SANCAnews.id

SANCAnews – Mapolsek Nimboran di Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Papua dibakar oleh sekelompok warga. Usai pembakaran Polsek Nimboran masih dilakukan penjagaan oleh aparat Kepolisian yang dibantu TNI.

"Saat ini Personel Gabungan TNI-Polri masih melakukan pengamanan di sekitar Polsek Nimboran yang dibakar massa," ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal kepada wartawan di Jayapura, Senin (2/8/2021).

Sedangkan korban penembakan yakni Fredrik Sem (22) warga Kampung Pobaim Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Abepura guna mendapat perawatan.

Kamal menjelaskan, pembakaran Polsek dilakukan massa dari keluarga korban Frederik Sem sekitar 30 orang. Mereka datang ke Polsek menggunakan roda 2 dan truk.

"Massa tiba di Polsek langsung melakukan penyerangan terhadap Polsek Nimboran, sehingga anggota yang berada di Polsek berlindung dan mengamankan diri kearah belakang Polsek, kemudian massa melakukan pengrusakan dan pembakaran Polsek Nimboran," jelasnya.

Akibat dari kejadian itu Mapolsek Nimboran habis terbakar dan belasan sepeda motor serta satu pucuk senjata ikut terbakar.

"Kasus ini telah ditangani Polres Kabupaten Jayapura bersama-sama dengan tokoh masyarakat setempat sementara situasi sudah terkendali," katanya.

Diketahui peristiwa pembakaran Mapolsek Nimboran itu terjadi pada Senin (2/8/2021) siang waktu setempat. Massa yang menyerang Mapolsek tersulut emosinya karena mendengar ada warga yang ditembak anggota Polsek Nimboran di Kampung Pobaim, Nimboran.

"Pembakaran terjadi saat massa mendatangi Mapolsek Nimboran terkait adanya penembakan warga. Namum mereka langsung emosi lalu membakar Mapolsek," ujar Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus W.A Maclarimboen saat dimintai konfirmasi wartawan, Senin (2/8).

Terkait dugaan penembakan yang dilakukan anggotanya, AKBP Fredrickus mengungkapkan awalnya Polsek Nimboran menerima laporan warga setempat soal adanya pemalakan di jalanan. Anggota piket Polsek Nimboran yang menerima laporan pemalakan itu lantas langsung terjun ke lokasi untuk melakukan pengamanan.

Namun, setiba di lokasi, anggota Polsek Nimboran mendapat perlawanan dari warga yang melakukan pemalakan di jalanan. (detik)

SANCAnews – Polsek Nimboran, di Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Papua dibakar sekelompok massa karena tidak terima warganya ditembak aparat kepolisian.

Penembakan warga tersebut terjadi karena warga melakukan pemalakan di sekitar lokasin kejadian.

"Aparat kami langsung merespon aksi pemalakan warga itu. Setelah tiba di lokasi kejadian  warga yang memalak melakukan perlawanan pada anggota kami saat mau dibuatkan, sehingga anggota mengeluarkan tembakan," kata Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus W.A. Maclariboen, Senin, 2 Agustus 2017.

Pada saat tembakan peringatan, warga yang di lokasi terkena rekoset mengakibatkan warga itu meninggal dunia. "Akibat kematian warga ini, masyarakat membakar Polsek Nimboran," ujarnya. 

Dikatakan saat ini aparat keamanan di bantu Polda Papua telah mengamankan lokasi kejadian untuk mengantisipasi adanya serangan warga kembali. (viva)

SANCAnews – Proyek hibah yang dikucurkan oleh MDF (Multi Donor Fund) bagi warga Padang yang membutuhkan atau menggunakan PDAM Kota Padang untuk pemasangan pipa jaringan di sepanjang Jalan Raya Balai Gadang yang berlokasi di Kel. Balai Gadang, Kecamatan Kototangah Padang, diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Dugaan kecurangan yang dilapangan terpantau diantaranya, untuk kedalaman galian pemasangan pipa terutama pipa 6 Inci. Berdasarkan RAB untuk kedalaman galian sedalam 120 cm, namun yang terjadi dilapangan hanya sedalam 60 cm.

Ketika dikomfimasikan wartawan online SANCAnews.id soal pekerjaan yang telah rampung berapa persen, dengan tegas Adriansyah, menjawab dan menyangkal bahwa foto pemasangan pipa galian yang dikirim tidak ada ketipangangan yang terjadi dan membenarkan pihak pekerja sudah sesuai dengan yang di kerjakan.

