SANCAnews.id

SANCAnews – Perubahan warna pesawat kepresidenan menjadi berwarna merah dinilai tidak memiliki urgensi. Apalagi proses pengecatan ditaksir menghabiskan dana hingga 100 ribu dolar AS.

Begitu kata pakar penerbangan, Alvin Lie menanggapi diubahnya warga pesawat Kepresidenan menjelang Dirgahayu Indonesia ke-76.

Alvin Lie mengurai bahwa ada dua metode pengecatan ulang pesawat B737-800 penerbangan sipil. Yaitu, dengan cara sanding dan stripping.

Sanding dilakukan dengan cara cat lama diamplas hingga hilang warnanya, tinggal primer dasar kemudian dicat dengan warna dan pola baru.

Sedangkan stripping dengan cara cat lama dikupas total hingga ke kulit pesawat atau bare metal, kemudian dicat ulang.

"Yang lazim dilakukan adalah metode sanding. Biaya berkisar 100 ribu dolar AS per pesawat," beber Alvin Lie kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (3/8).

Mantan anggota Ombudsman RI ini menilai, cat ulang dan ubah warna pesawat bukanlah kebutuhan yang mendesak. Apalagi, pesawat kepresidenan usianya baru tujuh tahun dan jarang dipakai.

"Perawatan bagus, penampilan juga masih layak. Tidak ada urgensi dicat ulang atau ubah warna," pungkas Alvin.

Adapun penampakan pesawat baru sempat diunggah di akun Instagram @adhimas_aviation dengan caption "New Livery For A-001! A-001 Blasting Out From CGK Bound To Pelabuhan Ratu For Test Fight”.

Keterangan dalam foto tersebut juga menuliskan Indonesian Government A-001 Boeing 737-8U3 (BBJ2).

Di satu sisi, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono membenarkan telah dilakukan pengecatan ulang di pesawat kepresiden yang sebelumnya berwarna putih dan biru.

"Benar, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 atau pesawat BBJ 2 telah dilakukan pengecatan ulang," ujarnya kepada wartawan.

“Tahun ini dilaksanakan perawatan sekaligus pengecatan yang bernuansa Merah Putih sebagaimana telah direncanakan sebelumnya," sambung Heru. []

SANCAnews – Publik belakangan dihebohkan dengan penampakan pesawat kepresidenan yang berubah warna. Pesawat kepresidenan yang sebelumnya identik dengan warna putih biru diubah menjadi merah putih.

Perubahan warna pesawat kepresidenan ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. Pihak Istana juga telah membenarkan bahwa ada proyek pengecatan ulang pesawat Kepresidenan.

Dijelaskan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, pengecatan ulang warna pesawat Kepresidenan bertujuan untuk memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negara.

Sorotan publik itu bukan saja soal berapa biaya dan mengapa dilakukan di masa pandemi. Hebohnya pengecatan warna baru itu juga membuat publik teringat pada ramalan paranormal kejawen Mbak You.

Mbak You memang sudah wafat, tetapi ramalannya diingat masyarakat. Salah satu yang kembali muncul, adalah ramalan soal kecelakaan pesawat berwarna merah.

Menurut Mbak You, pesawat dengan lambang merah akan mengalami kecelakaan parah pada tahun 2021.

"Ada juga insiden pesawat," ujar Mbak You dalam tayangan video konferensi pers yang direkam pada Jumat (20/11/2020).

"Ada lambang warna merahnya," sambungnya.

Ramalan tersebut pun belakangan terbukti nyata. Tepatnya, pada Sabtu (9/1/2021), ada pesawat dengan lambang warna merah dan biru yang mengalami kecelakaan.

Pesawat komersial rute Jakarta-Pontianak dikabarkan hilang kontak. Pesawat tersebut adalah milik maskapai Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ-182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. (RMOL))

SANCAnews – Polisi menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus penyiraman air keras ke pemred salah satu media lokal di Medan. Ada urusan 'jatah' di balik kasus ini.

