SANCAnews.id

SANCAnews – Kedatangan 34 warga negara asing (WNA) asal China di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu (7/8) dipastikan telah memenuhi aturan Satgas Penanganan Covid-19.

Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara menjelaskan, 34 WNA China itu merupakan tenaga kerja asing (TKA) yang sudah memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

"34 TKA asal Tiongkok tersebut juga telah mendapat rekomendasi untuk diizinkan masuk dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Soekarno Hatta," tambahnya dalam keterangan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (8/8).

Angga menuturkan, puluhan TKA asal China itu datang menggunakan pesawat Citilink dengan kode penerbangan QG8815 yang membawa 37 penumpang, yang terdiri dari 34 WNA China dan 3 WNI. Seluruh awak yang berjumlah 19 orang merupakan WNI.

Setelah lolos dalam pemeriksaan kesehatan oleh KKP Soetta, mereka mendapatkan izin masuk ke Indonesia.

"Kemudian dilakukan pemeriksaan keimigrasian dan diketahui bahwa mereka semua pemegang ITAS sehingga masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk sesuai Peraturan Menkumham No. 27/2021,” jelasnya.

Berdasarkan Peraturan Menkumham No. 27/2021, seluruh warga asing dilarang masuk selama pandemi Covid-19, khususnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Namun terdapat pengecualian untuk lima kelompok warga asing, yaitu mereka yang memiliki visa dinas dan diplomatik, pemegang izin tinggal dinas dan izin tinggal diplomatik, memiliki tujuan kesehatan dan kemanusiaan dengan rekomendasi kementerian/lembaga terkait, serta awak alat angkut.

Meski begitu, Angga menekankan, warga asing yang diizinkan masuk harus melampirkan bukti vaksinasi Covid-19 secara penuh dan menjalankan tes PCR negatif Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan saat kedatangan yang diatur dalam Addendum Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19.

"Jika ada orang asing yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan keimigrasian, petugas Imigrasi akan menolak masuk serta memulangkan ke tujuan asalnya," tegas Angga.

Sejak pemberlakuan PPM dari 3 hingga 30 Juli, pihak imigrasi telah menolak masuk 67 orang asing yang tidak lolos tes pemeriksaan kesehatan dan keimigrasian. []

SANCAnews – DPC PDIP Kabupaten Malang buka suara mengenai banyaknya baliho bergambar Puan Maharani tersebar di Kabupaten Malang.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang yang juga Kepala BAGUNA PDIP, Abdul Qodir menyatakan, PDIP tak punya banyak waktu untuk memikirkan hal hal remeh seperti baliho bergambar Puan Maharani.

Bagi Adeng, sapaan akrab Abdul Qodir, pihak-pihak yang memberikan komentar negatif akan keberadaan baliho gambar mbak Puan tersebut tidak mengetahui gerakan-gerakan kerakyatan yang sudah secara rutin dilakukan oleh PDI Perjuangan.

“Allahummahdi qaumi fainnahum la ya’lamun (Ya Allah, berilah petunjuk kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengerti),” kata Adeng dikutip dari Beritajatim.com--media jaringan Suara.com.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, kini fokus dalam membantu masyarakat dalam krisis pandemi Covid-19 .

Adeng mengatakan, pihaknya selalu konsisten melakukan kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat seperti yang diamanahkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Termasuk melakukan kegiatan gotong-royong secara bersama seluruh elemen partai. Tujuannya, membantu masyarakat yang saat ini tengah terdampak baik secara kesehatan maupun ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Kami hadir secara bersama-sama dengan relawan SanDi memberikan bantuan kepada masyarakat untuk membuktikan bahwa kita hadir tidak hanya pada saat momentum Pileg dan Pilkada saja,” tegas Adeng, di sela-sela kegiatan aksi sosial pembagian Paket Sembako dan Vitamin kepada warga Isoter di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Sabtu (7/8/2021).

“Kami akan selalu hadir disaat masyarakat sekarang ini membutuhkan uluran tangan, sebagaimana yang disampaikan Ibu Ketua Umum (Prof. Dr. Hj. Megawati Soekarnoputri) di PDI Perjuangan puncak tujuan berpartai adalah memberi manfaat kepada masyarakat, bangsa dan negara,” terang Adeng.

Spirit gotong-royong, lanjut dia, merupakan modal dasar untuk bisa keluar dari kondisi krisis dan ketaatan untuk mematuhi anjuran pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan.

“Kader PDI Perjuangan bersama relawan SanDi akan terus menjalankan kerja-kerja kemanusiaan dengan Prokes yang diterapkan oleh pemerintah,” ujarnya. []

SANCAnews – Peringatan atau wanti-wanti yang disampaikan Presiden Joko Widodo soal potensi lonjakan Covid-19 di luar Pulau Jawa mulai terdengar seperti angin lalu.

Setidaknya perasaan itu yang kini dirasakan oleh Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi.

Peringatan Jokowi tersebut, baginya, justru mengingatkan kembali apa yang sudah diwanti-wanti publik di awal Covid-19.

Kala itu, tepatnya di awal tahun 2020, para pakar, ahli, dan akademisi beramai-ramai meminta pemerintah untuk serius menangkal potensi masuknya virus mematikan yang merebak di Wuhan, China tersebut. Tapi peringatan yang disampaikan justru diabaikan.

