SANCAnews.id

SANCAnews – Channel youtube teropong istana mengabarkan informasi tak sedap. Dalam sebuah video yang diunggahnya menuliskan jika pengamat politik, Rocky Gerung meninggal dunia.

Dikutip VIVA dari situs turnbackhoax, Kamis, 5 Agustus 2021, channel youtube teropong istana menuliskan narasi sebagai berikut:

“INNALILLAHI WAINNAILAIHI ROJIUN., DO’A RAKYAT TERKABULKAN. AKIBAT SELALU MENYERANG JOKOWI, ROCKY GERUNG JADI BEGINI”

Penjelasan

Channel Youtube bernama teropong istana membagikan sebuah video berdurasi 8 menit 2 detik mengenai kondisi Rocky Gerung yang menurut narasi pada thumbnail video diindikasikan telah meninggal dunia.

Namun setelah video tersebut diputar, informasi yang disampaikan ialah terkait pendapat Rocky Gerung mengenai Indonesia yang masuk ke dalam daftar 20 negara dengan pengamanan siber terburuk di dunia serta terkait dengan Indonesia yang menyatakan diri untuk menolak resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait dengan kebijakan Responsibility to Protect (R2P) pada saat dilaksanakannya sidang umum PBB tanggal 17 Maret 2021 lalu.

Dalam video berdurasi 8 menit 2 detik tersebutpun tidak memberikan satu informasi apapun terkait dengan kondisi Rocky Gerung yang diindikasikan telah meninggal dunia sebagaimana narasi yang tertera dalam thumbnail video.

Namun informasi yang disampaikan sepanjang durasi video hanyalah mengenai pendapat Rocky Gerung terkait Indonesia yang masuk ke dalam daftar 20 negara dengan pengamanan siber terburuk di dunia dan terkait dengan sikap Indonesia yang menolak resolusi PBB terkait dengan R2P.

Melansir dari seputartangsel.pikiran-rakyat.com, informasi terkait meninggalnya Rocky Gerung ialah informasi yang salah.

Bahkan melansir dari channel Youtube pribadinya, yaitu rockygerungofficial, pada tanggal 4 Agustus 2021, ia masih melakukan siaran langsung dengan jurnalis senior bernama Harsubeno Arif dengan judul “26 Juli 2021 Hari Prank Nasional” mulai pukul 11.30 siang.

Kesimpulan

Berdasarkan pada seluruh referensi, informasi terkait meninggalnya Rocky Gerung ialah informasi yang salah atau masuk ke dalam kategori konten yang dimanipulasi. []

SANCAnews – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya tidak akan mencabut Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021. SK tersebut terkait keputusan Pimpinan KPK yang dikomandoi Firli Bahuri terkait langkah pembebastugasan 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Hal ini menyikapi hasil rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) agar KPK bisa lagi menugaskan 75 pegawai KPK yang dibebastugaskan.

“Pembebastugasan berdasarkan SK 652 sekali lagi sampai saat ini kami belum pernah mencabut,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, dilansir jawapos, Kamis (5/8).

Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menegaskan,  pembebastugasan merupakan ranah instansinya. Karena itu, lembaga antirasuah tidak akan kembali mempekerjakan pegawai berdasarkan rekomendasi Ombudsman.

Ghufron berpendapat, Ombudsman tidak bisa mencampuri sikap KPK yang membebastugaskan pegawai tidak memenuhi syarat TWK. Mengingat 75 pegawai KPK, kini dinonaktifkan dari jabatan maupun tugas-tugasnya.

Selain itu, Pimpinan KPK juga membantah tidak mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang TWK. Menurutnya, rapat gabungan yang digelar pada 25 Mei 2021 merupakan tindaklanjut dari arahan Jokowi.

“Dengan ini terlapor menyatakan keberatan untuk melanjuti tindakan korektif yang dinyatakan Ombudsman kepada KPK,” ujar Ghufron.

Oleh karena itu, pihaknya akan memberikan surat tanggapan kepada Ombudsman pada Jumat (6/8) besok. Hal ini sebagai tindaklanjut dari rekomendasi Ombudsman kepada KPK.

“Kami akan menyerahkan surat keberatan ini sesegera mungkin besok, 6 Agustus 2021 pagi ke Ombudsman,” tegas Ghufron.

