SANCAnews.id

SANCAnews – Sosok politisi PDIP, Puan Maharani tengah menjadi perbincangan setelah baliho yang menampakkan gambarnya bertebaran di sejumlah daerah.

Belakangan, masifnya baliho berukuran besar itu diduga dipasang atas perintah partai. Namun hal itu langsung dibantah oleh politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno.

Hendrawan yang juga anggota Komisi XI DPR RI ini menegaskan bahwa baliho dipasang atas inisiatif sesama anggota DPR RI.

"Enggak ada perintah (partai), ini ide-ide kami (fraksi PDIP di DPR RI) kok," ujar Hendrawan saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL melalui sambungan telepon, Rabu siang (4/8).

Dijelaskan Hendrawan, awalnya usulan itu muncul dalam pembicaraan sesama anggota fraksi. Kemudian, disampaikan kepada pimpinan Fraksi PDIP yang diketuai Utut Adianto.

"Awalnya merupakan masukan dari anggota fraksi, nah masukan ini diusulkan kepada pimpinan fraksi, disetujui. Kemudian disampaikan kepada Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Pak Bambang Wuryanto, oke katanya," sambungnya.

Setelah disetujui DPP, kata senior PDIP ini, kemudian dibahas kembali secara kolegial di fraksi. Hasilnya adalah semua anggota fraksi sepakat untuk memasang baliho Puan Maharani yang menjabat sebagai Ketua DPR RI.

"Ya sudah ada rapat fraksi kemudian disetujui dan semua sepakat, jadi ini adalah spontanitas kolektif oleh anggota," tandasnya. []

SANCAnews – Penjelasan Politisi Senior PDIP, Hendrawan Supratikno, mengenai baliho Puan Maharani yang tersebar di berbagai daerah, bukan suatu yang kebetulan.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menganggap demikian. Karena ia menilai, Hendrawan hanya mengklaim Baliho Puan yang dipasang di jalan-jalan protokol atas inisiatif fraksi PDIP di DPR RI.

"Gerakan pasang baliho Puan terjadi dimana-mana. Serentak pada waktu bersamaan. Apa itu kebetulan?" ucap Adi Prayitno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (4/8).

Pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini meyakini, pemasangan baliho Ketua DPR RI itu ada yang mengkondisikan.

Karena, ia melihat pemasangan baliho secara serentak ini adalah penegasan dari struktural dan juga elit politik PDIP atas sikap politik menjelang Pilpres 2024.

Dimana, para elit partai banteng moncong putih itu ingin menegaskan bahwa Puan Maharani adalah capres 2024 yang bakal diusung PDIP, dan bukan Ganjar Pranowo yang belakangan moncer elektabilitasnya di sejumlah lembaga survei.

"Kalau kebetulan pasti hanya di beberapa titik dan disain balihonya beda-beda. Ini kan terlihat seragam model disain balihonya," tandas Adi. []

SANCAnews – Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengaku tidak mudah menjelaskan PPKM berlevel yang sangat teknikal ke masyarakat.

Menurut Sukamta pernyataan itu menunjukkan bahwa pergantian istilah kebijakan memang hanya membingungkan.

Bukan hanya bagi masyarakat, bahkan kata Sukamta pemerintah selaku pembuat kebijakan saja dibuat kesulitan sendiri untuk menjelaskannya ke masyarakat.

Sukamta menilai kebingungan pemerintah akan istilah kebijakan yang kerap berubah itu lantaran sedari awal pemerintah tidak menggunakan atau terkesan menghindari panduan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Padahal berdasarkan ketentuan perundangan itu dikatakan Sukamta ada dua pendekatan besar dalam pengendalian wabah, karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Ini kesannya pemerintah ubah-ubah istilah yang sekarang ini disebut PPKM berlevel karena ingin menghindari kebijakan karantina yang diatur di UU, karena tidak mau membayar kompensasi ke warga. Di sisi lain pemerintah selalu bimbang antara kepentingan ekonomi dengan kesehatan, akhirnya banyak RS yang kolaps, kematian jumlahnya masih tinggi, dan ekonomi jeblok lagi," kata Sukamta kepada wartawan, Rabu (4/8/2021).

Karena itu Sukamta berharap pemerintah dapat membuat kebijakan berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan. Ia meyakini jika mengikuti panduan berdasarkan undang-undang hasil penanganan pandemi akan lebih baik.

"Kita tentu tidak ingin semakin banyak rakyat yang menjadi korban pandemi. Pemerintah jangan lagi membuat istilah dan kebijakan yang membingungkan, yang bisa mengarah terjadinya jebakan pandemi," ujarnya.

