SANCAnews.id

SANCAnews – Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo saat Sidang Tahunan MPR bersama DPR RI dan DPD RI dinilai kurang lengkap. Terutama saat menyinggung mengenai penanganan Covid-19.

Dalam pidato itu, Jokowi hanya mengatakan bahwa yang utama dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah menyelamatkan rakyat.

Jokowi menekankan bahwa menyelamatkan nyawa rakyat merupakan hukum tertinggi dalam bernegara.

Namun di satu sisi, Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Fadli Zon menyayangkan pidato Presiden Jokowi. Alasannya karena pernyataan yang disampaikan kurang lengkap dan mengena.

Salah satunya karena tidak ada ucapan maaf dari presiden yang mewakili negara pada ratusan ribu rakyat Indonesia yang meninggal dunia karena Covid-19.

“Harusnya Presiden Jokowi⁦⁩ meminta maaf dan turut berduka cita mewakili pemerintah dan negara atas wafatnya hampir 120.000 warga bangsa kita akibat pandemi Covid-19. Sayang sekali,” tuturnya lewat akun Twitter pribadi, Senin (16/8).

Dalam pidato ini sendiri, Presiden Jokowi mengurai bahwa pandemi Covid-19 telah mengajarkan pemerintah untuk mencari keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian.

Dia memastikan kerja-kerja pemerintah selalu merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam mengatasi pandemi. (rmol)

SANCAnews – Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR RI bersama DPD RI dan DPR RI, Senin (16/8) masih sumir dan belum menukik pada inti persoalan struktural ekonomi yang menjadi janjinya.

Rektor Intitut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan (AD), Mukhaer Pakkanna mencatat bahwa Presiden Jokowi bermaksud menggeser struktur ekonomi yang selama ini selalu ditopang sektor konsumsi, menjadi sektor investasi terutama investasi asing.

“Di sini terlihat kebijakan liberalisasi ekonomi menjadi prime mover ekonomi pemerintah. Makanya UU Cipta Kerja dan segala regulasi turunannya harus terus digas dan dikebut di lapangan. Karena sektor itu yang menjadi harapan di tengah pandemi,” tuturnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (16/8).

Padahal, sambung Mukhaer Pakkanna, menguatkan struktur ekonomi bukan semata bertumpu pada sektor investasi.

Dia mengingatkan bahwa investasi sesunguhnya bermata ganas. Di satu sisi bisa membantu pemerintah, tapi di sisi lain juga sekaligus mengkolonialisasi bangsa.

“Sejatinya, investasi asing itu dalam jangka panjang memantik tingkat repatriasi dana yang keluar negeri jauh lebih besar. Terjadi the cost of colonialsm,” tekannya.

Jika Presiden Jokowi ingin membangun struktur ekonomi seperti yang diucapkan dalam pidato tahunan itu, maka Mukhaer Pakkanna menyarankan agar pondasi kekuatan ekonomi domestik berbasis ekonomi rakyat yang diutamakan.

Bagaimana mungkin membangun kekuatan ekonomi lokal, jika keran laju importasi dibuka lebar-lebar. Produk pangan, pertanian, produk industri usaha mikro kecil, dan lain sebainya semakin tergusur tanpa pemihakan yang berarti.

Mukhaer Pakkanna mengingatkan bahwa dalih bisnis berbasis ekonomi digital justru membuat produk lokal milik rakyat kalah bersaing dalam ekosistem platform e-commerce. Usaha rakyat kurang mendapatkan advokasi dan proteksi.

“Dibiarkan liar tanpa pembelaan. Kalaupun dibela, kebanyakan kebijakan kosmetik,” tegasnya.

Atas alasan itu, tidak aneh jika kemudian platform e-commerce mendapatkan surga di masa pandemi, sementara ekonomi rakyat terutama produk rakyat kurang terangkut dalam ekosistem itu.

“Kalaupun meningkat, akelerasinya tertatih-tatih dibanding produk asing yang ada dlm ekosistem platform itu. Kadang kita tidak adil memandang dan memperlakukan produksi usaha mikro kecil di pasar,” tutupnya. []

SANCAnews – Presiden Joko Widodo menyadari penanganan pandemi Covid-19 yang belum terselesaikan membuat masyarakat jenuh. Bahkan banyan masyarakat yang telah menyampaikan kritinya kepada pemerintah.

