SANCAnews.id

SANCAnews – Anggota DPR RI Fadli Zon mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy soal petani dan beras.

Fadli Zon mengkritik pernyataan Muhadjir soal meminta petani tidak mengambil untung banyak dari penjualan beras.

Hal ini mendapat kritikan tajam dari Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon.

Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut Menko Muhadjir melakukan blunder.

“Pak Menko salah lagi,” kata Fadli Zon lewat akun Twitter pribadinya, Minggu (8/8).

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini lantas mengurai bahwa petani Indonesia harus tetap mendapat untung dari penjualan beras.

Apalagi nilai tukar petani (NTP) masih di angka 103. Ini artinya petani hanya untuk sedikit dan sebatas bekerja bakti dalam menanam padi.

“Tengkulak yang biasanya untung banyak,” tegasnya.

Bagi Fadli Zon, apa yang disampaikan oleh Menko Muhadjir adalah pernyataan yang absurd dan justru membuat rakyat, khususnya anak muda semakin menghindari diri untuk menjadi seorang petani.

“Bagaimana petani mau sejahtera kalau tak untung? Bagaimana anak muda mau jadi petani kalau disuruh miskin? Absurd!” tutupnya.

Saat melakukan inspeksi mendadak ke Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Menko Muhadjir menyatakan keinginan agar beras Pandeglang bisa diserap untuk bantuan sosial sembako.

Namun, dia meminta petani Pandeglang tidak mengambil keuntungan banyak dan meningkatkan kualitas beras.

Pernyataan itu disampaikan setelah masyarakat ramai membicarakan beras bansos 10 kg yang rusak dari Perum Bulog. Bahkan beras bansos ini disebut sebagai beras ‘batu’ karena menggumpal

“Sekarang ini alhamdulillah kan harga gabah, harga beras sudah mulai naik. Saya mohon para petani dan tengkulak menahan diri untuk tidak mengambil untung banyak-banyak. Semuanya harus merasa prihatin,” ujar Muhadjir. (pojoksatu)

SANCAnews – Penyaluran bantuan sosial beras 10 Kg di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sempat menjadi perbincangan publik. Sebab, beras dari Perum Bulog yang disalurkan PT Pos Indonesia ditemukan menggumpal layaknya batu dan kurang layak untuk dikonsumsi.

Menanggapi masalah itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Pos Pandeglang dan tempat penggilingan gabah di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Ia mendapatkan laporan dari pihak PT Pos dan Perum Bulog bahwa masalah beras menggumpal yang didistribusikan sebelumnya itu dikarenakan terkena hujan. Berdasarkan laporan, semua beras yang bermasalah itu sudah ditarik dan diganti dengan beras baru yang layak dikonsumsi.

“Jadi sebetulnya sudah tidak ada masalah. Sudah diganti dari para Keluarga Penerima Manfaatnya. Dan beras itu sudah ditarik. Bahkan yang ditarik bukan hanya beras yang bermasalah tapi seluruhnya ditarik dan dicek semuanya. Dan itu saya kira ini langkah yang cepat dan bagus,” ujar dia.

Ia menegaskan, beras yang diberikan sebagai bantuan sosial haruslah beras yang layak konsumsi. Sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah, beras yang disalurkan minimal berkualitas medium.

“Jangan sampai kita nggak mau makan beras itu malah kita berikan kepada orang lain. Karena itu berasnya medium yang kita tetapkan,” pesannya.

Selain itu, Menko PMK juga meminta agar beras yang dimanfaatkan untuk bantuan sosial dari produksi petani lokal. Dia mengapresiasi pihak Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang telah memanfaatkan beras petani lokal.

“Tadi saya diberitahu Bu Bupati, semua berasnya adalah produksi petani lokal. Dan ini penting, karena kita harapkan produksi petani di daerah itu betul-betul terserap dan termanfaatkan,” imbuhnya.

Dengan memanfaatkan beras produksi petani lokal, menurut Muhadjir, akan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Tetapi, dia juga mengingatkan agar petani lokal tidak meraup untung yang berlebihan.

“Sekarang ini Alhamdulillah kan harga gabah, harga beras sudah mulai naik. Saya mohon para petani dan tengkulak menahan diri untuk tidak mengambil untung banyak-banyak. Semuanya harus merasa prihatin,” pungkas Muhadjir. (jawapos)

SANCAnews – Tingkah laku yang ditunjukan Ade Armando di media sosial seolah membela agama minoritas nyatanya tidak demikian.

Tokoh Tionghoa, Lieus Sungkharisma justru melihat Ade Armando berusaha untuk memecah belah kerukunan umat beragama yang sudah berjalan selama ini di Indonesia.

Misalnya, saat Ade Armando memposting sebuah narasi soal agama atlet bulutangkis Indonesia peraih emas pada Olimpiade Tokyo, Anthony Ginting yang beragama Kristen dan Greysia Polii keturunan Tionghoa di akun Twitter miliknya.

