SANCAnews.id

SANCAnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenakan pakaian adat Baduy saat menghadiri sidang tahunan MPR RI. Anggota DPR Fadli Zon turut menceritakan pengalamannya pernah tinggal hingga mengenakan baju adat Baduy.

"Menginap selama 4 hari di Kampung Badui, Banten, 27 tahun lalu (1994), tak terasa 27 tahun lalu," kata Fadli Zon lewat akun Twitternya, @fadlizon, dikutip Detik.com, Senin (16/8/2021).

Fadli Zon juga bercerita kala itu bertemu dengan salah satu tokoh adat Baduy, Jaro Pulung selama berhari-hari. Dia bahkan mengaku sempat tinggal dan merasakan kehidupan suku Baduy.

"Badui (1994), saya ngobrol dengan Jaro Pulung berhari-hari, tinggal di rumah Jaro dan merasakan kehidupan Suku Badui yang menyatu dengan alam," ucapnya.

Pada salah cuitannya tersebut, Fadli Zon turut menyertakan foto dia mengenakan baju ada Baduy berwarna hitam. Tampak dirinya mengenakan penutup kepala warna biru, kain warna merah, dan tas selempang.

Kemudian foto tersebut dikomentari oleh politisi Gelora, Fahri Hamzah. Dia menyebut cara berpakaian adat Fadli Zon 27 tahun lalu itu persis seperti pakaian adat Presiden Jokowi pada hari ini.

"Mirip Presiden...," kelakar Fahri Hamzah.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi menghadiri sidang tahunan MPR 2021. Jokowi tampak mengenakan baju adat suku Baduy.

Jokowi tiba mengenakan pakaian adat Baduy. Pakaian adat itu berwarna hitam dan dilengkapi ikat kepala biru.

Jokowi mengaku senang dengan pakaian kesederhanaan adat Baduy tersebut. Dia juga merasa nyaman mengenakan pakaian adat tersebut.

"Busana yang saya pakai ini adalah pakaian adat suku Baduy. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simpel, dan nyaman dipakai," kata Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2021.

Jokowi juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Adat Masyarakat Baduy, Jaro Saija, yang telah menyiapkan baju adat tersebut. Jokowi mengaku nyaman memakai pakaian adat Baduy. (*)

SANCAnews – Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo yang menyinggung proyeksi ekonomi di tahun 2022 dirasa aneh oleh Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM).

Di mana pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,0 persen hingga 5,5 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.

Angka ini memang lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2021, yakni 5 persen. Hanya saja, kata Ketua Majelis ProDEM Iwan Sumule, angkanya justru menurun drastis jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 yang berada di angka 7,07 persen.

Padahal, sambung Iwan Sumule, laju ekonomi itu hampir menyamai era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tahun 2004 yang berada di angka 7,16 persen dan melebihi proyeksi IMF sebesar 6 persen.

“Lucunya, angka kemiskinan justru naik ketika pertumbuhan ekonomi meroket di era Jokowi. Dan pidato Jokowi, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022 malah turun jadi 5 persen,” ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (16/8).

Seharusnya, kata Iwan Sumule, proyeksi yang disampaikan melebihi realisasi 7,07 persen yang telah dicapai.

Dengan pengumuman ini, seolah Presiden Joko Widodo mengamini bahwa pertumbuhan yang meroket tersebut hanya fatamorgana. Apalagi, di saat laju ekonomi meroket, angka kemiskinan justru meningkat.

Artinya, jika proyeksi ekonomi diturunkan menjadi 5 persen di tahun 2022, maka akan sulit kemiskinan berkurang, “Realisasi pertumbuhan 7,07 persen saja angka kemiskinan meningkat,” ujarnya. []

SANCAnews – Pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengenai wacana amandemen terbatas UUD Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 dikritik Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI Benny K. Harman.

Benny Harman bahkan menyebut pernyataan bahwa amandemen akan dilakukan untuk membahas Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pembohongan publik.

"Omongan Bamsoet itu omongan pribadi. Menurut saya Bamsoet melakukan pembohongan publik karena tidak pernah ada pembahasan di tingkat MPR tentang hal itu," tegas Benny kepada wartawan seusai Sidang Tahunan MPR bersama DPR, DPD, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8).

Sampai dengan saat ini, kata Benny, MPR RI masih melakukan penggodokan dan pembahasan terkait wacana amandemen terbatas tersebut. Namun, semua fraksi di MPR RI sudah ada kesepakatan bersama tentang pentingnya PPHN.

"PPHN perlu atau tidak sudah disepakati, tidak ada satupun fraksi yang menolak itu. (Tapi) belum ada kesepakatan bentuk hukum PPHN itu, apakah UU, apakah bentuk TAP MPR, atau dengan mengubah UUD. Sama sekali belum ada, masih dalam tahapan pengkajian di masing-masing fraksi," kata Benny.