Bahkan para pejabat dengan jumawa menjadikan isu besar tersebut sebagai bahan lelucon. Mulai disebut Indonesia terlalu panas, birokrasi berbelit untuk virus masuk, hingga virus akan mati sendiri. 

“Sejak awal 2020 para ahli sudah ingatkan virus komunis China Covid-19 bakal libas dunia. Tapi rezim Joko Widodo jadikan Covid lelucon,” tuturnya pada redaksi, Minggu (8/8).

Sementara hingga saat ini, peringatan dari publik juga diabaikan. Pemerintah terus membuat anggaran besar yang rawan dikorupsi dan tidak tepat sasaran. Di satu sisi tenaga kerja asal China juga terus didatangkang.

“Kini puluhan ribu rakyat tewas, dunia isolasi NKRI,” sambungnya.

Presiden Joko Widodo sempat mengurai ada lima provinsi yang berpotensi mengalami lonjakan Covid-19. Yaitu Kalimantan Timur (Kaltim), Sumatera Utara (Sumut) Papua, Sumatera Barat (Sumbar), dan Kepulauan Riau.

"Saya melihat ini angka-angka hati-hati ini yang 5 provinsi yang tinggi-tinggi 5 Agustus kemarin, Kaltim, kasus aktif yang ada 22.529 kasus, Sumut 21.876 kasus, Papua 14.989 kasus, Sumbar 14.496 kasus, Kepulauan Riau 13.958 kasus itu hari kamis," kata Presiden Jokowi dalam video pada akun Setpres yang dilihat, Minggu (8/8). (rmol)

SANCAnews – Ucapan terima kasih disampaikan tokoh senior, DR. Rizal Ramli kepada Twitter setelah sejumlah akun Twitter pegiat media sosial yang selama ini dikenal sebagai pendukung Presiden Joko Widodo ditangguhkan.

“Thanks Twitter for shutting down these accounts. (Terima kasih Twitter telah menutup akun-akun ini),” ujarnya kepada redaksi, yang juga disampaikan di akun Twitter pribadi, Minggu (8/8).

Dalam kicauan itu, Rizal Ramli turut menyebut 4 akun Twitter. Yaitu @adearmando1, @ferdinandhaean, @denisiregar07, dan @rudiskamri. Di mana akun-akun yang diduga miliki pegiat media sosial Ade Armando, Ferdinand Hutahaean, Denny Siregar, dan Rudi S. Kamri itu telah ditangguhkan oleh Twitter.

Rasa terima kasih Rizal Ramli disampaikan bukan karena keempat akun tersebut mendukung Presiden Joko Widodo. Melainkan karena pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh akun-akun tersebut.

“They provoked racist reactions, promote disunity with their twisted facts and commentaries using vulgar languange. (Mereka memicu reaksi rasis, mempromosikan perpecahan dengan fakta yang diputarbalikan dan komentar yang menggunakan bahasa vulgar),” tegas Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu.

Rizal Ramli memang dikenal sebagai sosok yang tidak senang dengan kehadiran para pendengung (buzzer) di media sosial. Di mana kehadiran mereka dinilai mengganggu kehidupan demokrasi.

Ini lantaran kritik dari para ahli, pakar, akademisi dan lain sebagainya selalu ditanggapi dengan narasi-narasi yang membunuh karakter pembawa pesan. Bukan membantah narasi yang disampaikan.

Lebih lanjut, Rizal Ramli meminta kepada YouTube untuk turut melakukan hal serupa yang dilakukan Twitter, yaitu menangguhkan akun para pegiat media sosial yang memperkeruh suasana.

“YouTube should take them down too. (YouTube seharusnya menarik mereka juga),” demikian Rizal Ramli. (rmol)

SANCAnews – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti memastikan pengadaan alat rapid antigen yang dipersoalkan Badan Keuangan Negara masuk dalam aspek administratif yang tidak perlu ada pengembalian uang dari pengadaan.

Widyastuti menegaskan, artinya tidak ada pemborosan dalam belanja rapid test antigen tersebut.

"Proses pengadaan pada masa pandemi memiliki kesulitan tersendiri, karena harga satuan yang sangat beragam. Sementara itu, pengambilan keputusan harus cepat, karena terkait dengan percepatan penanganan COVID-19. Tapi, yang perlu digaris bawahi adalah BPK menyatakan tidak ada kerugian daerah atas pengadaan tersebut," kata Widyastuti, Sabtu (7/8/2021).

Lebih lanjut, Widyastuti menjelaskan temuan BPK tersebut, yakni adanya perbedaan harga atas pengadaan Rapid Test Antibodi merk Clungene yang dibeli pada bulan Mei 2020 dari PT NPN dengan yang dibeli pada bulan Juni 2020 dari PT TKM.

Dalam proses pengadaan alat rapid test antigen tersebut juga telah dilakukan negosiasi oleh PPK dengan penyedia barang dan jasa, dan telah dituangkan dalam berita acara negosiasi secara memadai.

Seluruh proses pengadaan juga telah sesuai dengan Peraturan Lembaga LKPP No. 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

"Karena itu, BPK merekomendasikan agar Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan PPK untuk lebih teliti dan tertib administrasi dalam mengelola keuangan daerah," ungkapnya.

Selanjutnya, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melampirkan bukti-bukti tindak lanjut.

BPK juga sudah menyatakan bahwa tindak lanjut telah selesai dalam Forum Pembahasan Tindak Lanjut atas LKPD Tahun Anggaran 2020. (suara)