SANCAnews.id

SANCAnews – Dari sisi etika publik gerakan promosi politik Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berupa baliho di berbagai titik tidak dapat dijadikan teladan.

Demikian kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/8).

Kata Dedi, Indonesia sudah lebih dari dari 16 bulan menghadapi pandemi virus corona baru (Covid-19). Imbasnya, saat ini banyak masyarakat yang mengalami kesusahan karena tidak dapat menjalankan aktivitas ekonominya.

Secara politik, Dedi berpandangan apa yang dilakukan Puan adalah sah karena sedang membidik kursi di Pilpres 2024 mendatang.

"Dari sisi etika publik jelas sangat mengganggu terlebih negara dalam konsisi krisis kemanusiaan imbas pandemi. Puan jelas tidak dapat dijadikan teladan," demikian kata Dedi.

Jika benar ingin dikenang oleh publik, Dedi menyarankan Putri Megawati itu menggunakan kecukupan logistik politiknya untuk mengalokasikan anggarannya untuk membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Apalagi, kata Dedi, sebagai putri mahkota PDI Perjuangan, ia bisa mengakses struktur partai hingga ke desa-desa.

"Itu jauh lebih diingat publik dibanding hanya dengan foto yang terpasang di jalanan. Jauh lebih berdampak jika Puan alokasikan anggaran untuk mengatasi pandemi," demikian saran Dedi.

Dalam beberapa bulan terakhir bertebaran baliho Ketua DPR RI di berbagai titik di Indonesia. Baliho yang dipasang dengan berbagai ukuran besar.

Baliho Puan dengan tulisan Kepak Sayang Kebhinekaan misalnya, juga terpasang di atas jalan protokol kabupaten/kota.

Gambar perempuan yang digadang akan menjadi calon presiden di tahun 2024 mendatang itu, massif terpasang di basis PDIP di provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Bahkan sempat terjadi aksi vandalisme terhadap baliho Puan di Surabaya dan Kota Blitar, Jawa Timur. []

SANCAnews – Pemerintahan Joko Widodo terus melakukan pinjaman utang ke luar negeri di tengah pandemi virus corona baru (Covid-19).

Pada semeter II tahun 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mencari tambahan utang sebesar Rp 515,1 triliun.

Kemenkeu menklaim, angka utang itu lebih rendah dari rencana Undang Undang APBN 2021.

Menkeu Sri Mulyani mengurangi kenaikan utang yang awalnya Rp 1.1177 triliun menjadi Rp 958 triliun atau turun 18,6 persen.

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam mencurigai bahwa Covid-19 hanya untuk legitimasi untuk mencari utang yang dilakukan oleh rezim Jokowi.

"Jangan-jangan covid ini justru hanya ingin melegitimasi untuk mencari utang sebesar-besarnya," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/8).

Sehingga kata Saiful, bisa jadi seolah-olah Indonesia dalam keadaan genting corona yang diakibatkan penanganan yang tidak sesuai dengan UU.

Ia mengaku khawtair jika pola keuangan negara di era Jokowi terus seperti saat ini, maka rakyat yang menanggung beban berat utang negara

"Kalau hanya bisanya (utang) demikian, maka tentu rakyat yang akan menjadi korban harus menanggung beban utang negara," pungkas Saiful.

Posisi utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) per akhir Juni 2021 tercatat sebanyak Rp 6.554,56 triliun.

Dengan beban utang sebanyak itu, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menyentuh 41,35 persen. []

SANCAnews – Sulit bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan utang China seperti yang dilakukan oleh pemerintahan baru Samoa.

Begitu yang disampaikan pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam.

Menurut Saiful, pemerintahan Joko Widodo seperti sudah ketagihan dengan bantuan-bantuan China.

Analisa Saiful, tidak mungkin China dengan begitu saja mau membantu. China pasti sudah mengkalkulasi untung ruginya.

"Saya kira sangat sulit bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan batman China," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/8).