"Saya menyadari adanya kepenatan, kejenuhan, kelelahan, kesedihan, dan kesusahan selama pandemi Covid-19 ini. Saya juga menyadari, begitu banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal- hal yang belum bisa kita selesaikan,” kata Presiden Jokowi dalam pidato HUT RI ke-76, di gedung Kura-kura, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8).

Menurutnya, kritik yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah tersebut sangat penting dalam membangun. Pemerintah pun akan siap memenuhi tanggung jawab untuk menjawab kritik tersebut.

"Kritik yang membangun itu sangat penting, dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab sebagaimana yang diharapkan rakyat,” katanya.

Presiden juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh anak bangsa yang menyampaikan kritik mereka sebagai bentuk membangun karakter berdemokrasi di Indonesia.

"Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, hanya bisa dicapai jika kita semua bahu-membahu dan saling bergandeng tangan dalam satu tujuan. Kita harus tangguh dalam menghadapi pandemi dan berbagai ujian yang akan kita hadapi," tandasnya. (rmol)

SANCAnews – Di Sidang Tahunan MPR 2021 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan pakaian adat khas Baduy. Baju yang dikenakan itu memang hanya dibuat oleh masyarakat adat.

Jaro Saija selaku kepala desa khusus warga adat Baduy bercerita, pakaian itu dipesan oleh utusan presiden langsung. Pakaian itu katanya asli dari tangan-tangan terampil masyarakat adat.

"Aslina baju, calana ditenun di dieu. Meuli sa setel. (baju dan celananya ditenun di sini , beli satu setel)," ujar Saija bercerita kepada Detik.com, Senin (16/8/2021).

Selain pakaian, Jokowi juga memesan ikat kepala, koja atau tas khas Baduy dan golok. Golok juga jadi salah satu kerajinan tangan yang turun temurun dibuat di Baduy. Namanya, adalah golok pamor yang biasa dimanfaatkan untuk bertani dan berkebun.

"Calana, baju, koja, golok. Golok anu nyieun warga Baduy, (namanya) golok pamor," kata tokoh adat Baduy ini.

Pakaian dan aksesoris Baduy itu pun memang dijual bagi wisatawan yang datang. Untuk harga ikat kepala biasanya dijual Rp 100 ribu, celana dan pakaian masing-masing Rp 200 ribu, koja Rp 200 ribu dan golok Rp 200 ribu.

Warga Baduy tidak membeda-bedakan siapa yang membeli pakaian khas tersebut. Termasuk ke presiden yang memesan pakaian itu.

Presiden Jokowi sendiri mengaku senang akan desain sederhana pakaian adat Baduy. Pakaian itu simple dipakai dan nyaman.

"Busana yang saya pakain ini adalah pakaian adat suku Baduy. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simple dan nyaman dipakai," kata Jokowi. []

SANCAnews – Isu mengenai skema pemilu DPR, DPD, dan presiden yang semestinya dilakukan pada 2024 diundur ke 2027 menyebar di sosial media. Sedangkan untuk Pemilu DPRD dan Pilkada tetap digelar 2024.

Menyikapi hal tersebut pengamat politik Dedi Kurnia Syah menyampaikan jika keputusan tersebut karena penyelenggara Pemilu yakni KPU tidak mampu melakukan pemilu maka menurutnya tak masalah jika diundur hingga 2027.

"Memajukan Pemilu ke 2027 tidak jadi persoalan selama memang keputusan itu jujur, bahwa penyelenggara tidak siap, tentu ada konsekuensinya. Seleksi komisioner KPU harus dipercepat agar dapat menjalankan tugas dengan waktu yang cukup,” ucap Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (15/8).

Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion ini menambahkan, jika para penyelenggara pemilu mengaku tidak mampu untuk menjalankan pemilu 2024 mendatang, maka pemerintah perlu mengganti komisioner yang saat ini sedang menjabat.

"Artinya komisioner yang sekarang perlu diganti semua tanpa terkecuali karena terbukti gagal jalankan Pemilu,” katanya.

Jika alasan pemerintah maupun KPU, dikarenakan pandemi yang belum bisa dikendalikan maka seharusnya pemerintah berkomitmen untuk menangani pandemi secara serius bukan malah mengundurkan jadwal pemilu.

"Pandemi itu soal komitmen, bicara hari ini untuk merencanakan Pemilu 2024 dan tidak miliki gambaran pandemi ini selesai, itu juga kegagalan,” tandasnya. []