SANCAnews.id

SANCAnews – Mantan koruptor yang kini menjabat komisaris PT Pupuk Iskandar Muda Emir Moeis ternyata belum melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Emir Moeis diketahui terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2010 silam. Ketika menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2019. Total harta kekayaan Emir Moeis pada tahun 2010 Rp 9.866.000.000.

Hal tersebut pun dibenarkan oleh Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. Dia menyebut Emir yang kini menjabat komisaris di salah satu perusahaan BUMN belum melaporkan harta kekayaannya setelah menjabat di perusahaan plat merah tersebut.

"Benar. Berdasarkan data pada aplikasi eLHKPN tercatat laporan kekayaan yang disampaikan kepada kami terakhir adalah pada 26 Januari 2010 dalam kapasitas sebagai Anggota DPR RI periode 2009 – 2014," kata Ipi dikonfirmasi, Jumat (6/8/2021).

Ipi pun menekankan kepada Emir Moeis diwajibkan melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

Apalagi, jelasnya, jabatan Emir sebagai komisaris di salah satu anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Persero berada di bawah Kementerian BUMN diwajibkan melaporkan harta.

"Kami mengimbau agar memenuhi kewajiban. Setelah diangkat dalam jabatan publik, maka terikat kewajiban untuk menyampaikan kembali LHKPN nya kepada KPK," tegas Ipi.

" Hal ini juga diperkuat dalam aturan internal PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang mewajibkan para pejabat di lingkungannya beserta anak perusahaannya untuk melaporkan harta kekayaan," imbuhnya

Informasi ini dibenarkan dengan adanya nama dan foto Emir Moeis yang terpampang di laman resmi Pupuk Iskandar Muda, pim.co.id.

Dari informasi tersebut terkonfirmasi, jika Emir Moeis resmi menjabat sebagai komisaris perusahaan sejak 18 Februari 2021 lalu.

Untuk jabatan komisaris utama dan independen Pupuk Iskandar Muda masing-masing dijabat oleh Bambang Rantam Sariwanto dan Marzuki Daud.

Untuk diketahui, Emir Moeis merupakan mantan Bendahara Umum PDI Perjuangan. Ia juga sempat menjabat anggota DPR RI selama tiga periode.

Moeis dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp150 juta oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait kasus suap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung Selatan.

Emir Moeis terbukti korupsi dengan menerima suap US$ 423 ribu dari Alstom Power Incorporated (Amerika Serikat) supaya konsorsium Alstom Inc, Marubeni Corporation (Jepang), dan PT Alstom Energy System (Indonesia) memenangkan proyek pembangunan 6 bagian Pembangkit Listrik Tenaga Uap 1.000 megawatt di Tarahan.

Vonis terhadap Emir saat itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, yakni empat tahun enam bulan penjara. JPU juga menuntut Emir dengan membayar denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan penjara. (suara)

SANCAnews – Sejumlah aparat kepolisian mendatangi Kantor Sekretariat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa (PB HMI) di Jalan Sultan Agung, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk menghalau rencana aksi unjuk rasa kader HMI di Istana Negara.

Kabag Ops Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ruslan Idris mengatakan hal itu lantaran mereka tak mengantongi izin keramaian.

"Mereka mau demo, kami cegat karena enggak ada izin," kata Ruslan saat dihubungi, Jumat (6/8/2021).

Ruslan mengklaim situs dan kondisi di sekitar PB HMI kondusif. Dia juga memastikan tak ada penangkapan terhadap kader HMI.

"Kami pengamanan di luar aja," katanya.

Sebelumnya, beredar selembaran surat instruksi mengatasnamakan PB HMI yang mengajak aksi unjuk rasa serentak secara nasional pada 6, 13, dan 16 Agustus 2021.

Dilihat oleh Suara.com, dalam surat tersebut tertulis aksi tersebut bertajuk #AgustusMerdeka. Aksi ini rencananya digelar bertepatan dengan dua tahun masa kepemimpinan Joko Widodo - Maruf Amin yang dianggap gagal menangani pandemi Covid-19.

