SANCAnews.id

Habib Rizieq Shihab. Fotodok RicardoJPNN.com.

SANCAnews – Tokoh Katolik berdarah Yogyakarta yang kini bermukim di Australia, Antonius Boediono atau yang biasa dipanggil Romo (bapak), menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar lakukan rekonsiliasi dengan ulama yang saat ini diproses hukum, termasuk Habib Rizieq Shihab.

Dia menilai, dengan duduk bersama ulama akan menurunkan suhu ketidak percayaan rakyat kepada Pemerintah.

“Jika saya Jokowi~ saya akan lakukan Rekonsiliasi dengan para Ulama (yang dikriminalisasi dibebaskan dari proses Hukum dan Hukuman) kemudian duduk bersama para Ulama termasuk Habib Riziek Shihab dan berdoa bersama memohon ampunan Gusti Allah,” tulis Romo Antonius Boediono di akun Twitter-nya, @asboediono_id, yang telah diizinKan FIN untuk mengutipnya pada Sabtu (7/8).

“Lewat kebersamaan itu sendiri membuka pintu Keberkahan Gusti Allah dan moment sejarah peradaban Manusia,” sambungnya.

Dia mengatakan, persoalan kemanusiaan, berbangsa dan bernegara, agar tidak menggunakan pendekatan politik. Sebab negara bisa hancur.

“Tetapi gunakan hati yang dipenuhi kejujuran serta libatkan Tuhan agar ikut dalam pekerjaan itu,” katanya.

Dikatakannya, Indonesia dihuni oleh 80% penduduknya yang beragama Islam. Itu akan menjadi kekutan dalam segala hal. Maka ajaklah umat duduk bersama berbicara dari hati ke hati.

Dia menilai, era reformasi saat ini paling amburadul dibanding orde lama dan orde baru, “Yang paling amburadul adalah di jaman Reformasi semua tatanan dilanggar agar nafsu dan ambisi bejat dapat tersalurkan dengan baik tanpa berpikir akibat dan nasib rakyat dan itu kenyataan,” tuturnya.

“Saya hanya mengajak agar Jokowi mau duduk bersama Habib Rizieq Shihab dalam suasana bebas tanpa tekanan politik dan intervensi hukum kemudian berdoa bersama memohon Ampun kepada Yang Maha Kuasa dalam Doa Tobat bersama Keteladanan dan Ketulusan,” pungkasnya. (fin/fajar)

SANCAnews – Untuk melalui pandemi Covid-19 yang masih diselimuti ketidakpastian, sikap jujur harus dikedepankan oleh semua pihak. Sebab, kejujuran menjadi kunci utama untuk bisa terbebas dari belenggu pageblukCorona.

Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan saat memberikan testimoni peluncuran dan bincang buku Negara Bangsa Di Simpang Jalan karya jurnalis senior Budiman Tanuredjo, pada Sabtu siang (7/8).

Menurut Anies, jika kejujuran dalam penanganan pandemi Covid-19 dikesampingkan, maka akan semakin sulit terbebas dari virus yang mematikan ini.

Mantan Mendikbud-RI itu lantas mencontohkan kejujuran yang ia lakukan dalam penanganan Covid-19 di Jakarta.

"Saya sudah katakan, tidak akan nambah data tidak akan ngurangin. Yang sedang bermasalah sampaikan bermasalah, yang sudah baik sampaikan baik apa adanya, transparansi jadi kunci," tuturnya.

"Karena kebijakan enggak akan mungkin dibuat di dalam sikap yang tidak transparan," demikian Anies Baswedan.

Turut hadir sejumlah narasumber dalam acara tersebut yakni Gurubesar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Azyumardi Azra, dan Pendiri Narasi Najwa Shihab. Adapun, Menko Polhukam Mahfud MD yang turut diundang hanya memberikan testimoni dalam bentuk video tapping. (rmol)

SANCAnews – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mewaspadai kemungkinan PPKM kembali diperpanjang hingga akhir Agustus 2021. Jika itu dilakukan, ia meramal Indonesia akan kembali masuk resesi ekonomi pada semester II 2021.

"Ada kemungkinan masuk trajectory resesi kembali di kuartal III dan kuartal IV 2021," kata Bhima kepada Liputan6.com, dilansir Merdeka.com, Sabtu (7/8/2021).

Menurut dia, perpanjangan PPKM ketat secara otomatis akan membuat daya beli masyarakat turun. Kemudian investor pun masih wait and see menunggu kasus harian Covid-19 di bawah 5.000.

Selain itu, Bhima menambahkan, sisi ekspor juga bakal terganggu. Sebab, harga komoditas ekspor Indonesia kini bergantung pada permintaan China dan Amerika Serikat (AS).

"Kedua negara ini sedang menghadapi varian delta, khususnya China. Jadi permintaan ekspor ketidakpastiannya tinggi," ujar Bhima.

