SANCAnews.id

SANCAnews – Poster lomba penulisan artikel tingkat nasional dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2021 yang diinisiasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menuai polemik. Poster lomba yang diunggah di akun resmi @BPIPRI itu pun banjir hujatan warganet.

Yang menjadi sorotan adalah tema artikel yang dilombakan. BPIP mengambil dua tema yang bisa dipilih peserta. Pertama, Hormat Bendera Menurut Islam; Kedua, Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam.

Menyikapi polemik yang terjadi, BPIP pun mengganti dua tema lomba tersebut dengan tema Pertama, Pandangan Agama Dalam Menguatkan Wawasan Kebangsaan; dan Kedua, Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Menuju Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh.

“Lomba karya tulis ini akan tetap kami laksanakan dengan mengambil tema: Pandangan Agama Dalam Menguatkan Wawasan Kebangsaan; dan Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Menuju Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh,” kata  Plt Sekretaris Utama BPIP, Karjono dalam keterangan tertulisnya, Senin, 16 Agustus 2021.

Perubahan ini, kata Karjono, menyikapi berbagai masukan dan tanggapan masyarakat terkait lomba karya tulis yang telah diberitakan di berbagai media massa. Untuk itu, ia menyampaikan keluarga besar BPIP merasa senang sebagai lembaga baru yang mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat dan tokoh yang telah memberikan komentar, masukan dan saran nya.

“Hal ini juga terlihat banyaknya jumlah pendaftar semenjak diumumkan melalui medsos BPIP hingga sampai dengan saat ini 4 (empat) hari sudah tercatat lebih dari 300 orang pendaftar,” katanya.

Terkait dengan polemik dan masukan pada tema lomba, ia pun menuturkan pihak BPIP mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat sekaligus permohonan maaf apabila kegiatan yang kami laksanakan kurang sesuai yang diharapkan.

“Selanjutnya, Untuk informasi lebih lanjut terkait lomba maupun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPIP, kiranya berkenan mengunjungi website kami http://bpip.go.id ataupun menyimak akun-akun media sosial yang telah kami kelola,” ujarnya. (viva) 

SANCAnews – Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin akan mengundurkan diri hari ini Senin (16/8) menurut portal berita MalaysiaKini. Pria 74 tahun itu akan menghakhiri gejolak yang kian memanas selama 17 tahun masa jabatannya. 

Itu juga berarti membalik keadaan di mana sebelumnya ia bersitegas menentang seruan untuk mundur.

Muhyiddin mengatakan kepada anggota partai bahwa dia akan menyampaikan pengunduran dirinya kepada raja, menurut seorang menteri di departemen perdana menteri.

Video yang beredar di media sosial menggambarkan situasi Istana Negara, di mana media telah berkumpul sejak pagi  menjelang hitungan jam pengumuman pengunduran diri.

Menjelang siang, terlihat kendaraan Jaksa Agung Tan Sri Idrus Harun memasuki Pintu Utama, Istana Negara di susul dengan kemunculan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim.

Kericuhan politik di Malaysia yang berakhir dengan perubahan kepemimpinan ini dapat menghambat upaya negara itu dalam menahan laju pademi Covid-19 yang belakangan semakin menyasar beberapa kota dengan angka kasus yang terus melonjak.

"Akan ada rapat kabinet khusus pada Senin, di mana kemudian Muhyiddin akan mengajukan pengunduran dirinya," kata menteri itu, seperti dikutip dari Reuters.

Posisi Muhyiddin telah genting sejak ia berkuasa pada Maret 2020 dengan mayoritas yang tipis. Beberapa anggota parlemen dari partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) telah menarik dukungannya, membuat posisinya kian terancam. (rmol))

SANCAnews – PB HMI Komisi kepemudaan dan kemahasiswaan menggelar mimbar virtual dengan tema Gerakan Nasional HMI selamatkan Indonesia.

Kegiatan virtual ini dibuka dengan opening speech Ketua Umum PB HMI Affandi Ismail yang menyampaikan bahwa, gagasan mimbar virtual ini merupakan serangkaian agenda penting PB HMI dalam memberikan kritikan-kritikan konstruktif terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai sudah tidak mampu lagi mengelola negara Indonesia.

“Mimbar virtual ini merupakan serangkaian agenda penting PB HMI dalam memberikan kritikan-kritikan konstruktif terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kami nilai sudah tidak mampu lagi mengelola negara Indonesia,” kata Affandi, Minggu (15/8).

Sementara, ketua PB HMI Komisi Kepemudaan dan Kemahasiswaan Ari Kapitang dalam pidato pembukanya, mengungkapkan bahwa HMI akan terus menjadi garda terdepan dalam hal memperjuangkan keadilan dan kepentingan umat dan bangsa.

“HMI akan terus menjadi garda terdepan dalam hal memperjuangkan keadilan dan kepentingan umat dan bangsa, itu iktiar kita semua sampai muncul ide mimbar virtual ini, Selain itu, kami juga mengajak kepada semua elemen bangsa untuk bersatu melawan ketidakadilan," ujarnya.

Kegiatan virtual ini menghadirkan beberapa pemantik orasi antara lain mantan Ketum PB HMI, Chumaidi Syarif Romas, Pengamat Politik Nasional juga Mantan Aktivis reformasi 98 Ubedillah Badrun serta Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti.