Sebelumnya dalam hasil temuan yang disampaikan Komisioner Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyampaikan, Pimpinan KPK telah mengabaikan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta agar tidak ada pemberhentian pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat perailah status sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Tetapi justru KPK malah menerbitkan SK 652 Tahun 2021. SK tersebut juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam UU KPK hasil revisi Nomor 19 Tahun 2019,  dimana jangan mempersulit pegawai KPK dalam peralihannya menjadi ASN.

“Atas terbitnya SK 652 KPK telah melakukan tindakan maladministrasi berupa tindakan tidak patut dalam menerbitkan SK. Karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, bentuk pengabaian KPK terhadap pernyataan presiden dan tidak diatur konsekuensi tersebut dalam aturan KPK,” ujar Robert dalam konferensi pers secara daring, Rabu (21/7). **

SANCAnews – Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra merespons pernyataan politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan terkait warna pesawat kepresidenan.

Sebelumnya, Arteria menyebut kritikan politikus Partai Demokrat soal perubahan warna pesawat kepresidenan terkait dengan post power syndrome.

Herzaky mengingatkan bahwa Joko Widodo, Fraksi PDIP di DPR, dan tim sukses Jokowi pada pilpres 2014, menolak pembelian pesawat kepresidenan oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang yudhoyono.

Alumnus Universitas Indonesia itu menjelaskan saat Jokowi masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Ketua Fraksi PDIP di DPR Tjahjo Kumolo, dan Maruarar Sirait yang kala itu anggota tim sukses Jokowi, menyatakan pesawat kepresidenan belum saatnya dibeli.

"Menurut mereka, lebih baik buat pendidikan dan kesehatan, atau buat mengelola bencana, bahkan mengusulkan untuk dijual kembali," kata Herzaky dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN.com, Kamis (5/8)

Ketua Ikatan Alumni UI itu juga membandingkan kondisi keuangan negara saat masih di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan keadaan saat ini.

"Publik kan tahu dulu kuat sekali keuangan negara kita. Kita juga belum dilanda pandemi seperti sekarang," lanjutnya.

Menurut Herzaky, Arteria Dahlan mengidap sindrom lupa dengan aturan di UU MD3, dan menyebutkan politikus PDI Perjuangan itu sedang bermimpi.

"Mimpi kali dia kalau DPR RI itu, termasuk (pernyataan Arteria) Partai Demokrat ketika itu sudah membahas dan menyetujui pengecatan pesawat kepresidenan," ucapnya.

Seharusnya, lanjut Herzaky, Arteria sebagai anggota dewan yang terhormat sangat paham dengan UU MD3 yang layaknya buku panduan dasar anggota dewan. "Belagak bahas-bahas prosedur administrasi hukum, tapi ternyata UU MD3 saja tidak paham, lalu sebar hoaks Demokrat sudah menyetujui anggaran pengecatan pesawat itu," sambungnya.

Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono itu juga meminta Arteria membaca Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. 

Dalam undang-undang tersebut, jelas Herzaky, Pemerintah bisa melakukan realokasi dan refocusing anggaran negara untuk dipindahkan ke penanganan pandemi covid-19, termasuk anggaran untuk cat pesawat bisa dialihkan ke anggaran untuk penanganan pandemi.

"Jadi, entah memang tidak paham, atau mau berbohong, ketahuan Arteria dan teman-temannya itu tidak benar kalau berdalih ini sudah dianggarkan sejak tahun 2019, lalu sah-sah saja digunakan anggarannya," jelas Herzaky.(jpnn)

Terlebih teguran Ketum PDI Perjuangan tersebut disampaikan di tengah maraknya baliho Puan Maharani di penjuru wilayah.

"Menegaskan skenario PDIP bukan Ganjar, tapi Puan, apa pun risikonya. Ganjar itu sangat tipis didukung PDIP," kata pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (5/8).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menuturkan, skenario PDI Perjuangan tersebut sudah terlihat sejak awal hingga tersebarnya balihonya Puan di seantero nusantara seperti saat ini.

"Ganjar akan dikunci PDIP. Dari mulai tak diundang PDIP terkait acara di wilyahnya, pemasangan baliho Puan di Jateng dan di mana-mana, lalu kritik Mega terhadap Ganjar, itu indikasi bahwa Ganjar bukanlah skenario PDIP," tuturnya.

