SANCAnews.id

SANCAnews – Kabar puluhan Tenaga Kerja Asing (TKA) China kembali masuk ke tanah air di tengah penerapan PPKM Level 4 telah dibenarkan pihak Imigrasi.

Disebutkan bahwa mereka menumpang pesawat pesawat Citilink dengan kode penerbangan QG 8815. Total penumpang yang dibawa 37 orang, yang terdiri dari 34 WNA China dan 3 WNI. Sementara seluruh awak yang berjumlah 19 orang merupakan WNI.

Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, pesawat yang dicarter ini terbang dari Kunming pada 7 Agustus dan tiba pada Minggu dinihari pukul 02.45 WIB.

Adapun tipe pesawat yang digunakan adalah Airbus A330. Pesawat ini dikenal merupakan sebuah pesawat terbang jet sipil komersial bermesin ganda (twinjet) jarak menengah hingga jauh dan dikenal memiliki kapasitas besar serta berbadan lebar.

Kini publik bertanya-tanya alasan di balik penggunaan pesawat tipe besar, padahal hanya untuk mengangkut 37 orang saja.

Semengtara itu Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara menjelaskan, 34 WNA China itu merupakan tenaga kerja asing (TKA) yang sudah memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

"34 TKA asal Tiongkok tersebut juga telah mendapat rekomendasi untuk diizinkan masuk dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Soekarno Hatta," tambahnya dalam keterangan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (8/8).

Berdasarkan Peraturan Menkumham No. 27/2021, seluruh warga asing dilarang masuk selama pandemi Covid-19, khususnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Namun terdapat pengecualian untuk lima kelompok warga asing, yaitu mereka yang memiliki visa dinas dan diplomatik, pemegang izin tinggal dinas dan izin tinggal diplomatik, memiliki tujuan kesehatan dan kemanusiaan dengan rekomendasi kementerian/lembaga terkait, serta awak alat angkut.

Meski begitu, Angga menekankan, warga asing yang diizinkan masuk harus melampirkan bukti vaksinasi Covid-19 secara penuh dan menjalankan tes PCR negatif Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan saat kedatangan yang diatur dalam Addendum Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19. []

SANCAnews – Beredarnya baliho para politisi yang terpampang jelas di beberapa persimpangan jalan nampaknya tidak membuat perut masyarakat kenyang, terlebih di tengah pandemi Covid-19.

Kira-kira itulah yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, dalam menanggapi keberadaan baliho Ketua DPR RI, PUan Maharani, yang banyak terpampang di pinggir jalan protokoler sejumlah daerah.

"Lagi-lagi kita bicara konteks momentum, apakah tepat, rakyat kan selama ini ingin bantuan secara kongkrit, apakah baliho senyuman sapa politisi menyelesaikan masalah perut rakyat, ini saya khawatirkan pesan poster atau baliho tersebut tidak sampai," kata Pangi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (7/8).

Alih-alih empati, Pangi mengkhawatirkan munculnya kejenuhan dari masyarakat kepada tokoh yang terpampang di baliho, lantaran mereka muncul di saat yang tidak tepat.

"Boro-boro masyarakat simpati, jangan-jangan masyarakat menjadi kian jenuh dan resisten dengan baliho politisi yang dipasang pada masa waktu yang kurang tepat," katanya.

Meski kemunculan baliho politisi dikaitkan dengan Pemilu 2024, Pangi memandang itu kurang pas. Karena menurutnya, jangka waktu menuju tahapan pemlilihan presiden (pilpres) masih cukup lama.

"Pilpres masih jauh, masih cukup waktu untuk menyapa masyarakat via baliho dan menyalami masyarakat," tuturnya.

Maka dari itu, fenmena baliho yang ramai diperbincangkan beberapa waktu belakangan ini,diduga Pangi, malah akan tidak sesuai dengan ide awal para elit partai.

"Yang mana ingin mendapatkan simpati justru bisa sebaliknya, baliho di saat rakyat lagi sulit sulitnya, masih tinggi kasus covid, malah sebaliknya. Sentimennnya jadi negatif," pungkasnya. []

Habib Rizieq Shihab. Fotodok RicardoJPNN.com.

SANCAnews – Tokoh Katolik berdarah Yogyakarta yang kini bermukim di Australia, Antonius Boediono atau yang biasa dipanggil Romo (bapak), menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar lakukan rekonsiliasi dengan ulama yang saat ini diproses hukum, termasuk Habib Rizieq Shihab.

Dia menilai, dengan duduk bersama ulama akan menurunkan suhu ketidak percayaan rakyat kepada Pemerintah.

