Latest Post


 

SANCAnews – Kecewa dengan penerapam Pemberlakuan Pembataan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Ketua Harian Asosiasi Kafe dan Restoran (AKAR) Gan Bonddilie melakukan Percobaan bunuh diri.

 

Bonddilie dikabarkan melakukan percobaan bunuh diri di depan gerbang masuk Balai Kota Bandung, Rabu (4/8), sekitar pukul 13.00 WIB.

 

Berdasarkan keterangan seorang sumber yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Bonddilie mengaku akan berorasi berkaitan penolakan perpanjangan PPKM di Kota Bandung.

 

Nahas, di depan gerbang masuk Balai Kota Bandung, Bonddilie tiba-tiba menusukkan pisau tepat di lehernya.

 

"Ini (foto KTP) kiriman dari intel Polsek, atas nama Gan Bonddilie kelahiran 1982," kata seorang anggota PMI, Andi Yoga Pratama yang menggotong korban untuk dirujuk ke RSHS Kota Bandung, Rabu (4/8).‎

 

"Tadi pas dicek alhamdulillah masih ada denyut nadi, tekanan oksigen masih ada. Saya tadi ngangkut aja, lukanya di sini (leher) dan perut diduga karena pisau, sekarang di RSHS," imbuhnya.‎

 

Sementara itu, petugas Satuan Pengaman (Satpam) Balai Kota Bandung, Shandy mengaku baru mengetahui adanya peristiwa tersebut karena ada seseorang yang meminta tolong.

 

"Tadi ada yang minta tolong, pas dicek sudah terkapar di jalan sudah tergeletak, saya samperin dan saya kira kecelakaan lalu lintas," katanya.

 

Shandy juga membenarkan adanya luka sayatan di leher dari orang yang diduga Ketua Harian AKAR tersebut.

 

"Pas saya angkat kok di lehernya ada sayatan, sudah keluar darah, lukanya agak cukup dalam," ujarnya.‎

 

Bonddilie telah dibawa ke IGD RSHS Kota Bandung akibat pendarahan serius.

 

Belum diketahui secara pasti motif aksi percobaan bunuh diri tersebut. Diduga, aksi didasari kekecewaan atas keputusan Pemkot Bandung terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

 

Sebelum peristiwa tersebut terjadi, beredar rekaman audio yang diduga suara dari Gan Bonddilie di grup-grup WhatsApp.

 

Dalam rekaman tersebut, pria yang kerap disapa Bonbon mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pemkot Bandung.

 

"Pastinya saya selaku Ketua Harian AKAR berharap PPKM ini bisa memberikan kelonggaran khususnya di Bandung dan daerah lain sehingga teman-teman insan pariwisatabisa kembali membuka usahanya dengan protokol yang ketat," kata Bonbon di dalam rekaman tersebut.

 

Dalam rekaman itu Bonbon juga menegaskan aksi yang dilakukan adalah bentuk kekecewaannya dirinya terhadap Pemkot Bandung.

 

Menurutnya, Pemkot Bandung tidak berpihak kepada pelaku usaha, dan malah mengikuti anjuran pemerintah pusat.

 

Sambil terisak, Bonbon juga mengatakan aksi yang dilakukannya adalah bentuk perjuangan dari para pelaku usaha.

 

Ia menyebut, pihaknya hanya ingin agar Pemkot Bandung memberikan izin dine in bagi pelaku usaha kafe dan restoran. (rmol)




SANCAnews – Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) atas nama terdakwa Moh Rizieq alias Habib Muhammad Rizieq Shihab. Alhasil, Rizieq tetap didenda Rp 20 juta di kasus kekarantinaan kesehatan.

 

"Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut," demikian putusan PT Jakarta, Rabu (4/8/2021).

 

Putusan itu diketok siang ini oleh ketua majelis Sugeng Hiyanto dengan anggota Tony Pribadi dan Yahya Syam.

 

Majelis menilai terhadap alasan dalam memori banding penuntut umum yang menyatakan hakim tidak memiliki putusan yang berkualitas baik, tidak objektif, dan putusan tidak mempunyai efek jera, PT Jakarta berpendapat bahwa penerapan pidana terhadap terdakwa yang didakwa telah melakukan pembarengan tindak pidana terikat dan berpedoman pada ketentuan dalam Bab VI Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP tentang Pembarengan (concursus).