Sementara itu terkait kebijakan yang selalu berubah-ubah istilah, Sukamta memandang bahwa hal itu mungkin saja hanya dilakukan Indonesia di tengah situasi darurat pandemi. Tak ayal kebijakan serupa dengan nama berbeda itu dirisaukan keberhasilannya.

"Mungkin hanya di Indonesia sering berganti istilah, dari PSBB, kemudian wacana new normal, kemudian berubah PPKM, ada PPKM Mikro, PPKM Darurat dan PPKM berlevel. Pantas kalau beberapa ahli khawatir Indonesia bisa masuk dalam jebakan pandemi, karena sejak awal kebijakan pemerintah membingungkan dan tanpa arah yang jelas yang terlihat dari berganti-gantinya istilah," tutur Sukamta. (suara)

SANCAnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, terus mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) dalam melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos). Hal ini diharapkan, Kemensos terus memperbaiki kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga tuntas dan mempertahankan akurasi datanya dengan melakukan pengkinian berkala setiap bulan.

“KPK juga mendorong ke depan agar mengoptimalkan penggunaan DTKS sebagai sumber data untuk semua program bantuan pemerintah yang dikhususkan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati dalam keterangannya, Rabu (4/8).

Ipi menjelaskan, berdasarkan kajian cepat KPK merekomendasikan Kemensos untuk melakukan perbaikan DTKS. Perbaikan sekurangnya meliputi aspek administratif, yaitu memastikan data tersebut padan dengan data kependudukan (NIK), dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan mendorong pemutakhiran data oleh pemda dan memadankan dengan data lembaga lain terkait status pekerjaan seperti ASN, TNI/Polri.

Ipi menuturkan, KPK juga menekankan perlunya perbaikan tata kelola data di Kemensos dengan mengintegrasikan tiga sumber data internal Kemensos yang dikelola secara terpisah dan tidak terintegrasi.

Selain itu, KPK juga menekankan pada akurasi data penerima bansos untuk memastikan data tidak fiktif dan tidak ganda, sehingga update oleh pemda mendesak segera dilakukan.

“KPK mendorong dilakukannya berbagi pakai data dengan kementerian/lembaga penyelenggara bansos lainnya,” papar Ipi.

Terkait akurasi data, lanjut Ipi, KPK meminta Kemensos segera menyelesaikan parameter yang menjadi kriteria penerima bansos. Parameter yang disusun agar dibuat sederhana, sehingga mudah dipahami dan menjadi standar bagi daerah untuk menentukan ukuran masyarakat miskin dan rentan miskin yang berhak menerima bantuan.

“Demikian juga terkait rencana Kemensos untuk menerapkan mekanisme sanggah, diharapkan dapat meningkatkan akurasi data masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan dan tidak,” ungkap Ipi.

Sementara itu, dalam pemaparan yang disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kepada KPK terkait perkembangan perbaikan data yang dilakukan, Risma menyampaikan pihaknya telah menghapus total 52,5 juta data penerima bansos yang terdapat dalam DTKS karena tidak padan nomor induk kependudukan (NIK), data ganda, dan tidak dapat diperbaiki daerah.

“Sehingga, per 31 Mei 2021 Kemensos mencatat total 140,4 juta DTKS,” ucap Risma.

Perbaikan data tersebut dilakukan menindaklanjuti rekomendasi KPK untuk mengintegrasikan data internal yang dikelola oleh dua Direktorat Jenderal dan Pusdatin Kemensos. Menurut Risma, data Kemensos sebelumnya tercatat total 193 juta penerima manfaat yang terdiri dari empat data, yaitu DTKS, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dia mengutarakan, perbaikan dilakukan secara bertahap dengan melakukan pemadanan dengan data kependudukan pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, verifikasi dan validasi dengan daerah, serta perbaikan data yang mengakomodasi penambahan usulan baru maupun pengurangan karena dinyatakan tidak layak.

“Kemensos juga melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki data. Salah satunya dengan melakukan pendampingan intensif kepada pemerintah daerah,” urai Risma.

Hingga April 2021, lanjut Risma, tercatat terdapat 385 dari 514 pemda telah melakukan pengkinian data di atas 75 persen, dan sebanyak 17 pemda tercatat belum menyampaikan perbaikan data.

“Selebihnya, sudah menyampaikan perbaikan data pada kisaran 25 hingga 75 persen,” pungkas Risma. (jawapos)