SANCAnews.id

SANCAnews – Bantuan obat-obatan dari Presiden Jokowi untuk membantu penanganan COVID-19 sampai di Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Bantuan berupa obat-obatan itu merupakan realisasi dari percakapan telepon antara Jokowi dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi.

Mahyeldi menjemput bantuan itu di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), pada Jumat (6/8) sore. Mahyeldi mengaku kaget dan merasa seperti mimpi.

"Saya saja kaget Pak Jokowi menelfon, itu berasa mimpi oleh saya, memang Jokowi suka membuat kejutan-kejutan," kata Mahyeldi kepada wartawan.

Paket dari Jokowi tersebut dikirim menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 148. Tiba di Bandara Minangkabau sekitar pukul 15:30 WIB, dan langsung diterima Mahyeldi di Gedung VIP BIM. Terdapat tiga kotak paket bertuliskan dari RI 1.

"Mudah-mudahan dengan bantuan ini Covid-19 segera reda," kata Mahyeldi.

Mahyeldi mengatakan bantuan itu diperoleh atas keluh kesahnya terkait penanganan COVID-19 di Sumbar. Mahyeldi menjelaskan kendala yang dihadapi dalam penanganan COVID di Sumbar.

"Kemarin presiden menelepon kami dan kami menjelaskan apa kendala yang dihadapi oleh Sumbar sekarang ini. Saya berbicara untuk memohon bantuannya, sehingga diberi bantuan," ujarnya.

Menurut Mahyeldi, Sumbar menerima bantuan itu karena sikap Jokowi yang sensitif dan perhatian. Terutama bagi daerah yang cukup berkesan di mata dia.

"Jokowi itu kan orangnya sensitif ya, atau perhatian kepada daerah dan Padang cukup berbekas oleh beliau," ucapnya.

"Bantuan ini merupakan jawaban atas doa banyak pihak selama ini," tambah dia.

Selain obat-obatan, Mahyeldi mengatakan Jokowi juga sempat menjanjikan bakal mengirim konsentrator oksigen dan tambahan vaksin. Konsentrator oksigen rencananya akan tiba pada Sabtu (7/8), sedangkan tambahan vaksin menyusul minggu depan.

"Oksigen konsentrator besok akan datang, dan vaksin pada pekan depan," jelas Mahyeldi, seperti dilansir Detik.com.

Jokowi Telepon Mahyeldi

Sebelumnya, Presiden Jokowi menelepon Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi. Kepala negara mengabarkan akan memasok bantuan ke Ranah Minang untuk membantu penanganan COVID-19.

Jokowi menelepon Mahyeldi pada Kamis (5/8/2021) sore. Disebutkan, Jokowi menanyakan kondisi penanganan COVID-19 di Sumbar.

"Tadi Presiden menelepon sekitar pukul 15.20 WIB menanyakan perkembangan penanganan COVID-19 di Sumbar. Kita melaporkan kondisi terkini dan Presiden langsung menanggapi dengan memberikan bantuan," kata Mahyeldi kepada wartawan

Mahyeldi menyatakan ada tiga jenis bantuan yang akan dikirim, yakni 100 buah konsentrator oksigen, obat-obatan, dan tambahan vaksin.

"Bantuan akan sampai dalam satu atau dua hari ke depan. Untuk konsentrator oksigen dan obat-obatan direncanakan dikirim satu dua hari ini insyaallah sampai Sumatera Barat. Sementara untuk vaksin, akan dikirim dalam waktu satu pekan ke depan," kata Mahyeldi. **

SANCAnews – Citra rezim yang buruk dianggap menjadi alasan yang tepat untuk PDI Perjuangan segera meninggalkan Joko Widodo dan berjuang untuk menyelamatkan negara.

Begitu analisa yang disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi sikap PDIP yang saat ini terlihat sedang mencoba jaga jarak dari Jokowi.

"Jika jaga jarak ini menguntungkan PDIP maka hal yang mungkin PDIP akan meninggalkan Jokowi," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat malam (6/8).

Akan tetapi kata Ubedilah, jika Jokowi merubah sikapnya dan memenuhi keinginan PDIP dengan mereshuffle Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) and the gank, mungkin PDIP akan kembali berpikir untuk sedikit tarik ulur dengan Jokowi dan tidak meninggalkan Jokowi sepenuhnya.

Karena masih kata Ubedilah, secara politik kebijakan Jokowi menangani pandemi keliru sejak awal. Karena, mengabaikan perintah UU 6/2018 Pasal 53 dan Pasal 55.

