SANCAnews – Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis
Ulama Indonesia (MUI), Habib Nabiel Al Musawa memohon perbaikan kepemimpinan di
jajaran eksekutif dan legislatif saat membaca doa penutup Sidang Tahunan MPR RI
2021, Senin (16/8).
Doa ini bahkan diulangnya hingga tiga kali, "Ya Allah, perbaiki pemimpin kami, baik di pemerintahan,
di MPR, DPR, maupun DPD RI. Ya Allah perbaiki para pemimpin kami, baik di
pemerintah, MPR, DPR, maupun DPD RI. Ya Allah perbaiki para pemimpin kami, baik
di pemerintah, MPR, DPR, maupun DPD RI," tuturnya, saat memanjatkan
doanya, Senin (16/8).
Habib Nabiel juga memohon agar Tuhan membimbing para pemimpin
Indonesia dalam menegakkan keadilan, dalam menyayangi, dan memperhatikan
rakyat. Ia juga berdoa agar Allah menumbuhkan kecintaan mereka kepada
rakyatnya.
"Ya Allah, bimbing pemimpin kami ke jalan-Mu yang lurus,
bimbing mereka agar bekerja demi agama-Mua yang benar, jadikan para pemimpin
kami semua teladan yang mendapat petunjuk dari-Mu, ya Allah, dengan rahmat-Mu,
wahai Zat yang Maha Penyayang," paparnya.
Ia pun bermunajat agar Tuhan memperbaiki keadaan rakyat
Indonesia, apalagi di tengah pandemi virus corona (Covid-19) yang belum usai.
"Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada rakyat kami, di
negeri kami, dalam Hari Ulang Tahun yang ke-76 ini, perbaiki keadaan mereka ya
Allah, murahkan harga-harga kebutuhan hidup mereka, dan jadikan mereka aman
sentosa di tanah air mereka ini," ujar Nabiel.
Selanjutnya, dalam doa itu, Habib Nabiel juga memohon agar
hubungan antar-rakyat Indonesia semakin erat.
"Dan jadikan mereka orang yang mensyukuri seluruh
nikmat-Mu, memuji hanya karena-Mu, dan sempurnakan nikmat itu untuk mereka, dan
akhiri pandemi Covid di negeri ini, ya Allah," katanya.
Sebelumnya, mahasiswa, pakar, para aktivis, serta masyarakat
umum mengkritik kepemimpinan Jokowi-Ma`ruf serta Ketua DPR Puan Maharani,
terutama dalam penanganan pandemi.
Misalnya, kebijakan pembatasan sosial yang setengah-setengah
dan berubah-ubah, keberpihakan terhadap kepentingan ekonomi ketimbang kesehatan
warga, penuntasan pembahasan perundangan yang minim dan penuh kepentingan
politik, hingga ingkar janji kampanye. (lawjustice)