SANCAnews.id

SANCAnews – PB HMI Komisi kepemudaan dan kemahasiswaan menggelar mimbar virtual dengan tema Gerakan Nasional HMI selamatkan Indonesia.

Kegiatan virtual ini dibuka dengan opening speech Ketua Umum PB HMI Affandi Ismail yang menyampaikan bahwa, gagasan mimbar virtual ini merupakan serangkaian agenda penting PB HMI dalam memberikan kritikan-kritikan konstruktif terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai sudah tidak mampu lagi mengelola negara Indonesia.

“Mimbar virtual ini merupakan serangkaian agenda penting PB HMI dalam memberikan kritikan-kritikan konstruktif terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kami nilai sudah tidak mampu lagi mengelola negara Indonesia,” kata Affandi, Minggu (15/8).

Sementara, ketua PB HMI Komisi Kepemudaan dan Kemahasiswaan Ari Kapitang dalam pidato pembukanya, mengungkapkan bahwa HMI akan terus menjadi garda terdepan dalam hal memperjuangkan keadilan dan kepentingan umat dan bangsa.

“HMI akan terus menjadi garda terdepan dalam hal memperjuangkan keadilan dan kepentingan umat dan bangsa, itu iktiar kita semua sampai muncul ide mimbar virtual ini, Selain itu, kami juga mengajak kepada semua elemen bangsa untuk bersatu melawan ketidakadilan," ujarnya.

Kegiatan virtual ini menghadirkan beberapa pemantik orasi antara lain mantan Ketum PB HMI, Chumaidi Syarif Romas, Pengamat Politik Nasional juga Mantan Aktivis reformasi 98 Ubedillah Badrun serta Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti.

Dalam orasinya, Rai Rangkuti menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sektor-sektor yang mengalami kemerosotan yakni perlindungan HAM, Gerakan anti korupsi, kebebasan berpendapat, demokratisasi dan institusi kepolisian yang mesti terus dibenahi.

Sementara Ubedillah badrun memberikan catatan bahwa ada beberapa hal yang mestinya menjadi fokus perhatian pemerintah diantaranya adalah pemberantasan korupsi ditengah pandemi Covid-19, demokratisasi yang cederung menjadi oligarki, kasus HAM, Perekonomian dan upaya penanggulangan  pandemic covid 19 yang tidak tepat.

Selain itu, Chumaidi Syarif Romas menyampaikan bahwa banyak problematikan bangsa yang mesti diselesaikan, HMI harus menjadi mitra kritis pemerintah yang terus memberikan kritik konstruktif untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Mimbar virtual menjadi semakin menarik saat beberapa ketua-ketua umum HMI Badko dan Cabang Se-Indonesia juga memberikan orasinya yang berkaitkan dengan problematika keumatan dan kebangsaan yang cukup kompleks itu. (rmol)

SANCAnews – Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo saat Sidang Tahunan MPR bersama DPR RI dan DPD RI dinilai kurang lengkap. Terutama saat menyinggung mengenai penanganan Covid-19.

Dalam pidato itu, Jokowi hanya mengatakan bahwa yang utama dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah menyelamatkan rakyat.

Jokowi menekankan bahwa menyelamatkan nyawa rakyat merupakan hukum tertinggi dalam bernegara.

Namun di satu sisi, Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Fadli Zon menyayangkan pidato Presiden Jokowi. Alasannya karena pernyataan yang disampaikan kurang lengkap dan mengena.

Salah satunya karena tidak ada ucapan maaf dari presiden yang mewakili negara pada ratusan ribu rakyat Indonesia yang meninggal dunia karena Covid-19.

“Harusnya Presiden Jokowi⁦⁩ meminta maaf dan turut berduka cita mewakili pemerintah dan negara atas wafatnya hampir 120.000 warga bangsa kita akibat pandemi Covid-19. Sayang sekali,” tuturnya lewat akun Twitter pribadi, Senin (16/8).

Dalam pidato ini sendiri, Presiden Jokowi mengurai bahwa pandemi Covid-19 telah mengajarkan pemerintah untuk mencari keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian.

Dia memastikan kerja-kerja pemerintah selalu merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam mengatasi pandemi. (rmol)

SANCAnews – Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR RI bersama DPD RI dan DPR RI, Senin (16/8) masih sumir dan belum menukik pada inti persoalan struktural ekonomi yang menjadi janjinya.

Rektor Intitut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan (AD), Mukhaer Pakkanna mencatat bahwa Presiden Jokowi bermaksud menggeser struktur ekonomi yang selama ini selalu ditopang sektor konsumsi, menjadi sektor investasi terutama investasi asing.

“Di sini terlihat kebijakan liberalisasi ekonomi menjadi prime mover ekonomi pemerintah. Makanya UU Cipta Kerja dan segala regulasi turunannya harus terus digas dan dikebut di lapangan. Karena sektor itu yang menjadi harapan di tengah pandemi,” tuturnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (16/8).

