SANCAnews.id

SANCAnews – Peringatan atau wanti-wanti yang disampaikan Presiden Joko Widodo soal potensi lonjakan Covid-19 di luar Pulau Jawa mulai terdengar seperti angin lalu.

Setidaknya perasaan itu yang kini dirasakan oleh Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi.

Peringatan Jokowi tersebut, baginya, justru mengingatkan kembali apa yang sudah diwanti-wanti publik di awal Covid-19.

Kala itu, tepatnya di awal tahun 2020, para pakar, ahli, dan akademisi beramai-ramai meminta pemerintah untuk serius menangkal potensi masuknya virus mematikan yang merebak di Wuhan, China tersebut. Tapi peringatan yang disampaikan justru diabaikan.

Bahkan para pejabat dengan jumawa menjadikan isu besar tersebut sebagai bahan lelucon. Mulai disebut Indonesia terlalu panas, birokrasi berbelit untuk virus masuk, hingga virus akan mati sendiri. 

“Sejak awal 2020 para ahli sudah ingatkan virus komunis China Covid-19 bakal libas dunia. Tapi rezim Joko Widodo jadikan Covid lelucon,” tuturnya pada redaksi, Minggu (8/8).

Sementara hingga saat ini, peringatan dari publik juga diabaikan. Pemerintah terus membuat anggaran besar yang rawan dikorupsi dan tidak tepat sasaran. Di satu sisi tenaga kerja asal China juga terus didatangkang.

“Kini puluhan ribu rakyat tewas, dunia isolasi NKRI,” sambungnya.

Presiden Joko Widodo sempat mengurai ada lima provinsi yang berpotensi mengalami lonjakan Covid-19. Yaitu Kalimantan Timur (Kaltim), Sumatera Utara (Sumut) Papua, Sumatera Barat (Sumbar), dan Kepulauan Riau.

"Saya melihat ini angka-angka hati-hati ini yang 5 provinsi yang tinggi-tinggi 5 Agustus kemarin, Kaltim, kasus aktif yang ada 22.529 kasus, Sumut 21.876 kasus, Papua 14.989 kasus, Sumbar 14.496 kasus, Kepulauan Riau 13.958 kasus itu hari kamis," kata Presiden Jokowi dalam video pada akun Setpres yang dilihat, Minggu (8/8). (rmol)

SANCAnews – Ucapan terima kasih disampaikan tokoh senior, DR. Rizal Ramli kepada Twitter setelah sejumlah akun Twitter pegiat media sosial yang selama ini dikenal sebagai pendukung Presiden Joko Widodo ditangguhkan.

“Thanks Twitter for shutting down these accounts. (Terima kasih Twitter telah menutup akun-akun ini),” ujarnya kepada redaksi, yang juga disampaikan di akun Twitter pribadi, Minggu (8/8).

Dalam kicauan itu, Rizal Ramli turut menyebut 4 akun Twitter. Yaitu @adearmando1, @ferdinandhaean, @denisiregar07, dan @rudiskamri. Di mana akun-akun yang diduga miliki pegiat media sosial Ade Armando, Ferdinand Hutahaean, Denny Siregar, dan Rudi S. Kamri itu telah ditangguhkan oleh Twitter.

Rasa terima kasih Rizal Ramli disampaikan bukan karena keempat akun tersebut mendukung Presiden Joko Widodo. Melainkan karena pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh akun-akun tersebut.

“They provoked racist reactions, promote disunity with their twisted facts and commentaries using vulgar languange. (Mereka memicu reaksi rasis, mempromosikan perpecahan dengan fakta yang diputarbalikan dan komentar yang menggunakan bahasa vulgar),” tegas Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu.

Rizal Ramli memang dikenal sebagai sosok yang tidak senang dengan kehadiran para pendengung (buzzer) di media sosial. Di mana kehadiran mereka dinilai mengganggu kehidupan demokrasi.

Ini lantaran kritik dari para ahli, pakar, akademisi dan lain sebagainya selalu ditanggapi dengan narasi-narasi yang membunuh karakter pembawa pesan. Bukan membantah narasi yang disampaikan.

Lebih lanjut, Rizal Ramli meminta kepada YouTube untuk turut melakukan hal serupa yang dilakukan Twitter, yaitu menangguhkan akun para pegiat media sosial yang memperkeruh suasana.

“YouTube should take them down too. (YouTube seharusnya menarik mereka juga),” demikian Rizal Ramli. (rmol)

SANCAnews – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti memastikan pengadaan alat rapid antigen yang dipersoalkan Badan Keuangan Negara masuk dalam aspek administratif yang tidak perlu ada pengembalian uang dari pengadaan.

Widyastuti menegaskan, artinya tidak ada pemborosan dalam belanja rapid test antigen tersebut.

"Proses pengadaan pada masa pandemi memiliki kesulitan tersendiri, karena harga satuan yang sangat beragam. Sementara itu, pengambilan keputusan harus cepat, karena terkait dengan percepatan penanganan COVID-19. Tapi, yang perlu digaris bawahi adalah BPK menyatakan tidak ada kerugian daerah atas pengadaan tersebut," kata Widyastuti, Sabtu (7/8/2021).

