SANCAnews.id

SANCAnews – Pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengenai wacana amandemen terbatas UUD Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 dikritik Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI Benny K. Harman.

Benny Harman bahkan menyebut pernyataan bahwa amandemen akan dilakukan untuk membahas Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pembohongan publik.

"Omongan Bamsoet itu omongan pribadi. Menurut saya Bamsoet melakukan pembohongan publik karena tidak pernah ada pembahasan di tingkat MPR tentang hal itu," tegas Benny kepada wartawan seusai Sidang Tahunan MPR bersama DPR, DPD, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8).

Sampai dengan saat ini, kata Benny, MPR RI masih melakukan penggodokan dan pembahasan terkait wacana amandemen terbatas tersebut. Namun, semua fraksi di MPR RI sudah ada kesepakatan bersama tentang pentingnya PPHN.

"PPHN perlu atau tidak sudah disepakati, tidak ada satupun fraksi yang menolak itu. (Tapi) belum ada kesepakatan bentuk hukum PPHN itu, apakah UU, apakah bentuk TAP MPR, atau dengan mengubah UUD. Sama sekali belum ada, masih dalam tahapan pengkajian di masing-masing fraksi," kata Benny.

Atas dasar itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini menilai Bamsoet telah menyebarkan kebohongan publik jika mengklaim wacana amandemen terbatas sudah mendapatkan persetujuan fraksi di MPR RI.

"Jadi kalau tadi Ketua MPR sudah katakan sudah ada kesepakatan di tingkat MPR, itu adalah kebohongan, belum ada itu," pungkasnya.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam pembukaan Sidang Tahunan MPR RI menyebut amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 perlu dilakukan. Pokok utamanya adalah membahas perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menekankan, untuk mewadahi PPHN dalam bentuk hukum Ketetapan MPR, sesuai dengan hasil kajian memerlukan perubahan UUD NRI 1945. Karenanya, diperlukan perubahan secara terbatas terhadap UUD NRI Tahun 1945, khususnya penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN.

"Untuk mewadahi PPHN dalam bentuk hukum Ketetapan MPR, sesuai dengan hasil kajian memerlukan perubahan UUD," ujarnya dalam pidato di Gedung Kura-kura, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8).

Namun, proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 sesuai Ketentuan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 memiliki persyaratan dan mekanisme yang ketat. Perubahan hanya bisa dilakukan terhadap pasal yang diusulkan untuk diubah disertai dengan alasannya.

"Dengan demikian perubahan terbatas tidak memungkinkan untuk membuka kotak pandora atau eksesif terhadap perubahan pasal-pasal lainnya. Apalagi semangat untuk melakukan perubahan adalah landasan filosofis politik kebangsaan dalam rangka penataan sistem ketatanegaraan yang lebih baik," kata Bamsoet. (rmol)

SANCAnews – Publik mengutuk aksi pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh preman dan oknum polisi di Pasar Caringin Kota Bandung.

Mereka menilai, oknum polisi yang terlibat aksi pungli pada sopir truk pengangkut barang di Pasar Caringin itu sebagai preman dengan seragam aparat penegak hukum.

"Itu bukan polisi bang, tapi preman berseragam, jadi semua sah dan legal. Jangan banyak protes nanti ditandai loh oleh preman berseragam. Pak @humaspolda.jabar koq di Jabar masih banyak (pungli) ya. Mohon dibereskan preman berseragam yang merusak nama polri," tulis akun Instagram @dcwo** dikutip Suara.com, Senin (16/8/2021).

Sebelumnya diberitakan, beredar sebuah curhatan seorang supir truk mengeluhkan maraknya pungutan liar (pungli) di Pasar Induk Caringin Bandung, Jawa Barat saat membawa barang mutan viral di media sosial.

Curhatan supir truk tersebut diketahui dari tangkapan layar yang dibagikan oleh akun instagram @romansasopirtruck, Minggu (15/08/2021) malam.

Dalam keterangan tertulis akun inu membagikan keluhan seorang supir truck yang sehari-harinya mengantarkan barang muatan ke Pasar Induk Caringin.

Sang sopir pun kesal lantaran di pasar tersebut banyak oknum yang melakukan pungli. Bahkan dirinya juga mendapati oknum anggota polisi yang turut melakukan pungli.

"Saya sopir kontener yang suka membawa muatan barang ke Pasar Induk Caringin. Sebenarnya saya malas memposting masalah ini, tapi saya sudaj jera sama kelakuan oknum yang tidak bertanggungjawab seperti ini," buka supir tersebut.

"Saya masuk pasar caringin, di pintu masuk pertama saya diminta UANG PARKIR sebesar Rp. 415.000. Terus di pintu kedua saya lagi sebesar Rp. 270.000," lanjutnya.

Kemudian sang supir menambahkan saat dirinya sedang membongkar barang muatan di salah satu toko. Tiba-tiba datang seorang oknum polisi meminta sejumlah uang.