Padahal, sambung Mukhaer Pakkanna, menguatkan struktur ekonomi bukan semata bertumpu pada sektor investasi.

Dia mengingatkan bahwa investasi sesunguhnya bermata ganas. Di satu sisi bisa membantu pemerintah, tapi di sisi lain juga sekaligus mengkolonialisasi bangsa.

“Sejatinya, investasi asing itu dalam jangka panjang memantik tingkat repatriasi dana yang keluar negeri jauh lebih besar. Terjadi the cost of colonialsm,” tekannya.

Jika Presiden Jokowi ingin membangun struktur ekonomi seperti yang diucapkan dalam pidato tahunan itu, maka Mukhaer Pakkanna menyarankan agar pondasi kekuatan ekonomi domestik berbasis ekonomi rakyat yang diutamakan.

Bagaimana mungkin membangun kekuatan ekonomi lokal, jika keran laju importasi dibuka lebar-lebar. Produk pangan, pertanian, produk industri usaha mikro kecil, dan lain sebainya semakin tergusur tanpa pemihakan yang berarti.

Mukhaer Pakkanna mengingatkan bahwa dalih bisnis berbasis ekonomi digital justru membuat produk lokal milik rakyat kalah bersaing dalam ekosistem platform e-commerce. Usaha rakyat kurang mendapatkan advokasi dan proteksi.

“Dibiarkan liar tanpa pembelaan. Kalaupun dibela, kebanyakan kebijakan kosmetik,” tegasnya.

Atas alasan itu, tidak aneh jika kemudian platform e-commerce mendapatkan surga di masa pandemi, sementara ekonomi rakyat terutama produk rakyat kurang terangkut dalam ekosistem itu.

“Kalaupun meningkat, akelerasinya tertatih-tatih dibanding produk asing yang ada dlm ekosistem platform itu. Kadang kita tidak adil memandang dan memperlakukan produksi usaha mikro kecil di pasar,” tutupnya. []

SANCAnews – Presiden Joko Widodo menyadari penanganan pandemi Covid-19 yang belum terselesaikan membuat masyarakat jenuh. Bahkan banyan masyarakat yang telah menyampaikan kritinya kepada pemerintah.

"Saya menyadari adanya kepenatan, kejenuhan, kelelahan, kesedihan, dan kesusahan selama pandemi Covid-19 ini. Saya juga menyadari, begitu banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal- hal yang belum bisa kita selesaikan,” kata Presiden Jokowi dalam pidato HUT RI ke-76, di gedung Kura-kura, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8).

Menurutnya, kritik yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah tersebut sangat penting dalam membangun. Pemerintah pun akan siap memenuhi tanggung jawab untuk menjawab kritik tersebut.

"Kritik yang membangun itu sangat penting, dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab sebagaimana yang diharapkan rakyat,” katanya.

Presiden juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh anak bangsa yang menyampaikan kritik mereka sebagai bentuk membangun karakter berdemokrasi di Indonesia.

"Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, hanya bisa dicapai jika kita semua bahu-membahu dan saling bergandeng tangan dalam satu tujuan. Kita harus tangguh dalam menghadapi pandemi dan berbagai ujian yang akan kita hadapi," tandasnya. (rmol)

SANCAnews – Di Sidang Tahunan MPR 2021 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan pakaian adat khas Baduy. Baju yang dikenakan itu memang hanya dibuat oleh masyarakat adat.

Jaro Saija selaku kepala desa khusus warga adat Baduy bercerita, pakaian itu dipesan oleh utusan presiden langsung. Pakaian itu katanya asli dari tangan-tangan terampil masyarakat adat.

"Aslina baju, calana ditenun di dieu. Meuli sa setel. (baju dan celananya ditenun di sini , beli satu setel)," ujar Saija bercerita kepada Detik.com, Senin (16/8/2021).

Selain pakaian, Jokowi juga memesan ikat kepala, koja atau tas khas Baduy dan golok. Golok juga jadi salah satu kerajinan tangan yang turun temurun dibuat di Baduy. Namanya, adalah golok pamor yang biasa dimanfaatkan untuk bertani dan berkebun.

"Calana, baju, koja, golok. Golok anu nyieun warga Baduy, (namanya) golok pamor," kata tokoh adat Baduy ini.

Pakaian dan aksesoris Baduy itu pun memang dijual bagi wisatawan yang datang. Untuk harga ikat kepala biasanya dijual Rp 100 ribu, celana dan pakaian masing-masing Rp 200 ribu, koja Rp 200 ribu dan golok Rp 200 ribu.

Warga Baduy tidak membeda-bedakan siapa yang membeli pakaian khas tersebut. Termasuk ke presiden yang memesan pakaian itu.

Presiden Jokowi sendiri mengaku senang akan desain sederhana pakaian adat Baduy. Pakaian itu simple dipakai dan nyaman.

"Busana yang saya pakain ini adalah pakaian adat suku Baduy. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simple dan nyaman dipakai," kata Jokowi. []