SANCAnews.id

SANCAnews – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memberikan pesan kepada Ade Armando cs yang akun twitternya di-suspend. Menurut Mardani, Ade Armando sc seharusnya bisa introspeksi diri.

"Pertama, semua harus ikut aturan. Baik oposisi atau koalisi. Aturan jelas, jangan sebar hoax dan konten yang merusak. Kedua, enjoy aja. Suspend itu bermakna kita perlu introspeksi," ujar Mardani saat dihubungi, Minggu (8/8/2021).

Mardani menyebut beberapa kali dia dan teman-temanya mendapat suspend dan sejenisnya. Peristiwa itu jadi pembelajaran untuk Mardani.

"Kami juga beberapa kali kena dan perbaiki diri, habis itu jalan lagi. Ketiga, ini jadi pelajaran agar ruang publik kita agar diisi dengan ide dan gagasan terbaik yang sehat," ucapnya.

Di Indonesia, terjadi beberapa kali tokoh mengalami masalah di akun media sosialnya. Menurut Mardani, hal itu wajar bagi Indonesia.

"Wajar, kita masih belajar berdemokrasi. Asal mau memperbaiki diri," katanya.

Akun twitter Ade Armando cs Di-Suspend

Akun Twitter pegiat media sosial Ade Armando kena suspend. Meski demikian, Ade Armando tak menganggapnya sebagai pembungkaman berekspresi.

"Akun Twitter saya di-suspend. Apakah saya harus bikin drama bahwa terjadi pembungkaman ekspresi? Bahwa ada penindasan demokrasi? Ya enggak lah. Ya suka-suka Twitter-lah," ujar Ade Armando yang juga dosen di Universitas Indonesia ini, Minggu (8/8/2021).

Ade Armando menduga ini ulah pasukan cyber. Ade Armando mengaku tidak tahu konten mana yang membuat akun Twitter-nya dilaporkan.

"Kelihatannya ada pasukan cyber yang ramai-ramai melaporkan akun saya sehingga seolah-olah saya itu menyebarkan aturan Twitter," kata Ade Armando kepada wartawan, Minggu (8/8/2021).

"Tidak jelas konten yang mana," katanya.

Selain akun Twitter-nya, Ade Armando menyebut serangan itu ditujukan kepada Denny Siregar hingga Eko Kuntadhi. Menurutnya, serangan ini pekerjaan kelompok.

"Yang diserang itu juga akun Denny Siregar, Eko Kuntadhi, Ferdinand Hutahean, dan seterusnya. Jadi jelas bukan kerjaan perorangan," ujar Ade Armando. (detik)

SANCAnews – Ditangguhkannya akun Twitter milik dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando Cs dianggap biasa saja karena mereka akan kembali membuat akun baru dan kembali melakukan provokasi.

Begitu tanggapan Ketua Umum (Ketum) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama menanggapi ditangguhkannya akun Ade Armando, Deni Siregar dan kawan-kawannya oleh pihak Twitter.

"Terkait suspend yang dilakukan pihak Twitter bagi kita itu biasa-biasa saja," ujar Haris kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (8/8).

Akan tetapi, Haris menilai apa yang dilakukan oleh pihak Twitter kepada mereka semua sudah tepat. Sebab, Ade Armando dianggap secara akal sehat sering melakukan tindakan bermuatan Suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Tapi biasa-biasa aja selama orang yang melakukan, pemilik akun seperti Ade Armando itu tidak bertaubat, dia akan membuat akun-akun baru yang akan membuat provokasi-provokasi atau tulisan yang mengandung SARA," kata Haris.

Apalagi, Haris menganggap bahwa Ade Armando telah membuat perpecahan sesama anak bangsa di media sosial dengan tulisan-tulisannya Ade yang provokatif dan SARA.

"Ibarat Iblis yang selalu menginginkan perpecahan atau pertengkaran sesama anak manusia, terutama bangsa Indonesia. Ada aja yang dilakukan oleh dia, bahwa setiap twittan-twittan dia, setiap tulisan-tulisan dia, selalu merendahkan selalu menghina, selalu misalnya bawa-bawa unsur SARA. Ini yang tidak boleh," tegas Haris.

