SANCAnews.id

SANCAnews – Taliban kuasai Afghanistan saat ini menjadi perhatian dunia, salah satunya yakni negara Indonesia. menanggapi hal itu, JS Prabowo mengatakan untuk para pecinta Taliban jangan berharap kejadian tersebut bisa terjadi di Indonesia.

Manuver Taliban menduduki Istana Kepresidenan Afghanistan ini menandai kekalahan pemerintahan boneka Afghanistan yang disokong oleh Amerika Serikat selama 20 tahun terakhir ini.

Amerika Serikat memutuskan menarik tentara mereka sampai Agustus 2021. Momentum ini dimanfaatkan oleh Taliban untuk menguasai wilayah Afghanistan dan puncaknya bisa menduduki Istana Kepresidenan.

Kata JS Prabowo soal Taliban

Menyadur dari Hops.id -jaringan Suara.com, kemelut politik di Afghanistan ini dikomentari oleh pensiunan jenderal bintang tiga JS Prabowo.

Dia memaknai Taliban berkuasa lagi di Afghanistan ini sebagai kekuatan rakyat menang melawan pemerintahan boneka itu.

“Mungkin bisa dijadikan ilustrasi bahwa pemerintahan ‘boneka’ meski didukung oleh ratusan ribu pasukan dari 40 negara multinasional, ternyata tidak berdaya menghadapi perlawanan “rakyat”nya ketika ditinggal oleh “induk semang”nya,” tulis JS Prabowo di akun media sosialnya.

Sahabat Prabowo Subianto ini mengatakan kemenangan Taliban ini bisa dimaknai bahwa dukungan rakyat adalah kunci.

Nah merefleksikan apa yang terjadi Taliban, JS Prabowo bilang jangan mengharap ya Indonesia nasibnya bisa dibikian kacau seperti Afghanistan. Prabowo yakin betul Indonesia nggak bisa diobrk-abrik seperti Afghanistan.

“Pencinta taliban jangan mimpi hal seperti itu terjadi di Indonesia ya. Gak mungkin lah,” tulisnya.

Ada ragam respons dari warganet yang komentari postingan JS Prabowo tersebut. Ada yang menilai segala kemungkinan bisa terjadi.

“Bermimpi bolehlah Jendral…krn 32 tahun saja bs “the End” . Tdk ada kekuatan rakyat tp ada kekuatan Tuhan yg menjadi kunci dr segala kunci di dunia ini,” tulis akun @wati_wara.

Kuasai pemerintahan Afghanistan

Taliban telah memasuki Ibu Kota Kabul guna menguasai Afghanistan. Hal itu disampaikan juru bicara kelompok Taliban, Suhail Shaheen.

Shaheen mengatakan jika pihaknya ingin menguasai Afghanistan dengan peralihan yang damai pada beberapa hari ke depan.

Jubir Taliban itu menjelaskan, setelah menguasai pemerintahan kelompok Taliban akan fokus pada perpindahan kekuasaan. Taliban menegaskan akan pasang kembali kelompok Islam garis keras setelah dua dekade wilayah Afganistan dikendalikan oleh pasukan Amerika Serikat.

Shaheen mengatakan Taliban menginginkan pemerintahan Islam yang inklusif yang artinya semua warga Afhanistaan akan menjadi bagian dari pemerintahan.

Sedangkan pemerintahan Afghanistan memastikan Ashraf Ghani tak bisa berbuat apa-apa setelah Taliban menguasai wilayah negeri tersebut.

Kepergian Presiden Ashraf Ghani dari Afghanistan diinformasikan pejabat senior Kementerian Dalam Negeri Afghanistan sedangkan Kantor Kepresidenan saat dimintai keterangan mengatakan jika mereka tidak bisa berkomentar karena alasan keamanan.

“Tidak bisa mengatakan apa-apa tentang gerakan Ashraf Ghani karena alasan keamanan,” ujar pihak Kementerian Dalam Negeri Afghanistan. []

SANCAnews – Guru besar Universitas Indonesia atau UI menyatakan jika Rizieq mantan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab cocok mengisi jabatan sebagai Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Guru besar UI, Profesor Ronnie H Rusli mengatakan secara akademik Habib Rizieq cocok mengemban jabatan sebagai Dubes RI pada pemerintahan Taliban yang bakal berkuasa di Afghanistan.

