SANCAnews.id

SANCAnews – Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, menjelaskan bahwa indikator kematian pasien covid-19 sedang diperbaiki, bukan dihapuskan dari indikator evaluasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Johnny menyebut saat ini pemerintah tengah memperbaiki data angka kematian, karena terdapat sejumlah catatan yang belum sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Pemerintah tidak menghapus atau meniadakan angka kematian dari penilaian level PPKM. Sekarang, tengah dilakukan perbaikan untuk memastikan ketepatan data. Jika sudah rapi, indikator kematian akan kembali dimasukkan,” kata Johnny, Kamis (12/8/2021).

Seperti diketahui, terdapat tiga indikator dasar yang digunakan dalam penetapan level PPKM suatu daerah, yaitu laju penularan, positivity rate, serta angka kematian.

Namun pada perpanjangan PPKM pekan lalu, pemerintah mengeluarkan indikator kematian karena disebut tidak aktual. Hal ini menimbulkan distorsi dalam proses analisis suatu daerah.

Johnny mencontohkan, dari jumlah kematian yang diinput, tidak semuanya angka kematian aktual pada tanggal tersebut.

Di antaranya barangkali terdapat data yang telah tercatat 3 minggu sebelumnya, namun kembali dilaporkan setelah pasien terkonfirmasi meninggal.

Untuk sementara waktu pemerintah menggunakan indikator lain untuk penilaian, seperti tingkat keterpakaian tempat tidur, kasus konfirmasi positif, perawatan di rumah sakit, tracing, testing, dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat.

Dengan ketentuan baru ini, terdapat 26 kabupaten/kota yang berhasil turun dari Level 4 ke Level 3. (suara)

SANCAnews – Hasil pemeriksaan internal terhadap Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Eko Indra Heri soal kasus hibah fiktif Rp 2 triliun bakal gelap. Sebab, Polri tidak mengumumkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Itwasum dan Paminal Divpropam Polri tersebut.

Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono menuturkan, hasil pemeriksaan itu hanya untuk internal Polri. Hasilnya tidak akan disampaikan secara terperinci. ”Kami tidak bisa sampaikan karena berkaitan dengan internal,” ujarnya kemarin (11/8).

Untuk selanjutnya, Itwasum dan Paminal menyerahkannya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. ”Semua dilaporkan ke Kapolri,” katanya.

Kebijakan Korps Bhayangkara yang tidak terbuka terkait hasil pemeriksaan Kapolda Sumsel itu pun menuai kritik. Pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan, langkah itu bertentangan dengan semangat transparansi berkeadilan yang dicanangkan Kapolri. ”Seharusnya jangan terkesan menutup-nutupi kasus ini,” tegasnya.

Proses pemeriksaan saat ini memang merupakan ranah internal kepolisian. Tapi, menurut Bambang, kasus itu menyangkut masyarakat umum atau publik.Tidak diumumkannya hasil pemeriksaan itu justru akan berdampak pada kepercayaan publik. (jawapos)

SANCAnews – Pedagang angkringan di Jakarta Barat (Jakbar), Muhammad Aslam, menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena memperpanjang PPKM.

Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini, menyarankan pedagang angkringan yang menggugat Jokowi mempelajari bantuan yang sudah diberikan pemerintah.

"Kami harap Pak Muhammad Aslam, pedagang angkringan yang melayangkan gugatan ini, terdaftar dalam daftar penerima bantuan untuk UMKM nggak? Kalau belum, mohon dipelajari kriterianya, kalau sesuai langsung daftar dan lapor ke dinas koperasi dan UMKM domisilinya.

Yang tahap ketiga, sudah dianggarkan sebesar Rp 306 triliun, sudah cair," kata Faldo kepada wartawan, Kamis (12/8/2021).

Faldo mengatakan kebijakan yang telah diputuskan selalu punya dampak yang tidak diinginkan. Apalagi, kata Faldo, dalam situasi krisis, pasti setiap pilihan menjadi sulit.

"Namun yang terpenting, pemerintah selalu berupaya hadir pastikan, beban masyarakat dapat dikurangi. Pemerintah selalu berupaya masyarakat tidak sendirian untuk melewati ini. Paling tidak, per hari ini, trennya terus membaik dari pendekatan kebijakan yang sudah dipilih. Kita harus tetap waspada dan menjaga," ujar Faldo.