"Tentu saja Jokowi berpotensi diberhentikan dari kedudukannya sebagai Presiden di tengah jalan. PDIP nampak semacam jaga-jaga untuk mengantisipasi kemungkinan itu terjadi," kata Ubedilah.

Di sisi lain sambung Ubedilah, Jokowi saat ini secara citra politik sangat buruk dan hal tersebut merugikan PDIP menuju 2024.

"Karenanya PDIP nampaknya ingin memberi garis pembatas yang jelas dengan Jokowi. Dengan cara itu PDIP ingin memulihkan citranya yang kini juga makin buruk," jelas Ubedilah.

Bahkan kata Ubedilah, secara umum citra rezim saat ini sangat buruk dan mewarisi problem yang sangat membahayakan masa depan negara.

Oleh karenanya, PDIP disarankan untuk segera meninggalkan Jokowi dan segera mengambil peran untuk menyelamatkan negara.

"Jika itu tidak dilakukan PDIP maka memungkinkan peran itu diambil oleh kekuatan kekuatan oposisi dan PDIP akan mengalami nasib tragis pada kontestasi politik berikutnya ditinggalkan rakyat," pungkas Ubedilah. []

SANCAnews – Demonstrasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kubu Pejabat (Pj) Ketua Umum Abdul Muis Amiruddin dibubarkan polisi. Kini, HMI kubu Muis tidak mengetahui keberadaan Muis.

"Sampai detik ini, keberadaan Pj Ketua Umum Muis belum diketahui," kata Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda PB HMI pimpinan Abdul Muis Amiruddin, Rich Hilman Bimantika, kepada wartawan, Jumat (6/8/2021).

Dia tidak mengerti ke mana Muis pergi atau dibawa oleh siapa. Muis sudah tidak diketahui keberadaannya oleh Hilman sejak pukul 01.00 WIB dini hari tadi, saat terakhir kali mereka berkomunikasi. Pada sore tadi saat demonstrasi di depan Sekretariat PB HMI Jl Sultan Agung, Setiabudi, Jakarta Selatan, Muis tidak ikut berunjuk rasa.

"Untuk sementara, kami belum bisa memastikan apakah Pj Ketua Umum Muis Amiruddin ditangkap atau bagaimana," kata Hilman.

Demonstrasi di depan Sekretariat PB HMI dimulai pukul 16.00 WIB sore tadi. Rencananya, mereka akan melanjutkan demonstrasi dengan berkonvoi ke Istana. Jumlah orang di depan Sekretariat, dikatakan Hilman, ada 72 orang.

Kemudian, pada pukul 16.20-16.30 WIB, polisi datang membubarkan massa. Demonstrasi ke sekitar Istana Merdeka tidak jadi dilaksanakan. Namun, Hilman menyatakan polisi sudah ada di lokasi sejak pagi.

"Menurut pengakuan penjaga Sekretariat kami (Jl Sultan Agung), polisi sudah berada di Sekretariat kami sejak pukul 08.00 WIB pagi. Kemudian, Sekretariat Cabang HMI Se-Jakarta di Cilosari pun dijaga dengan ketat," kata Hilman.

Polisi: 3 orang diamankan

Pihak kepolisian menyampaikan pencegatan dilakukan pada sore tadi. Ada sekitar 50 orang rombongan massa HMI yang hendak demo naik bus. Saat itu, polisi mencegat mereka karena tidak ada izin pemberitahuan aksi.

Polisi menyatakan tiga orang diamankan dari aksi demonstrasi itu. Meski demikian, belum jelas betul siapa saja tiga orang tersebut, apakah di antaranya Muis atau bukan.

"Ada tiga orang (diamankan) untuk bahan pengambilan keterangan," kata Kabagops Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ruslan idris, kepada wartawan tadi. (detik)

SANCAnews – Seluruh tenaga kesehatan atau nakes yang ada di Indonesia mendapatkan vaksin booster atau vaksin ketiga untuk menguatkan imun di tengah pandemi Covid-19. Nakes merupakan garda terdepan karena yang membantu kesembuhan pasien yang terpapar virus mematikan tersebut.

Vaksin ketiga yang disuntikan ke nakes ini didatangkan dari Amerika Serikat, nama vaksinnya Moderna. Setelah divaksin, beberapa nakes cerita jika mengalami beberapa gejala di antaranya pegal dan nyeri di bagian bekas suntik hingga meriang.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu akun Tiktok @dr.vivisyarif yang mendeskripsikan dirinya sebagai dokter psikiater. Dikutip Viva, Jumat 6 Agustus 2021, dia menceritakan pengalamannya usai disuntik vaksin moderna.