Kelima tersangka itu adalah UA, N, HST, IIB, dan SS. Polisi mengungkap masing-masing tersangka punya peran berbeda dalam penyiraman air keras ke Persada Bhayangkara Sembiring.

"Dijerat pasal 355 ayat 1 subs pasal 353 ayat 2 subs pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara," kata Dirreskrimum Polda Sumut, Kombes Tatan Dirsan Atmaja, di Polrestabes Medan, Senin (2/8/2021).

Tatan mengatakan SS merupakan otak aksi penyiraman air keras tersebut. Dia disebut merencanakan penyiraman air keras ke korban.

UA diduga berperan ikut merencanakan penyiraman air keras dan menjadi pengemudi sepeda motor saat eksekusi. N diduga berperan sebagai eksekutor penyiraman air keras di TKP.

HST berperan menunjukkan foto korban kepada eksekutor, yakni UA dan N. HST disebut merupakan pihak yang berkomunikasi dengan korban dan membuat janji bertemu.

Sementara, IIB berperan mencari eksekutor. Dia juga menjadi salah satu pihak yang ikut merencanakan penyiraman air keras.

Eksekutor Dijanjikan Rp 13 Juta

Kapolrestabes Medan, Kombes Riko Sunarko, mengatakan peristiwa itu terjadi di Simpang Selayang, Medan, pukul 21.37 WIB, Minggu (25/7). Polisi mengungkap UA mendapat Rp 120 ribu, N mendapat Rp 120 ribu dan IIB mendapat Rp 60 ribu sebelum penyiraman air keras.

"Pukul 21.00 WIB, Persada menghubungi HST memberitahukan bahwa dirinya sudah di lokasi yaitu di depan RM Tesalonika, HST kemudian memberitahukan kepada UA dan N yang sedang berdampingan di kandang ayam. UA dan N kemudian menuju lokasi, memindahkan air keras dari botol kaca ke botol plastik yang sudah dipotong kemudian menyiramkan air keras kepada Persada," tuturnya.

Riko mengatakan para eksekutor dijanjikan uang Rp 13 juta oleh SS. Namun, duit tersebut belum semuanya diterima. Menurutnya, baru Rp 3 juta yang diserahkan ke UA dan N.

"Sementara, sisanya Rp 10 juta akan diserahkan hari Selasa 27 Juli 2021. SS menyuruh untuk menghapus jejak komunikasi," ucapnya.

Dipicu 'Jatah' Duit

Persada yang merupakan pemred salah satu media di Medan disiram air keras diduga gegara berita terkait tempat judi. Persada disebut meminta duit ke SS agar tempat usaha mesin permainan miliknya tak diberitakan terkait dugaan judi.

Pada sekitar bulan Juni, pemilik gelanggang permainan Saudara SS meminta kepada pengelola tempat gelanggang permainan tersebut, yaitu Saudara HST. Di mana pada saat itu Saudara HST melaporkan kepada pemilik gelanggang permainan tersebut, bahwa ada permintaan uang dari korban Saudara PBS, di mana PBS ini biasanya meminta jatah bulanan yang sudah berlangsung sekitar 8 kali, mulai dari angka Rp 500 ribu kemudian minta dinaikkan Rp 1 juta, kemudian dinaikkan lagi minta Rp 2 juta, terakhir yang bersangkutan meminta dinaikkan menjadi Rp 4 juta per bulan," ujar Kombes Riko.

SS diduga hendak memberi pelajaran kepada Persada. Riko mengatakan Persada sempat mengirim beberapa link berita media online lewat WhatsApp karena SS telat memberi uang 'setoran' pada Juni 2021.

"Dalam WA tersebut korban menyampaikan bahwa link berita tersebut belum dibagikan atau belum disebar dan meminta jatah bulan Juni segera diberikan. Kemudian setelah diberikan, pada bulan Juli kembali tanggal 21 Saudara PBS kembali menagih untuk jatah bulan Juli namun terlambat sampai dengan tanggal 24, kemudian tanggal 25-nya Saudara PBS dan Saudara Heri janjian untuk ketemu, di Simpang Tuntungan tepatnya di depan RM Tesalonika," ujarnya.

