SANCAnews.id

SANCAnews – Wasekjen DPP Persaudaraan Alumni  212, Novel Bamukmin mengkritik Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait keputusan pemerintah yang menggeser hari libur 1 Muharram 1443 Hijriah dari 10 Agustus 2021 menjadi 11 Agustus atau Rabu hari ini.

Terkait keputusan memundurkan hari libur Tahun Baru Islam itu, Novel bahkan menuding jika tindakan Yaqut hanya membuat kegaduhan.

"Lagi-lagi Menag bikin ulah dan bikin gaduh seperti kalau bukan bikin gaduh, bukan Yaqut lah namanya," ujar Novel Bamukmin seperti dikutip dari Hops.id -- jaringan Suara.com, Rabu.

Selain itu, eks pentolan FPI itu bahkan menyebut Yaqut tidak memahami agama. Menurutnya, pemahaman Yaqut mengenai agama sudah terbelakang.

Novel menilai hari besar Islam merupakan momen penting yang seharusnya tidak diubah. Karena itu, ia menyatakan pihaknya tidak terima dengan keputusan pemerintah.

Pemerintah dinilai sudah mengobok-obok perayaan sakral umat muslim. Novel pun menyebut tidak heran jika Kementerian Agama semakin kehilangan arah.

"Beginilah kalau punya Menag yang punya keterbelakangan pemahaman agama, hari libur Islam diobok-obok," kritiknya.

Untuk diketahui, pemerintah memundurkan hari libur 1 Muharam untuk mengendalikan ledakan kasus Covid-19 di Tanah Air. Kendati demikian, alasan itu dinilai Novel tidak masuk akal.

"Juga dengan alasan pencegahan kerumunan Covid-19, padahal tidak ada korelasinya," pungkasnya.

Geser Libur Tahun Baru Islam

Pemerintah resmi mengumumkan bahwa libur Tahun Baru Islam 1 Muharam 1443 Hijriah diundur satu hari, dari sebelumnya pada Selasa (10/8/2021) menjadi Rabu (11/8/2021).

Keputusan pergeseran hari libur tersebut diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021 pada 18 Juni 2021 lalu.

Keputusan tersebut disepakati dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan dihadiri Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, serta Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo.

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan menghapus satu hari libur cuti bersama. Pengubahan hari libur diterapkan pada hari raya keagamaan yang tidak ada ritual ibadahnya," kata Muhadjir dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko PMK yang dilansir Suara.com, Selasa (3/8/2021).

Alasan disepakati keputusan tersebut, lebih kepada untuk guna menghindari adanya libur panjang yang kerap berdampak pada naiknya kasus Covid-19 di Indonesia. Keputusan tersebut juga telah disepakati banyak pihak di kementerian. []

SANCAnews – Pengumuman dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa pemerintah akan menarik utang jumbo sebesar Rp 515,1 triliun di semester II 2021 dirasa aneh. Sebab pengumuman itu disampaikan saat pemerintah sedang “bergembira” atas laju ekonomi yang meroket hingga 7,07 persen (yoy) di kuartal II 2021.

“Aneh, katanya pertumbuhan ekokomi meroket 7,07 persen, kenapa ini mau ngutang?” ujar Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (11/8).

Jerry Massie mencium ada gelagat dari Sri Mulyani yang tidak baik bagi keberlangsungan masa depan Indonesia. Ini lantaran utang demi utang yang terus ditumpuk oleh menteri keuangan berpredikat terbaik dunia itu bisa membuat Indonesia bangkrut.

Sementara Presiden Joko Widodo tampak kurang peka dengan langkah monoton Sri Mulyani yang hanya mengandalkan utang luar negeri tanpa membuat terobosan untuk menghindari utang.

“Saya curiga dia bagian kaki tangan IMF atau world bank. Tambah utang berarti kan tambah beban,” duganya.

Jerry mengingatkan bahwa Indonesia sudah terlalu boros di tangan Sri Mulyani. Misalnya gelontoran dana untuk penanganan Covid-19 yang sudah menghabiskan Rp 1.000 triliun lebih, sementara hasilnya Indonesia masih jalan di tempat bahkan terbilang mundur dalam beberapa pekan terakhir.

“Kita masuk terburuk di dunia atau rangking 1 dengan jumlah tertular di atas 50 ribu. Dan saat ini sudah mendekati 4 dunia juga untuk kategori terpapar virus,” urai Jerry.

Dia pun bertanya-tanya, untuk apa Sri Mulyani kembali utang jumbo. Jika tujuannya untuk pembiayaan infrastruktur, maka ada baiknya ditangguhkan karena rakyat sedang menderita karena corona, “Bagi Jokowi, jangan juga mudah dikibulin dengan modus utang,” sambungnya.

