SANCAnews.id

SANCAnews – Daftar negara pertama mengakui Kemerdekaan Indonesia. Salah satunya Arab Saudi. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945.

Pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia oleh Soekarno menandakan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu Negara berdaulat seperti Negara-negara lain di dunia.

Berikut lima negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia:

1. Mesir

Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan tersebut dinyatakan pada 22 Maret 1946. Pengakuan tersebut diperoleh melalui lobi politik melalui diplomat yang diutus Soekarno.

Dukungan Mesir dalam mengakui kemerdekaan Republik Indonesia juga disampaikan secara langsung oleh Konsul Jenderal Mesir, Muhammad Abdul Mu'im, saat datang ke Yogyakarta pada 13-16 Maret 1947.

Secara de jure, Mesir mengakui kedaulatan negara RI pada 10 Juni 1947 setelah menunjuk HM Rasjidi sebagai kuasa usaha RI, serta membuka Kedutaan Besar di Kairo.

Sejak saat itu negara yang terletak di benua Afrika terus menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia sampai saat ini.

2. Lebanon

Dari Mesir, delegasi RI kemudian melanjutkan misinya ke Lebanon. Lebanon akhirnya mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia tanggal 29 Juli 1947.

3. Arab Saudi

Saat Belanda melakukan Agresi militer kepada Indonesia, Sutan Syahrir menghadap ke markas Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk memperjuangkan kemerdekaan.

Bahkan, Syahrir meminta Agus Salim untuk memperkuat delegasi RI di PBB. Agus Salim Salim lantas memerintahkan HM Rasjidi untuk melobi Arab Saudi.

Hingga akhirnya Raja Abdul Azis memberikan surat pengakuan Kerajaan Arab Saudi terhadap kemerdekaan RI. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada 24 November 1947.

4. Suriah

Saat Indonesia mendapat agresi militer Belanda, Suriah menjadi salah satu anggota Liga Arab memperjuangkan Indonesia dalam sidang PBB 1947. Hingga akhirnya agresi dihentikan lewat perundingan damai.

Hubungan Indonesia dan Suriah terjalin dengan baik sejak negara itu memberikan pengakuannya. Namun hubungan tersebut terhenti saat Suriah mengalami konflik pada 2011. Meski demikian kedua negara masih saling mendukung.

5. Yaman

Yaman termasuk dalam daftar negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia diberikan Yaman tanggal 3 Mei 1948.

Itulah daftar lima negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesia!

Tanda Indonesia merdeka dan berdaulat juga ditandai dengan adanya negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

Selain Proklamasi, berdirinya sebuah negara juga memerlukan beberapa syarat. Dalam tulisan Randhi Satria Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret setidaknya ada 4 syarat berdirinya sebuah negara seperti dikutip dari berbagai sumber.

Negara berdaulat harus memiliki wilayah

Negara berdaulat harus memiliki rakyat

Negara berdaulat harus memiliki pemerintahan

Negara berdaulat harus mendapatkan pengakuan dari Negara lain

Poin keempat adalah poin yang penting. Sebab, pengakuan dari negara lain berarti juga mengakui eksistensi tiga poin lainnya.

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, ada beberapa negara yang juga langsung mengakuinya. (suara)

SANCAnews – Tindakan aparat pemerintah terhadap para aktor pembuat mural bernada kritikan pada pemerintah dinilai berlebihan.

Aparat pemerintah menghapus mural dilakukan di di Kawasan Batuceper, Kota Tangerang, Banten yakni mural wajah mirip Presiden Joko Widodo bertulis “404: Not Found.

Selain itu juga terjadi di Bangil Pasuran, Jawa Timur mural tulisan "Dipaksa sehat di negara yang sakit" dihapus oleh aparat Satpol PP Pemkab setempat.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, sikap pemerintah belakangan ini nampak berlebihan. Dikataka Neni, mural bernada kritik itu seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah.

Tindakan aparat pemerintah belakangan ini menurut Neni mengindikasikan rezim pemerintahan Joko Widodo mengarah ke otoriter. Apalagi, konstitusi menjamnin setiap warga negara untuk mengekspresikan kritik publik.

