Latest Post


 

SANCAnews – Anggota DPR RI, Dedi Mulyadi, terkejut luar biasa saat tak sengaja menangkap basah seorang WNA alias warga negara asing asal China yang menjadi buruh pabrik di Purwakarta, Jawa Barat.

 

Hal itu terungkap ketika Dedi sedang memeriksa pabrik yang dinilainya telah berperan merusak jalan di kawasan Maracang-Babakancikao, Purwakarta.

 

Dedi Mulyadi menduga bahwa lalu-lalang kendaraan bermuatan berat menuju pabrik telah merusak jalan milik masyarakat di sekitarnya.

 

Nah, saat menanyakan nomor telepon direktur pabrik tersebut kepada seorang pegawainya, Dedi kaget ketika salah satu pegawai di sana ternyata tak bisa berbahasa Indonesia.

 

Setelah ditanya, pegawai tersebut akhirnya mengaku bahwa ia memang bukan WNI, melainkan warga negara China.

 

“Di sini bagian apa?” tanya Dedi Mulyadi, dikutip terkini.id dari Pikiranrakyat pada Sabtu, 14 Agustus 2021.

 

Herannya, pertanyaan Dedi itu tidak dijawab oleh sang pegawai karena rupanya tidak mengerti sehingga seorang pria lain yang ada di tempat kemudian bantu menjawab.

 

“Pengurus DO, Pak.”

 

“Oh, DO langsung orang China? Gak orang sini?” tanya Dedi lagi.

 

“Ada nanti siang (yang orang Indonesia),” jawab pria itu lagi mewakili.

 

Dalam video yang diunggah di kanal Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel pada 12 Agustus 2021, bekas Bupati Purwakarta itu sampai geleng-geleng kepala dan mengeluarkan kalimat menohok.

 

“Waduh, gak ada orang Indonesia yang bisa ngurus DO? Yang gini-gini cukup orang Indonesia, loh. Gila!”

 

Sebagai informasi, Indonesia baru saja kembali kedatangan TKA China sebanyak 34 orang pada 7 Agustus 2021 lalu.

 

Para TKA China itu terbang ke Indonesia menggunakan pesawat Citylink dengan kode QG8815.

 

Pesawat tersebut mengangkut total 37 penumpang dengan 3 yang lain merupakan warga negara Indonesia (WNI).

 

Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Penanganan Covid-19 Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara, mengatakan bahwa 34 TKA China yang masuk sudah lolos tes kesehatan yang dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta.

 

Selain itu, kata Arya, 34 TKA China tersebut merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

 

“Sehingga masuk ke dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk sesuai Peraturan Menkumham Nomor 27 Tahun 2021.” (terkini)



 

SANCAnews – Lomba karya tulis yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) seolah kembali mengulang kegaduhan kontraproduktif yang dilakukan Yudian Wahyudi cs.

 

Bedanya, kegadugan kali ini dilakukan di saat Indonesia justru sedang bersiap menghadapi 2 peristiwa penting, yaitu Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Konstitusi.

 

Begitu kata Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menanggapi masalah tersebut. Menurutnya, dua peristiwa nasional itu sebenarnya membuktikan kuatnya peran santri dan ulama untuk Indonesia Merdeka, Pancasila, dan UUD 1945.

 

Namun sangat disayangkan, justru BPIP mengumumkan kegiatan nasional lomba tulis peringati Hari Santri yang dinilai publik menyiratkan adanya tuduhan terselubung. Seolah santri tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya dan tidak menghormati bendera Merah Putih.

 

"Padahal, para santri dan ulama termasuk di antara komponen bangsa yang diakui telah berjuang menghadirkan dan mempertahankan Indonesia merdeka, dan menyelamatkan Pancasila,” ujarnya lewat keterangan resmi.

 

Sebagai bagian dari santri, Wakil Dewan Syuro PKS ini menjelaskan, pemerintah menetapkan hari Santri tanggal 22 Oktober merupakan bagian monumen historis dan bukti jasa nyata santri dan ulama, serta pengakuan negara tentang bagaimana santri dan ulama menyelamatkan Indonesia dari penjajahan Belanda.

 

"Apalagi dalam kondisi sekarang di mana Presiden Jokowi mengajak peran serta ulama dan santri untuk mengawal program penanggulangan Covid-19 seperti vaksinasi dan protokol kesehatan,” katanya.

 

Menurut politisi yang akrab disapa HNW ini, semestinya BPIP tidak menyudutkan santri dengan stigma-stigma negatif. Kalaupun tetap akan membuat perlombaan tulisan memperingati Hari Santri Nasional, BPIP harus mencabut 2 tema yang tidak menghormati peran sejarah santri itu.

 

“Meminta maaf kepada komunitas terbuka kepada publik, dan segera menggantinya dengan tema lomba yang lebih produktif dan edukatif. Misalnya tentang jasa santri menyelamatkan Indonesia, atau peran santri memberantas korupsi, mengatasi pandemi, mengokoh-kuatkan persatuan bangsa, dll,” tandasnya. (lawjustice





 

SANCAnews – Toto Izul Fatah, peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengatakan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP telah kehilangan arah yang akut dan cenderung mengidap ‘skizofrenia’.

 

Sejenis gangguan jiwa dalam proses berpikir terbelah yang halusinatif dan paranoia. Dalam merespon isu-isu besar nasional.

 

Toto mengatakan hal ini di Jakarta, Sabtu 14 Agustus 2021. Menanggapi lomba artikel BPIP dengan tema, “Hormat Bendera Menurut Hukum Islam dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam”.

 

Tujuan lomba ini, kata Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Benny Susetyo, untuk pemaknaan nilai-nilai keagamaan dalam memperkuat kebangsaan.