Bhima menilai, penerapan PPKM hingga 9 Agustus 2021 saja akan membuat pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2021 kembali terkontraksi minus.

Menunda Belanja

Kebijakan itu membuat masyarakat menengah atas menunda belanja, sementara masyarakat menengah ke bawah daya belinya tertekan karena sulit mencari penghasilan.

"Sektor informal yang paling tertekan dengan adanya PPKM. Proyeksi di kuartal III 2021 ekonomi akan menurun sampai minus 1-2 persen," ungkap Bhima.

"Jadi pemulihan kuartal kedua kemarin pemulihan semu," dia menegaskan. []

SANCAnews – Peristiwa Gedung Serba Guna (GSG) ITB pada Sabtu pagi, 5 Agustus 1989 tidak terjadi secar tiba-tiba, melainkan puncak dari kritik panjang pada era otoritarian Presiden Soeharto.

Begitu dikatakan aktivis 89, Jumhur Hidayat dalam webinar bertema "Refleksi Peristiwa 5 Agustus 1989 dan Gerakan Mahasiswa Masa Kini", Sabtu (7/7).

"Sebetulnya tidak berdiri sendiri ya peristiwa 5 Agustus, bukan ujug-ujug ada. Bulan bahkan tahun sebelumnya, kritik dan perlawanan pada otoritarianisme Soeharto itu luar biasa di dalam kampus, setiap ada momen selalu arahnya ke sana," kata Jumhur yang pada peristiwa tersebut menjadi koordinator lapangan.

Dijelaskan Jumhur, pada era tersebut gerakan mahasiswa memang masih terfokus di dalam kampus masing-masing.

"Dari tahun 86-87 (1986-1987), masih di dalam kampus, dialog dengan berbagai kampus sudah dilakuka juga. Antarkampus di Bandung dengan Jogja, dengan Jakarta itu terus berlangsung," jelasnya.

Dalam setiak komunikasi antarkampus itu, lanjutnya, selalu dicari cara terbaik dan efektif untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintahan otoriter Orde Baru.

"Kita mencari sebetulnya waktu itu model kritik apa yang bisa langsung diterima masyarakat sekaligus mengadvokasi supaya pemerintah tidak bersikap seperti," tandasnya.

Peristiwa 5 Agustus 1989, 32 tahun lalu ini, menjadi satu rekam jejak Gerakan Mahasiswa di Indonesia dalam perjuangan untuk perubahan dan demokrasi.

Peristiwa ini memakan korban, belasan aktivis mahasiswa ditangkap dan dipenjarakan, bahkan dikirim ke LP Nusakambangan yang dikenal sebagai LP “Kelas Berat”

Demontrasi mahasiswa ITB 5 Agustus 1989 ini adalah respons aktivis kampus ITB atas kehadiran Menteri Dalam Negeri Rudini dalam acara Penerimaan Mahasiswa Baru dan Pembukaan Penataran P4 Angkatan 1989. (rmol)

SANCAnews – Instruksi kepada mahasiswa IAIN Ciputat agar bergerak ke Gedung DPR RI dalam aksi unjuk rasa Reformasi 1998 disampaikan Azyumardi Azra yang kala itu sebagai pejabat rektor. Kini IAIN Ciputat sudah berganti nama menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kenangan itu disampaikan aktivis 98, Ray Rangkuti, saat menjadi pembicara dalam webinar bertajuk “Refleksi Peristiwa 5 Agustus 1989 dan Gerakan Mahasiswa Masa Kini”, Sabtu (7/8).

Diceritakan Ray Rangkuti, sebelum menggelar konsolidasi di Ciputat, dia bersama rekan rekan sejawat aktivis lainnya, diundang dalam rapat mahasiswa Universitas Indonesia (UI).

“Tanggal 17 Mei seingat saya, saya diundang kawan-kawan dari UI untuk rapat, sesampai saya di sana ternyata sudah ada skenario untuk mencoba menguasai gedung DPR,” katanya.

Usai rapat di UI, Ray Rangkuti bertolak ke Ciputat untuk konsolidasi dengan aktivis IAIN.

Tidak disangka, konsolidasi itu juga dihadiri dosen IAIN yang tinggal di sekitar Ciputat.

“Uniknya bukan hanya kawan-kawan yang datang, tapi hampir seluruh dosen IAIN yang berada di lingkungan Ciputat hadir pada rapat hari itu, termasuk pejabat rektor Azyumardi Azra,” terangnya.

Lanjutnya, pada rapat tersebut juga Azyumardi Azra menginstruksikan seluruh mahasiswa untuk hadir di Kampus IAIN.

Entah sedang ada jadwal kuliah atau tidak, semua diwajibkan hadir untuk bersama-sama menuju gedung DPR RI.

“Karena itu tanggal 18 Mei dengan diantar 13 mobil bus besar, saya kira hampir mencapai 4.000 mahasiswa IAIN di bawah koordinasi saya bergerak ke DPR,” pungkas Ray Rangkuti. (pojoksatu)