SANCAnews.id

SANCAnews – Cara Presiden Joko Widodo membagikan bantuan sembako kepada warga di Terminal Grogol, Jakarta Barat, Selasa (10/8) mendapat kecaman dari kelompok luar pemerintahan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tidak habis pikir dengan cara Jokowi yang kembali membagikan bantuan langsung ke masyarakat dan menyebabkan kerumunan.

Padahal seharusnya, Jokowi sebagai seorang presiden bisa membuat kebijakan yang tepat agar bantuan tersebut tepat sasaran kepada rakyat.

“Eksekutif setingkat presiden seharusnya buat kebijakan yang tepat, apalagi PPKM level 4,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Kamis (12/8).

Kepada Jokowi, Mardani mengingatkan bahwa rakyat saat ini butuh keteladanan dan terobosan dari pemegang kekuasaan untuk bisa sesegera mungkin keluar dari krisis.

“Bukan formalitas bagi-bagi bingkisan yang membahayakan warga karena mengundang terjadinya kerumunan,” tutupnya.

Pada Selasa sore (10/8), Presiden Joko Widodo datang ke Terminal Grogol dengan mobil kepresidenan dan diiringi sejumlah mobil minibus.

Jokowi tidak tampak turun dari mobil. Sementara warga diminta petugas untuk membuat antrean dan kemudian bantuan yang diambil petugas lewat kaca jendela mobil minibus diserahkan.

Mulanya antrean berjalan tertib dan warga berjaga jarak. Tapi setelah Jokowi meninggalkan lokasi, antrean menjadi tidak kondusif. Tidak hanya tampak kerumunan yang tanpa jarak, mereka juga berdesak-desakan untuk mendapat bingkisan presiden. (rmol) 

Mereka pun mempertanyakan validasi dari informasi yang disampaikan. Pemilik akun juga hanya melemparkan isu dan berpesan kepada warganet untuk menantikan kebenarannya.

"Tungguin saja, nanti juga keluar sendiri kok beritanya," cuitnya sembari menggunakan emot tertawa.

Kritik BEM UI Untuk Jokowi: The King of Lip Service

Kritik BEM UI disampaikan melalui akun Twitter dan Instagram mereka untuk menyoroti sejumlah janji Presiden Jokowi, mulai dari revisi UU ITE sampai penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE. Halo, UI dan Indonesia! Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu," demikian pernyataam BEM UI di Instagram, Minggu (27/6).

"Stop membual, rakyat sudah mual!" kata BEM UI.

Setelah mengunggah poster tersebut, rektorat UI memanggil sekitar 10 mahasiswa pengurus BEM UI, termasuk ketuanya Leon Alvinda Putra.

"Betul, atas pemuatan meme tersebut di media sosial, UI mengambil sikap tegas dengan segera melakukan pemanggilan terhadap BEM UI pada sore hari Minggu, 27 Juni 2021," kata Kepala Humas dan KIP UI Amelita Lusia.

Amelita menjelaskan pemanggilan para mahasiswa bukan berarti UI ingin membungkam kebebasan berpendapat. Menurut UI, ada beberapa peraturan yang dilanggar. Pemanggilan tersebut dinilai sebagai bagian dari proses pembinaan.

"Hal yang disampaikan BEM UI dalam postingan meme bergambar Presiden Republik Indonesia yang merupakan simbol negara, mengenakan mahkota dan diberi teks Jokowi: The King of Lip Service, juga meme lainnya dengan teks "Katanya Perkuat KPK Tapi Kok?", "UU ITE: Revisi Untuk Merepresi (?)", "Demo Dulu Direpresi Kemudian", bukanlah cara menyampaikan pendapat yang sesuai aturan yang tepat, karena melanggar beberapa peraturan yang ada," kata dia. (suara)

SANCAnews – Wasekjen DPP Persaudaraan Alumni  212, Novel Bamukmin mengkritik Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait keputusan pemerintah yang menggeser hari libur 1 Muharram 1443 Hijriah dari 10 Agustus 2021 menjadi 11 Agustus atau Rabu hari ini.

Terkait keputusan memundurkan hari libur Tahun Baru Islam itu, Novel bahkan menuding jika tindakan Yaqut hanya membuat kegaduhan.

"Lagi-lagi Menag bikin ulah dan bikin gaduh seperti kalau bukan bikin gaduh, bukan Yaqut lah namanya," ujar Novel Bamukmin seperti dikutip dari Hops.id -- jaringan Suara.com, Rabu.

Selain itu, eks pentolan FPI itu bahkan menyebut Yaqut tidak memahami agama. Menurutnya, pemahaman Yaqut mengenai agama sudah terbelakang.

Novel menilai hari besar Islam merupakan momen penting yang seharusnya tidak diubah. Karena itu, ia menyatakan pihaknya tidak terima dengan keputusan pemerintah.

