SANCAnews.id

SANCAnews – Sejumlah aparat kepolisian mendatangi Kantor Sekretariat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa (PB HMI) di Jalan Sultan Agung, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk menghalau rencana aksi unjuk rasa kader HMI di Istana Negara.

Kabag Ops Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ruslan Idris mengatakan hal itu lantaran mereka tak mengantongi izin keramaian.

"Mereka mau demo, kami cegat karena enggak ada izin," kata Ruslan saat dihubungi, Jumat (6/8/2021).

Ruslan mengklaim situs dan kondisi di sekitar PB HMI kondusif. Dia juga memastikan tak ada penangkapan terhadap kader HMI.

"Kami pengamanan di luar aja," katanya.

Sebelumnya, beredar selembaran surat instruksi mengatasnamakan PB HMI yang mengajak aksi unjuk rasa serentak secara nasional pada 6, 13, dan 16 Agustus 2021.

Dilihat oleh Suara.com, dalam surat tersebut tertulis aksi tersebut bertajuk #AgustusMerdeka. Aksi ini rencananya digelar bertepatan dengan dua tahun masa kepemimpinan Joko Widodo - Maruf Amin yang dianggap gagal menangani pandemi Covid-19.

Tampak surat tersebut ditandatangani Pj Ketua Umum Abdul Muis Amiruddin dan Sekjen M Akbar Hanubun tertanggal 2 Agustus 2021/23 Zulhijah 1442 H. (suara)

Umat muslim mengitari atau tawaf Ka'bah dalam musim haji di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Rabu (29/7). [Foto/AFP]

Jamaah haji berdoa di Jabal Rahmah saat berwukuf di Padang Arafah, Mekah, Arab Saudi (19/7/2021). [AFP/Photo]

Sontak unggahan video itu langsung menuai reaksi dari warganet. Tak sedikit dari warganet yang memberikan komentar beragam soal video tersebut.

"Itulah tujuan utama mereka2 yg suka selfie, pencapaian tertinggi selfie ialah ketika kamu selfie di Masjid Nabawi, miris," tutur akun @hima_rzibimy.

"Gak usah di sana, kalo ke kuburan aja pada selfie. Baca doa kagak, selfie number 1," ujar akun @oman_alhak.

"Hahaha fakta banget ini mah, apalagi artis2," ungkap akun @nidahafizoh.

SANCAnews – Ada yang tak biasa dalam latihan bersama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan militer Amerika Serikat bertajuk Garuda Shield ke-15 tahun 2021.

Dalam latihan skala besar dan melibatkan negara adikuasa itu, tidak tampak Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Excercise sebesar ini agak aneh untuk saya, jika tidak di-announced, apalagi dibuka oleh Panglima TNI," kata analis pertahanan dan militer, Connie Rahakundini dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/8).

Menurutnya, kehadiran Panglima TNI dalam gelaran akbar tersebut penting. Terlebih latihan bersama itu juga tidak digelar singkat, melainkan dilakukan selama 14 hari dan melibatkan ribuan prajurit TNI dan US Army.

"Saya agak bingung sebenarnya meski sah-sah saja KSAD atau Kepala Staf TNI lain mau buat exercises apa pun," tegasnya.

Latihan bersama Garuda Shield ke-15 Tahun 2021 ini digelar di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI AD di Martapura, Batu Raja, Sumatera Selatan dan sudah dibuka Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa dan Commanding General USARPAC General Charles A Flynn, Rabu lalu (4/8).

Latihan terbesar sepanjang sejarah kerja sama militer Indonesia dan Amerika Serikat ini diselenggarakan mulai 1-14 Agustus 2021 di tiga tempat berbeda, yaitu Puslatpur Kodiklatad di Baturaja, Daerah Latihan Amborawang di Balikpapan, dan Makalisung di Manado. (rmol)

SANCAnews – Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri belum mendapat Rp 2 triliun seperti donasi Rp 2 triliun Akidi Tio. Namun, masyarakat Tionghoa Bersatu di Palembang, Sumatera Selatan menyalurkan bantuan Rp 2 Miliar.

Bantuan tersebut diterima dari perkumpulan masyarakat Tionghoa Palembang guna penanganan COVID 19.

Saat prosesi serah terima, Kapolda Irjen Pol EKo Indra Heri sebelumnya khawatir jika bantuan diterima simbolis tersebut hoaks.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri sempat menyinggung, apakah bantuan dari Masyarakat Tionghoa Palembang senilai Rp 2 miliar benar-benar nyata.

Bantuan Rp 2 miliar tersebut, berupa 150 ton beras, 150 ton oksigen dan 1.250 swab antigen yang selanjutkan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Karena dengan berbagai kejadian kemarin, saya juga kadang-kadang tak  mau menerima bantuan itu agak takut-takut sedikit," ujarnya sembari bergurau saat menerima simbolis penyerahan bantuan dari Masyarakat Tionghoa Palembang di Halaman Mapolda Sumsel, Jumat (6/8/2021).

Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri merasa khawatir dititipkan amanah bantuan Covid-19 lagi. Hal tersebut mungkin dampak Akidi Tio Effect.

Mengingat, ia sendiri masih menjadi sorotan setelah simpang siur rencana bantuan Rp 2 triliun dari keluarga mendiang Akidi Tio mencuat.

"Ternyata saya lihat bukan hoaks. Mudah-mudahan mobilnya juga bukan hoax ya. Ini mobil beneran dan beras juga beras beneran," ujar Eko disambut para hadirin yang hadir.

Dibalik kasus yang tengah heboh ini, Eko merasa optimis. Bahkan adanya sumbangan senilai Rp.2 miliar dari persatuan masyarakat Tionghoa tersebut dan berbagai bantuan lainnya yang berdatangan saat ini secara gamblang ia sebut sebagai "Akidi Effect". (suara)

SANCAnews – Novel Baswedan angkat bicara terkait tindakan pimpinan KPK yang menolak menerima rekomendasi Ombudsman RI terkait adanya temuan maladmnistrasi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Menurut Novel, penolakan rekomendasi yang dilakukan Firli Bahuri Dkk adalah tindakan yang memalukan.

Novel sendiri merupakan satu dari 51 pegawai KPK yang diberhentikan karena dinyatakan tak lulus TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN. Terkait tindakan itu, Novel menganggap seharusnya pimpinan KPK meminta maaf atas temuan skandal TWK oleh Ombudsman RI.

"Setidaknya responsnya minta maaf. Temuan dari Ombudsman itu serius, dan menggambarkan bahwa proses TWK adalah suatu skandal serius dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Novel dihubungi, Kamis (5\8\2021) malam.

Namun, Novel mengaku kaget atas adanya penolakan yang dilakukan Firli Cs terkait temuan maladmistrasi TWK. Terkait hal itu, Novel menganggap tindakan pimpinan KPK soal rekomendasi Ombudsman merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan.

"Luar biasa, ini memalukan, dan menggambarkan hal yang tidak semestinya dilakukan oleh pejabat penegak hukum," kata Novel.

Menurut Novel, dalam penyelesaian dugaan maladministrasi TWK seharusnya pimpinan KPK taat hukum dan jujur. Karena, kaidah itu penting yang mesti dimiliki para penegak hokum, "Sayangnya pimpinan KPK tidak bisa menjadi contoh atas hal itu," kata dia.

Sore tadi, Wakil Ketua KPK Ghufron menyatakan pihaknya keberatan dan menolak rekomendasi atas temuan maladministrasi TWK oleh Ombudsman RI dalam alih status pegawai KPK menjadi PNS.

"Mengingat Tindakan Korektif yang harus dilakukan oleh terlapor didasarkan atas pemeriksaan yang melanggar hukum, melampui wewenangnya, melanggar kewajiban hukum untuk menghentikan dan tidak berdasarkan bukti serta tidak konsisten dan logis, oleh karena itu kami menyatakan keberatan untuk menindaklanjuti tindakan korektif yang disarankan Ombudsman RI," ucap Ghufron di KPK.

Setidaknya, kata Ghufron, ada sekitar 13 poin keberatan KPK atas temuan maladministrasi TWK oleh Ombudsman RI. Dimana salah satunya, KPK menilai bahwa Ombudsman RI dianggap tidak memiliki kewenangan untuk menerima laporan dari para pegawai KPK yang tidak lulus TWK.

Lantaran, para pelapor dianggap bukan sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan publik oleh Ombudsman RI.

Seperti diketahui, Ombudsman RI menemukan adanya tiga fokus dugaan maladministrasi TWK. Pertama, Pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN.

Kedua, proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Ketiga, dalam tahap penetapan hasil assessment wawancara kebangsaan.

"Tiga hal itu ditemukan potensi-potensi maladministrasi," kata Ketua Ombudsman RI dalam konferensi pers.

Maka itu, Ombudsman RI menyatakan ada empat poin tindakan korektif yang harus dilakukan oleh pimpinan KPK dan Sekretaris Jenderal KPK. Pertama, memberikan penjelasan konsekuensi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK yang tidak lulus menjadi PNS.

Kedua, Hasil TWK tersebut sepatutnya menjadi bahan masukan langkah perbaikan. Bukan, malah menjadi dasar pemberhentian 51 pegawai KPK.

"Terhadap pegawai KPK yang TMS (tidak memenuhi syarat), diberikan kesempatan untuk perbaiki dengan asumsi mereka benar tidak lulus di TMS. Melalui pendidikan kedinasan," tegas Anggota Ombudsman RI Robert.

Terakhir, Hakikat peralihan status menjadi ASN, dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020, "75 pegawai dialihkan statusnya menjadi ASN sebelum 30 Oktober 2021," imbuhnya. (suara)