SS dan HST kemudian mencari orang untuk memberi pelajaran ke Persada. Keduanya kemudian merekrut UA dan N. Penyiraman air keras disebut merupakan inisiatif para eksekutor.

mengirimkan beberapa WA kepada H. Kemudian disampaikan bahwa bosnya, belum ada uang. Kemudian tanggal 24, diputuskan diajak ketemuan. Namun, Saudara PBS menyampaikan bahwa dia minta untuk ditransfer kemudian Saudara H menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak ngerti cara transfer uang dan memaksakan untuk ketemu. Namun, korban tetap mengirimkan nomor rekening karena tidak dikirimkan juga oleh Saudara H, makanya korban akhirnya mengajak ketemuan tanggal 25 malam tersebut," ujarnya.

Polisi sendiri menyebut pernah mendatangi tempat permainan yang dimiliki SS. Menurut polisi, tempat itu memiliki masalah perizinan.

"Kita belum menemukan adanya unsur-unsur judi," tuturnya.

Selain itu, polisi juga mengungkap awal mula Persada meminta duit 'jatah' ke SS. Menurut polisi, Persada mengetahui tempat itu pernah ditutup, namun buka lagi.

"Dugaan terkait adanya gelper (gelanggang permainan) game ikan. Namun disampaikan oleh Kapolrestabes, awal tahun 2021 telah dilakukan penindakan. Kemudian para pelaku merencanakan untuk membuka kembali, diketahui atau termonitor oleh korban sehingga korban menyusun berita untuk melakukan negosiasi kepada pelaku," sebut Dirreskrimum Polda Sumut, Kombes Tatan. (detik)

SANCAnews – Baliho elite PDIP yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani mulai bermunculan se-antero negeri. Kemunculan itu ternyata sempat dibarengi dengan mencuatnya kritik terkait tata bahasa dalam baliho tersebut.

Baliho hingga spanduk Puan Maharani ternyata dipasang oleh para kader-kader yang ada di DPD hingga DPC PDIP. Selain itu, ada pula kader yang menjadi anggota DPR spontanitas memasang billboard di daerahnya pemilihannya.

"Yang dipasang itu bermacam-macam. Yang billboard itu spontanitas kolektif fraksi. Yang baliho dan spanduk ada yang dipasang oleh DPD/DPC, kader di daerah dan para relawan," kata elite PDIP, Hendrawan Supratikno, Senin (2/8/2021).

"Yang anggota DPR memasang billboard," katanya.

Hendrawan sempat memberikan penjelasan terkait maksud pemasangan baliho Puan Maharani dan billboard tersebut. Dia menyebut ada juga pesan-pesan yang tertuang dalam baliho ataupun billboard tersebut.

"Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan," ujar Hendrawan.

Kemudian Hendrawan membantah jika pemasangan baliho Puan Maharani di mana-mana ini merupakan langkah menyambut Pilpres 2024.

"Kami belum bicara 2024. Kami lebih fokus untuk memperkuat persatuan dalam menghadapi persoalan-persoalan berat yang sedang kita hadapi," kata Hendrawan.

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan

Namun demikian, pemasangan baliho Puan Maharani ini ternyata disorot oleh sejumlah pihak. Salah satunya yang menyoroti yakni anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon.

Dia sempat mengoreksi tata bahasa yang tercantum pada baliho Puan Maharani. Salah satu yang ia coba koreksi yakni kata 'kebhinnekaan' di dalam baliho tersebut.

"Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri," kata Fadli Zon dalam cuitan Twitter yang dibagikan kepada wartawan, Senin (2/8/2021). Fadli Zon menyatakan cuitannya ini terkait baliho Puan Maharani. (detik)