Lebih lanjut, Widyastuti menjelaskan temuan BPK tersebut, yakni adanya perbedaan harga atas pengadaan Rapid Test Antibodi merk Clungene yang dibeli pada bulan Mei 2020 dari PT NPN dengan yang dibeli pada bulan Juni 2020 dari PT TKM.

Dalam proses pengadaan alat rapid test antigen tersebut juga telah dilakukan negosiasi oleh PPK dengan penyedia barang dan jasa, dan telah dituangkan dalam berita acara negosiasi secara memadai.

Seluruh proses pengadaan juga telah sesuai dengan Peraturan Lembaga LKPP No. 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

"Karena itu, BPK merekomendasikan agar Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan PPK untuk lebih teliti dan tertib administrasi dalam mengelola keuangan daerah," ungkapnya.

Selanjutnya, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melampirkan bukti-bukti tindak lanjut.

BPK juga sudah menyatakan bahwa tindak lanjut telah selesai dalam Forum Pembahasan Tindak Lanjut atas LKPD Tahun Anggaran 2020. (suara)

SANCAnews – Anggota DPR RI Fadli Zon mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy soal petani dan beras.

Fadli Zon mengkritik pernyataan Muhadjir soal meminta petani tidak mengambil untung banyak dari penjualan beras.

Hal ini mendapat kritikan tajam dari Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon.

Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut Menko Muhadjir melakukan blunder.

“Pak Menko salah lagi,” kata Fadli Zon lewat akun Twitter pribadinya, Minggu (8/8).

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini lantas mengurai bahwa petani Indonesia harus tetap mendapat untung dari penjualan beras.

Apalagi nilai tukar petani (NTP) masih di angka 103. Ini artinya petani hanya untuk sedikit dan sebatas bekerja bakti dalam menanam padi.

“Tengkulak yang biasanya untung banyak,” tegasnya.

Bagi Fadli Zon, apa yang disampaikan oleh Menko Muhadjir adalah pernyataan yang absurd dan justru membuat rakyat, khususnya anak muda semakin menghindari diri untuk menjadi seorang petani.

“Bagaimana petani mau sejahtera kalau tak untung? Bagaimana anak muda mau jadi petani kalau disuruh miskin? Absurd!” tutupnya.

Saat melakukan inspeksi mendadak ke Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Menko Muhadjir menyatakan keinginan agar beras Pandeglang bisa diserap untuk bantuan sosial sembako.

Namun, dia meminta petani Pandeglang tidak mengambil keuntungan banyak dan meningkatkan kualitas beras.

Pernyataan itu disampaikan setelah masyarakat ramai membicarakan beras bansos 10 kg yang rusak dari Perum Bulog. Bahkan beras bansos ini disebut sebagai beras ‘batu’ karena menggumpal

“Sekarang ini alhamdulillah kan harga gabah, harga beras sudah mulai naik. Saya mohon para petani dan tengkulak menahan diri untuk tidak mengambil untung banyak-banyak. Semuanya harus merasa prihatin,” ujar Muhadjir. (pojoksatu)

SANCAnews – Penyaluran bantuan sosial beras 10 Kg di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sempat menjadi perbincangan publik. Sebab, beras dari Perum Bulog yang disalurkan PT Pos Indonesia ditemukan menggumpal layaknya batu dan kurang layak untuk dikonsumsi.

Menanggapi masalah itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Pos Pandeglang dan tempat penggilingan gabah di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Ia mendapatkan laporan dari pihak PT Pos dan Perum Bulog bahwa masalah beras menggumpal yang didistribusikan sebelumnya itu dikarenakan terkena hujan. Berdasarkan laporan, semua beras yang bermasalah itu sudah ditarik dan diganti dengan beras baru yang layak dikonsumsi.

“Jadi sebetulnya sudah tidak ada masalah. Sudah diganti dari para Keluarga Penerima Manfaatnya. Dan beras itu sudah ditarik. Bahkan yang ditarik bukan hanya beras yang bermasalah tapi seluruhnya ditarik dan dicek semuanya. Dan itu saya kira ini langkah yang cepat dan bagus,” ujar dia.

Ia menegaskan, beras yang diberikan sebagai bantuan sosial haruslah beras yang layak konsumsi. Sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah, beras yang disalurkan minimal berkualitas medium.

“Jangan sampai kita nggak mau makan beras itu malah kita berikan kepada orang lain. Karena itu berasnya medium yang kita tetapkan,” pesannya.

Selain itu, Menko PMK juga meminta agar beras yang dimanfaatkan untuk bantuan sosial dari produksi petani lokal. Dia mengapresiasi pihak Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang telah memanfaatkan beras petani lokal.

“Tadi saya diberitahu Bu Bupati, semua berasnya adalah produksi petani lokal. Dan ini penting, karena kita harapkan produksi petani di daerah itu betul-betul terserap dan termanfaatkan,” imbuhnya.

Dengan memanfaatkan beras produksi petani lokal, menurut Muhadjir, akan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Tetapi, dia juga mengingatkan agar petani lokal tidak meraup untung yang berlebihan.

“Sekarang ini Alhamdulillah kan harga gabah, harga beras sudah mulai naik. Saya mohon para petani dan tengkulak menahan diri untuk tidak mengambil untung banyak-banyak. Semuanya harus merasa prihatin,” pungkas Muhadjir. (jawapos)