Menurut Saiful, China dipastikan ingin untung dalam berbagai kerjasama dengan Indonesia. Sehingga tidak mungkin China dengan begitu saja ingin bantu Indonesia.

"Saya mengira tidak mungkin pemerintah Indonesia berani untuk meninggalkan kerjasama dengan China seperti halnya Samoa, karena Indonesia sudah terikat dan terikat dengan China," kata Saiful.

Sehingga kata Saiful, China di Indonesia seperti sangat istimewa. Bahkan, pada saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pun warga negara China bebas keluar masuk Indonesia

"Saya menduga hal tersebut sudah ada kontrak atau deal-deal tertentu dengan pejabat atau rezim yang berkuasa saat ini, termasuk kemungkinan adanya deal untuk tidak memutus kerjasama dengan China," pungkas Saiful.

Hingga April tahun 2021, utang Indonesia ke China mencapai 21,44 miliar dolar atau setara Rp 310 Triliun (asumsi kurs Rp 14.4545 per dolar AS). Secara presentase mengalami peningkatan sebesar 479,45 persen ketimbang 10 tahun lalu yang hanya 3.7 miliar dolar AS. []

SANCAnews – Setelah beberapa waktu lalu Presiden Jokowi digelari "The King of Lips Service" oleh BEM Universitas Indonesia, orang terdekat di kekuasannya Luhut Binsar Pandjaitan diberi label sebagai "The King of Angin Sorga".

Gelar bernada sindiran ini diberikan petinggi Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). aGelar dari partai baru calon peserta pemilu diutarakan oleh Ketua Mahkamah Prima Binbin Firman Tresnadi, Minggu (1/8).

Kata Binbin, setelah pihaknya menelusuri di media massa, ternyata cukup banyak janji-janji kosong atau "angin sorga" yang pernah disampaikan pemabntu Jokowi yang menjabat Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) ini.

"Kami dapat menyebut setidaknya terdapat 13 angin sorga dari Menko Luhut selama menjabat Menko Maritim sejak tahun 2016," ungkap Binbin.

Pertama, pada tahun 2016 Luhut mengatakan bahwa Aramco akan membangun kilang di Balongan. Ternyata akhirnya gagal, Pertamina jalan tanpa Aramco.

Kedua, tahun 2017, pernah janji untuk membantu Menteri KKP Susi Pudjiastuti memberantas maling ikan. Faktanya pada tahun 2019 Susi tidak lagi jadi menteri KKP, dan sampai tahun 2021 ini maling ikan masih ada dan terus bertambah banyak.

Ketiga, pada tahun 2017 juga, Luhut janji bahwa harga garam petani tidak akan lagi di bawah Rp 750/kg. Faktanya harga garam pada tahun 2019 masih di bawah Rp 500/kg dan Bahkan tahun 2020 terus anjlok ke Rp 150/kg hingga Rp 400/kg.

Keempat, tahun 2017 janjikan setop impor garam, tapi yang terjadi sampai sekarang (2021) Indonesia masih impor garam sebanyak 3 juta ton.

Kelima, pada tahun 2017 menjanjikan investasi Qatar di Mandalika, tapi hingga tahun 2021 tidak ada kabar lagi tentang rencana investasi itu.

Keenam, tahun 2018 pernah menjanjikan Sungai Citarum akan bersih, faktanya hingga kini masih dipandang merupakan yang paling tercemar di dunia.

Ketujuh, tahun 2018 berjanji akan menyelesaikan masalah sampah plastik dan menjaga kebersihan laut.

Namun demikian, yang terjadi adalah sampah plastik semakin banyak dan pada tahun 2021 disebut sebagai masa darurat sampah plastik

Catatan Prima yang kedelapan, tahun 2018 pernah menjanjikan tarif listrik tidak akan naik. Faktanya sejak tahun 2019, 2020, hingga 2021 tarif listrik setiap tahun selalu naik.

Janji kesembilan yang ditemukan Prima, pada tahun 2019 menjanjikan investor dari UAE akan bangun kilang Bontang.