"Nah pas saya bongkar tiba-tiba ada oknum berseragam polisi datang menghampiri saya dan meminta uang Rp. 100.000. Bilangnya uang chas atau apa lah saya tidak tau," jelasnya.

"Sempet adu mulut saya, tapi dia mau menahan STNK mobil. Mau nggak mau saya laporan sama yang punya toko. Lalu dikasihlah uang Rp. 100ribu itu," ungkapnya.

Tak hanya itu, saat hendak keluar pasar tersebut. Dirinya pun kembali dicegat oleh seorang satpam pasar yang meminta sejumlah uang padanya.

"Nah, pas saya sudah selesai bongkar dan saya hendak keluar. Saya dihampiri security pasar, dia minta uang Rp. 50.000. Ya Allah, ada apa ini kok banyak sekali pungli," tuturnya.

Di akhir tulisannya, sang supir pun mengadu keluhannya kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ia meminta Kang Emil sapaan akrabnya untuk segera mengusut tuntas para pelaku oknum pungli tersebut.

"Tolong lah pak @ridwankamil, di usut masalah ini. Bukan saya saja yang kena, yang lain juga banyak yang kena. Saya mewakili para sopir-sopir lain yang masuk ke pasar caringin ini. Semua pengeluaran hampir 1 juta untuk masuk pasar caringin ini, pak. Tolong segera diusut pak," harapnya.

Sontak curhatan sopir tersebut menuai sorotan tajam dari warganet. Tak sedikit dari mereka yang geram terhadap ulah oknum pungli tersebut.

"Yang bikin harga2 naik ya gini, pengeluarannya banyak saat proses pengiriman," cetus akun @wahyu**.

"Kang muslihat monitor kang," ujar akun @shsy**.

"Kalo ada video begini mantab, apa-apa emang harus diviralin biar segera di tangani," timpal akun @arfn**.

Kekinian, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil angkat bicara terkait berita viral mengenai dugaan adanya aksi pungli atau pungutan liar di Pasar Caringin, Kota Bandung.

Melalui akun Instagram miliknya, Ridwan Kamil mengabarkan bahwa oknum berseragam yang diduga melakukan pungli telah ditindaklanjuti oleh kepolisian setempat.

Ada tiga foto yang diunggah Ridwan Kamil. Foto pertama memperlihatkan sejumlah pelaku dan foto kedua adalah oknum berseragam polisi yang sedang diperiksa, serta satu tangkapan layar soal hasil pungutan liar.

"Laporan masyarakat terkait pungli di Pasar Induk Caringin sudah ditindaklanjuti, para pelaku dan oknum aparat sudah ditangkap dan diamankan kepolisian setempat," katanya, Senin (16/8/2021). []

SANCAnews – Jalan-jalan di kota Kabul sepi pada Senin pagi 16 Agustus 2021, sehari setelah gerilyawan Taliban mengambil alih ibu kota Afghanistan itu tanpa pertempuran, namun bandara dipenuhi ratusan warga sipil yang berusaha melarikan diri.

Foto-foto yang beredar di media sosial memperlihatkan ratusan orang bergegas dengan barang bawaan mereka menuju tempat aman di terminal bandara saat terdengar letusan senjata. Belum ada informasi tentang korban.

Kantor-kantor pemerintah kosong, kata warga Kabul. Distrik Wazir Akbar Khan yang banyak ditempati kedutaan tampak kosong ketika semua diplomat dan keluarga mereka diungsikan ke luar kota atau bandara menunggu penerbangan.

Hanya ada sejumlah penjaga di pos-pos pemeriksaan yang biasanya dijaga ketat. Beberapa pengendara keluar dari mobil mereka untuk mengangkat portal penghalang di pos pemeriksaan sebelum melintas.

"Rasanya aneh duduk di sini dan melihat jalan-jalan yang kosong, tak ada lagi konvoi diplomat dengan mobil-mobil besar yang dipasangi senjata," kata Gul Mohammed Hakim, seorang pembuat naan (roti) yang memiliki toko di kawasan itu.

"Saya di sini membuat roti, tapi hanya mendapat uang sangat sedikit. Petugas keamanan adalah kawan-kawan saya, mereka telah pergi."

Dia belum kedatangan pembeli, katanya, dan masih tetap memanaskan tandoor (oven dari tanah liat) sebagai antisipasi.

"Perhatian pertama saya adalah menumbuhkan jenggot dan bagaimana menumbuhkannya dengan cepat," kata Hakim. "Saya juga bertanya kepada istri apa mereka punya cukup burka untuk dikenakan olehnya dan anak-anak perempuan saya."

Selama Taliban berkuasa pada 1996-2001, penduduk laki-laki dilarang mencukur jenggot dan perempuan diharuskan memakai pakaian tertutup di tempat umum.

