SANCAnews.id

SANCAnews – Masuknya 34 tenaga kerja asing (TKA) China di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) benar-benar menjadi beban pemerintah. Kepercayaan publik rusak karena WNA boleh masuk saat masyarakat diminta berdiam di rumah.

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pemerintah memang sudah menjelaskan syarat WNA untuk masuk Indonesia sesuai Pemenkumham 27/2021 karena memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

"Terlepas dari adanya penjelasan itu, pemerintah gagal menjelaskan urgensi kedatangan mereka," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Senin (9/8).

Kehadiran TKA China itu jelas menciderai rasa keadilan. Kata legislator Partai Gerindra ini, masyarakat yang sudah jenuh dengan PPKM yang meminta mereka di rumah saja, tapi secara bersamaan TKA China masih boleh datang demi menyukseskan program investasi asing yang dikawal Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan.

"Rakyat tidak paham pasal per pasal dari Permenkumham, tetapi mereka merasa tidak adil di saat mereka dibatasi untuk bergerak, WNA China justru malah bisa masuk," jelas anak buah Prabowo Subianto ini.

Lanjutnya, situasi PPKM saat ini sudah membuat rakyat lelah, jenuh atau bahkan ada yang frustrasi. Dia berharap semua aturan dapat ditegakkan sama rata dengan penjelasan yang utuh.

"Setiap penegakan aturan harus disertai dengan penjelasan alasan yang terbuka," tandasnya. (rmol)

SANCAnews – Pemerintah harus konsisten dalam menegakkan aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Aturan ini, selain tegak bagi rakyat sendiri, juga perlu tegas pada warga negara asing.

Begitu dikatakan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyikapi masuknya 34 tenaga kerja asing (TKA) China ke Indonesia.

"Pergerakan apalagi dari luar negeri sangat berpotensi untuk merusak hasil PPKM," ujar Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/8).

Bagi Mardani, izin masuk bagi TKA China adalah keputusan yang menciderai rasa keadilan. Bahkan, alasan TKA dizinkan masuk karena memiliki izin tinggal terbatas (ITAS) pun tidak bisa dibenarkan.

"Jika mereka punya ITAS, WNI lebih kuat punya KTP, tapi tetap diminta stay at home. Ini (izin masuk TKA China) kebijakan yang menciderai keadilan publik," terangnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini juga heran dengan pola pikir pemerintah, saat situasi pandemi sudah berulang kali TKA China datang ke Indonesia, "Ini sudah kejadian yang berulang. Ada apa dengan pemerintah?" pungkasnya. []

SANCAnews – Ada kekuatan lain di balik kembali masuknya puluhan tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia.

Demikian disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi menyikapi masuknya 34 TKA China ke Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu kemarin (7/8).

"Ada kekuatan yang perintahkan Menkumham Yasonna untuk jilat ludahnya sendiri," kata, Senin (9/8).

Masuknya TKA ini telah mengingkari komitmen pemerintah untuk menutup pintu masuk penerbangan internasional. Mirisnya, komitmen tersebut sebelumnya tegas disampaikan oleh Menkumham Yasonna Laoly.

Namun sayang, belakangan ada celah dalam Permenkumham 27/2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

Terdapat pengecualian untuk lima kelompok warga asing, yaitu mereka yang memiliki visa dinas dan diplomatik, pemegang izin tinggal dinas dan izin tinggal diplomatik, memiliki tujuan kesehatan dan kemanusiaan dengan rekomendasi kementerian/lembaga terkait, serta awak alat angkut.

Inilah yang lantas menjadi dalih pihak imigrasi dalam menjawab soal masuknya 34 TKA China ke Bandara Soetta dengan menggunakan pesawat Citilink berkode QG8815. Dikatakan Imigrasi, mereka sudah sesuai dengan Permenkumham 27/2021 yang mengatur tentang pengecualian untuk 5 kategori dalam Permenkumham tersebut. (rmol)

SANCAnews – Masuknya 34 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China pada saat pemerintahan Joko Widodo menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 disorot Partai Demokrat.

Jurubicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta pemerintah untuk serius menangani pandemi virus corona baru (Covid-19) di Tanah Air.

Menurutnya, mendatangkan Warga Negara Asing (WNA), apalagi dari negara yang menjadi episentrum Covid-19 di dunia sangat beresiko.

Pasalnya, dalam beberapa waktu belakangan kenaikan kasus dan munculnya varian baru justru berasal dari WNA.

"Jangan main-main dengan nyawa rakyat. Apa pemerintah memang tidak pernah mau belajar dari kegagalan beberapa bulan ini?" kata Herzaky dalam keterangannya di Jakarta pada Senin sore (9/8).

Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat ini juga merasa heran, di satu sisi pemerintah menekan masyarakat untuk tidak melakukan mobilitas namun di sisi yang lain Warga Negara Asing (WNA) justru dibebaskan masuk ke Indonesia dengan mudah.

"Padahal, pemerintah sudah mengeluarkan larangan terkait masuknya orang asing termasuk pekerja sejak 21 Juli 2021," tuturnya.

"Apakah warga kita bahkan mesti mengalami diskriminasi, bahkan oleh pemerintahnya sendiri?" imbuh Herzaky menegaskan.

Atas dasar itu, Herzaky meminta pemerintah untuk menunjukkan komitmen terhadap penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dengan tegas.

Menurutnya, nyawa rakyat harus menjadi prioritas dalam ikhtiar kolektif terhadap pagebluk Covid-19 ini.

"Tolong pemerintah tunjukkan ketegasan dan keseriusannya menangani pandemi Covid-19 ini. Jangan main-main dengan nyawa rakyat," pungkasnya.

Direktorat Jenderal Imigrasi membenarkan sebanyak 34 TKA asal Tiongkok telah masuk ke Indonesia pada Sabtu (7/8).

Para TKA itu, diklaim telah mengantongi izin tinggal terbatas (ITAS) yang sudah memenuhi aturan Satgas penanganan Covid-19. (rmol)

SANCAnews – Masuknya 34 tenaga kerja asing (TKA) asal China di saat pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 dinilai menciderai rasa keadilan.

Ini lantaran warga negara asing (WNA) tampak bebas masuk ke Indonesia dengan mudah di saat rakyat sedang ditekan untuk tidak melakukan mobilitas.

"Ini kebijakan yang mencederai keadilan publik," tegas Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/8).

Menurutnya, pemerintah seharusnya konsisten dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 tanpa tebang pilih terhadap siapapun. Sebab, PPKM adalah upaya pemerintah mencoba menghentikan mobilitas dari dalam dan luar Indonesia.

"Harus konsisten. PPKM bermakna menghentikan mobilitas. Siapapun. Kecuali yang urgen dan darurat. Pergerakan apalagi dari luar negeri sangat berpotensi untuk merusak hasil PPKM," sesalnya.

Politikus PKS ini juga menyesalkan alasan pemerintah membolehkan TKA China masuk Indonesia lantaran diklaim telah mengantongi izin tinggal terbatas (ITAS) dan sudah memenuhi aturan Satgas penanganan Covid-19.

"Alasan ITAS absurd. Jika mereka punya ITAS, WNI lebih kuat punya KTP. Tapi tetap diminta stay at home? Jadi, ini kebijakan yang mencederai keadilan publik," demikian Mardani yang juga Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS ini.

Direktorat Jenderal Imigrasi membenarkan sebanyak 34 TKA asal Tiongkok telah masuk ke Indonesia pada Sabtu (7/8). Para TKA itu, diklaim telah mengantongi izin tinggal terbatas (ITAS) yang sudah memenuhi aturan Satgas penanganan Covid-19. []