Terakhir, Jerry Massie mengingatkan bahaya dari utang luar negeri. Negara bukan hanya bisa bangkrut, tapi juga bisa diambil alih oleh asing jika tidak mampu bayar utang.

Utang Indonesia saat ini sudah berada di atas Rp 6.000 triliun dan diperkirakan akan terus bertambah hingga Rp 10 ribu triliun di akhir masa pemerintahan Jokowi.

Setidaknya 5 negara yang bangkrut karena gagal bayar utang bisa dijadikan contoh Indonesia untuk lebih berhati-hati. Kelima negara itu adalah Yunani, Ekuador, Argentina, Venezuela, dan Zimbabwe.

Menurut data yang ada, dari utang Venezuela  150 miliar dolar AS, sebesar 45 miliar dolar AS adalah utang publik, lalu 45 miliar dolar AS utang milik PDVSA, sebesar 23 miliar dolar AS adalah utang dari China dan Rusia.

“Bahaya berutang sama China, sudah ada contoh sejumlah negara sudah diambil alih China. Misalnya Zimbabwe dan Bangladesh. Motifnya meminjamkan utang, tapi itu cuma siasat China saja,” urainya.

“Jadi sikap atau pengumuman ini (tarik utang) seperti Sri Mulyani sedang mempermalukan Jokowi,” tutupnya. []

SANCAnews – Wasekjen DPP PA 212 Novel Bamukmin ikut mengomentari ramainya baliho bergambar wajah tokoh-tokoh politik yang menghiasi jalanan di sejumlah daerah. Salah satunya baliho bergambar Puan Maharani

Menurutnya, harusnya Satpol PP berani membongkar baliho yang sudah merusak pemandangan jalan.

“Baliho puan harus segera dibongkar oleh Satpol PP karena baliho Puan sangat berbahaya sehingga membuat rakyat marah. Dia belum bisa berbuat apa-apa (buat rakyat),” kata Novel ke Pojoksatu.id, Rabu (11/8/2021).

Novel lantas membandingkan baliho HRS yang kala itu banyak terpasang di beberapa tempat di Jakarta.

Namun anehnya, baliho Imam Besar itu langsung dicopot oleh Satpol PP dengan alasan menggangu pemandangan jalan Ibu Kota.

“Kalau Satpol PP tidak mampu (turunkan baliho Puan) silahkan kalau ada oknum aparat negara yang kemaren menurunkan baliho IB HRS,” ujarnya.

Novel juga menyebut, bila dibandingkan kerja anak Megawati itu dengan HRS. Jelas, kerja HRS paling diakui oleh umat dalam aksi kemanusiaan.

Karena itu, Novel meminta agar pihak aparat segera menurunkan baliho Puan, dan menggantikannya dengan baliho HRS.

“Jadi jelas baliho Puan harus diturunkan dan baliho IB HRS harus mereka pasang kembali karena IB HRS adalah pejuang sejati pembela Pancasila dan tokoh terdepan dalam aksi kemanusiaan,” ujar Novel.

Seperti diketahui, belakangan ini ramai Baliho bergambar wajah atau tokoh-tokoh politik mulai bertebaran dan menghiasi jalanan di sejumlah daerah.

Baliho-baliho tersebut di antaranya adalah wajah tokoh politik seperti Puan Maharani (Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan), Airlangga Hartanto (Ketua Partai Golkar), serta Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Perbincangan perihal baliho para politisi tersebut ramai di media sosial dalam beberapa waktu terakhir.

Ada yang mengkritisi karena dianggap tak sensitif terhadap situasi krisis karena pandemi. Namun ada pula yang menganggap cara-cara para politisi itu tak mengikuti perkembangan zaman. []

SANCAnews – Persaudaraan Alumni atau PA 212 geram pemerintah mengganti hari libur 1 Muharram 1443 H. Hari libur yang tadinya jatuh pada 10 Agustus 2021, diundur pemerintah menjadi 11 Agustus 2021.

Keputusan itu membuat PA 212 mengkritik habis-habisan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Wasekjen DPP PA 212, Novel Bamukmin mengatakan sosok Yaqut lagi-lagi membuat kegaduhan.

"Lagi-lagi Menag bikin ulah dan bikin gaduh seperti kalau bukan bikin gaduh, bukan Yaqut lah namanya," ujar Novel Bamukmin seperti dikutip dari Hops.id -- jaringan Suara.com, Rabu (11/8/2021).

Tak sampai di situ, Novel bahkan menyebut Yaqut tidak memahami agama. Menurutnya, pemahaman Yaqut mengenai agama sudah terbelakang.

Novel menilai hari besar Islam merupakan momen penting yang seharusnya tidak diubah. Karena itu, ia menyatakan pihaknya tidak terima dengan keputusan pemerintah.

