SANCAnews.id

SANCAnews – Aksi Kibar Bendera Putih akan digelar sekelompok pemuda dan mahasiswa yang menamakan diri sebagai Front Rakyat Menggugat (FRM) di Makassar, Sulawesi Selatan.

Jurubicara FRM, Andi Is mengurai bahwa aksi akan digelar di Fly Over Reformasi, Makassar, pada siang ini, Senin (9/8).

Sedianya aksi akan diikuti sebanyak 50 orang. Jumlah peserta aksi dibatasi untuk menunjukkan ketaatan pada protokol kesehatan.

Andi Is mengatakan bahwa aksi mengibarkan bendera putih digelar karena FRM menilai rezim Joko Widodo-Maruf Amin telah gagal memimpin Indonesia.

“Karena itu kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera putih. Bendera putih adalah simbol dari rakyat yang sudah menyerah hidup di bawah pemerintahan Jokowi,” katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu.

Front Rakyat Menggugat menyatakan bahwa kehidupan rakyat Indonesia saat ini menderita akibat pemerintahan Jokowi mengalami 4 kegagalan. Yaitu gagal menghadapi pandemi, gagal memberi makan rakyat, gagal memberantas korupsi, dan gagal menjaga demokrasi.

Bukti gagal menghadapi pandemi adalah data terbaru dari survei Bloomberg yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara dengan penanganan Covid-19 yang terburuk di dunia.

"Fakta lapangannya memang seburuk survei itu, kita lihat sampai saat ini angka kematian per hari di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia,” tegasnya.

Andi Is menilai, penanganan pandemi yang buruk terjadi karena Indonesia kehilangan waktu 3 bulan pertama. Ini lantaran pemerintah sibuk bercanda dan mengabaikan pandangan ahli kesehatan, membangkang UU Karantintina Kesehatan, serta tidak fokus anggaran untuk penanganan pandemi.

Kegagalan selanjutnya adalah gagal memberi makan rakyat. Berdasarkan amanat UU Karantina Kesehatan, seharusnya rakyat dan ternak miliknya diberikan makan dan obat oleh negara secara gratis.

"Kami merasa getir melihat berita rakyat mulai mati kelaparan di era pandemi." sesal Andi Is. []

SANCAnews – Joko Widodo sebelumnya. Ada sejumlah pertimbangan pemerintah terkait apakah akan memperpanjang PPKM atau tidak. Pertimbangan terkait laju penularan COVID-19 dan kondisi masyarakat menjadi salah satunya.

"Evaluasi-evaluasi masih dilakukan sesuai dengan standar WHO yaitu berupa Indikator; laju penularan (kasus konfirmasi, perawatan di RS, kematian); Indikator respons kesehatan (testing-positivity rate, tracing-kontak erat pada kasus konfirmasi, dan treatment-BOR). Di samping itu, ada indikator ketiga, yaitu kondisi sosio-ekonomi masyarakat," kata juru bicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, lewat pesan singkat kepada Detik.com, Minggu (8/8).

Informasi PPKM terbaru datang dari perkembangan kasus infeksi COVID-19 di Indonesia. Jodi menjelaskan, sejumlah daerah di Jawa-Bali kini mulai mengalami penurunan kasus.

"Memang tren angka kasus di Jawa Bali terus menunjukkan penurunan. Jumlah tes meningkat dan positivity rate menurun, menunjukkan peningkatan testing dan tracing sudah terjadi. Harapannya momentum tetap dipertahankan dan untuk minggu depan rasio tracing bisa di angka 1:8 atau 1:10. Kami berharap semua pihak tetap mengampanyekan penggunaan masker yang baik dan konsisten untuk mencegah penularan COVID-19," ujar Jodi.

Sementara itu, sejumlah daerah di luar Jawa-Bali malah menampakkan informasi sebaliknya. Terjadi lonjakan kasus sehingga pemerintah akan lebih hati-hati dalam melakukan penyesuaian.

"Walaupun kondisi COVID-19 di Jawa Bali sudah cukup terkendali, namun luar Jawa Bali mengalami peningkatan. Untuk itu, pemerintah akan hati-hati dalam melakukan penyesuaian terhadap masing-masing sektor," ujar Jodi.

Informasi PPKM Terbaru: DKI Bahas Kemungkinan Turun ke Level 3

DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah yang hari ini akan mengakhiri masa PPKM level 4. Pemprov DKI pun menyampaikan akan mengikuti pemerintah pusat jika memang ada perpanjangan PPKM kembali.

"Pemerintah pusat akan mengambil kebijakan apakah PPKM level 4 dilanjutkan atau diturunkan levelnya. Tentu Pemprov menunggu keputusan pemerintah pusat," kata Wagub DKI Riza Patria saat ditemui di Mako Cafe, Jakarta Selatan, Minggu (8/8/2021).

"Pemerintah pusat memiliki data fakta dan itungan didukung para ahli, para epidemiologi semua yang akan membantu. Jadi kami siap saja melaksanakan apapun kebijakannya, dilanjutkan, dikurangi atau dilonggarkan kami akan laksanakan sebaik mungkin," tutur Riza.

