SANCAnews.id

SANCAnews – Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia turut digelar PKS di halaman kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Selasa (17/8). Acara tersebut diikuti seluruh jajaran pengurus pusat, wilayah, daerah, cabang dan ranting di Indonesia.

Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri bertindak sebagai inspektur upacara yang memberikan amanat dan pesan tentang krisis keteladanan yang saat ini melanda republik.

Dalam amanatnya, Salim Segaf mengatakan bahwa wabah Covid-19 membuat seolah-olah upaya Indonesia dalam melunasi janji kemerdekaan menjadi semakin jauh dan berat. Indonesia tampak seperti telah berlari jauh, tapi nyatanya berjalan terengah-engah.

"Kita mengalami situasi penuh tekanan, yang membuat sebagian orang frustasi dan pesimis. Tentu ini berbahaya apabila telah menjalar dan menjadi gejala kolektif sebagai sebuah bangsa,” kata Salim.

Menurutnya, situasi serupa sebenarnya sudah dihadapi oleh para pendiri bangsa. Mereka kemudian memberi bukti bahwa dengan sikap kenegarawanan dan keteladanan, api perjuangan tetap menyala dan semakin berkobar-kobar, meski dalam situasi yang paling buruk, gelap, dan pesimis sekalipun.

Sementara Indonesia hari ini sedang dihadapkan pada suasana yang mengarah krisis keteladanan. Para pemimpin yang seharusnya bisa dijadikan teladan, justru sibuk mengurus diri dan kelompok, serta membuat berbagai tindakan kontroversial dan kontraproduktif.

“Tentu jika terus terjadi, kondisi ini sangat tidak kondusif untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia," jelas mantan Menteri Sosial RI tersebut.

Salim menyebut, Indonesia membutuhkan hadirnya sikap keberpihakan yang jelas kepada rakyat serta konsistensi kata dan perbuatan. Jangan sampai mencederai kepercayaan rakyat dengan berbagai aksi kontroversial dan kontraproduktif yang tidak mencerminkan sense of crisis.

"Di samping masalah inkonsistensi kebijakan, kita juga menyaksikan gejala diskriminasi hukum, perlakuan istimewa kepada para koruptor dengan memberikan keringanan hukuman, dan penyimpangan dalam pengelolaan sumberdaya alam," ujar dia.

Salim mengingatkan jika bangsa ini membutuhkan kolaborasi, bukan segregasi apalagi polarisasi. Jangan sekali-kali membenturkan identitas sesama anak bangsa demi meraih kepentingan kekuasaan.

"Atas nama Pancasila, ada unsur-unsur kekuasaan yang menstigma anak bangsa lainnya sebagai radikal dan anti NKRI. Tindakan-tindakan adu domba dan pemecah belah bangsa ini adalah tindakan yang jelas tidak Pancasilais dan tidak nasionalis," ujar dia.

Tak lupa, Salim Segaf mengajak seluruh bangsa Indonesia mendoakan masyarakat Indonesia yang wafat akibat pandemi. Tercatat ada 117.588 warga yang wafat karena pandemi per 15 Agustus 2021. (rmol)

SANCAnews – Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR RI pada Senin (16/8) kemarin dikritik Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebab dalam lembaran teks pidato presiden, tak ada satu pun permintaan maaf kepala negara atas banyaknya korban jiwa Covid-19.

"Seharusnya dalam pidato kenegaraannya, Presiden Jokowi meminta maaf dan turut berduka cita mewakili pemerintah dan negara atas wafatnya hampir 120 ribu rakyat akibat pandemi Covid-19 ini," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Mardani menilai, penanganan pandemi Covid 19 yang sudah berjalan 1,5 tahun belakangan belum efektif. Salah satu penyebabnya ialah krisis komunikasi yang harus segera dibenahi oleh Jokowi.

“Pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik dalam penanganan pandemi Covid-19, salah satunya dengan menunjuk jurubicara utama sebagai modal untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat,” ujar Mardani.

Selain soal komunikasi, Mardani juga menyebutkan pelayanan kesehatan harus diperkuat sebagai upaya penanganan krisis pandemi ini. Sebab ketidaksiapan sistem layanan kesehatan telah berdampak buruk bagi penanganan Covid-19, salah satunya krisis tenaga kesehatan.

“Pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali memperkuat pelayanan kesehatan dan menggenjot pelaksanaan vaksinasi,” jelas Mardani.

Di samping pelayanan kesehatan yang perlu diperkuat, kesejahteraan para tenaga kesehatan juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Sebagai garda terdepan dan faktor pendukung pelayanan kesehatan yang efektif, sudah selayaknya nakes mendapatkan insentif.

“Jangan sampai ada tunggakan-tunggakan klaim dana penanganan Covid-19 yang belum ditunaikan, supaya operasional dan pelayanan rumah sakit tetap optimal dan demi kesejahteraan nakes yang telah berjuang,” tandasnya. (rmol)

SANCAnews – Daftar negara pertama mengakui Kemerdekaan Indonesia. Salah satunya Arab Saudi. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945.

Pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia oleh Soekarno menandakan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu Negara berdaulat seperti Negara-negara lain di dunia.

Berikut lima negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia:

1. Mesir

Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan tersebut dinyatakan pada 22 Maret 1946. Pengakuan tersebut diperoleh melalui lobi politik melalui diplomat yang diutus Soekarno.

Dukungan Mesir dalam mengakui kemerdekaan Republik Indonesia juga disampaikan secara langsung oleh Konsul Jenderal Mesir, Muhammad Abdul Mu'im, saat datang ke Yogyakarta pada 13-16 Maret 1947.

Secara de jure, Mesir mengakui kedaulatan negara RI pada 10 Juni 1947 setelah menunjuk HM Rasjidi sebagai kuasa usaha RI, serta membuka Kedutaan Besar di Kairo.

Sejak saat itu negara yang terletak di benua Afrika terus menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia sampai saat ini.

2. Lebanon

Dari Mesir, delegasi RI kemudian melanjutkan misinya ke Lebanon. Lebanon akhirnya mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia tanggal 29 Juli 1947.

3. Arab Saudi

Saat Belanda melakukan Agresi militer kepada Indonesia, Sutan Syahrir menghadap ke markas Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk memperjuangkan kemerdekaan.

Bahkan, Syahrir meminta Agus Salim untuk memperkuat delegasi RI di PBB. Agus Salim Salim lantas memerintahkan HM Rasjidi untuk melobi Arab Saudi.

Hingga akhirnya Raja Abdul Azis memberikan surat pengakuan Kerajaan Arab Saudi terhadap kemerdekaan RI. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada 24 November 1947.

4. Suriah

Saat Indonesia mendapat agresi militer Belanda, Suriah menjadi salah satu anggota Liga Arab memperjuangkan Indonesia dalam sidang PBB 1947. Hingga akhirnya agresi dihentikan lewat perundingan damai.

Hubungan Indonesia dan Suriah terjalin dengan baik sejak negara itu memberikan pengakuannya. Namun hubungan tersebut terhenti saat Suriah mengalami konflik pada 2011. Meski demikian kedua negara masih saling mendukung.

5. Yaman

Yaman termasuk dalam daftar negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia diberikan Yaman tanggal 3 Mei 1948.

Itulah daftar lima negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesia!

Tanda Indonesia merdeka dan berdaulat juga ditandai dengan adanya negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

Selain Proklamasi, berdirinya sebuah negara juga memerlukan beberapa syarat. Dalam tulisan Randhi Satria Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret setidaknya ada 4 syarat berdirinya sebuah negara seperti dikutip dari berbagai sumber.

Negara berdaulat harus memiliki wilayah

Negara berdaulat harus memiliki rakyat

Negara berdaulat harus memiliki pemerintahan

Negara berdaulat harus mendapatkan pengakuan dari Negara lain

Poin keempat adalah poin yang penting. Sebab, pengakuan dari negara lain berarti juga mengakui eksistensi tiga poin lainnya.

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, ada beberapa negara yang juga langsung mengakuinya. (suara)

SANCAnews – Tindakan aparat pemerintah terhadap para aktor pembuat mural bernada kritikan pada pemerintah dinilai berlebihan.

Aparat pemerintah menghapus mural dilakukan di di Kawasan Batuceper, Kota Tangerang, Banten yakni mural wajah mirip Presiden Joko Widodo bertulis “404: Not Found.

