SANCAnews.id

SANCAnews – Toto Izul Fatah, peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengatakan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP telah kehilangan arah yang akut dan cenderung mengidap ‘skizofrenia’.

Sejenis gangguan jiwa dalam proses berpikir terbelah yang halusinatif dan paranoia. Dalam merespon isu-isu besar nasional.

Toto mengatakan hal ini di Jakarta, Sabtu 14 Agustus 2021. Menanggapi lomba artikel BPIP dengan tema, “Hormat Bendera Menurut Hukum Islam dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam”.

Tujuan lomba ini, kata Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Benny Susetyo, untuk pemaknaan nilai-nilai keagamaan dalam memperkuat kebangsaan.

Toto berpendapat, acara lomba yang digelar BPIP itu sama sekali tak menggambarkan kecerdasan, sensitivitas, dan aktualitas. Tentang apa yang seharusnya dilakukan lembaga negara tersebut.

Bahkan, lomba yang diadakannya justru berpotensi merusak spirit Pancasila, yang seharusnya menjadi misi luhur BPIP.

Menurut Toto yang juga Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, tema yang diusung dalam lomba tersebut terkesan sangat dipaksakan.

Karena isu tentang Hormat Bendera Merah Putih dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan itu bukan isu mainstream umat dan bangsa saat ini. Kenapa? Karena umat Islam sudah ‘clear’ dengan isu itu sejak lama.

“Mengangkat tema dengan isu tersebut sama saja dengan mengusik ketenangan umat Islam yang sudah tak lagi mempersoalkan itu. Hukumnya sudah jelas, kenapa masih harus dicari-cari lagi apa hukumnya dalam Islam. Ini sama saja dengan tak percaya kepada umat Islam. Masih banyak tema lain yang lebih aktual dengan kebutuhan bangsa saat ini,” ungkapnya.

Toto khawatir, acara lomba yang didasari pola pikir sesat dan menyesatkan seperti itu, akan mengundang tafsir liar tentang tuduhan adanya oknum petinggi BPIP yang mengidap Islamophobia. Tuduhan ini jelas akan makin menjauhkan BPIP dengan misi utamanya, sebagai badan pembinaan ideologi Pancasila.

“Jangan sampai, badan pembinaan ini pada saatnya menjadi badan yang harus dibina. Padahal, disitu berkumpul sejumlah tokoh besar yang harusnya memproduksi ide-ide dan program besar, bukan ecek-ecek yang mengerdilkan nama besar itu. Dan ini yang akhirnya membuat nama besar BPIP tak berbanding lurus dengan realita di lapangan,” kata Toto.

Terkait dengan itulah, Toto menilai perlu dilakukan evaluasi total terhadap keberadaan lembaga negara yang diberi tugas khusus dalam pembinaan Ideologi Pancasila ini. Apalagi, menyangkut anggaran yang tidak kecil buat menghidupi lembaga tersebut.

Idealnya, lanjut Toto, ditengah negara dan bangsa yang sedang mengalami rentetan masalah besar saat ini, termasuk wabah Covid-19, BPIP harusnya tampil dengan program besar, bukan ide kerdil dan dangkal.

“Jangan biarkan rakyat menuduh BPIP bikin acara lomba artikel hanya untuk habiskan anggaran,” tegasnya. (suara)

SANCAnews – Pemerintah tidak perlu berlebihan dalam menyikapi mural bertuliskan wajah Presiden Joko WIdodo dengan tulisan “Jokowi 404: Not Found” yang muncul di Batuceper, Tangerang.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai mural itu sebatas bagian dari kreativitas seni masyarakat.

"Tak usah berlebihan tanggapi mural, lukisan, poster, meme n ekspresi seni lainnya.Itu bagian dari ekspresi budaya,” kata Fadli Zon di akun Twitternya, Minggu (15/8).

Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan seharusnya pemerintah tidak berlebihan dengan mural tersebut. apalagi sampai berniat mencari pelaku pembuatan mural.

"Justru respons berlebihan mereduksi hak rakyat utk menyatakan sikap/pendapat atau kemerdekaan berekspresi,” ucapnya.

Dia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang patut dihargai pendapat masyarakat yang ingin disampaikan kepada pemerintah pada medium apapun termasuk mural, "Lagi pula presiden bukan lambang negara. Katanya demokrasi,” tandasnya. (rmol)

SANCAnews – Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Puan Maharani menyebutkan bahwa terdapat kenaikan kekayaan signifikan selama tahun 2020.

Jika dibandingkan dengan laporan tahun 2019, total kekayaan putri dari Megawati Soekarnoputri pada tahun 2020 tersebut naik Rp 17.909.408.773.

Walau demikian, koleksi kendaraan dari Puan tampak ajek. LHKPN tahun 2019 dan 2020 mengungkap bahwa cucu dari Presiden Indonesia pertama, Soekarno ini punya 10 tunggangan, yang terdiri dari tujuh unit mobil dan tiga unit motor.

Tujuh mobil tersebut kebanyakan merupakan kendaraan yang usianya tak lagi muda, salah satunya berupa VW Karman Ghia tahun 1961 yang taksiran harganya mencapai Rp 65 juta.