 

"Lagi pula majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara a quo, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan," ujar majelis banding.

 

Sebagaimana diketahui, Rizieq diadili dalam tiga kasus. Salah satunya melakukan tindakan tidak patuh protokol kesehatan dan menghalang-halangi petugas COVID-19 saat mendatangi pondok pesantren miliknya di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor.

 

Oleh PN Jaktim, Rizieq dinyatakan bersalah melanggar Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

 

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp 20 juta subsider 5 bulan kurungan," kata majelis hakim PN Jaktim Suparman.

 

Menurut majelis hakim, kerumunan di Megamendung terbukti memenuhi unsur menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Unsur itu disebut terpenuhi karena ada pelanggaran prokes seperti tidak memakai masker serta tidak menjaga jarak.

 

Majelis hakim juga menyatakan kerumunan di Megamendung saat Habib Rizieq berada di sana memenuhi unsur menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

 

"Majelis hakim berpendapat telah terjadi suatu tindak pidana dalam peristiwa tersebut," ujar Suparman. (detik)



 

SANCAnews – Ancaman kenaikan permukaan air laut yang bisa menenggelamkan Jakarta seperti diungkapkan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden perlu dilihat lebih luas secara politik.

 

Bagi pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam, bisa saja pernyataan Joe Biden tersebut sebagai sindiran terhadap minornya kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam mengatasi berbagai masalah di Tanah Air. Slaah satunya soal buruknya penanganan Covid-19.

 

"Jakarta tenggelam sindiran Biden untuk Jokowi. Biden tahu bahwa Jokowi sudah karam dalam menghadapi Covid-19," ujar  kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (4/8).

 

Menurut Saiful, kebijakan penanganan Covid-19 yang belum membuahkan hasil akan menenggelamkan legitimasi Presiden Jokowi. Tidak hanya bagi masyarakat Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional.

 

"Apalagi kita tahu pemerintah Indonesia lebih dekat dengan China ketimbang Amerika, sehingga Amerika merasa menjadi sahabat jauh pemerintahan Jokowi. Ini berbeda dengan era SBY yang dekat dengan Amerika," jelas Saiful.

 

Oleh karenanya, pernyataan Biden tersebut tidak bisa dianggap remeh oleh pemerintah karena sebagai wujud perwakilan dunia internasional dalam memandang Indonesia.

 

"Saya kira harus hati-hati ya Jokowi. Kalau Biden sudah menyatakan Jakarta karam, jangan-jangan Jokowi tidak sampai 2024 atau masa jabatannya habis," pungkas Saiful. []




SANCAnews – Perubahan warna pesawar kepresidenen RI-1 menjadi perdebatan. Awalnya pesawat itu dibeli di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan warna biru dan putih.

 

Kemudian beredar kabar, kini pesawat Kepresidenan berubah warna dengan merah dan putih. Hal itu pun lantas menjadi pembicaraan publik dan para tokoh politik. Apakah ada simbol kekuasaan?

 

Jika dulu di era era Susilo Bambang Yudhoyono pesawat kepresidenan berwarna biru seperti warna bendera Partai Demokrat. Kini pesawat yang selalu mengantarkan presiden itu berubah warna menjadi merah seperti warna bendera partai dari PDIP.

 

Istana Membenarkan

 

Pihak Istana Kepresidenan membenarkan telah melakukan pengecatan ulang pada Pesawat Kepresiden-1 atau Pesawat BBJ 2.

 

Hal ini menyusul adanya cuitan Pengamat penerbangan Alvin Lie yang mengungkap bahwa pesawat kepresidenan diubah warnanya kini menjadi merah putih.

 

"Benar, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 atau Pesawat BBJ 2 telah dilakukan pengecatan ulang," ujar Kepala Staf Kepresidenan Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi, Selasa (3/8/2021).

 

Heru menuturkan pengecatan Pesawat BBJ 2 telah direncanakan sejak tahun 2019, terkait dengan perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2020. Adapun proses pengecatan sendiri kata Heru, merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ.