Dalam orasinya, Rai Rangkuti menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sektor-sektor yang mengalami kemerosotan yakni perlindungan HAM, Gerakan anti korupsi, kebebasan berpendapat, demokratisasi dan institusi kepolisian yang mesti terus dibenahi.

Sementara Ubedillah badrun memberikan catatan bahwa ada beberapa hal yang mestinya menjadi fokus perhatian pemerintah diantaranya adalah pemberantasan korupsi ditengah pandemi Covid-19, demokratisasi yang cederung menjadi oligarki, kasus HAM, Perekonomian dan upaya penanggulangan  pandemic covid 19 yang tidak tepat.

Selain itu, Chumaidi Syarif Romas menyampaikan bahwa banyak problematikan bangsa yang mesti diselesaikan, HMI harus menjadi mitra kritis pemerintah yang terus memberikan kritik konstruktif untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Mimbar virtual menjadi semakin menarik saat beberapa ketua-ketua umum HMI Badko dan Cabang Se-Indonesia juga memberikan orasinya yang berkaitkan dengan problematika keumatan dan kebangsaan yang cukup kompleks itu. (rmol)

SANCAnews – Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo saat Sidang Tahunan MPR bersama DPR RI dan DPD RI dinilai kurang lengkap. Terutama saat menyinggung mengenai penanganan Covid-19.

Dalam pidato itu, Jokowi hanya mengatakan bahwa yang utama dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah menyelamatkan rakyat.

Jokowi menekankan bahwa menyelamatkan nyawa rakyat merupakan hukum tertinggi dalam bernegara.

Namun di satu sisi, Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Fadli Zon menyayangkan pidato Presiden Jokowi. Alasannya karena pernyataan yang disampaikan kurang lengkap dan mengena.

Salah satunya karena tidak ada ucapan maaf dari presiden yang mewakili negara pada ratusan ribu rakyat Indonesia yang meninggal dunia karena Covid-19.

“Harusnya Presiden Jokowi⁦⁩ meminta maaf dan turut berduka cita mewakili pemerintah dan negara atas wafatnya hampir 120.000 warga bangsa kita akibat pandemi Covid-19. Sayang sekali,” tuturnya lewat akun Twitter pribadi, Senin (16/8).

Dalam pidato ini sendiri, Presiden Jokowi mengurai bahwa pandemi Covid-19 telah mengajarkan pemerintah untuk mencari keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian.

Dia memastikan kerja-kerja pemerintah selalu merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam mengatasi pandemi. (rmol)

SANCAnews – Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR RI bersama DPD RI dan DPR RI, Senin (16/8) masih sumir dan belum menukik pada inti persoalan struktural ekonomi yang menjadi janjinya.

Rektor Intitut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan (AD), Mukhaer Pakkanna mencatat bahwa Presiden Jokowi bermaksud menggeser struktur ekonomi yang selama ini selalu ditopang sektor konsumsi, menjadi sektor investasi terutama investasi asing.

“Di sini terlihat kebijakan liberalisasi ekonomi menjadi prime mover ekonomi pemerintah. Makanya UU Cipta Kerja dan segala regulasi turunannya harus terus digas dan dikebut di lapangan. Karena sektor itu yang menjadi harapan di tengah pandemi,” tuturnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (16/8).

Padahal, sambung Mukhaer Pakkanna, menguatkan struktur ekonomi bukan semata bertumpu pada sektor investasi.

Dia mengingatkan bahwa investasi sesunguhnya bermata ganas. Di satu sisi bisa membantu pemerintah, tapi di sisi lain juga sekaligus mengkolonialisasi bangsa.

“Sejatinya, investasi asing itu dalam jangka panjang memantik tingkat repatriasi dana yang keluar negeri jauh lebih besar. Terjadi the cost of colonialsm,” tekannya.

Jika Presiden Jokowi ingin membangun struktur ekonomi seperti yang diucapkan dalam pidato tahunan itu, maka Mukhaer Pakkanna menyarankan agar pondasi kekuatan ekonomi domestik berbasis ekonomi rakyat yang diutamakan.

Bagaimana mungkin membangun kekuatan ekonomi lokal, jika keran laju importasi dibuka lebar-lebar. Produk pangan, pertanian, produk industri usaha mikro kecil, dan lain sebainya semakin tergusur tanpa pemihakan yang berarti.

Mukhaer Pakkanna mengingatkan bahwa dalih bisnis berbasis ekonomi digital justru membuat produk lokal milik rakyat kalah bersaing dalam ekosistem platform e-commerce. Usaha rakyat kurang mendapatkan advokasi dan proteksi.

“Dibiarkan liar tanpa pembelaan. Kalaupun dibela, kebanyakan kebijakan kosmetik,” tegasnya.

Atas alasan itu, tidak aneh jika kemudian platform e-commerce mendapatkan surga di masa pandemi, sementara ekonomi rakyat terutama produk rakyat kurang terangkut dalam ekosistem itu.

“Kalaupun meningkat, akelerasinya tertatih-tatih dibanding produk asing yang ada dlm ekosistem platform itu. Kadang kita tidak adil memandang dan memperlakukan produksi usaha mikro kecil di pasar,” tutupnya. []