“Lebih cocok HRS setelah bebas jadi Dubes RI di Pemerintahan Taliban di Afghanistan menurut pendapat secara akademis karena lancar berbahasa Arab sama persis dengan bahasa yang digunakan di Qatar tempat pemimpin Taliban berada selama pendudukan Amerika di Afghanistan,” kata Ronnie dalam tulisan di akun jejaring media sosial Twitter pribadinya, dikutip Hops-Jaringan Suara.com, (17/8/2021)

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berharap agar Taliban bisa bersikap jauh lebih baik dari sebelumnya.

Taliban akan jauh lebih moderat dibanding dengan beberapa dekade silam. Sehingga Jusuf Kalla optimis, Afghanistan tidak akan jatuh dalam pertumpahan daran dan perang saudara.

“Saya harapkan Taliban tidak seperti yang dulu, saya apresiasi transfer kekuasaannya secara damai,” ujar JK, dalam siaran persnya.

“Baik Taliban maupun pemerintah Afghanistan sama-sama meyakini bahwa mereka bersaudara dan tidak akan memerangi negara yang sudah ditinggalkan oleh Amerika Serikat,” sambung ia.

Jusuf Kalla mengimbau kepada pemerintah Afghanistan nantinya agar tetap bersifat terbuka dengan negara-negara lain guna menjalin kerjasama ekonomi.

"Indonesia punya peran penting di Afghanistan dalam menjajaki perdamaian kemarin, sehingga pemerintah RI juga harus mendukung upaya damai sekarang saat Taliban memimpin Afghanistan, pasca penarikan tentara asing akhir bulan agustus ini," ujarnya.

“Saya harapkan Afghanistan terbuka dengan kerja sama dengan negara-negara lain yang tidak punya kepentingan politik, tetapi kerjasama perekonomian,” pungkasnya. []

SANCAnews – Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Habib Nabiel Al Musawa memohon perbaikan kepemimpinan di jajaran eksekutif dan legislatif saat membaca doa penutup Sidang Tahunan MPR RI 2021, Senin (16/8).

Doa ini bahkan diulangnya hingga tiga kali, "Ya Allah, perbaiki pemimpin kami, baik di pemerintahan, di MPR, DPR, maupun DPD RI. Ya Allah perbaiki para pemimpin kami, baik di pemerintah, MPR, DPR, maupun DPD RI. Ya Allah perbaiki para pemimpin kami, baik di pemerintah, MPR, DPR, maupun DPD RI," tuturnya, saat memanjatkan doanya, Senin (16/8).

Habib Nabiel juga memohon agar Tuhan membimbing para pemimpin Indonesia dalam menegakkan keadilan, dalam menyayangi, dan memperhatikan rakyat. Ia juga berdoa agar Allah menumbuhkan kecintaan mereka kepada rakyatnya.

"Ya Allah, bimbing pemimpin kami ke jalan-Mu yang lurus, bimbing mereka agar bekerja demi agama-Mua yang benar, jadikan para pemimpin kami semua teladan yang mendapat petunjuk dari-Mu, ya Allah, dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang," paparnya.

Ia pun bermunajat agar Tuhan memperbaiki keadaan rakyat Indonesia, apalagi di tengah pandemi virus corona (Covid-19) yang belum usai.

"Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada rakyat kami, di negeri kami, dalam Hari Ulang Tahun yang ke-76 ini, perbaiki keadaan mereka ya Allah, murahkan harga-harga kebutuhan hidup mereka, dan jadikan mereka aman sentosa di tanah air mereka ini," ujar Nabiel.

Selanjutnya, dalam doa itu, Habib Nabiel juga memohon agar hubungan antar-rakyat Indonesia semakin erat.

"Dan jadikan mereka orang yang mensyukuri seluruh nikmat-Mu, memuji hanya karena-Mu, dan sempurnakan nikmat itu untuk mereka, dan akhiri pandemi Covid di negeri ini, ya Allah," katanya.

Sebelumnya, mahasiswa, pakar, para aktivis, serta masyarakat umum mengkritik kepemimpinan Jokowi-Ma`ruf serta Ketua DPR Puan Maharani, terutama dalam penanganan pandemi.

Misalnya, kebijakan pembatasan sosial yang setengah-setengah dan berubah-ubah, keberpihakan terhadap kepentingan ekonomi ketimbang kesehatan warga, penuntasan pembahasan perundangan yang minim dan penuh kepentingan politik, hingga ingkar janji kampanye. (lawjustice)

SANCAnews – Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia turut digelar PKS di halaman kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Selasa (17/8). Acara tersebut diikuti seluruh jajaran pengurus pusat, wilayah, daerah, cabang dan ranting di Indonesia.

Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri bertindak sebagai inspektur upacara yang memberikan amanat dan pesan tentang krisis keteladanan yang saat ini melanda republik.

