SANCAnews.id

SANCAnews – Pemerintah Arab Saudi sudah mengizinkan jamaah luar negeri untuk umrah di tanah suci. Ada persyaratan yang harus dipenuhi bagi jamaah yang ingin umrah ke Arab Saudi.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyatakan jamaah diperkenankan melaksanakan ibadah umrah hanya jika telah divaksinasi penuh.

Arab Saudi hanya mengakuit empat vaksin yaitu Moderna, Pfizer, Jhonson&Jhonson, dan AstraZeneca.

Ini tentu menyulitkan jamaah Indonesia karena di Indonesia vaksin yang dipakai adalah Sinovac.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi serta negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk pemberian izin ibadah umrah bagi warga negara Indonesia yang saat ini terkendala persoalan vaksin.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, Bambang Soesatyo meminta komitmen pemerintah Indonesia untuk terus melakukan negosiasi dengan otoritas pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah umrah, kuota jamaah, hingga persiapan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun-tahun berikutnya.

Sebelumnya, Arab Saudi pada Senin (9/8/2021) mulai menerima jamaah umrah dari luar negeri yang sudah divaksin sesuai dengan ketentuan.

Akan tetapi, ketentuan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyatakan jamaah diperkenankan melaksanakan ibadah umrah hanya jika telah divaksinasi penuh dengan salah satu dari empat vaksin yaitu Moderna, Pfizer, Jhonson&Jhonson, dan AstraZeneca.

Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, juga berharap pemerintah untuk terus mematangkan persyaratan dan kesiapan calon jamaah dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

"Itu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan sisi keselamatan dan keamanan calon jamaah," ujar dia.

Selain itu, Kementerian Agama (Kemenag) juga diminta untuk menyesuaikan aturan dan ketentuan yang ditentukan pemerintah Arab Saudi berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umrah.

Seperti persoalan empat vaksin yang diakui yakni Moderna, Pfizer, Jhonson&Jhonson, dan AstraZeneca dan diikuti dengan upaya pemerintah dalam mempertimbangkan vaksin "booster" COVID-19 bagi calon jamaah Indonesia, kata Bamsoet menjelaskan. (suara)

SANCAnews – Kompetisis penulisan artikel tingkat nasional dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2021 yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI disoal. Ini lantaran tema penilisa artikel yang dinilai menyudutkan Islam.

Bagi Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, dua tema “Hormat Bendera Menurut Hukum Islam” dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam” justru menunjukkan bahwa badan yang dipimpin Yudian Wahyudi itu dangkal memahami Islam.

“Tema lomba BPIP ini menunjukkan betapa dangkalnya BPIP memahami Islam dan Pancasila,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Jumat (13/8).

Bahkan mantan Wakil Ketua DPR RI ini menyebut tema itu sebagai produk Islamphobia akut dan cenderung menuduh Islam mempermasalahkan hormat bendera dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Untuk itu, Fadli Zon meminta Yudian cs untuk segera mengubah tema yang justru bisa memecah belah bangsa Indonesia tersebut, “Segeralah ganti tema agar tidak memecah belah bangsa,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews – Pakar Sosiologi Bencana dari Nanyang Technological University atau NTU Singapura, Sulfikar Amir mengaku heran dengan langkah Presiden Joko Widodo yang membagikan bansos secara langsung di terminal Grogol.

Menurutnya pembagian bansos langsung yang diberikan Jokowi menunjukan ketidakmampuan pemerintah dalam hal penyaluran untuk masyarakat terdampak Covid-19.

"Kenapa dia harus turun tangan, hanya untuk menunjukkan bahwa dia sendiri itu tidak mampu mengurusi itu," kata Sulfikar saat dihubungi Suara.com, Kamis (12/8/2021).

Pembagian bansos tersebut diketahui menimbulkan kerumunan. Sulfikar menilai langkah Jokowi yang membagikan langsung itu cukup memalukan. Bahkan pembagian bansos tersebut tidak teratur.

"Jadi menurut saya ini cukup memalukan sebagai sesorang presiden yang turun tangan dan kemudian ternyata hasilnya juga lebih berantakan sih. Artinya ini refleksi dari bagaimana buruknya pengelolaan bantuan sosial di negeri ini," ujar dia

Seharusnya lanjut Sulfikar, pembagian bansos dapat dikelola dengan lebih baik melalui kementerian terkait. Sehingga Jokowi sebagai kepala negara tak perlu membagikan secara langsung bansos kepada masyarakat.

"Karena ini kan sesuatu yang sebenarnya bisa dikelola dengan lebih baik ya, ada kementerian khusus, ada menterinya ada pegawainya, ada birokrat nya ada ASN yang lain sebagainya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa mengelola itu dengan baik," tutur dia.

Tak hanya itu, dia menyebut aksi bagi-bagi bansos bukan kali pertama dilakukan Jokowi, melainkan sudah pernah dilakukan sebelumnya.

"Walaupun tahun lalu lebih kasar lagi karena bansosnya dibuang dari kaca mobil. Jadi sekarang mungkin agak lebih teratur, jadi mobil gede yang berhenti lagi bagi-bagikan, tapi begitu presiden pergi antriannya berantakan," katanya.

Lebih lanjut, Sulfikar tak mengerti dengan logika Jokowi yang membagikan bansos ke masyarakat secara langsung.

"Padahal kan dia Presiden, orang paling berkuasa di republik ini. Dia bisa menyuruh siapa untuk melakukan itu dengan baik," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat mendatangi terminal Grogol, Jakarta Barat untuk membagi-bagikan sembako kepada masyarakat, Selasa (10/8) kemarin.

Pantauan Suara.com di lokasi, Jokowi tiba sekitar pukul 16.12 WIB. Namun saat tiba, ia tidak turun dari mobil.

Masyarakat pun hanya bisa melihat dari jauh sambil meneriaki memanggil-manggil namanya. Dari dalam mobil Jokowi melambaikan tangan kepada para warga yang berkumpul.

Sekitar 5 menit kemudian Jokowi langsung meninggalkan lokasi. Saat Jokowi tiba, pembagian sembako sebenarnya berjalan kondusif.

Mereka mengantre dengan menjaga jarak. Namun setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu meninggalkan lokasi, situasi tidak kondusif.

Terlihat mereka terlibat saling dorong, sampai ada beberapa warga yang terlihat terjepit di antara kerumunan massa. Alhasil protokol kesehatan jaga jarak pun terabaikan.

Petugas yang terdiri dari TNI, Polri, dan Paspampres berusaha untuk menertibkan warga. Mereka sesekali berteriak untuk menenangkan.

Namun tidak berhasil, karena situasi tidak kondusif, tim yang bertugas menghentikan pembagian sembako. Warga pun tampak kecewa. (suara)