Faktanya, hingga kini tidak ada progress apapun, hingga di pertengahan 2021 Pertamina akhirnya memutuskan menghentikan pembangunan kilang Bontang.

Kesepuluh, tahun 2020 menjanjikan investasi 100 miliar Dolar AS dari Softbank untuk pembangunan ibukota baru. Ternyata beberapa hari kemudian langsung dibantah pihak Softbank.

Kesebelas, tahun 2020 meyakinkan bahwa kedatangan TKI China ke industri pengolahan nikel menguntungkan Indonesia. Tahun 2021 ekonom Faisal Basri menghitung bahwa ternyata 90 persen keuntungan industri nikel diboyong ke China.

Catatan Prima keduabelas, pada bulan Maret tahun 2021 Luhut menjanjikan pembangunan smelter Freeport-Tsinghan. Tapi faktanya sebulan kemudian deal gagal.

Catatan Prima yang terakhir, pada Bulan Februari tahun 2021 Luhut janjikan Tesla akan membangun pabrik di Indonesia. Ternyata beberapa minggu kemudian Tesla malah memutuskan investasi ke India. (rmol)

SANCAnews – Tagar #MunarmanKalianApakan sempat menjadi perbincangan di media sosial. Tagar ini muncul lantaran netizen menyebut tidak ada kabar mengenai Munarman.

Pengacara Munarman, Sugito Atmo Prawiro menyebutkan, selama ini tim pengacara maupun keluarga masih menemui Munarman. Hanya saja, waktu kunjungannya dibatasi lantaran adanya aturan PPKM level 4.

"Jadi misalnya yang hanya boleh datang itu misalnya keluarga dua orang, pengacaranya dua orang, terus waktunya juga dibatasi, nggak boleh terlalu lama. Karena kan kondisi yang sekarang ini mengkhawatirkan karena adanya penyebaran virus Delta," ujar Sugito saat dihubungi Detik.com, Minggu (1/8/2021).

Sugito sendiri terakhir kali menemui Munarman Kamis (29/7) lalu. Dia menekankan, tagar tersebut muncul karena orang-orang tidak berinteraksi langsung dengan Munarman.

"Orang yang bikin tagar itu kan pihak-pihak yang gak berinteraksi langsung dengan Munarman. Tapi kalau dari keluarga, tim pengacara, selama ini kami komunikasi lancar, datang pun kapan saja bisa. Yang penting sesuai dengan jadwal kunjungan," jelasnya.

Dihubungi terpisah, Kuasa Hukum Munarman, Azis Yanuar menyebutkan, saat ini Munarman dalam keadaan baik. Kondisinya pun terus dipantau oleh Detasemen Khusus (densus) dan Rumah Tahanan (rutan) Polda Metro Jaya.

"Alhamdulillah sehat dan baik, kemarin Jumat kita tim baru berkunjung untuk urusan hukum beliau alhamdulillah," ujar Azis.

Hanya saja, di tengah kondisi PPKM level 4 ini, Azis mengaku ada penyesuaian jadwal untuk menjenguk Munarman. Hal ini sejalan dengan pembatasan mobilitas masyarakat agar tidak terjadi kerumunan.

"Kondisi PPKM kan memang harus disesuaikan untuk penjengukan, jadi ada perubahan sedikit saja karena PPKM. Tapi tidak masalah untuk kami, karena beliau masih bisa ditemui sesuai aturan dan prokes," katanya.

Dia menekankan perubahan jadwal kunjungan sejalan dengan upaya untuk mengurangi virus. Terlebih, saat ini kasus aktif COVID-19 masih tercatat.

"Ya memang karena perubahan itu kan mobilitas juga otomatis dibatasi. Tujuannya supaya pandemi tidak meluas, terasuk di tahanan untuk mencegah penularan dari luar area," jelasnya.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan saat ini Munarman masih menjalani proses hukum. Dia pun masih mendiami rutan, "Keberadannya ya di rutan, masih diproses hukum," kata Argo. []