“Kita melihat itu. Dia adalah putra putri bangsa tanpa lagi melihat latar belakang kesukuan dan agamanya,” kata Lieus dalam sebuah video yang diunggah akun Youtube Republik Merdeka TV, Sabtu (7/8).

Lieus tak habis pikir, seorang Ade Armando yang berprofesi sebagai dosen melakukan hal tersebut. Lieus sekali lagi menegaskan kerukunan antar umat beragama di Indonesia saat ini sudah sangat baik, tidak lagi melihat perbedaan Suku, Agama Ras apalagi golongannya.

“Keliatan bapak belain orang Tionghoa, belain non muslim. Tapi kita lihatnya ngilu, kayanya gak enak. Jagalah pak kerukunan, jangan bapak sekat-sekat begitu,” tekan Lieus.

Dikatakan Lieus, bahwa perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar dan biasa, jangan sampai membawa-bawa apa suku dan agamanya.

“Tadinya kita udah rukun, udah bagus jadi ada sekatnya lagi. Sekat agama, sekat suku. Jangan pak ya,” ujar Lieus mengingatkan Ade Armando. (rmol)

SANCAnews – Kabar puluhan Tenaga Kerja Asing (TKA) China kembali masuk ke tanah air di tengah penerapan PPKM Level 4 telah dibenarkan pihak Imigrasi.

Disebutkan bahwa mereka menumpang pesawat pesawat Citilink dengan kode penerbangan QG 8815. Total penumpang yang dibawa 37 orang, yang terdiri dari 34 WNA China dan 3 WNI. Sementara seluruh awak yang berjumlah 19 orang merupakan WNI.

Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, pesawat yang dicarter ini terbang dari Kunming pada 7 Agustus dan tiba pada Minggu dinihari pukul 02.45 WIB.

Adapun tipe pesawat yang digunakan adalah Airbus A330. Pesawat ini dikenal merupakan sebuah pesawat terbang jet sipil komersial bermesin ganda (twinjet) jarak menengah hingga jauh dan dikenal memiliki kapasitas besar serta berbadan lebar.

Kini publik bertanya-tanya alasan di balik penggunaan pesawat tipe besar, padahal hanya untuk mengangkut 37 orang saja.

Semengtara itu Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara menjelaskan, 34 WNA China itu merupakan tenaga kerja asing (TKA) yang sudah memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

"34 TKA asal Tiongkok tersebut juga telah mendapat rekomendasi untuk diizinkan masuk dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Soekarno Hatta," tambahnya dalam keterangan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (8/8).

Berdasarkan Peraturan Menkumham No. 27/2021, seluruh warga asing dilarang masuk selama pandemi Covid-19, khususnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Namun terdapat pengecualian untuk lima kelompok warga asing, yaitu mereka yang memiliki visa dinas dan diplomatik, pemegang izin tinggal dinas dan izin tinggal diplomatik, memiliki tujuan kesehatan dan kemanusiaan dengan rekomendasi kementerian/lembaga terkait, serta awak alat angkut.

Meski begitu, Angga menekankan, warga asing yang diizinkan masuk harus melampirkan bukti vaksinasi Covid-19 secara penuh dan menjalankan tes PCR negatif Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan saat kedatangan yang diatur dalam Addendum Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19. []

SANCAnews – Beredarnya baliho para politisi yang terpampang jelas di beberapa persimpangan jalan nampaknya tidak membuat perut masyarakat kenyang, terlebih di tengah pandemi Covid-19.

Kira-kira itulah yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, dalam menanggapi keberadaan baliho Ketua DPR RI, PUan Maharani, yang banyak terpampang di pinggir jalan protokoler sejumlah daerah.

"Lagi-lagi kita bicara konteks momentum, apakah tepat, rakyat kan selama ini ingin bantuan secara kongkrit, apakah baliho senyuman sapa politisi menyelesaikan masalah perut rakyat, ini saya khawatirkan pesan poster atau baliho tersebut tidak sampai," kata Pangi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (7/8).

Alih-alih empati, Pangi mengkhawatirkan munculnya kejenuhan dari masyarakat kepada tokoh yang terpampang di baliho, lantaran mereka muncul di saat yang tidak tepat.

"Boro-boro masyarakat simpati, jangan-jangan masyarakat menjadi kian jenuh dan resisten dengan baliho politisi yang dipasang pada masa waktu yang kurang tepat," katanya.

Meski kemunculan baliho politisi dikaitkan dengan Pemilu 2024, Pangi memandang itu kurang pas. Karena menurutnya, jangka waktu menuju tahapan pemlilihan presiden (pilpres) masih cukup lama.

"Pilpres masih jauh, masih cukup waktu untuk menyapa masyarakat via baliho dan menyalami masyarakat," tuturnya.

Maka dari itu, fenmena baliho yang ramai diperbincangkan beberapa waktu belakangan ini,diduga Pangi, malah akan tidak sesuai dengan ide awal para elit partai.

"Yang mana ingin mendapatkan simpati justru bisa sebaliknya, baliho di saat rakyat lagi sulit sulitnya, masih tinggi kasus covid, malah sebaliknya. Sentimennnya jadi negatif," pungkasnya. []