“Pemasangan dengan pipa 100 kedalaman 120 cm dan jika Pipa 50 kedalaman 90 cm. Untuk foto yang dikirim itu hanya ujung pipa yang di foto karena pipa sedang menyambung dan tentu terangkat,” ucap Adriansyah sebagai Kepala Pengawas PDAM Padang sembari menyarankan awak media untuk bertemu dengan Humas PDAM.

Disisi lain, Direktur PDAM Padang, Hendra Pebrizal ketika di konfirmasi melalui pesan singkat dengan nomor telp, +62811 666 2xx mengatakan sudah menerima laporan dan menjelaskan jika ingin kompirmasi ulang silakan komfimasi ke Humas sambil menutupnya, dengan kata "terimakasih", Senen (2/8).

Kemudian setelah melewati hari yang panjang, seorang humas PDAM bernama Adi bertemu di sebuah restoran dan pertemuan tersebut berlangsung dengan memberikan 2 (Dua) kupon untuk 10 liter minyak PDAM dengan 1 (satu) kupon nya untuk 5 liter dalam amplop putih sambil berkata, "Terima kasih" usai pertemuan itu. (sanca)

SANCAnews – Narasi yang didengungkan oleh para pendengung atau buzzer di media sosial dalam menanggapi isu seputar pandemi mulai tampak seragam.

Mereka hadir menangkal setiap usulan yang berbeda dengan pemerintah dengan alasan usulan itu merupakan bagian dari jebakan untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo.

“Suara BuzzerRp seragam,” begitu kata kader Partai Demokrat, Rachland Nashidik lewat akun Twitter pribadinya.

BuzzerRp sendiri merupakan sebutan bagi para pendengung di medsos yang diduga dibayar untuk membuat narasi tertentu demi menyelamatkan sang tuan.

Narasi yang disangkal antara lain soal usulan agar pemerintah memprioritaskan anggaran negara untuk kesehatan rakyat. Oleh BuzzerRp, narasi ini dianggap sebagai jebakan agar pembangunan infrastruktur mangkrak.

Sementara narasi kedua yang coba disangkal adalah soal usulan lockdown. Disebut bahwa lockdown merupakan taktik politik yang digulirkan untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo.

“Jadi inikah isi kepala kakak pembina: Keselamatan kekuasaan lebih penting dari keselamatan rakyat? Semoga tak begitu,” demikian Rachland Nashidik. (rmol)

SANCAnews – Dari sisi etika publik gerakan promosi politik Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berupa baliho di berbagai titik tidak dapat dijadikan teladan.

Demikian kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/8).

Kata Dedi, Indonesia sudah lebih dari dari 16 bulan menghadapi pandemi virus corona baru (Covid-19). Imbasnya, saat ini banyak masyarakat yang mengalami kesusahan karena tidak dapat menjalankan aktivitas ekonominya.

Secara politik, Dedi berpandangan apa yang dilakukan Puan adalah sah karena sedang membidik kursi di Pilpres 2024 mendatang.

"Dari sisi etika publik jelas sangat mengganggu terlebih negara dalam konsisi krisis kemanusiaan imbas pandemi. Puan jelas tidak dapat dijadikan teladan," demikian kata Dedi.

Jika benar ingin dikenang oleh publik, Dedi menyarankan Putri Megawati itu menggunakan kecukupan logistik politiknya untuk mengalokasikan anggarannya untuk membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Apalagi, kata Dedi, sebagai putri mahkota PDI Perjuangan, ia bisa mengakses struktur partai hingga ke desa-desa.

"Itu jauh lebih diingat publik dibanding hanya dengan foto yang terpasang di jalanan. Jauh lebih berdampak jika Puan alokasikan anggaran untuk mengatasi pandemi," demikian saran Dedi.

Dalam beberapa bulan terakhir bertebaran baliho Ketua DPR RI di berbagai titik di Indonesia. Baliho yang dipasang dengan berbagai ukuran besar.

Baliho Puan dengan tulisan Kepak Sayang Kebhinekaan misalnya, juga terpasang di atas jalan protokol kabupaten/kota.

Gambar perempuan yang digadang akan menjadi calon presiden di tahun 2024 mendatang itu, massif terpasang di basis PDIP di provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Bahkan sempat terjadi aksi vandalisme terhadap baliho Puan di Surabaya dan Kota Blitar, Jawa Timur. []