Dalam amanatnya, Salim Segaf mengatakan bahwa wabah Covid-19 membuat seolah-olah upaya Indonesia dalam melunasi janji kemerdekaan menjadi semakin jauh dan berat. Indonesia tampak seperti telah berlari jauh, tapi nyatanya berjalan terengah-engah.

"Kita mengalami situasi penuh tekanan, yang membuat sebagian orang frustasi dan pesimis. Tentu ini berbahaya apabila telah menjalar dan menjadi gejala kolektif sebagai sebuah bangsa,” kata Salim.

Menurutnya, situasi serupa sebenarnya sudah dihadapi oleh para pendiri bangsa. Mereka kemudian memberi bukti bahwa dengan sikap kenegarawanan dan keteladanan, api perjuangan tetap menyala dan semakin berkobar-kobar, meski dalam situasi yang paling buruk, gelap, dan pesimis sekalipun.

Sementara Indonesia hari ini sedang dihadapkan pada suasana yang mengarah krisis keteladanan. Para pemimpin yang seharusnya bisa dijadikan teladan, justru sibuk mengurus diri dan kelompok, serta membuat berbagai tindakan kontroversial dan kontraproduktif.

“Tentu jika terus terjadi, kondisi ini sangat tidak kondusif untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia," jelas mantan Menteri Sosial RI tersebut.

Salim menyebut, Indonesia membutuhkan hadirnya sikap keberpihakan yang jelas kepada rakyat serta konsistensi kata dan perbuatan. Jangan sampai mencederai kepercayaan rakyat dengan berbagai aksi kontroversial dan kontraproduktif yang tidak mencerminkan sense of crisis.

"Di samping masalah inkonsistensi kebijakan, kita juga menyaksikan gejala diskriminasi hukum, perlakuan istimewa kepada para koruptor dengan memberikan keringanan hukuman, dan penyimpangan dalam pengelolaan sumberdaya alam," ujar dia.

Salim mengingatkan jika bangsa ini membutuhkan kolaborasi, bukan segregasi apalagi polarisasi. Jangan sekali-kali membenturkan identitas sesama anak bangsa demi meraih kepentingan kekuasaan.

"Atas nama Pancasila, ada unsur-unsur kekuasaan yang menstigma anak bangsa lainnya sebagai radikal dan anti NKRI. Tindakan-tindakan adu domba dan pemecah belah bangsa ini adalah tindakan yang jelas tidak Pancasilais dan tidak nasionalis," ujar dia.

Tak lupa, Salim Segaf mengajak seluruh bangsa Indonesia mendoakan masyarakat Indonesia yang wafat akibat pandemi. Tercatat ada 117.588 warga yang wafat karena pandemi per 15 Agustus 2021. (rmol)

SANCAnews – Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR RI pada Senin (16/8) kemarin dikritik Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebab dalam lembaran teks pidato presiden, tak ada satu pun permintaan maaf kepala negara atas banyaknya korban jiwa Covid-19.

"Seharusnya dalam pidato kenegaraannya, Presiden Jokowi meminta maaf dan turut berduka cita mewakili pemerintah dan negara atas wafatnya hampir 120 ribu rakyat akibat pandemi Covid-19 ini," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Mardani menilai, penanganan pandemi Covid 19 yang sudah berjalan 1,5 tahun belakangan belum efektif. Salah satu penyebabnya ialah krisis komunikasi yang harus segera dibenahi oleh Jokowi.

“Pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik dalam penanganan pandemi Covid-19, salah satunya dengan menunjuk jurubicara utama sebagai modal untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat,” ujar Mardani.

Selain soal komunikasi, Mardani juga menyebutkan pelayanan kesehatan harus diperkuat sebagai upaya penanganan krisis pandemi ini. Sebab ketidaksiapan sistem layanan kesehatan telah berdampak buruk bagi penanganan Covid-19, salah satunya krisis tenaga kesehatan.

“Pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali memperkuat pelayanan kesehatan dan menggenjot pelaksanaan vaksinasi,” jelas Mardani.

Di samping pelayanan kesehatan yang perlu diperkuat, kesejahteraan para tenaga kesehatan juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Sebagai garda terdepan dan faktor pendukung pelayanan kesehatan yang efektif, sudah selayaknya nakes mendapatkan insentif.

“Jangan sampai ada tunggakan-tunggakan klaim dana penanganan Covid-19 yang belum ditunaikan, supaya operasional dan pelayanan rumah sakit tetap optimal dan demi kesejahteraan nakes yang telah berjuang,” tandasnya. (rmol)