Pemerintah dinilai sudah mengobok-obok perayaan sakral umat muslim. Novel pun menyebut tidak heran jika Kementerian Agama semakin kehilangan arah.

"Beginilah kalau punya Menag yang punya keterbelakangan pemahaman agama, hari libur Islam diobok-obok," kritiknya.

Untuk diketahui, pemerintah memundurkan hari libur 1 Muharam untuk mengendalikan ledakan kasus Covid-19 di Tanah Air. Kendati demikian, alasan itu dinilai Novel tidak masuk akal.

"Juga dengan alasan pencegahan kerumunan Covid-19, padahal tidak ada korelasinya," pungkasnya.

Libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah Mundur Jadi 11 Agustus

Pemerintah resmi mengumumkan bahwa libur Tahun Baru Islam 1 Muharam 1443 Hijriah diundur satu hari, dari sebelumnya pada Selasa (10/8/2021) menjadi Rabu (11/8/2021).

Keputusan pergeseran hari libur tersebut diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021 pada 18 Juni 2021 lalu.

Keputusan tersebut disepakati dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan dihadiri Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, serta Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo.

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan menghapus satu hari libur cuti bersama. Pengubahan hari libur diterapkan pada hari raya keagamaan yang tidak ada ritual ibadahnya," kata Muhadjir dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko PMK yang dilansir Suara.com, Selasa (3/8/2021).

Alasan disepakati keputusan tersebut, lebih kepada untuk guna menghindari adanya libur panjang yang kerap berdampak pada naiknya kasus Covid-19 di Indonesia. Keputusan tersebut juga telah disepakati banyak pihak di kementerian. []

SANCAnews – Data kematian akibat pandemi Covid-19 di Indonesia disebut tak akurat. Bahkan, pada kenyataannya, jumlah kematian akibat virus corona disebut lebih banyak dari pada yang dilaporkan pemerintah. Benarkah?

Diketahui, pemerintah resmi mengeluarkan indikator kematian dalam evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Level 4-3. Atas hal itu, LaporCovid-19 menilai seharusnya pemerintah tidak mengabaikan pentingnya indikator data kematian dalam setiap evaluasi PPKM.

"Keputusan pemerintah tak memakai data kematian dalam evaluasi PPKM Level 4 dan 3 itu tentu patut dipertanyakan. Sebab, data kematian adalah indikator yang sangat penting untuk melihat seberapa efektif penanganan pandemi Covid-19 yang telah dilakukan pemerintah," kata LaporCovid-19 dalam keterangan persnya yang diterima Suara.com, Rabu (11/8/2021).

LaporCovid-19 menilai ketidakakuratan data kematian yang ada, semestinya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan data tersebut. Kalau memang menyadari data kematian tidak akurat, maka pemerintah seharusnya berupaya untuk memperbaiki data tersebut supaya benar-benar akurat.

Terlebih, data kematian yang selama ini diumumkan oleh pemerintah dinilai LaporCovid-19 belum cukup menggambarkan betapa besarnya dampak pandemi Covid-19.

"Hal ini karena jumlah kematian yang diumumkan pemerintah pusat ternyata masih jauh lebih sedikit dibanding data yang dilaporkan pemerintah daerah," ujarnya.

Selain itu, LaporCovid-19 juga menilai pemerintah mestinya mempublikasikan jumlah warga yang meninggal dengan status probable supaya masyarakat memahami secara lebih akurat akan dampak pandemi yang terjadi.

"Perbaikan data ini yang harus dilakukan, bukan malah mengabaikan data kematian dan tak memakainya dalam evaluasi PPKM Level 4 dan 3," katanya.

Sebelumnya, Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah mengeluarkan indikator kematian dalam evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4-3.

Luhut menjelaskan alasannya karena ada kesalahan dalam memasukkan data kematian di sejumlah kabupaten/kota sehingga mengganggu penilaian evaluasi PPKM.

"Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian," kata Luhut dalam jumpa pers virtual, Selasa (9/8/2021).

Dengan ketentuan baru ini, terdapat 26 kabupaten/kota yang berhasil turun dari Level 4 ke Level 3, Luhut menyebut ini keberhasilan PPKM, "Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan," ucapnya.

Pemerintah sebelumnya menggunakan sejumlah indikator menentukan level PPKM. Untuk level 4, indikatornya; angka kasus konfirmasi positif Covid-19 lebih dari 150 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit lebih dari 30 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Angka kematian akibat Covid-19 lebih dari lima orang per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.

Sementara level 3, indikatornya; angka kasus konfirmasi positif Covid-19 antara 50-100 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit 10-30 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Angka kematian akibat Covid-19 antara dua sampai lima orang per 100 ribu penduduk di daerah tersebut. []