SANCAnews.id

SANCAnews – Ada kekuatan lain di balik kembali masuknya puluhan tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia.

Demikian disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi menyikapi masuknya 34 TKA China ke Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu kemarin (7/8).

"Ada kekuatan yang perintahkan Menkumham Yasonna untuk jilat ludahnya sendiri," kata, Senin (9/8).

Masuknya TKA ini telah mengingkari komitmen pemerintah untuk menutup pintu masuk penerbangan internasional. Mirisnya, komitmen tersebut sebelumnya tegas disampaikan oleh Menkumham Yasonna Laoly.

Namun sayang, belakangan ada celah dalam Permenkumham 27/2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

Terdapat pengecualian untuk lima kelompok warga asing, yaitu mereka yang memiliki visa dinas dan diplomatik, pemegang izin tinggal dinas dan izin tinggal diplomatik, memiliki tujuan kesehatan dan kemanusiaan dengan rekomendasi kementerian/lembaga terkait, serta awak alat angkut.

Inilah yang lantas menjadi dalih pihak imigrasi dalam menjawab soal masuknya 34 TKA China ke Bandara Soetta dengan menggunakan pesawat Citilink berkode QG8815. Dikatakan Imigrasi, mereka sudah sesuai dengan Permenkumham 27/2021 yang mengatur tentang pengecualian untuk 5 kategori dalam Permenkumham tersebut. (rmol)

SANCAnews – Masuknya 34 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China pada saat pemerintahan Joko Widodo menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 disorot Partai Demokrat.

Jurubicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta pemerintah untuk serius menangani pandemi virus corona baru (Covid-19) di Tanah Air.

Menurutnya, mendatangkan Warga Negara Asing (WNA), apalagi dari negara yang menjadi episentrum Covid-19 di dunia sangat beresiko.

Pasalnya, dalam beberapa waktu belakangan kenaikan kasus dan munculnya varian baru justru berasal dari WNA.

"Jangan main-main dengan nyawa rakyat. Apa pemerintah memang tidak pernah mau belajar dari kegagalan beberapa bulan ini?" kata Herzaky dalam keterangannya di Jakarta pada Senin sore (9/8).

Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat ini juga merasa heran, di satu sisi pemerintah menekan masyarakat untuk tidak melakukan mobilitas namun di sisi yang lain Warga Negara Asing (WNA) justru dibebaskan masuk ke Indonesia dengan mudah.

"Padahal, pemerintah sudah mengeluarkan larangan terkait masuknya orang asing termasuk pekerja sejak 21 Juli 2021," tuturnya.

"Apakah warga kita bahkan mesti mengalami diskriminasi, bahkan oleh pemerintahnya sendiri?" imbuh Herzaky menegaskan.

Atas dasar itu, Herzaky meminta pemerintah untuk menunjukkan komitmen terhadap penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dengan tegas.

Menurutnya, nyawa rakyat harus menjadi prioritas dalam ikhtiar kolektif terhadap pagebluk Covid-19 ini.

"Tolong pemerintah tunjukkan ketegasan dan keseriusannya menangani pandemi Covid-19 ini. Jangan main-main dengan nyawa rakyat," pungkasnya.

Direktorat Jenderal Imigrasi membenarkan sebanyak 34 TKA asal Tiongkok telah masuk ke Indonesia pada Sabtu (7/8).

Para TKA itu, diklaim telah mengantongi izin tinggal terbatas (ITAS) yang sudah memenuhi aturan Satgas penanganan Covid-19. (rmol)

SANCAnews – Masuknya 34 tenaga kerja asing (TKA) asal China di saat pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 dinilai menciderai rasa keadilan.

Ini lantaran warga negara asing (WNA) tampak bebas masuk ke Indonesia dengan mudah di saat rakyat sedang ditekan untuk tidak melakukan mobilitas.

"Ini kebijakan yang mencederai keadilan publik," tegas Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/8).

Menurutnya, pemerintah seharusnya konsisten dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 tanpa tebang pilih terhadap siapapun. Sebab, PPKM adalah upaya pemerintah mencoba menghentikan mobilitas dari dalam dan luar Indonesia.

"Harus konsisten. PPKM bermakna menghentikan mobilitas. Siapapun. Kecuali yang urgen dan darurat. Pergerakan apalagi dari luar negeri sangat berpotensi untuk merusak hasil PPKM," sesalnya.

Politikus PKS ini juga menyesalkan alasan pemerintah membolehkan TKA China masuk Indonesia lantaran diklaim telah mengantongi izin tinggal terbatas (ITAS) dan sudah memenuhi aturan Satgas penanganan Covid-19.

"Alasan ITAS absurd. Jika mereka punya ITAS, WNI lebih kuat punya KTP. Tapi tetap diminta stay at home? Jadi, ini kebijakan yang mencederai keadilan publik," demikian Mardani yang juga Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS ini.

