SANCAnews.id

SANCAnews – Polsek Nimboran, di Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Papua dibakar sekelompok massa karena tidak terima warganya ditembak aparat kepolisian.

Penembakan warga tersebut terjadi karena warga melakukan pemalakan di sekitar lokasin kejadian.

"Aparat kami langsung merespon aksi pemalakan warga itu. Setelah tiba di lokasi kejadian  warga yang memalak melakukan perlawanan pada anggota kami saat mau dibuatkan, sehingga anggota mengeluarkan tembakan," kata Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus W.A. Maclariboen, Senin, 2 Agustus 2017.

Pada saat tembakan peringatan, warga yang di lokasi terkena rekoset mengakibatkan warga itu meninggal dunia. "Akibat kematian warga ini, masyarakat membakar Polsek Nimboran," ujarnya. 

Dikatakan saat ini aparat keamanan di bantu Polda Papua telah mengamankan lokasi kejadian untuk mengantisipasi adanya serangan warga kembali. (viva)

SANCAnews – Proyek hibah yang dikucurkan oleh MDF (Multi Donor Fund) bagi warga Padang yang membutuhkan atau menggunakan PDAM Kota Padang untuk pemasangan pipa jaringan di sepanjang Jalan Raya Balai Gadang yang berlokasi di Kel. Balai Gadang, Kecamatan Kototangah Padang, diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Dugaan kecurangan yang dilapangan terpantau diantaranya, untuk kedalaman galian pemasangan pipa terutama pipa 6 Inci. Berdasarkan RAB untuk kedalaman galian sedalam 120 cm, namun yang terjadi dilapangan hanya sedalam 60 cm.

Ketika dikomfimasikan wartawan online SANCAnews.id soal pekerjaan yang telah rampung berapa persen, dengan tegas Adriansyah, menjawab dan menyangkal bahwa foto pemasangan pipa galian yang dikirim tidak ada ketipangangan yang terjadi dan membenarkan pihak pekerja sudah sesuai dengan yang di kerjakan.

“Pemasangan dengan pipa 100 kedalaman 120 cm dan jika Pipa 50 kedalaman 90 cm. Untuk foto yang dikirim itu hanya ujung pipa yang di foto karena pipa sedang menyambung dan tentu terangkat,” ucap Adriansyah sebagai Kepala Pengawas PDAM Padang sembari menyarankan awak media untuk bertemu dengan Humas PDAM.

Disisi lain, Direktur PDAM Padang, Hendra Pebrizal ketika di konfirmasi melalui pesan singkat dengan nomor telp, +62811 666 2xx mengatakan sudah menerima laporan dan menjelaskan jika ingin kompirmasi ulang silakan komfimasi ke Humas sambil menutupnya, dengan kata "terimakasih", Senen (2/8).

Kemudian setelah melewati hari yang panjang, seorang humas PDAM bernama Adi bertemu di sebuah restoran dan pertemuan tersebut berlangsung dengan memberikan 2 (Dua) kupon untuk 10 liter minyak PDAM dengan 1 (satu) kupon nya untuk 5 liter dalam amplop putih sambil berkata, "Terima kasih" usai pertemuan itu. (sanca)

SANCAnews – Narasi yang didengungkan oleh para pendengung atau buzzer di media sosial dalam menanggapi isu seputar pandemi mulai tampak seragam.

Mereka hadir menangkal setiap usulan yang berbeda dengan pemerintah dengan alasan usulan itu merupakan bagian dari jebakan untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo.

“Suara BuzzerRp seragam,” begitu kata kader Partai Demokrat, Rachland Nashidik lewat akun Twitter pribadinya.

BuzzerRp sendiri merupakan sebutan bagi para pendengung di medsos yang diduga dibayar untuk membuat narasi tertentu demi menyelamatkan sang tuan.