Seharusnya sambung Haris, Ade yang merupakan seorang dosen membuat tulisan-tulisan yang baik dan mendidik.

"Ini kan pemikiran-pemikiran Ade Armando ini bukan baik dan mendidik, ini pemikiran manusia yang tidak berpendidikan, mungkin ada juga manusia tidak berpendidikan di Indonesia tapi kata-katanya bagus kok sopan," terang Haris.

Dengan demikian, Haris menyarankan agar Ade Armando Cs untuk segera bertaubat dan tidak kembali melakukan provokasi di media sosial.

"Iya bertaubatlah dalam menulis. Kan agama Ade Armando ini Islam, cobalah dia taubat baca lagi dua kalimat syahadat, kembali lagi ke jalan Allah," pungkas Haris. (pojoksatu)

SANCAnews – Ramai diperbincangkan masuknya 34 warga negara asing (WNA) yang merupakan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok ke Indonesia pada Sabtu (7/8) kemarin. Pasalnya, mereka masuk ketika Indonesia tengah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 9 Agustus mendatang.

Mengenai hal itu, Citilink Indonesia selaku maskapai yang membawa para WNA tersebut memberikan klarifikasi. Dikatakan bahwa mereka sudah mengikuti prosedur dan memiliki kartu izin tinggal terbatas (KITAS).

“Pengangkutan 34 penumpang Citilink yang merupakan WNA dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ungkap VP Corporate Secretary & CSR Citilink Indonesia Resty Kusandarina dalam keterangannya, Minggu (8/8).

Prosedur yang dimaksud adalah Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 47/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Covid-19, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 27/2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa PPKM Darurat.

Petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pun sudah melakukan pemeriksaan atas 34 WNA tersebut. Ia pun menyampaikan bahwa pihaknya telah mengikuti aturan yang ada. “Citilink berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh peraturan penerbangan yang diberlakukan oleh pemerintah. Adapun dalam menjaga nilai-nilai keselamatan dan kenyamanan penerbangan, Citilink terus melakukan koordinasi erat kepada seluruh stakeholders,” ujar dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga telah mengkonfirmasi bahwa 34 orang asing ini sudag mendapatkan rekomendasi untuk masuk dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Bandara Soekarno-Hatta.

’’Mereka telah lolos pemeriksaan kesehatan oleh KKP Soetta, lalu diberi rekomendasi untuk diizinkan masuk Indonesia. Kemudian dilakukan pemeriksaan keimigrasian dan diketahui bahwa mereka semua pemegang ITAS sehingga masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk sesuai Peraturan Menkumham 27 Tahun 2021,” kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara, Minggu (8/8). (jawapos)

SANCAnews – Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan kebijakan PPKM yang berakhir besok, 9 Agustus 2021, perlu diperpanjang.

Menurut Pandu Riono, PPKM Level 4 maupun PPKM Level 3 belum bisa dilonggkarkan karena kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) masih rendah.

Selain itu, vaksinasi belum meningkat cepat dan TLI (tes-lacak-isolasi) masih lemah.

“PPKM Level 3/4 perlu diperpanjang. Belum ada indikasi yang meyakinkan dapat dilonggarkan upaya restriksi pembatasan aktifitas penduduk melalui PPKM,” kata Pandu Riono melalui akun Twitter pribadinya, @drpriono1, Minggu (8/8).

“3M masih rendah. Vaksinasi belum meningkat cepat, ada masalah ketersediaan vaksin. TES-LACAK-ISOLASI masih belum lemah,” tambah Pandu Riono.

Pandu Riono membeberkan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengendalikan pandemi Covid-19.

“Untuk kendalikan pandemi, lakukan komunikasi risiko 5M yang mudah difahami pada penduduk, perkuat tes-lacak-isolasi dan lakukan layanan Vaksinasi yang jangkau penduduk berisiko sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya dengan hilangkan hambatan administrasi, dll,” tegas Pandu Riono.