Direktorat Jenderal Imigrasi membenarkan sebanyak 34 TKA asal Tiongkok telah masuk ke Indonesia pada Sabtu (7/8). Para TKA itu, diklaim telah mengantongi izin tinggal terbatas (ITAS) yang sudah memenuhi aturan Satgas penanganan Covid-19. []

SANCAnews – PKS menyayangkan masuknya 34 tenaga kerja asing (TKA) China ke RI. Wakil ketua Fraksi PKS, Sukamta mengatakan izin masuk warga negara asing (WNA) seharusnya ditunda sampai kebijakan PPKM selesai.

"Mestinya ditunda beberapa waktu sampai PPKM bisa kita lewati, itu akan lebih bijak dan empati pada rakyat banyak," kata Sukamta, kepada wartawan, Senin (9/8/2021).

Anggota Komisi I DPR ini lantas menyinggung masuknya varian Delta. Dia mengatakan jangan sampai masuknya kembali para TKA tersebut menambah varian lain di RI.

"Di masa PPKM level 4 ini memang ada perkecualian-pengecualian, yang penting harus dipastikan mereka betul-betul memenuhi syarat. Kasus-kasus pemalsuan identitas yang dilakukan WNA perlu menjadi pertimbangan petugas. Pastikan yang masuk itu syarat-syaratnya asli. Kita tidak anti asing masuk NKRI, tetapi kita tidak mau kebobolan lagi, seperti arus masuknya varian Delta," ujarnya.

Sukamta meminta pemerintah jangan hanya memikirkan keuntungan di balik masuknya TKA. Menurutnya, pemerintah juga harus memikirkan keamanan dan keselamatan masyarakat.

"Kalau sudah masuk dan menjadi pandemi hebat begini, siapa yang bertanggung jawab? Jangan hanya hanya asas formalitas yang dipegang. Tapi semangatnya adalah memastikan keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia," ujarnya.

"Jangan sampai mengejar keuntungan kecil dari masuknya segelintir TKA tapi memberi ruang bobol dan terjadi penularan, yang merugikan rakyat dan negara berlipat-lipat," lanjut Sukamta.

Lebih lanjut, anggota DPR Fraksi PKS lainnya, Mardani Ali Sera, meminta pemerintah konsisten untuk membatasi mobilitas termasuk mobilitas TKA. Menurutnya, masuknya TKA itu akan merusak kebijakan PPKM.

"Semua harus konsisten. PPKM bermakna menghentikan mobilitas. Siapa pun. Kecuali yang urgen dan darurat. Pergerakan apalagi dari luar negeri sangat berpotensi untuk merusak hasil PPKM. Jika itu terjadi rakyat yang harus membayar harganya berupa ekonomi yang tidak jalan karena kasus terus tinggi," ucapnya.

Mardani mengatakan alasan pemerintah mengizinkan izin tinggal terbatas (TKA) masuk dengan karena ITAS tidak masuk akal. Sebab, menurutnya warga yang memiliki KTP saja diminta tinggal di rumah.

"Alasan ITAS absurd. Jika mereka punya ITAS, WNI lebih kuat punya KTP. Tapi tetap diminta stay at home. Ini kebijakan yang mencederai keadilan publik. Ini sudah kejadian yang berulang. Ada apa dengan Pemerintah?" tutur Mardani. (detik)

SANCAnews – Kembali masuknya 34 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di saat pemerintahan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 terus dihujani kritik.

Bagaimana tidak, di saat masyarakat dibatasi mobilitasnya, warga negara asing (WNA) dibebaskan masuk ke Indonesia.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, sikap pemerintah terhadap para TKA China semakin menunjukkan pemerintah tidak serius menangani pandemi Covid-19. Pasalnya, pemerintah inkonsisten karena telah diskriminatif terhadap rakyat yang sedang dibatasi mobilitasnya.

"Dengan adanya keleluasaan TKA China masuk negara ini, maka pemerintah dianggap tidak konsisten dengan penanganan pandemi," kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin pagi (9/8).

Selain itu, dari sisi politik sendiri, pemerintah Indonesia membuat kesan berada di bawah pengaruh negeri tirai bambu meski berada di tengah banyaknya korban bergelimpangan akibat wabah Covid-19 yang mematikan.

"(Pemerintah) akan dianggap berada dalam pengaruh China," ucap pengamat politik dari Universitas Telkom ini.

Direktorat Jenderal Imigrasi membenarkan sebanyak 34 TKA asal Tiongkok telah masuk ke Indonesia pada Sabtu (7/8). Para TKA itu, diklaim telah mengantongi izin tinggal terbatas (ITAS) yang sudah memenuhi aturan Satgas penanganan Covid-19. []