Selain itu juga terjadi di Bangil Pasuran, Jawa Timur mural tulisan "Dipaksa sehat di negara yang sakit" dihapus oleh aparat Satpol PP Pemkab setempat.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, sikap pemerintah belakangan ini nampak berlebihan. Dikataka Neni, mural bernada kritik itu seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah.

Tindakan aparat pemerintah belakangan ini menurut Neni mengindikasikan rezim pemerintahan Joko Widodo mengarah ke otoriter. Apalagi, konstitusi menjamnin setiap warga negara untuk mengekspresikan kritik publik.

"Tidak perlu direspons berlebihan. Mestinya menjadi bahan intropeksi refleksi dan evaluasi. Karakter rezim yang otoriter sehingga hukum jadi represif," demikian pendapat Neni saat berbincang dengan Kantor Berita politik RMOL, Senin malam (16/8).

Dalam pandangan Neni, saat ini ada semacam hambatan dalam pola menyampaikan pendapat dan berekspresi di muka umum. Neni bahkan menyebutkan hambatan terjadi secara  terstuktur, sistematis dan massif.

Ia mengaku khawatir, masa depan demokrasi Indonesia akan mengalami penurunan signifikan, jika pemerintahan di era Joko Widodo tidak melakukan perubahan.

Neni meyakini, berbagai tindakan aparat di berbagai lokasi itu ada aktor bermain yang sengaja menghentikan segala bentuk ekspresi publik.

"Saya jadi khawatir akan masa depan demokrasi indonesia yang semakin redup dan menurun akibat adanya otoritarianisme yang makin kuat," pungkas Neni.

Selain di Batuceper dan Bangil Pasuruan, pembuat Mural Tuhan Aku Lapar di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten juga mengaku didatangi oleh polisi.

Seniman bernama Deka sike itu mengaku tertekan usai didatangi oleh aparat kepolisian.

Padahal Deka membuat mural itu karena memang mengekspresikan bahwa saat ini kondisinya lapar dan mengadu pada tuhan.

"Ini adalah cara kami mengekspresikan sesuatu yang kami rasakan, Tuhan Aku Lapar adalah aduan dan keluhan kami pada sang Pencipta," kata Deka. []

SANCAnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenakan pakaian adat Baduy saat menghadiri sidang tahunan MPR RI. Anggota DPR Fadli Zon turut menceritakan pengalamannya pernah tinggal hingga mengenakan baju adat Baduy.

"Menginap selama 4 hari di Kampung Badui, Banten, 27 tahun lalu (1994), tak terasa 27 tahun lalu," kata Fadli Zon lewat akun Twitternya, @fadlizon, dikutip Detik.com, Senin (16/8/2021).

Fadli Zon juga bercerita kala itu bertemu dengan salah satu tokoh adat Baduy, Jaro Pulung selama berhari-hari. Dia bahkan mengaku sempat tinggal dan merasakan kehidupan suku Baduy.

"Badui (1994), saya ngobrol dengan Jaro Pulung berhari-hari, tinggal di rumah Jaro dan merasakan kehidupan Suku Badui yang menyatu dengan alam," ucapnya.

Pada salah cuitannya tersebut, Fadli Zon turut menyertakan foto dia mengenakan baju ada Baduy berwarna hitam. Tampak dirinya mengenakan penutup kepala warna biru, kain warna merah, dan tas selempang.

Kemudian foto tersebut dikomentari oleh politisi Gelora, Fahri Hamzah. Dia menyebut cara berpakaian adat Fadli Zon 27 tahun lalu itu persis seperti pakaian adat Presiden Jokowi pada hari ini.

"Mirip Presiden...," kelakar Fahri Hamzah.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi menghadiri sidang tahunan MPR 2021. Jokowi tampak mengenakan baju adat suku Baduy.

Jokowi tiba mengenakan pakaian adat Baduy. Pakaian adat itu berwarna hitam dan dilengkapi ikat kepala biru.

Jokowi mengaku senang dengan pakaian kesederhanaan adat Baduy tersebut. Dia juga merasa nyaman mengenakan pakaian adat tersebut.

"Busana yang saya pakai ini adalah pakaian adat suku Baduy. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simpel, dan nyaman dipakai," kata Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2021.

Jokowi juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Adat Masyarakat Baduy, Jaro Saija, yang telah menyiapkan baju adat tersebut. Jokowi mengaku nyaman memakai pakaian adat Baduy. (*)