“Jika saya Jokowi~ saya akan lakukan Rekonsiliasi dengan para Ulama (yang dikriminalisasi dibebaskan dari proses Hukum dan Hukuman) kemudian duduk bersama para Ulama termasuk Habib Riziek Shihab dan berdoa bersama memohon ampunan Gusti Allah,” tulis Romo Antonius Boediono di akun Twitter-nya, @asboediono_id, yang telah diizinKan FIN untuk mengutipnya pada Sabtu (7/8).

“Lewat kebersamaan itu sendiri membuka pintu Keberkahan Gusti Allah dan moment sejarah peradaban Manusia,” sambungnya.

Dia mengatakan, persoalan kemanusiaan, berbangsa dan bernegara, agar tidak menggunakan pendekatan politik. Sebab negara bisa hancur.

“Tetapi gunakan hati yang dipenuhi kejujuran serta libatkan Tuhan agar ikut dalam pekerjaan itu,” katanya.

Dikatakannya, Indonesia dihuni oleh 80% penduduknya yang beragama Islam. Itu akan menjadi kekutan dalam segala hal. Maka ajaklah umat duduk bersama berbicara dari hati ke hati.

Dia menilai, era reformasi saat ini paling amburadul dibanding orde lama dan orde baru, “Yang paling amburadul adalah di jaman Reformasi semua tatanan dilanggar agar nafsu dan ambisi bejat dapat tersalurkan dengan baik tanpa berpikir akibat dan nasib rakyat dan itu kenyataan,” tuturnya.

“Saya hanya mengajak agar Jokowi mau duduk bersama Habib Rizieq Shihab dalam suasana bebas tanpa tekanan politik dan intervensi hukum kemudian berdoa bersama memohon Ampun kepada Yang Maha Kuasa dalam Doa Tobat bersama Keteladanan dan Ketulusan,” pungkasnya. (fin/fajar)

SANCAnews – Untuk melalui pandemi Covid-19 yang masih diselimuti ketidakpastian, sikap jujur harus dikedepankan oleh semua pihak. Sebab, kejujuran menjadi kunci utama untuk bisa terbebas dari belenggu pageblukCorona.

Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan saat memberikan testimoni peluncuran dan bincang buku Negara Bangsa Di Simpang Jalan karya jurnalis senior Budiman Tanuredjo, pada Sabtu siang (7/8).

Menurut Anies, jika kejujuran dalam penanganan pandemi Covid-19 dikesampingkan, maka akan semakin sulit terbebas dari virus yang mematikan ini.

Mantan Mendikbud-RI itu lantas mencontohkan kejujuran yang ia lakukan dalam penanganan Covid-19 di Jakarta.

"Saya sudah katakan, tidak akan nambah data tidak akan ngurangin. Yang sedang bermasalah sampaikan bermasalah, yang sudah baik sampaikan baik apa adanya, transparansi jadi kunci," tuturnya.

"Karena kebijakan enggak akan mungkin dibuat di dalam sikap yang tidak transparan," demikian Anies Baswedan.

Turut hadir sejumlah narasumber dalam acara tersebut yakni Gurubesar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Azyumardi Azra, dan Pendiri Narasi Najwa Shihab. Adapun, Menko Polhukam Mahfud MD yang turut diundang hanya memberikan testimoni dalam bentuk video tapping. (rmol)

SANCAnews – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mewaspadai kemungkinan PPKM kembali diperpanjang hingga akhir Agustus 2021. Jika itu dilakukan, ia meramal Indonesia akan kembali masuk resesi ekonomi pada semester II 2021.

"Ada kemungkinan masuk trajectory resesi kembali di kuartal III dan kuartal IV 2021," kata Bhima kepada Liputan6.com, dilansir Merdeka.com, Sabtu (7/8/2021).

Menurut dia, perpanjangan PPKM ketat secara otomatis akan membuat daya beli masyarakat turun. Kemudian investor pun masih wait and see menunggu kasus harian Covid-19 di bawah 5.000.

Selain itu, Bhima menambahkan, sisi ekspor juga bakal terganggu. Sebab, harga komoditas ekspor Indonesia kini bergantung pada permintaan China dan Amerika Serikat (AS).

"Kedua negara ini sedang menghadapi varian delta, khususnya China. Jadi permintaan ekspor ketidakpastiannya tinggi," ujar Bhima.

Bhima menilai, penerapan PPKM hingga 9 Agustus 2021 saja akan membuat pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2021 kembali terkontraksi minus.

Menunda Belanja

Kebijakan itu membuat masyarakat menengah atas menunda belanja, sementara masyarakat menengah ke bawah daya belinya tertekan karena sulit mencari penghasilan.

"Sektor informal yang paling tertekan dengan adanya PPKM. Proyeksi di kuartal III 2021 ekonomi akan menurun sampai minus 1-2 persen," ungkap Bhima.

"Jadi pemulihan kuartal kedua kemarin pemulihan semu," dia menegaskan. []