Narasi yang disangkal antara lain soal usulan agar pemerintah memprioritaskan anggaran negara untuk kesehatan rakyat. Oleh BuzzerRp, narasi ini dianggap sebagai jebakan agar pembangunan infrastruktur mangkrak.

Sementara narasi kedua yang coba disangkal adalah soal usulan lockdown. Disebut bahwa lockdown merupakan taktik politik yang digulirkan untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo.

“Jadi inikah isi kepala kakak pembina: Keselamatan kekuasaan lebih penting dari keselamatan rakyat? Semoga tak begitu,” demikian Rachland Nashidik. (rmol)

SANCAnews – Dari sisi etika publik gerakan promosi politik Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berupa baliho di berbagai titik tidak dapat dijadikan teladan.

Demikian kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/8).

Kata Dedi, Indonesia sudah lebih dari dari 16 bulan menghadapi pandemi virus corona baru (Covid-19). Imbasnya, saat ini banyak masyarakat yang mengalami kesusahan karena tidak dapat menjalankan aktivitas ekonominya.

Secara politik, Dedi berpandangan apa yang dilakukan Puan adalah sah karena sedang membidik kursi di Pilpres 2024 mendatang.

"Dari sisi etika publik jelas sangat mengganggu terlebih negara dalam konsisi krisis kemanusiaan imbas pandemi. Puan jelas tidak dapat dijadikan teladan," demikian kata Dedi.

Jika benar ingin dikenang oleh publik, Dedi menyarankan Putri Megawati itu menggunakan kecukupan logistik politiknya untuk mengalokasikan anggarannya untuk membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Apalagi, kata Dedi, sebagai putri mahkota PDI Perjuangan, ia bisa mengakses struktur partai hingga ke desa-desa.

"Itu jauh lebih diingat publik dibanding hanya dengan foto yang terpasang di jalanan. Jauh lebih berdampak jika Puan alokasikan anggaran untuk mengatasi pandemi," demikian saran Dedi.

Dalam beberapa bulan terakhir bertebaran baliho Ketua DPR RI di berbagai titik di Indonesia. Baliho yang dipasang dengan berbagai ukuran besar.

Baliho Puan dengan tulisan Kepak Sayang Kebhinekaan misalnya, juga terpasang di atas jalan protokol kabupaten/kota.

Gambar perempuan yang digadang akan menjadi calon presiden di tahun 2024 mendatang itu, massif terpasang di basis PDIP di provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Bahkan sempat terjadi aksi vandalisme terhadap baliho Puan di Surabaya dan Kota Blitar, Jawa Timur. []

SANCAnews – Pemerintahan Joko Widodo terus melakukan pinjaman utang ke luar negeri di tengah pandemi virus corona baru (Covid-19).

Pada semeter II tahun 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mencari tambahan utang sebesar Rp 515,1 triliun.

Kemenkeu menklaim, angka utang itu lebih rendah dari rencana Undang Undang APBN 2021.

Menkeu Sri Mulyani mengurangi kenaikan utang yang awalnya Rp 1.1177 triliun menjadi Rp 958 triliun atau turun 18,6 persen.

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam mencurigai bahwa Covid-19 hanya untuk legitimasi untuk mencari utang yang dilakukan oleh rezim Jokowi.

"Jangan-jangan covid ini justru hanya ingin melegitimasi untuk mencari utang sebesar-besarnya," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/8).

Sehingga kata Saiful, bisa jadi seolah-olah Indonesia dalam keadaan genting corona yang diakibatkan penanganan yang tidak sesuai dengan UU.

Ia mengaku khawtair jika pola keuangan negara di era Jokowi terus seperti saat ini, maka rakyat yang menanggung beban berat utang negara

"Kalau hanya bisanya (utang) demikian, maka tentu rakyat yang akan menjadi korban harus menanggung beban utang negara," pungkas Saiful.

Posisi utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) per akhir Juni 2021 tercatat sebanyak Rp 6.554,56 triliun.

Dengan beban utang sebanyak itu, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menyentuh 41,35 persen. []