Di jalan Chicken Street, Kabul, sejumlah toko karpet, kerajinan dan perhiasan, juga kafe-kafe kecil, ditutup pemiliknya.

Sherzad Karim Stanekzai, pemilik toko karpet dan tekstil, mengatakan dia memutuskan untuk tidur di tokonya yang tutup untuk menjaga barang-barangnya.

"Saya benar-benar terkejut. Masuknya Taliban membuat saya takut, tapi (Presiden Ashraf) Ghani pergi meninggalkan kami semua dalam situasi yang memburuk ini," kata dia.

"Saya kehilangan tiga saudara dalam tujuh tahun selama perang ini, sekarang saya harus melindungi bisnis saya."

Dia mengaku tidak tahu dari mana pelanggan nanti akan datang. "Saya tahu tak akan ada lagi warga asing, orang-orang internasional yang akan datang ke Kabul," katanya.

Pemimpin Taliban mengatakan para pejuang mereka telah "diperintahkan untuk membiarkan warga setempat melanjutkan aktivitas sehari-hari dan tidak melakukan apapun yang membuat takut warga sipil."

"Hidup normal akan terus berlangsung dengan cara yang lebih baik, itulah yang bisa saya katakan untuk saat ini," kata dia kepada Reuters lewat WhatsApp. (viva)

SANCAnews – Poster lomba penulisan artikel tingkat nasional dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2021 yang diinisiasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menuai polemik. Poster lomba yang diunggah di akun resmi @BPIPRI itu pun banjir hujatan warganet.

Yang menjadi sorotan adalah tema artikel yang dilombakan. BPIP mengambil dua tema yang bisa dipilih peserta. Pertama, Hormat Bendera Menurut Islam; Kedua, Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam.

Menyikapi polemik yang terjadi, BPIP pun mengganti dua tema lomba tersebut dengan tema Pertama, Pandangan Agama Dalam Menguatkan Wawasan Kebangsaan; dan Kedua, Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Menuju Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh.

“Lomba karya tulis ini akan tetap kami laksanakan dengan mengambil tema: Pandangan Agama Dalam Menguatkan Wawasan Kebangsaan; dan Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Menuju Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh,” kata  Plt Sekretaris Utama BPIP, Karjono dalam keterangan tertulisnya, Senin, 16 Agustus 2021.

Perubahan ini, kata Karjono, menyikapi berbagai masukan dan tanggapan masyarakat terkait lomba karya tulis yang telah diberitakan di berbagai media massa. Untuk itu, ia menyampaikan keluarga besar BPIP merasa senang sebagai lembaga baru yang mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat dan tokoh yang telah memberikan komentar, masukan dan saran nya.

“Hal ini juga terlihat banyaknya jumlah pendaftar semenjak diumumkan melalui medsos BPIP hingga sampai dengan saat ini 4 (empat) hari sudah tercatat lebih dari 300 orang pendaftar,” katanya.

Terkait dengan polemik dan masukan pada tema lomba, ia pun menuturkan pihak BPIP mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat sekaligus permohonan maaf apabila kegiatan yang kami laksanakan kurang sesuai yang diharapkan.

“Selanjutnya, Untuk informasi lebih lanjut terkait lomba maupun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPIP, kiranya berkenan mengunjungi website kami http://bpip.go.id ataupun menyimak akun-akun media sosial yang telah kami kelola,” ujarnya. (viva) 

SANCAnews – Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin akan mengundurkan diri hari ini Senin (16/8) menurut portal berita MalaysiaKini. Pria 74 tahun itu akan menghakhiri gejolak yang kian memanas selama 17 tahun masa jabatannya. 

Itu juga berarti membalik keadaan di mana sebelumnya ia bersitegas menentang seruan untuk mundur.

Muhyiddin mengatakan kepada anggota partai bahwa dia akan menyampaikan pengunduran dirinya kepada raja, menurut seorang menteri di departemen perdana menteri.

Video yang beredar di media sosial menggambarkan situasi Istana Negara, di mana media telah berkumpul sejak pagi  menjelang hitungan jam pengumuman pengunduran diri.

Menjelang siang, terlihat kendaraan Jaksa Agung Tan Sri Idrus Harun memasuki Pintu Utama, Istana Negara di susul dengan kemunculan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim.

Kericuhan politik di Malaysia yang berakhir dengan perubahan kepemimpinan ini dapat menghambat upaya negara itu dalam menahan laju pademi Covid-19 yang belakangan semakin menyasar beberapa kota dengan angka kasus yang terus melonjak.

"Akan ada rapat kabinet khusus pada Senin, di mana kemudian Muhyiddin akan mengajukan pengunduran dirinya," kata menteri itu, seperti dikutip dari Reuters.

Posisi Muhyiddin telah genting sejak ia berkuasa pada Maret 2020 dengan mayoritas yang tipis. Beberapa anggota parlemen dari partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) telah menarik dukungannya, membuat posisinya kian terancam. (rmol))