SANCAnews.id

SANCAnews – Kerumunan yang terjadi saat pembagian sembako Presiden Joko Widodo di Terminal Grogol di Jalan Kiyai Tapa, Jakarta Barat pantas dimintai pertanggungjawaban. Sebab apa yang dilakukan presiden justru mengingkari aturan pemerintah.

"Sudah waktunya Jokowi dituntut atas nama hukum dengan tuduhan menyabotase kebijakan pemerintah membatasi kerumunan," tegas mantan TGUPP Gubernur Jakarta, Marco Kusumawijaya dikutip dari akun Twitternya, Kamis (12/8).

Adapun peristiwa tersebut terjadi pada Selasa lalu (10/8) di Jakarta Barat. Saat itu Presiden Jokowi tidak turun dari mobil dinas kepresidenan yang ia tumpangi, melainkan hanya menurunkan kaca mobilnya smebari melambaikan tangan.

Tak lama setelah Jokowi mengunjungi lokasi pembagian sembako tersebut, para warga berdesak-desakan saling dorong untuk mendapatkan bansos sembako yang dibagikan.

Jakarta sendiri masuk ke dalam wilayah PPKM Level 4, di mana kegiatan warga dibatasi dan dilarang berkerumun.

"Ini kan namanya sengaja membunuh rakyatnya! Narsis!" tandas Marco mengkritik aksi presiden Jokowi. (rmol)

SANCAnews – Pembagian sembako yang dilakukan Presiden Joko Widodo di Terminal Grogol, Jakarta pada Selasa lalu (10/8) dan berujung kerumunan warga masih membuat publik bertanya-tanya.

Bukan hanya soal bantuan yang berulang kali dibagikan langsung dan menimbulkan kerumunan, melainkan juga alasan bantuan sembako langsung diberikan di Jakarta.

Salah satu yang heran dengan hal itu adalah Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution.

“Saya juga heran, kenapa Jokowi melakukan itu di Jakarta? Di Jakarta kan Gubernur Anies Baswedan sudah dianggap cukup bagus dan berhasil mengendalikan korban Covid-19,” ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/8).

Syahrial mempertanyaka motivasi di balik aksi Presiden Joko Widodo tersebut. Dia bahkan bertanya-tanya, kenapa bantuan sembako langsung tidak disebar Jokowi di Solo atau Jawa Tengah yang masih tinggi kasus Covid-19.

“Pasti masih banyak yang isoman di sana. Jadi presiden bisa keliling ke rumah-rumah membagi-bagikan bansos. Mau disorot kamera atau tidak, ya silakan saja,” sambungnya.

Pada Selasa sore (10/8), Presiden Joko Widodo datang ke Terminal Grogol dengan mobil kepresidenan dan diiringi sejumlah mobil minibus.

Jokowi tidak tampak turun dari mobil. Sementara warga diminta petugas untuk membuat antrean dan kemudian bantuan yang diambil petugas lewat kaca jendela mobil minibus diserahkan.

Mulanya antrean berjalan tertib dan warga berjaga jarak. Tapi setelah Jokowi meninggalkan lokasi, antrean menjadi tidak kondusif. Tidak hanya tampak kerumunan yang tanpa jarak, mereka juga berdesak-desakan untuk mendapat bingkisan presiden. []

SANCAnews – Cara Presiden Joko Widodo membagikan bantuan sembako kepada warga di Terminal Grogol, Jakarta Barat, Selasa (10/8) mendapat kecaman dari kelompok luar pemerintahan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tidak habis pikir dengan cara Jokowi yang kembali membagikan bantuan langsung ke masyarakat dan menyebabkan kerumunan.

Padahal seharusnya, Jokowi sebagai seorang presiden bisa membuat kebijakan yang tepat agar bantuan tersebut tepat sasaran kepada rakyat.

“Eksekutif setingkat presiden seharusnya buat kebijakan yang tepat, apalagi PPKM level 4,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Kamis (12/8).

Kepada Jokowi, Mardani mengingatkan bahwa rakyat saat ini butuh keteladanan dan terobosan dari pemegang kekuasaan untuk bisa sesegera mungkin keluar dari krisis.

“Bukan formalitas bagi-bagi bingkisan yang membahayakan warga karena mengundang terjadinya kerumunan,” tutupnya.

Pada Selasa sore (10/8), Presiden Joko Widodo datang ke Terminal Grogol dengan mobil kepresidenan dan diiringi sejumlah mobil minibus.

Jokowi tidak tampak turun dari mobil. Sementara warga diminta petugas untuk membuat antrean dan kemudian bantuan yang diambil petugas lewat kaca jendela mobil minibus diserahkan.

Mulanya antrean berjalan tertib dan warga berjaga jarak. Tapi setelah Jokowi meninggalkan lokasi, antrean menjadi tidak kondusif. Tidak hanya tampak kerumunan yang tanpa jarak, mereka juga berdesak-desakan untuk mendapat bingkisan presiden. (rmol) 

Mereka pun mempertanyakan validasi dari informasi yang disampaikan. Pemilik akun juga hanya melemparkan isu dan berpesan kepada warganet untuk menantikan kebenarannya.

"Tungguin saja, nanti juga keluar sendiri kok beritanya," cuitnya sembari menggunakan emot tertawa.

Kritik BEM UI Untuk Jokowi: The King of Lip Service

Kritik BEM UI disampaikan melalui akun Twitter dan Instagram mereka untuk menyoroti sejumlah janji Presiden Jokowi, mulai dari revisi UU ITE sampai penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE. Halo, UI dan Indonesia! Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu," demikian pernyataam BEM UI di Instagram, Minggu (27/6).

"Stop membual, rakyat sudah mual!" kata BEM UI.

Setelah mengunggah poster tersebut, rektorat UI memanggil sekitar 10 mahasiswa pengurus BEM UI, termasuk ketuanya Leon Alvinda Putra.

"Betul, atas pemuatan meme tersebut di media sosial, UI mengambil sikap tegas dengan segera melakukan pemanggilan terhadap BEM UI pada sore hari Minggu, 27 Juni 2021," kata Kepala Humas dan KIP UI Amelita Lusia.

Amelita menjelaskan pemanggilan para mahasiswa bukan berarti UI ingin membungkam kebebasan berpendapat. Menurut UI, ada beberapa peraturan yang dilanggar. Pemanggilan tersebut dinilai sebagai bagian dari proses pembinaan.

"Hal yang disampaikan BEM UI dalam postingan meme bergambar Presiden Republik Indonesia yang merupakan simbol negara, mengenakan mahkota dan diberi teks Jokowi: The King of Lip Service, juga meme lainnya dengan teks "Katanya Perkuat KPK Tapi Kok?", "UU ITE: Revisi Untuk Merepresi (?)", "Demo Dulu Direpresi Kemudian", bukanlah cara menyampaikan pendapat yang sesuai aturan yang tepat, karena melanggar beberapa peraturan yang ada," kata dia. (suara)