memainkan peran utama di masa depan Afghanistan dalam hal apa pun

Zhirnov direncanakan bertemu dengan koordinator kepala gerakan Taliban dalam waktu dekat. (rmol)

SANCAnews – Dubes Rusia untuk Afghanistan Dmitry Zhirnov menyoroti keadaan Kota Kabul di stasiun radio Ekho Moskvy, Senin (16/8). Menurutnya, situasi lebih baik.

Situasi di Kabul, ibu kota Afghanistan, nampak lebih baik pada hari-hari pertama Taliban berkuasa.

“Saya menilai dari hari pertama mereka menguasai Kabul. Kesan-kesannya bagus. Sekarang situasi di Kabul lebih baik daripada di bawah (Presiden Ashraf) Ghani,” ungkap Zhirnov, seperti dikutip Reuters.

Zhirnov mengatakan, apa yang dilakukan Taliban-yang masih secara resmi ditetapkan sebagai organisasi teroris di Rusia- setidaknya membuat Kabul lebih aman dalam 24 jam pertama.

Ia juga mengaku mulai terkesan dengan sikap Taliban sejauh ini yang menggambarkan pendekatan yang baik dan positif.

Sikap Taliban saat ini jauh dari gambaran yang kerap digembar-gemborkan pihak Barat, menurut Zhirnov.

Taliban juga telah mengambil kendali atas perimeter keamanan Kedutaan Besar Rusia, yang memiliki lebih dari 100 staf.

Taliban telah berjanji, menjamin keamanan Kedutaan Besar Rusia di Kabul, sejalan dengan perjanjian sebelumnya.

Ini juga yang membuat Rusia tidak menjadi negara yang tidak ikut mengevakuasi diplomat dan warganya dari Afghanistan.

Kabulov melihat bahwa kampanye panjang Moskow untuk membangun hubungan dengan Taliban tampaknya mulai membuahkan hasil.

“Bukan tanpa alasan kami menjalin kontak dengan gerakan Taliban selama tujuh tahun terakhir,” kata Kabulov.

Sama halnya seperti negara-negara lain, Zhirnov mengaku Rusia sangat terkejut dengan kemajuan Taliban yang dapat meruntuhkan rezim Ghani hanya dalam beberapa hari.

Menurutnya, seandainya pun Taliban tidak sepenuhnya berkuasa, kelompok itu akan memainkan peran utama di masa depan Afghanistan dalam hal apa pun.

Zhirnov direncanakan bertemu dengan koordinator kepala gerakan Taliban dalam waktu dekat. (pojoksatu)