Pandu Riono mengatakan, mengendalikan pandemi bukan dengan cara menghilangkan Covid-19, bukan zero strategy, tak realistis dan mustahil.

“Cara kendalikan pandemi, yaitu 5M+Tes-Lacak-Isolasi+Vaksinasi. Bukan bangun RS, bukan dengan distribusi obat paket isoman. Jangan harapkan keajaiban obat Covid-19, itu klaim bohong,” tegas Pandu.

Pandu mengapresiasi pernyataan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan bahwa vaksinasi Covid-19 harus jadi gerakan nasional.

“Wujudkan ide Gerakan Vaksinasi Nasional Pak @BudiGSadikin. Itu upaya promosi-pencegahan. Buat Permenkesnya dan sekaligus menghapus konsep vaksin berbayar selama pandemi berlangsung,” kata Pandu.

“Setelah pandemi bisa menjadi bagian Asuransi Sosial & Kesehatan Nasional yang ditangani BPJS,” pungkas Pandu.

Vaksinasi Covid-19 Harus Jadi Gerakan Nasional

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bukan hanya program pemerintah. Vaksinasi Covid-19 harusnya jadi gerakan nasional.

“Enggak mungkin pemerintah melakukan (pencapaian target vaksinasi Covid-19) sendiri, kalau tidak berkolaborasi dengan seluruh unsur masyarakat. Harus kita bangun Gerakan Vaksinasi Nasional, jangan hanya diprogram pemerintah,” kata Budi saat meninjau sentra vaksinasi di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (7/8).

Budi optimistis, bila seluruh komponen masyarakat bergotong royong dalam vaksinasi Covid-19, harusnya Gerakan Vaksinasi ini sudah mulai muncul di mana-mana. Seperti yang diinisiasi Taman Impian Jaya Ancol bersama Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikantara) di ABC Mall.

“Ikantara yang mengerahkan alumni-alumninya supaya bisa vaksinasi rakyat di sini, ya mudah-mudahan amal baiknya dibalas yang maha kuasa,” tandas Budi. (pojoksatu)

SANCAnews – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bakal berlaku sampai Senin 9 Agustus 2021. Nasib kelanjutan PPKM level 4 akan ditentukan besok.

Pemerintah sebelumnya memutuskan untuk memperpanjang PPKM level 4 mulai 2 Agustus 2021. PPKM level 4 saat itu akan diteruskan selama 7 hari.

Setiap daerah menerapkan level PPKM yang berbeda. Provinsi di Pulau Jawa dan Bali ditetapkan meneruskan PPKM level 4 sementara provinsi di luar Jawa dan Bali menyesuaikan keadaan penanganan COVID-19.

Jokowi saat itu menyampaikan PPKM level 4 membawa perbaikan terkait lonjakan COVID-19. Dia juga mengatakan pemerintah alam berusaha mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi dengan percepatan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat, program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST), dan BLT desa.

Kini kondisi lonjakan COVID-19 mengalami pergeseran. Pada Sabtu (7/8) kemarin, Jokowi menyebut lonjakan Corona mulai bergeser ke luar Provinsi Jawa dan Bali.

"Respons cepat, karena kelihatannya ini terjadi pergeseran lonjakan dari Jawa Bali menuju ke keluar Jawa-Bali," kata Jokowi dalam rapat yang disiarkan dalam YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (7/8/2021).

Jokowi menyoroti wilayah luar Jawa-Bali lataran semenjak 25 Juli 2021 mulai ada peningkatan kasus COVID-19. Dia mencatat sejumlah wilayah di luar Jawa-Bali berkontribusi 13.200 kasus COVID-19 atau 34 persen dari kasus baru secara nasional.

Kemudian, Jokowi menyebut kenaikan kembali terjadi pada 6 Agustus 2021 ke angka 21.374 kasus atau 54 persen dari total kasus baru secara nasional. Lantas akankah PPKM Level 4 di Provinsi Jawa-Bali kembali diperpanjang?. (detik)