Terkait adanya kemungkinan DKI Jakarta turun ke level 3, Riza pun menjelaskan telah membahas hal tersebut. Semua kemungkinan sudah dibahas saat rapat dengan pemerintah pusat dan sejumlah pihak terkait.

Kemungkinan penurunan PPKM ke level 3 di DKI Jakarta juga disorot Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. Menurutnya, kasus penularan corona sudah turun dan bed occupancy rate (BOR) rumah sakit sudah mulai membaik.

"Bagi beberapa wilayah seperti DKI Jakarta yang angka penularan dan BOR-nya sudah membaik, PPKM bisa diturunkan levelnya menjadi level 3 atau bahkan level 2. Dengan demikian, berbagai pelonggaran, seperti pembukaan kantor dan pusat perbelanjaan, bisa dilakukan secara bertahap," kata Charles saat dihubungi, Minggu (8/8/2021).

Diketahui, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bakal berlaku sampai Senin, 9 Agustus 2021. Nasib kelanjutan PPKM level 4 akan ditentukan hari ini. []

SANCAnews – Pemerintah Kota Bandung berharap ada kelonggaran aturan dalam evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang akan digelar Presiden Joko Widodo hari ini, Senin (9/8/2021).

"Menunggu kebijakan pusat, pak presiden umumkan hari ini. Pak gubernur juga sedang berupaya mengevaluasi seluruh kabupaten kota termasuk di Kota Bandung, harapan terjadi kelonggaran sejalan dalam penanganan COVID-19 terjadi diseluruh Jawa Barat," kata Sekda Kota Bandung Ema Sumarna di Landmark Braga.

Melihat Bad Occupancy Ratio (BOR) dan positivity rate yang terus menurun, pihaknya berharap kepada presiden agar ada kelonggaran di sektor ekonomi.

"Semua memungkinkan, kita inginkan ekonomi bagian utama karena kita kondisinya sedang agak berat, tentunya dengan catatan prokes yang maksimal," ungkapnya.

"Kita tunggu pak presiden, siang ini atau sore ini sampaikan ke publik," tambahnya.

Terpisah Wali Kota Bandung Oded M Danial berharap, PPKM Level 4 tidak diperpanjang.

"Harapan saya, sebagai wali kota tidak diperpanjang. Karena masyarakat sudah lelah," ujar Oded di Pendopo Kota Bandung.

Oded meminta warga Bandung, agar menjaga protokol yang sangat ketat."Dibalik harapan PPKM tidak diperpanjang, saya mengajak kepada warga Kota Bandung mari kita semangat untuk melaksanakan prokes mumpung hari ini alhamdulillah di Kota Bandung sedang posisi menurun dan sangat terkendali," jelas Oded.

"Dengan prokes yang sangat ketat, harapan tadi PPKM tidak diperpanjang," pungkasnya. (detik)

SANCAnews – Masuknya 34 tenaga kerja asing (TKA) China di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) benar-benar menjadi beban pemerintah. Kepercayaan publik rusak karena WNA boleh masuk saat masyarakat diminta berdiam di rumah.

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pemerintah memang sudah menjelaskan syarat WNA untuk masuk Indonesia sesuai Pemenkumham 27/2021 karena memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

"Terlepas dari adanya penjelasan itu, pemerintah gagal menjelaskan urgensi kedatangan mereka," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Senin (9/8).

Kehadiran TKA China itu jelas menciderai rasa keadilan. Kata legislator Partai Gerindra ini, masyarakat yang sudah jenuh dengan PPKM yang meminta mereka di rumah saja, tapi secara bersamaan TKA China masih boleh datang demi menyukseskan program investasi asing yang dikawal Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan.

"Rakyat tidak paham pasal per pasal dari Permenkumham, tetapi mereka merasa tidak adil di saat mereka dibatasi untuk bergerak, WNA China justru malah bisa masuk," jelas anak buah Prabowo Subianto ini.

Lanjutnya, situasi PPKM saat ini sudah membuat rakyat lelah, jenuh atau bahkan ada yang frustrasi. Dia berharap semua aturan dapat ditegakkan sama rata dengan penjelasan yang utuh.

"Setiap penegakan aturan harus disertai dengan penjelasan alasan yang terbuka," tandasnya. (rmol)

SANCAnews – Pemerintah harus konsisten dalam menegakkan aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Aturan ini, selain tegak bagi rakyat sendiri, juga perlu tegas pada warga negara asing.

Begitu dikatakan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyikapi masuknya 34 tenaga kerja asing (TKA) China ke Indonesia.

"Pergerakan apalagi dari luar negeri sangat berpotensi untuk merusak hasil PPKM," ujar Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/8).

Bagi Mardani, izin masuk bagi TKA China adalah keputusan yang menciderai rasa keadilan. Bahkan, alasan TKA dizinkan masuk karena memiliki izin tinggal terbatas (ITAS) pun tidak bisa dibenarkan.

"Jika mereka punya ITAS, WNI lebih kuat punya KTP, tapi tetap diminta stay at home. Ini (izin masuk TKA China) kebijakan yang menciderai keadilan publik," terangnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini juga heran dengan pola pikir pemerintah, saat situasi pandemi sudah berulang kali TKA China datang ke Indonesia, "Ini sudah kejadian yang berulang. Ada apa dengan pemerintah?" pungkasnya. []