"Efek pasca vaksin ke 3 dengan moderna (my experience day 1 & day 2)," begitu narasi yang dia tulis sebagai pembuka pengalamannya.

Siang divaksin jam 13.00 nyeri pegal sedikit di lengan bekas suntik (nyeri skala 1-2) masih ceria, fitm bisa praktik sore-malam.

Malam, lengan bekas suntik mulai tambah nyeri dan pegal (skala nyeri 5-6) enggak bisa tidur miring, badan mulai meriang.

Suhu cuma subfebris enggak sampai demam tapi badan meriang pusing. Minum paracetamol lalu tidur. Semalaman tidur gelisah, terbangun buang air kecil 2 x, haus banget, keringetan dingin, bangun lemas.

Hari kedua berusaha masuk kera walau lemas ternyata enggak efektif, berfungsi hanya 50 persen saja karena lemas, pusing, badan pegal, kalau bisa izin, lebih baik izin deh.

Sore ada kegiatan online yang tak bisa dicancel, jadi berusaha tetap jalanin walau lemas dan maunya tidur. Maklum vaksin ke 3 perdana dan dadakan jadi enggak bisa atur jadwal pasien dan kegiatan dulu.

Hari kedua terlewati badan enggak enak banget, malam minum paracetamol lagi alhamdulilah hari ke2 bisa tidur nyenyak sampai pagi. Semoga hari ke2 dan seterusnya bisa membaik dan kembali fot 100 persen. []

SANCAnews – Mantan koruptor yang kini menjabat komisaris PT Pupuk Iskandar Muda Emir Moeis ternyata belum melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Emir Moeis diketahui terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2010 silam. Ketika menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2019. Total harta kekayaan Emir Moeis pada tahun 2010 Rp 9.866.000.000.

Hal tersebut pun dibenarkan oleh Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. Dia menyebut Emir yang kini menjabat komisaris di salah satu perusahaan BUMN belum melaporkan harta kekayaannya setelah menjabat di perusahaan plat merah tersebut.

"Benar. Berdasarkan data pada aplikasi eLHKPN tercatat laporan kekayaan yang disampaikan kepada kami terakhir adalah pada 26 Januari 2010 dalam kapasitas sebagai Anggota DPR RI periode 2009 – 2014," kata Ipi dikonfirmasi, Jumat (6/8/2021).

Ipi pun menekankan kepada Emir Moeis diwajibkan melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

Apalagi, jelasnya, jabatan Emir sebagai komisaris di salah satu anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Persero berada di bawah Kementerian BUMN diwajibkan melaporkan harta.

"Kami mengimbau agar memenuhi kewajiban. Setelah diangkat dalam jabatan publik, maka terikat kewajiban untuk menyampaikan kembali LHKPN nya kepada KPK," tegas Ipi.

" Hal ini juga diperkuat dalam aturan internal PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang mewajibkan para pejabat di lingkungannya beserta anak perusahaannya untuk melaporkan harta kekayaan," imbuhnya

Informasi ini dibenarkan dengan adanya nama dan foto Emir Moeis yang terpampang di laman resmi Pupuk Iskandar Muda, pim.co.id.

Dari informasi tersebut terkonfirmasi, jika Emir Moeis resmi menjabat sebagai komisaris perusahaan sejak 18 Februari 2021 lalu.

Untuk jabatan komisaris utama dan independen Pupuk Iskandar Muda masing-masing dijabat oleh Bambang Rantam Sariwanto dan Marzuki Daud.

Untuk diketahui, Emir Moeis merupakan mantan Bendahara Umum PDI Perjuangan. Ia juga sempat menjabat anggota DPR RI selama tiga periode.

Moeis dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp150 juta oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait kasus suap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung Selatan.

Emir Moeis terbukti korupsi dengan menerima suap US$ 423 ribu dari Alstom Power Incorporated (Amerika Serikat) supaya konsorsium Alstom Inc, Marubeni Corporation (Jepang), dan PT Alstom Energy System (Indonesia) memenangkan proyek pembangunan 6 bagian Pembangkit Listrik Tenaga Uap 1.000 megawatt di Tarahan.

Vonis terhadap Emir saat itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, yakni empat tahun enam bulan penjara. JPU juga menuntut Emir dengan membayar denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan penjara. (suara)