Tanggapi Gugatan Pedagang Angkringan ke Jokowi

Menyangkut Presiden Jokowi digugat pedagang angkringan, Faldo menaruh hormat atas gugatan tersebut. Faldo menyarankan kepada penggugat Jokowi, Muhammad Aslam, untuk juga mempelajari bantuan yang sudah dikucurkan pemerintah.

"Kami apresiasi langkah hukum yang dipilih setiap warga negara, apalagi dalam situasi seperti hari ini. Untuk menyampaikan keberatan, tentu lewat jalur hukum lebih baik. Setiap kita harus hindari kerumunan, apalagi yang tidak ada pengawasan. Intinya, kami apresiasi," ucap Faldo.

"Saran kami, selain ke PTUN, jangan lupa pelajari kriteria-kriteria bantuan pemerintah juga, lapor ke dinas koperasi dan UMKM di daerahnya masing-masing," imbuhnya. (detik)

SANCAnews – Kerumunan yang terjadi saat pembagian sembako Presiden Joko Widodo di Terminal Grogol di Jalan Kiyai Tapa, Jakarta Barat pantas dimintai pertanggungjawaban. Sebab apa yang dilakukan presiden justru mengingkari aturan pemerintah.

"Sudah waktunya Jokowi dituntut atas nama hukum dengan tuduhan menyabotase kebijakan pemerintah membatasi kerumunan," tegas mantan TGUPP Gubernur Jakarta, Marco Kusumawijaya dikutip dari akun Twitternya, Kamis (12/8).

Adapun peristiwa tersebut terjadi pada Selasa lalu (10/8) di Jakarta Barat. Saat itu Presiden Jokowi tidak turun dari mobil dinas kepresidenan yang ia tumpangi, melainkan hanya menurunkan kaca mobilnya smebari melambaikan tangan.

Tak lama setelah Jokowi mengunjungi lokasi pembagian sembako tersebut, para warga berdesak-desakan saling dorong untuk mendapatkan bansos sembako yang dibagikan.

Jakarta sendiri masuk ke dalam wilayah PPKM Level 4, di mana kegiatan warga dibatasi dan dilarang berkerumun.

"Ini kan namanya sengaja membunuh rakyatnya! Narsis!" tandas Marco mengkritik aksi presiden Jokowi. (rmol)

SANCAnews – Pembagian sembako yang dilakukan Presiden Joko Widodo di Terminal Grogol, Jakarta pada Selasa lalu (10/8) dan berujung kerumunan warga masih membuat publik bertanya-tanya.

Bukan hanya soal bantuan yang berulang kali dibagikan langsung dan menimbulkan kerumunan, melainkan juga alasan bantuan sembako langsung diberikan di Jakarta.

Salah satu yang heran dengan hal itu adalah Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution.

“Saya juga heran, kenapa Jokowi melakukan itu di Jakarta? Di Jakarta kan Gubernur Anies Baswedan sudah dianggap cukup bagus dan berhasil mengendalikan korban Covid-19,” ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/8).

Syahrial mempertanyaka motivasi di balik aksi Presiden Joko Widodo tersebut. Dia bahkan bertanya-tanya, kenapa bantuan sembako langsung tidak disebar Jokowi di Solo atau Jawa Tengah yang masih tinggi kasus Covid-19.

“Pasti masih banyak yang isoman di sana. Jadi presiden bisa keliling ke rumah-rumah membagi-bagikan bansos. Mau disorot kamera atau tidak, ya silakan saja,” sambungnya.

Pada Selasa sore (10/8), Presiden Joko Widodo datang ke Terminal Grogol dengan mobil kepresidenan dan diiringi sejumlah mobil minibus.

Jokowi tidak tampak turun dari mobil. Sementara warga diminta petugas untuk membuat antrean dan kemudian bantuan yang diambil petugas lewat kaca jendela mobil minibus diserahkan.

Mulanya antrean berjalan tertib dan warga berjaga jarak. Tapi setelah Jokowi meninggalkan lokasi, antrean menjadi tidak kondusif. Tidak hanya tampak kerumunan yang tanpa jarak, mereka juga berdesak-desakan untuk mendapat bingkisan presiden. []