 

"Namun, pada tahun 2019 pesawat BBJ 2 belum memasuki jadwal perawatan rutin sehingga yang dilaksanakan pengecatan terlebih dahulu untuk Heli Super Puma dan pesawat RJ," ucap dia

 

Heru menuturkan perawatan rutin memiliki interval waktu yang sudah ditetapkan dan harus dipatuhi. Sehingga jadwal perawatan ini harus dilaksanakan tepat waktu.

 

Lebih lanjut, Heru menuturkan perawatan rutin Pesawat BBJ 2 jatuh pada tahun 2021 merupakan perawatan Check C sesuai rekomendasi pabrik. Sehingga tahun 2021, Istana Kepresidenan melakukan perawatan dan pengecatan warna putih sesuai rencana sebelumnya.

 

"Maka tahun ini dilaksanakan perawatan sekaligus pengecatan yang bernuansa Merah Putih sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Waktunya pun lebih efisien, karena dilakukan bersamaan dengan proses perawatan," katanya.

 

Partai Demokrat

 

Menyadur dari Terkini.id, Wasekjen DPP Partai Demokrat, Irwan membalas tudingan yang dilayangkan politikus PDIP Arteria Dahlan yang menyalahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lantaran memilih warna biru untuk pesawat kepresidenan RI sehingga pesawat tersebut dicat ulang dengan warna merah putih.

 

Irwan lantas membeberkan bahwa dulunya PDIP yang mengkritik Ketua Majelis Tinggi Demokrat SBY saat beli pesawat presiden. Namun, sekarang malah mendukung pergantian warna pesawat kepresidenan tersebut.

 

Menurut Irwan, Partai Demokrat sebenarnya tidak pernah mempermasalahkan warna yang dipilih untuk pesawat RI-1 itu.

 

Akan tetapi, kata Irwan, Istana harus bisa menjelaskan secara gambalng dan terbuka terkait latar belakang dan tujuan pengecatan ulang tersebut.

 

“Tidak ada yang protes kok apalagi terkait masalah warna. Silakan saja bagi penguasa mau cat warna apa yang penting dijelaskan dengan terbuka latar belakang dan tujuan pengecatan dan perubahan warnanya,” ujar Irwan, Rabu (4/8/2021).

 

Ia pun menilai bahwa Arteria Dahlan telah keliru besar apabila menyalahkan SBY soal warna pesawat.

 

Menurut Irwan, bangsa Indonesia harusnya berterimakasih karena SBY bisa membeli pesawat kepresidenan setelah 69 tahun Indonesia tidak memilikinya.

 

Irwan juga membeberkan, saat pembelian pesawat kepresidenan tahun 2014 silam PDIP sempat menolak keras usulan tersebut.

 

Tak tanggung-tanggung, lanjut Irwan, partai berlogo kepala banteng itu bahkan mengusulkan agar pesawat udara itu dijual.

 

Oleh karenanya, kader Demokrat ini mengaku heran lantaran tiba-tiba para politisi PDIP muncul dan ikut bicara soal pesawat kepresidenan yang dibeli do era SBY tersebut.

 

“Arteria nggak paham itu. Ajaran Soekarno untuk Jasmerah pun dia lupa. PDIP dulu malah tolak keras pembelian pesawat kepresidenan ini bahkan saat Jokowi jadi presiden di 2014 mereka usulkan agar dijual. Ini kok aneh bin lucu tiba-tiba bicara pesawat kepresidenan,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Politikus PDIP Arteria Dahlan membela pemerintah atas polemik pengecatan ulang pesawat kepresidenan yang dilakukan Kementerian Sekretariat Kabinet (Setkab).

 

Anggota Komisi III DPR itu menegaskan bahwa seharusnya tak ada yang salah dengan pengecatan pesawat kepresidenan menjadi warna merah putih.

 

Kader PDIP itu pun justru menilai Ketua Majelis Tinggi Demokrat yakni SBY yang harusnya dipersalahkan lantaran saat menjabat presiden dia memesan pesawat kepresidenan itu dengan warna biru.

 

“Warna bendera negara kita kan merah putih, bukan warna biru. Justru kita bertanya, kok dulu tak sejak awal pesawat itu diwarnai merah putih? Lalu apa yang salah dengan warna pesawat kepresidenan jika diubah menjadi merah putih sesuai warna bendera negara kita?,” ujarnya.