Sabab, kata Ujang, Ganjar Pranowo memang tidak membesarkan PDI Perjuangan. Justru, PDI Perjuangan yang membesarkan nama Ganjar hingga menjadi orang nomor satu di Jawa Tengah.

"Dan di PDIP ada putri mahkota Puan yang akan didorong, walaupun memang tantangannya berat, karena elektabilitas Puan masih rendah," tandasnya.

Megawati sebelumnya menegur Ganjar saat memberikan arahan dalam Pelatihan Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Baguna DPP PDI Perjuangan sekaligus Peluncuran Sistem Peringatan Dini Multi Bahaya Geo-Hidrometeorologi secara virtual, pada Rabu kemarin (4/8).

Megawati mengingatkan Ganjar soal potensi banjir rob akibat kenaikan air laut di wilayah Jawa Tengah.

SANCAnews – Wali Kota Solo sekaligus anak Presiden Jokowi Gibran disuruh pasang baliho Puan Maharani, anak Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ini lah yang melatarbelakangan Baliho Puan Maharani mejeng di sejumlah daerah di Jawa Tengah.

Gibran mengakui sendiri ikut memasang baliho Puan Maharani, "Iya, itu ada instruksi dari partai," terang Gibran Rakabuming Raka, Kamis (5/8/2021).

Wali Kota Solo sekaligus anak Presiden Jokowi Gibran disuruh pasang baliho Puan Maharani, anak Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Meski ada instruksi dan memasang baliho Puan Maharani. Namun, Gibran enggan menjelaskan secara detail berapa jumlah baliho yang dipasang disejumlah titik di Kota Solo.

 

"Tidak usah disebutkan berapa jumlahnya," ungkap putra sulung Presiden Jokowi ini.

 

Ketika ditanya pesan apa yang disampaikan pemasangan baliho Puan Maharani. Gibran enggan menjawab dan menghindar.

 

"Nanti saja, ngurusi Covid-19 sik," kata dia.

Beredar sebuah video Wali Kota Solo Gibran Rangkabuming Raka dan ajudannya kedapatan saling menyemprotkan disinfektan mendadak viral di media sosial. [Tiktok @heru_ikm]

Hanya saja pengakuan Gibran berbeda dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar mengaku tidak mendapat arahan dari PDI Perjuangan untuk memasang baliho bergambar Puan Maharani

 

Politisi PDIP itu mengatakan belum mendapat arahan dari partai untuk kepala daerah memasang baliho. Ganjar pun tidak mengetahui soal baliho-baliho Puan Maharani.

 

“Belum dapat tuh saya (arahan partai untuk memasang baliho),” kata Ganjar di, Semarang, Senin (2/8/2021).

 

Senada dengan Ketua DPC PDI Perjuangan, FX Hadi Rudyatmo mengatakan jika DPC tidak ada memasang karena tidak ada instruksi dari partai.

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengecek kondisi Galabo pada Senin (17/5/2021) sore. [Solopos/Kurniawan]

Rudy menyebut pemasangan Itu mungkin tim langsung dari Puan Maharani.

 

"DPC saya tidak pasang. Mestinya tim dari beliau, karena saya tidak pasang," ujarnya.

 

Diakuinya, tidak ada pernah komunikasi terkait pemasangan dengan baliho itu. Tahu-tahu sudah ada yang memasang.

 

"Saya tidak dapat instruksi itu. Saya tahu-tahu sudah ada yang pasang kok," imbuh mantan Wali Kota Solo ini.

Selvi Ananda bersama suaminya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. [Instagram/@selvi.gibran__]

Baliho dan spanduk Ketua DPR RI Puan Maharani dengan tagline "Kepak Sayap Kebhinekaan" banyak terpasang di wilayah Kota Solo.

 

Seperti diketahui, baliho atau billboard terpasang dibeberapa lokasi di Kota Solo seperti di jalan-jalan strategis..

 

Pantauan di lapangan, baliho Puan Maharani terpasang di Jalan Kapten Mulyadi, Jalan Radjiman, Jalan Ronggowarsito, Jalan Wolter Mongosidi, atau Jalan Bhayangkara. (suara)