 

Toto berpendapat, acara lomba yang digelar BPIP itu sama sekali tak menggambarkan kecerdasan, sensitivitas, dan aktualitas. Tentang apa yang seharusnya dilakukan lembaga negara tersebut.

 

Bahkan, lomba yang diadakannya justru berpotensi merusak spirit Pancasila, yang seharusnya menjadi misi luhur BPIP.

 

Menurut Toto yang juga Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, tema yang diusung dalam lomba tersebut terkesan sangat dipaksakan.

 

Karena isu tentang Hormat Bendera Merah Putih dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan itu bukan isu mainstream umat dan bangsa saat ini. Kenapa? Karena umat Islam sudah ‘clear’ dengan isu itu sejak lama.

 

“Mengangkat tema dengan isu tersebut sama saja dengan mengusik ketenangan umat Islam yang sudah tak lagi mempersoalkan itu. Hukumnya sudah jelas, kenapa masih harus dicari-cari lagi apa hukumnya dalam Islam. Ini sama saja dengan tak percaya kepada umat Islam. Masih banyak tema lain yang lebih aktual dengan kebutuhan bangsa saat ini,” ungkapnya.

 

Toto khawatir, acara lomba yang didasari pola pikir sesat dan menyesatkan seperti itu, akan mengundang tafsir liar tentang tuduhan adanya oknum petinggi BPIP yang mengidap Islamophobia. Tuduhan ini jelas akan makin menjauhkan BPIP dengan misi utamanya, sebagai badan pembinaan ideologi Pancasila.

 

“Jangan sampai, badan pembinaan ini pada saatnya menjadi badan yang harus dibina. Padahal, disitu berkumpul sejumlah tokoh besar yang harusnya memproduksi ide-ide dan program besar, bukan ecek-ecek yang mengerdilkan nama besar itu. Dan ini yang akhirnya membuat nama besar BPIP tak berbanding lurus dengan realita di lapangan,” kata Toto.

 

Terkait dengan itulah, Toto menilai perlu dilakukan evaluasi total terhadap keberadaan lembaga negara yang diberi tugas khusus dalam pembinaan Ideologi Pancasila ini. Apalagi, menyangkut anggaran yang tidak kecil buat menghidupi lembaga tersebut.

 

Idealnya, lanjut Toto, ditengah negara dan bangsa yang sedang mengalami rentetan masalah besar saat ini, termasuk wabah Covid-19, BPIP harusnya tampil dengan program besar, bukan ide kerdil dan dangkal.

 

“Jangan biarkan rakyat menuduh BPIP bikin acara lomba artikel hanya untuk habiskan anggaran,” tegasnya. (suara)



 

SANCAnews – Pemerintah tidak perlu berlebihan dalam menyikapi mural bertuliskan wajah Presiden Joko WIdodo dengan tulisan “Jokowi 404: Not Found” yang muncul di Batuceper, Tangerang.

 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai mural itu sebatas bagian dari kreativitas seni masyarakat.

 

"Tak usah berlebihan tanggapi mural, lukisan, poster, meme n ekspresi seni lainnya.Itu bagian dari ekspresi budaya,” kata Fadli Zon di akun Twitternya, Minggu (15/8).

 

Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan seharusnya pemerintah tidak berlebihan dengan mural tersebut. apalagi sampai berniat mencari pelaku pembuatan mural.

 

"Justru respons berlebihan mereduksi hak rakyat utk menyatakan sikap/pendapat atau kemerdekaan berekspresi,” ucapnya.

 

Dia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang patut dihargai pendapat masyarakat yang ingin disampaikan kepada pemerintah pada medium apapun termasuk mural, "Lagi pula presiden bukan lambang negara. Katanya demokrasi,” tandasnya. (rmol)




SANCAnews – Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Puan Maharani menyebutkan bahwa terdapat kenaikan kekayaan signifikan selama tahun 2020.

 

Jika dibandingkan dengan laporan tahun 2019, total kekayaan putri dari Megawati Soekarnoputri pada tahun 2020 tersebut naik Rp 17.909.408.773.

 

Walau demikian, koleksi kendaraan dari Puan tampak ajek. LHKPN tahun 2019 dan 2020 mengungkap bahwa cucu dari Presiden Indonesia pertama, Soekarno ini punya 10 tunggangan, yang terdiri dari tujuh unit mobil dan tiga unit motor.

 

Tujuh mobil tersebut kebanyakan merupakan kendaraan yang usianya tak lagi muda, salah satunya berupa VW Karman Ghia tahun 1961 yang taksiran harganya mencapai Rp 65 juta.

 

Selanjutnya, ia juga punya tiga mobil bermerek Mercedes-Benz, masing-masing merupakan keluaran tahun 1969, 1976, lalu Mercy 280 CE yang diproduksi 1982. Tiga mobil ini punya taksiran harga identik, yakni Rp 150 juta.


LHKPN Puan Maharani 2020-2019. (KPK)


Tak berhenti sampai di situ, ia juga punya sebuah mobil VW Beetle tahun 2000 yang taksiran harganya mencapai Rp 200 juta.

 

Mobil termahal dalam daftar ini adalah sebuah Land Cruiser tahun 2008 yang jika ditaksir, harganya menyentuh angka Rp 400 juta.

 

Lalu, ia juga punya Daihatsu Taruna tahun 200 yang nilanya berkisar di angka Rp 130 juta.

 

Beralih ke segmen roda dua, wanita yang dikenal sebagai politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini punya tiga unit motor Harley-Davidson, dua di antaranya edisi tahun 2002 dan satu lagi edisi tahun 2003. (suara)



SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.