"Tidak perlu direspons berlebihan. Mestinya menjadi bahan intropeksi refleksi dan evaluasi. Karakter rezim yang otoriter sehingga hukum jadi represif," demikian pendapat Neni saat berbincang dengan Kantor Berita politik RMOL, Senin malam (16/8).

Dalam pandangan Neni, saat ini ada semacam hambatan dalam pola menyampaikan pendapat dan berekspresi di muka umum. Neni bahkan menyebutkan hambatan terjadi secara  terstuktur, sistematis dan massif.

Ia mengaku khawatir, masa depan demokrasi Indonesia akan mengalami penurunan signifikan, jika pemerintahan di era Joko Widodo tidak melakukan perubahan.

Neni meyakini, berbagai tindakan aparat di berbagai lokasi itu ada aktor bermain yang sengaja menghentikan segala bentuk ekspresi publik.

"Saya jadi khawatir akan masa depan demokrasi indonesia yang semakin redup dan menurun akibat adanya otoritarianisme yang makin kuat," pungkas Neni.

Selain di Batuceper dan Bangil Pasuruan, pembuat Mural Tuhan Aku Lapar di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten juga mengaku didatangi oleh polisi.

Seniman bernama Deka sike itu mengaku tertekan usai didatangi oleh aparat kepolisian.

Padahal Deka membuat mural itu karena memang mengekspresikan bahwa saat ini kondisinya lapar dan mengadu pada tuhan.

"Ini adalah cara kami mengekspresikan sesuatu yang kami rasakan, Tuhan Aku Lapar adalah aduan dan keluhan kami pada sang Pencipta," kata Deka. []

SANCAnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenakan pakaian adat Baduy saat menghadiri sidang tahunan MPR RI. Anggota DPR Fadli Zon turut menceritakan pengalamannya pernah tinggal hingga mengenakan baju adat Baduy.

"Menginap selama 4 hari di Kampung Badui, Banten, 27 tahun lalu (1994), tak terasa 27 tahun lalu," kata Fadli Zon lewat akun Twitternya, @fadlizon, dikutip Detik.com, Senin (16/8/2021).

Fadli Zon juga bercerita kala itu bertemu dengan salah satu tokoh adat Baduy, Jaro Pulung selama berhari-hari. Dia bahkan mengaku sempat tinggal dan merasakan kehidupan suku Baduy.

"Badui (1994), saya ngobrol dengan Jaro Pulung berhari-hari, tinggal di rumah Jaro dan merasakan kehidupan Suku Badui yang menyatu dengan alam," ucapnya.

Pada salah cuitannya tersebut, Fadli Zon turut menyertakan foto dia mengenakan baju ada Baduy berwarna hitam. Tampak dirinya mengenakan penutup kepala warna biru, kain warna merah, dan tas selempang.

Kemudian foto tersebut dikomentari oleh politisi Gelora, Fahri Hamzah. Dia menyebut cara berpakaian adat Fadli Zon 27 tahun lalu itu persis seperti pakaian adat Presiden Jokowi pada hari ini.

"Mirip Presiden...," kelakar Fahri Hamzah.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi menghadiri sidang tahunan MPR 2021. Jokowi tampak mengenakan baju adat suku Baduy.

Jokowi tiba mengenakan pakaian adat Baduy. Pakaian adat itu berwarna hitam dan dilengkapi ikat kepala biru.

Jokowi mengaku senang dengan pakaian kesederhanaan adat Baduy tersebut. Dia juga merasa nyaman mengenakan pakaian adat tersebut.

"Busana yang saya pakai ini adalah pakaian adat suku Baduy. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simpel, dan nyaman dipakai," kata Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2021.

Jokowi juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Adat Masyarakat Baduy, Jaro Saija, yang telah menyiapkan baju adat tersebut. Jokowi mengaku nyaman memakai pakaian adat Baduy. (*)

SANCAnews – Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo yang menyinggung proyeksi ekonomi di tahun 2022 dirasa aneh oleh Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM).