Tampak surat tersebut ditandatangani Pj Ketua Umum Abdul Muis Amiruddin dan Sekjen M Akbar Hanubun tertanggal 2 Agustus 2021/23 Zulhijah 1442 H. (suara)

Umat muslim mengitari atau tawaf Ka'bah dalam musim haji di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Rabu (29/7). [Foto/AFP]

Jamaah haji berdoa di Jabal Rahmah saat berwukuf di Padang Arafah, Mekah, Arab Saudi (19/7/2021). [AFP/Photo]

Sontak unggahan video itu langsung menuai reaksi dari warganet. Tak sedikit dari warganet yang memberikan komentar beragam soal video tersebut.

"Itulah tujuan utama mereka2 yg suka selfie, pencapaian tertinggi selfie ialah ketika kamu selfie di Masjid Nabawi, miris," tutur akun @hima_rzibimy.

"Gak usah di sana, kalo ke kuburan aja pada selfie. Baca doa kagak, selfie number 1," ujar akun @oman_alhak.

"Hahaha fakta banget ini mah, apalagi artis2," ungkap akun @nidahafizoh.

SANCAnews – Ada yang tak biasa dalam latihan bersama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan militer Amerika Serikat bertajuk Garuda Shield ke-15 tahun 2021.

Dalam latihan skala besar dan melibatkan negara adikuasa itu, tidak tampak Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Excercise sebesar ini agak aneh untuk saya, jika tidak di-announced, apalagi dibuka oleh Panglima TNI," kata analis pertahanan dan militer, Connie Rahakundini dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/8).

Menurutnya, kehadiran Panglima TNI dalam gelaran akbar tersebut penting. Terlebih latihan bersama itu juga tidak digelar singkat, melainkan dilakukan selama 14 hari dan melibatkan ribuan prajurit TNI dan US Army.

"Saya agak bingung sebenarnya meski sah-sah saja KSAD atau Kepala Staf TNI lain mau buat exercises apa pun," tegasnya.

Latihan bersama Garuda Shield ke-15 Tahun 2021 ini digelar di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI AD di Martapura, Batu Raja, Sumatera Selatan dan sudah dibuka Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa dan Commanding General USARPAC General Charles A Flynn, Rabu lalu (4/8).

Latihan terbesar sepanjang sejarah kerja sama militer Indonesia dan Amerika Serikat ini diselenggarakan mulai 1-14 Agustus 2021 di tiga tempat berbeda, yaitu Puslatpur Kodiklatad di Baturaja, Daerah Latihan Amborawang di Balikpapan, dan Makalisung di Manado. (rmol)

SANCAnews – Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri belum mendapat Rp 2 triliun seperti donasi Rp 2 triliun Akidi Tio. Namun, masyarakat Tionghoa Bersatu di Palembang, Sumatera Selatan menyalurkan bantuan Rp 2 Miliar.

Bantuan tersebut diterima dari perkumpulan masyarakat Tionghoa Palembang guna penanganan COVID 19.

Saat prosesi serah terima, Kapolda Irjen Pol EKo Indra Heri sebelumnya khawatir jika bantuan diterima simbolis tersebut hoaks.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri sempat menyinggung, apakah bantuan dari Masyarakat Tionghoa Palembang senilai Rp 2 miliar benar-benar nyata.

Bantuan Rp 2 miliar tersebut, berupa 150 ton beras, 150 ton oksigen dan 1.250 swab antigen yang selanjutkan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Karena dengan berbagai kejadian kemarin, saya juga kadang-kadang tak  mau menerima bantuan itu agak takut-takut sedikit," ujarnya sembari bergurau saat menerima simbolis penyerahan bantuan dari Masyarakat Tionghoa Palembang di Halaman Mapolda Sumsel, Jumat (6/8/2021).

Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri merasa khawatir dititipkan amanah bantuan Covid-19 lagi. Hal tersebut mungkin dampak Akidi Tio Effect.

Mengingat, ia sendiri masih menjadi sorotan setelah simpang siur rencana bantuan Rp 2 triliun dari keluarga mendiang Akidi Tio mencuat.

"Ternyata saya lihat bukan hoaks. Mudah-mudahan mobilnya juga bukan hoax ya. Ini mobil beneran dan beras juga beras beneran," ujar Eko disambut para hadirin yang hadir.

Dibalik kasus yang tengah heboh ini, Eko merasa optimis. Bahkan adanya sumbangan senilai Rp.2 miliar dari persatuan masyarakat Tionghoa tersebut dan berbagai bantuan lainnya yang berdatangan saat ini secara gamblang ia sebut sebagai "Akidi Effect". (suara)