 

Menghabiskan Rp 2 Miliar

 

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengungkap bahwa pesawat kepresidenan diubah warnanya kini menjadi merah putih.

 

Hal itu ia ungkapkan lewat laman Twitter pribadinya. Mantan anggota Ombudsman RI itu bahkan mengkritisi biaya cat ulang pesawat kepresidenan itu.

 

Pria bernama lengkap Alvin Lie Ling Piao itu bahkan menyebut hal itu sebagai bentuk foya-foya.

 

Melalui aku Twitter pribadinya, Alvin Lie menyebut, biaya cat ulang pesawat setara jenis B737-800 berkisar antara USD 100 ribu hingga 150 ribu. Nilai itu setara dengan Rp 1,4 miliar sampai dengan Rp 2,1 miliar.

 

Dalam cuitannya itu, Alvin Lie juga mengunggah sebuah gambar pesawat dengan latar warna merah dan putih. Di sirip belakang tertempel gambar mirip bendera Indonesia merah putih.

 

Kemudian di bagian atas badan pesawat tertulis jelas tulisan "Republik Indonesia".

 

Diketahui, jika dibandingkan dengan warna pesawat Kepresidenan RI selama ini, warna dominan adalah biru langit dan putih.

 

"Hari ini masih aja foya-foya ubah warna pesawat Kepresidenan," tulis Alvin Lie di Twitter sebagaimana dipantau Suara.com, Selasa (3/8/2021) pagi.

 

Tak lupa dalam cuitannya itu, Alvin Lie juga mentag atau menandai akun resmi Kemensetneg RI, Setkab hingga akun Twitter Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

 

Sejak diunggap pada Selasa (2/8/2021) hingga Rabu (3/8/2021) pukul 8.57 WIB, cuitan Alvin Lie itu telah diretweet sebanyak 849 kali dan mendapat tanda suka sebanyak 2.198.

 

Cuitan itu juga mendapat banyak respon dari para netizen.

 

"Malah bagusan yang sekarang" tulis akun Ridwan Hanif.

 

"Sebenarnya ini pesawat kalau dicat tiap tahun pun kalau warnanya sama kita gak bakal tahu loh," timpal akun Sabur Rahim.

 

"Gak ridho warnanya biru langit, harus merah," cuit Gagan Gandara.

 

Pesawat Kepresidenan yang ditumpangi Presiden Joko Widodo dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Kamis (24/5). (suara)



 

SANCAnews – Sosok politisi PDIP, Puan Maharani tengah menjadi perbincangan setelah baliho yang menampakkan gambarnya bertebaran di sejumlah daerah.

 

Belakangan, masifnya baliho berukuran besar itu diduga dipasang atas perintah partai. Namun hal itu langsung dibantah oleh politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno.

 

Hendrawan yang juga anggota Komisi XI DPR RI ini menegaskan bahwa baliho dipasang atas inisiatif sesama anggota DPR RI.

 

"Enggak ada perintah (partai), ini ide-ide kami (fraksi PDIP di DPR RI) kok," ujar Hendrawan saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL melalui sambungan telepon, Rabu siang (4/8).

 

Dijelaskan Hendrawan, awalnya usulan itu muncul dalam pembicaraan sesama anggota fraksi. Kemudian, disampaikan kepada pimpinan Fraksi PDIP yang diketuai Utut Adianto.

 

"Awalnya merupakan masukan dari anggota fraksi, nah masukan ini diusulkan kepada pimpinan fraksi, disetujui. Kemudian disampaikan kepada Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Pak Bambang Wuryanto, oke katanya," sambungnya.

 

Setelah disetujui DPP, kata senior PDIP ini, kemudian dibahas kembali secara kolegial di fraksi. Hasilnya adalah semua anggota fraksi sepakat untuk memasang baliho Puan Maharani yang menjabat sebagai Ketua DPR RI.

 

"Ya sudah ada rapat fraksi kemudian disetujui dan semua sepakat, jadi ini adalah spontanitas kolektif oleh anggota," tandasnya. []

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.