Atas dasar itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini menilai Bamsoet telah menyebarkan kebohongan publik jika mengklaim wacana amandemen terbatas sudah mendapatkan persetujuan fraksi di MPR RI.

"Jadi kalau tadi Ketua MPR sudah katakan sudah ada kesepakatan di tingkat MPR, itu adalah kebohongan, belum ada itu," pungkasnya.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam pembukaan Sidang Tahunan MPR RI menyebut amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 perlu dilakukan. Pokok utamanya adalah membahas perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menekankan, untuk mewadahi PPHN dalam bentuk hukum Ketetapan MPR, sesuai dengan hasil kajian memerlukan perubahan UUD NRI 1945. Karenanya, diperlukan perubahan secara terbatas terhadap UUD NRI Tahun 1945, khususnya penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN.

"Untuk mewadahi PPHN dalam bentuk hukum Ketetapan MPR, sesuai dengan hasil kajian memerlukan perubahan UUD," ujarnya dalam pidato di Gedung Kura-kura, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8).

Namun, proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 sesuai Ketentuan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 memiliki persyaratan dan mekanisme yang ketat. Perubahan hanya bisa dilakukan terhadap pasal yang diusulkan untuk diubah disertai dengan alasannya.

"Dengan demikian perubahan terbatas tidak memungkinkan untuk membuka kotak pandora atau eksesif terhadap perubahan pasal-pasal lainnya. Apalagi semangat untuk melakukan perubahan adalah landasan filosofis politik kebangsaan dalam rangka penataan sistem ketatanegaraan yang lebih baik," kata Bamsoet. (rmol)

SANCAnews – Publik mengutuk aksi pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh preman dan oknum polisi di Pasar Caringin Kota Bandung.

Mereka menilai, oknum polisi yang terlibat aksi pungli pada sopir truk pengangkut barang di Pasar Caringin itu sebagai preman dengan seragam aparat penegak hukum.

"Itu bukan polisi bang, tapi preman berseragam, jadi semua sah dan legal. Jangan banyak protes nanti ditandai loh oleh preman berseragam. Pak @humaspolda.jabar koq di Jabar masih banyak (pungli) ya. Mohon dibereskan preman berseragam yang merusak nama polri," tulis akun Instagram @dcwo** dikutip Suara.com, Senin (16/8/2021).

Sebelumnya diberitakan, beredar sebuah curhatan seorang supir truk mengeluhkan maraknya pungutan liar (pungli) di Pasar Induk Caringin Bandung, Jawa Barat saat membawa barang mutan viral di media sosial.

Curhatan supir truk tersebut diketahui dari tangkapan layar yang dibagikan oleh akun instagram @romansasopirtruck, Minggu (15/08/2021) malam.

Dalam keterangan tertulis akun inu membagikan keluhan seorang supir truck yang sehari-harinya mengantarkan barang muatan ke Pasar Induk Caringin.

Sang sopir pun kesal lantaran di pasar tersebut banyak oknum yang melakukan pungli. Bahkan dirinya juga mendapati oknum anggota polisi yang turut melakukan pungli.

"Saya sopir kontener yang suka membawa muatan barang ke Pasar Induk Caringin. Sebenarnya saya malas memposting masalah ini, tapi saya sudaj jera sama kelakuan oknum yang tidak bertanggungjawab seperti ini," buka supir tersebut.

"Saya masuk pasar caringin, di pintu masuk pertama saya diminta UANG PARKIR sebesar Rp. 415.000. Terus di pintu kedua saya lagi sebesar Rp. 270.000," lanjutnya.

Kemudian sang supir menambahkan saat dirinya sedang membongkar barang muatan di salah satu toko. Tiba-tiba datang seorang oknum polisi meminta sejumlah uang.

"Nah pas saya bongkar tiba-tiba ada oknum berseragam polisi datang menghampiri saya dan meminta uang Rp. 100.000. Bilangnya uang chas atau apa lah saya tidak tau," jelasnya.

"Sempet adu mulut saya, tapi dia mau menahan STNK mobil. Mau nggak mau saya laporan sama yang punya toko. Lalu dikasihlah uang Rp. 100ribu itu," ungkapnya.

Tak hanya itu, saat hendak keluar pasar tersebut. Dirinya pun kembali dicegat oleh seorang satpam pasar yang meminta sejumlah uang padanya.

"Nah, pas saya sudah selesai bongkar dan saya hendak keluar. Saya dihampiri security pasar, dia minta uang Rp. 50.000. Ya Allah, ada apa ini kok banyak sekali pungli," tuturnya.

Di akhir tulisannya, sang supir pun mengadu keluhannya kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ia meminta Kang Emil sapaan akrabnya untuk segera mengusut tuntas para pelaku oknum pungli tersebut.