Pemerintah dinilai sudah mengobok-obok perayaan sakral umat muslim. Novel pun menyebut tidak heran jika Kementerian Agama semakin kehilangan arah.

"Beginilah kalau punya Menag yang punya keterbelakangan pemahaman agama, hari libur Islam diobok-obok," kritiknya.

Untuk diketahui, pemerintah memundurkan hari libur 1 Muharam untuk mengendalikan ledakan kasus Covid-19 di Tanah Air. Kendati demikian, alasan itu dinilai Novel tidak masuk akal.

"Juga dengan alasan pencegahan kerumunan Covid-19, padahal tidak ada korelasinya," pungkasnya.

Geser Libur Tahun Baru Islam

Pemerintah resmi mengumumkan bahwa libur Tahun Baru Islam 1 Muharam 1443 Hijriah diundur satu hari, dari sebelumnya pada Selasa (10/8/2021) menjadi Rabu (11/8/2021).

Keputusan pergeseran hari libur tersebut diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021 pada 18 Juni 2021 lalu.

Keputusan tersebut disepakati dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan dihadiri Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, serta Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo.

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan menghapus satu hari libur cuti bersama. Pengubahan hari libur diterapkan pada hari raya keagamaan yang tidak ada ritual ibadahnya," kata Muhadjir dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko PMK yang dilansir Suara.com, Selasa (3/8/2021).

Alasan disepakati keputusan tersebut, lebih kepada untuk guna menghindari adanya libur panjang yang kerap berdampak pada naiknya kasus Covid-19 di Indonesia. Keputusan tersebut juga telah disepakati banyak pihak di kementerian. []

SANCAnews – Pengumuman dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa pemerintah akan menarik utang jumbo sebesar Rp 515,1 triliun di semester II 2021 dirasa aneh. Sebab pengumuman itu disampaikan saat pemerintah sedang “bergembira” atas laju ekonomi yang meroket hingga 7,07 persen (yoy) di kuartal II 2021.

“Aneh, katanya pertumbuhan ekokomi meroket 7,07 persen, kenapa ini mau ngutang?” ujar Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (11/8).

Jerry Massie mencium ada gelagat dari Sri Mulyani yang tidak baik bagi keberlangsungan masa depan Indonesia. Ini lantaran utang demi utang yang terus ditumpuk oleh menteri keuangan berpredikat terbaik dunia itu bisa membuat Indonesia bangkrut.

Sementara Presiden Joko Widodo tampak kurang peka dengan langkah monoton Sri Mulyani yang hanya mengandalkan utang luar negeri tanpa membuat terobosan untuk menghindari utang.

“Saya curiga dia bagian kaki tangan IMF atau world bank. Tambah utang berarti kan tambah beban,” duganya.

Jerry mengingatkan bahwa Indonesia sudah terlalu boros di tangan Sri Mulyani. Misalnya gelontoran dana untuk penanganan Covid-19 yang sudah menghabiskan Rp 1.000 triliun lebih, sementara hasilnya Indonesia masih jalan di tempat bahkan terbilang mundur dalam beberapa pekan terakhir.

“Kita masuk terburuk di dunia atau rangking 1 dengan jumlah tertular di atas 50 ribu. Dan saat ini sudah mendekati 4 dunia juga untuk kategori terpapar virus,” urai Jerry.

Dia pun bertanya-tanya, untuk apa Sri Mulyani kembali utang jumbo. Jika tujuannya untuk pembiayaan infrastruktur, maka ada baiknya ditangguhkan karena rakyat sedang menderita karena corona, “Bagi Jokowi, jangan juga mudah dikibulin dengan modus utang,” sambungnya.

Terakhir, Jerry Massie mengingatkan bahaya dari utang luar negeri. Negara bukan hanya bisa bangkrut, tapi juga bisa diambil alih oleh asing jika tidak mampu bayar utang.

Utang Indonesia saat ini sudah berada di atas Rp 6.000 triliun dan diperkirakan akan terus bertambah hingga Rp 10 ribu triliun di akhir masa pemerintahan Jokowi.

Setidaknya 5 negara yang bangkrut karena gagal bayar utang bisa dijadikan contoh Indonesia untuk lebih berhati-hati. Kelima negara itu adalah Yunani, Ekuador, Argentina, Venezuela, dan Zimbabwe.

Menurut data yang ada, dari utang Venezuela  150 miliar dolar AS, sebesar 45 miliar dolar AS adalah utang publik, lalu 45 miliar dolar AS utang milik PDVSA, sebesar 23 miliar dolar AS adalah utang dari China dan Rusia.

“Bahaya berutang sama China, sudah ada contoh sejumlah negara sudah diambil alih China. Misalnya Zimbabwe dan Bangladesh. Motifnya meminjamkan utang, tapi itu cuma siasat China saja,” urainya.

“Jadi sikap atau pengumuman ini (tarik utang) seperti Sri Mulyani sedang mempermalukan Jokowi,” tutupnya. []