Di mana pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,0 persen hingga 5,5 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.

Angka ini memang lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2021, yakni 5 persen. Hanya saja, kata Ketua Majelis ProDEM Iwan Sumule, angkanya justru menurun drastis jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 yang berada di angka 7,07 persen.

Padahal, sambung Iwan Sumule, laju ekonomi itu hampir menyamai era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tahun 2004 yang berada di angka 7,16 persen dan melebihi proyeksi IMF sebesar 6 persen.

“Lucunya, angka kemiskinan justru naik ketika pertumbuhan ekonomi meroket di era Jokowi. Dan pidato Jokowi, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022 malah turun jadi 5 persen,” ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (16/8).

Seharusnya, kata Iwan Sumule, proyeksi yang disampaikan melebihi realisasi 7,07 persen yang telah dicapai.

Dengan pengumuman ini, seolah Presiden Joko Widodo mengamini bahwa pertumbuhan yang meroket tersebut hanya fatamorgana. Apalagi, di saat laju ekonomi meroket, angka kemiskinan justru meningkat.

Artinya, jika proyeksi ekonomi diturunkan menjadi 5 persen di tahun 2022, maka akan sulit kemiskinan berkurang, “Realisasi pertumbuhan 7,07 persen saja angka kemiskinan meningkat,” ujarnya. []

SANCAnews – Pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengenai wacana amandemen terbatas UUD Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 dikritik Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI Benny K. Harman.

Benny Harman bahkan menyebut pernyataan bahwa amandemen akan dilakukan untuk membahas Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pembohongan publik.

"Omongan Bamsoet itu omongan pribadi. Menurut saya Bamsoet melakukan pembohongan publik karena tidak pernah ada pembahasan di tingkat MPR tentang hal itu," tegas Benny kepada wartawan seusai Sidang Tahunan MPR bersama DPR, DPD, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8).

Sampai dengan saat ini, kata Benny, MPR RI masih melakukan penggodokan dan pembahasan terkait wacana amandemen terbatas tersebut. Namun, semua fraksi di MPR RI sudah ada kesepakatan bersama tentang pentingnya PPHN.

"PPHN perlu atau tidak sudah disepakati, tidak ada satupun fraksi yang menolak itu. (Tapi) belum ada kesepakatan bentuk hukum PPHN itu, apakah UU, apakah bentuk TAP MPR, atau dengan mengubah UUD. Sama sekali belum ada, masih dalam tahapan pengkajian di masing-masing fraksi," kata Benny.

Atas dasar itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini menilai Bamsoet telah menyebarkan kebohongan publik jika mengklaim wacana amandemen terbatas sudah mendapatkan persetujuan fraksi di MPR RI.

"Jadi kalau tadi Ketua MPR sudah katakan sudah ada kesepakatan di tingkat MPR, itu adalah kebohongan, belum ada itu," pungkasnya.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam pembukaan Sidang Tahunan MPR RI menyebut amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 perlu dilakukan. Pokok utamanya adalah membahas perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menekankan, untuk mewadahi PPHN dalam bentuk hukum Ketetapan MPR, sesuai dengan hasil kajian memerlukan perubahan UUD NRI 1945. Karenanya, diperlukan perubahan secara terbatas terhadap UUD NRI Tahun 1945, khususnya penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN.

"Untuk mewadahi PPHN dalam bentuk hukum Ketetapan MPR, sesuai dengan hasil kajian memerlukan perubahan UUD," ujarnya dalam pidato di Gedung Kura-kura, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8).

Namun, proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 sesuai Ketentuan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 memiliki persyaratan dan mekanisme yang ketat. Perubahan hanya bisa dilakukan terhadap pasal yang diusulkan untuk diubah disertai dengan alasannya.

"Dengan demikian perubahan terbatas tidak memungkinkan untuk membuka kotak pandora atau eksesif terhadap perubahan pasal-pasal lainnya. Apalagi semangat untuk melakukan perubahan adalah landasan filosofis politik kebangsaan dalam rangka penataan sistem ketatanegaraan yang lebih baik," kata Bamsoet. (rmol)