Selanjutnya, ia juga punya tiga mobil bermerek Mercedes-Benz, masing-masing merupakan keluaran tahun 1969, 1976, lalu Mercy 280 CE yang diproduksi 1982. Tiga mobil ini punya taksiran harga identik, yakni Rp 150 juta.

LHKPN Puan Maharani 2020-2019. (KPK)

Tak berhenti sampai di situ, ia juga punya sebuah mobil VW Beetle tahun 2000 yang taksiran harganya mencapai Rp 200 juta.

Mobil termahal dalam daftar ini adalah sebuah Land Cruiser tahun 2008 yang jika ditaksir, harganya menyentuh angka Rp 400 juta.

Lalu, ia juga punya Daihatsu Taruna tahun 200 yang nilanya berkisar di angka Rp 130 juta.

Beralih ke segmen roda dua, wanita yang dikenal sebagai politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini punya tiga unit motor Harley-Davidson, dua di antaranya edisi tahun 2002 dan satu lagi edisi tahun 2003. (suara)

SANCAnews – Wacana penyelenggaran Pemilu 2024 diundur ke 2027 bisa berbahaya bagi keberlangsungan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin bahkan menilai wacana itu bisa membuat Jokowi berhenti di tengah jalan.

"Itu isu bahaya. Sampai 2024 saja rakyat sudah megap-megap. Jika pemilu diundur 2027. Jokowi bisa turun di tengah jalan. Karena rakyat akan marah beneran,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (15/8).

Direktur eksekutif Indonesia Political Review menegaskan, pemerintah harus segera meredam munculnya isu penyelenggaraan pemilu diundur. Sebab jika tidak diantisipasi dengan baik, maka akan memancing emosi rakyat.

"Jadi rakyat jangan dipancing-pancing dengan isu diundur 2027,” imbuhnya.

Dia menambahkan sebelumnya muncul isu tiga periode Joko Widodo dan langsung memantik seluruh emosi mahasiswa dengan membuat meme yang menyudutkan Jokowi.

“Kemarin saja isu Jokowi 3 periode. Langsung disambut dengan The King of Lip Service. Dan Jokowi langsung kelabakan,” katanya.

Pihaknya justru menantang pemerintah atau siapapun yang menggelontorkan isu pemilu 2027 untuk tidak main-main. Sebab amarah mahasiswa dan rakyat bisa tidak terbendung.

Mulanya muncul wacana Pileg dan Pilpres 2024 akan diundur ke 2027 beredar di media sosial. Namun wacana buru-buru dibantah Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa.

Di satu sisi, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan bahwa wacana yang beredar sebenarnya adalah pengunduran pilkada serentak, bukan pileg dan pilpres. Adapun Pilpres dan Pileg tetap digelar tahun 2024.

"Itu menurut yang saya dengar pada wacana revisi UU Pemilu dan Pilkada," lanjut dia.

Terlepas dari itu, Ilham Saputra memastikan usulan tersebut bukan berasal dari KPU. []

SANCAnews – Kemunculan wacana pemilihan presiden 2027 membuat para aktivis geram. Salah satunya Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule.

Baginya, penundaan Pilpres 2027 sama saja mewacanakan agar Presiden Joko Widodo memperpanjang masa jabatan hingga melebihi masa jabatannya di tahun 2024.

Dengan kata lain, wacana ini sama saja menunjukkan negara memang sedang sakit dalam pikirannya. Sebab, selalu melanggar konstitusi yang seharusnya menyehatkan dan memakmurkan rakyat.

“Bagaimana rakyat mau sehat, jika negara sakit? Aturan dan konstitusi yang buat sehat dan makmur tak dijalankan secara baik dan sepenuhnya,” tutur Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Minggu (15/8).

Iwan Sumule lantas mengurai sejumlah kebijakan yang “sakit” selama ini. Salah satunya penerbitan Perppu 1/2020 yang kemudian disahkan menjadi UU 2/2020 tentang Corona. Di mana pengelolaan keuangan negara menjadi tidak terawasi dan pejabat yang mengelola mendapat kekebalan.

Buntutnya, ribuan triliun rupiah yang digelontorkan untuk mengatasi pandemi dalam setahun lebih ini menjadi tidak efektif. Covid-19 masih tinggi sementara rakyat juga masih dalam hidup yang susah.

“Jadi tidak hanya negara yang sedang sakit, pemimpin negara pun sakit. Konstitusi dilanggar!” tutupnya.

Perubahan skema pemilu DPR, DPD dan Presiden yang semestinya dilakukan pada 2024 ditunda ke 2027 sempat beredar di media sosial. Namun demikian, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa membantah kabar itu.

“Enggak ada, pemilu tetap dilaksanakan tahun 2024,” katanya, Sabtu (14/8).

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra meluruskan bahwa yang beredar sebenarnya adalah wacana Pemilu 2024 diundur ke tahun 2027. Dalam wacana ini, yang diundur adalah gelaran Pilkada Serentak. Adapun Pilpres dan Pileg tetap digelar tahun 2024.

"Itu menurut yang saya dengar pada wacana revisi UU Pemilu dan Pilkada," lanjut dia.

Terlepas dari itu, Ilham Saputra memastikan usulan tersebut bukan berasal dari KPU. []