"Tolong lah pak @ridwankamil, di usut masalah ini. Bukan saya saja yang kena, yang lain juga banyak yang kena. Saya mewakili para sopir-sopir lain yang masuk ke pasar caringin ini. Semua pengeluaran hampir 1 juta untuk masuk pasar caringin ini, pak. Tolong segera diusut pak," harapnya.

Sontak curhatan sopir tersebut menuai sorotan tajam dari warganet. Tak sedikit dari mereka yang geram terhadap ulah oknum pungli tersebut.

"Yang bikin harga2 naik ya gini, pengeluarannya banyak saat proses pengiriman," cetus akun @wahyu**.

"Kang muslihat monitor kang," ujar akun @shsy**.

"Kalo ada video begini mantab, apa-apa emang harus diviralin biar segera di tangani," timpal akun @arfn**.

Kekinian, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil angkat bicara terkait berita viral mengenai dugaan adanya aksi pungli atau pungutan liar di Pasar Caringin, Kota Bandung.

Melalui akun Instagram miliknya, Ridwan Kamil mengabarkan bahwa oknum berseragam yang diduga melakukan pungli telah ditindaklanjuti oleh kepolisian setempat.

Ada tiga foto yang diunggah Ridwan Kamil. Foto pertama memperlihatkan sejumlah pelaku dan foto kedua adalah oknum berseragam polisi yang sedang diperiksa, serta satu tangkapan layar soal hasil pungutan liar.

"Laporan masyarakat terkait pungli di Pasar Induk Caringin sudah ditindaklanjuti, para pelaku dan oknum aparat sudah ditangkap dan diamankan kepolisian setempat," katanya, Senin (16/8/2021). []

SANCAnews – Jalan-jalan di kota Kabul sepi pada Senin pagi 16 Agustus 2021, sehari setelah gerilyawan Taliban mengambil alih ibu kota Afghanistan itu tanpa pertempuran, namun bandara dipenuhi ratusan warga sipil yang berusaha melarikan diri.

Foto-foto yang beredar di media sosial memperlihatkan ratusan orang bergegas dengan barang bawaan mereka menuju tempat aman di terminal bandara saat terdengar letusan senjata. Belum ada informasi tentang korban.

Kantor-kantor pemerintah kosong, kata warga Kabul. Distrik Wazir Akbar Khan yang banyak ditempati kedutaan tampak kosong ketika semua diplomat dan keluarga mereka diungsikan ke luar kota atau bandara menunggu penerbangan.

Hanya ada sejumlah penjaga di pos-pos pemeriksaan yang biasanya dijaga ketat. Beberapa pengendara keluar dari mobil mereka untuk mengangkat portal penghalang di pos pemeriksaan sebelum melintas.

"Rasanya aneh duduk di sini dan melihat jalan-jalan yang kosong, tak ada lagi konvoi diplomat dengan mobil-mobil besar yang dipasangi senjata," kata Gul Mohammed Hakim, seorang pembuat naan (roti) yang memiliki toko di kawasan itu.

"Saya di sini membuat roti, tapi hanya mendapat uang sangat sedikit. Petugas keamanan adalah kawan-kawan saya, mereka telah pergi."

Dia belum kedatangan pembeli, katanya, dan masih tetap memanaskan tandoor (oven dari tanah liat) sebagai antisipasi.

"Perhatian pertama saya adalah menumbuhkan jenggot dan bagaimana menumbuhkannya dengan cepat," kata Hakim. "Saya juga bertanya kepada istri apa mereka punya cukup burka untuk dikenakan olehnya dan anak-anak perempuan saya."

Selama Taliban berkuasa pada 1996-2001, penduduk laki-laki dilarang mencukur jenggot dan perempuan diharuskan memakai pakaian tertutup di tempat umum.

Di jalan Chicken Street, Kabul, sejumlah toko karpet, kerajinan dan perhiasan, juga kafe-kafe kecil, ditutup pemiliknya.

Sherzad Karim Stanekzai, pemilik toko karpet dan tekstil, mengatakan dia memutuskan untuk tidur di tokonya yang tutup untuk menjaga barang-barangnya.

"Saya benar-benar terkejut. Masuknya Taliban membuat saya takut, tapi (Presiden Ashraf) Ghani pergi meninggalkan kami semua dalam situasi yang memburuk ini," kata dia.

"Saya kehilangan tiga saudara dalam tujuh tahun selama perang ini, sekarang saya harus melindungi bisnis saya."

Dia mengaku tidak tahu dari mana pelanggan nanti akan datang. "Saya tahu tak akan ada lagi warga asing, orang-orang internasional yang akan datang ke Kabul," katanya.

Pemimpin Taliban mengatakan para pejuang mereka telah "diperintahkan untuk membiarkan warga setempat melanjutkan aktivitas sehari-hari dan tidak melakukan apapun yang membuat takut warga sipil."

"Hidup normal akan terus berlangsung dengan cara yang lebih baik, itulah yang bisa saya katakan untuk saat ini," kata dia kepada Reuters lewat WhatsApp. (viva)