SANCAnews.id

SANCAnews – Ketua Umum Cyber Indonesia sekaligus politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Muannas Alaidid, mengaku, tidak jadi melaporkan Habib Abubakar Assegaf ke polisi. Hal itu terkait perseteruannya dengan Abubakar terkait tudingan Syiah.

"Insya Allah saya memilih makmum ikut adab para kiai dan masukan santri NU untuk tidak membawa lagi masalah Abubakar Assegaf ke proses hukum," kata Muannas yang mengirimkan tangkapan layar akun Twitter-nya kepada Republika di Jakarta, Jumat (30/7).

Akar masalah antara Muannas dan Abubakar terjadi di lini masa. Penyebabnya, adalah laporan yang dibuat Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN) Muhammad Rofli Mukhlis ke Polda Metro Jaya. Adapun terlapor adalah Gus Najih yang merupakan putra almarhum KH Maimoen Zubair.

Muannas mendukung Rofli Mukhlis dan turut mengomentari jika Gus Najih layak dilaporkan ke polisi. Kemudian, di Twitter, muncul poster Rofli Mukhlis dengan keterangan sebagai orang Bangil, Kabupaten Pasuruan, yang pernah terlibat penipuan jamaah haji.

Poster itu pun dikomentari Abubakar, yang merupakan tokoh NU Pasuruan, Jawa Timur. Lewat akun @abubakarsegaf, ia berkomentar," Penipus sok ngelaporin ulama. Satunya lagi Muannas, Syiah."

Muannas pun sempat mengomentari Abubakar dengan mengancam untuk melaporkan hal itu ke polisi jika dalam waktu 3x24 jam tidak minta maaf. Muannas membuat status itu pada Rabu (21/7) malam WIB.

Dalam pernyataanya, dia mengaku, jika bukan karena permintaan Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN) Muhammad Rofli Mukhlis, yang juga dihina dan direndahkan, Abubakar sudah dilaporkannya ke Bareskrim Polri, beberapa waktu lalu. Namun, hal itu urung dilakukan.

Muannas mengaku, akan mencoba memaafkan Abu Bakar dan tidak memproses lebih lanjut. "Situasi kita hari ini darurat, ibarat ujian tetap tenang. Modusnya selalu begitu, memecahbelah," kata Muannas.

Sebelumnya, Muannas Alaidid mengancam akan melaporkan Abubakar Assegaf jika tidak menghapus tuduhan Syiah terhadapnya melalui akun Twitter @abubakarasegah Rabu (21/7). Bahkan, untuk membuktikan ia bukan Syiah, Muannas mengunggah kartu NU. []

SANCAnews – Sebuah unggahan memperlihatkan surat pemberitahuan mengenai syarat pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Dalam unggahan tersebut diketahui bila syarat pembuatan SKCK bertambah satu, yaitu sertifikat vaksin.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemberitahuan tersebut berasal dari Polres Metro Tangerang Kota. Warga tidak dapat membuat SKCK bila tidak menunjukkan sertifikat vaksin.

"Bagi pemohon SKCK agar menunjukkan kartu vaksin COVID-19, Apabila tidak dapat menunjukkan kartu vaksin COVID-19 agar segera melakukan vaksin terlebih dahulu," tulisan di surat pemberitahuan yang dilihat Indozone, Sabtu (31/07/2021).

Kasubag Humas Polres Metro tangerang Kota, Kompol Abdul Rachim mengungkapkan bila penyertaan sertifikat vaksin dilakukan agar masyarakat mau menjalani vaksinasi. Sehingga tujuan pemerinta untuk membuat herd immunity dapat tercapai.

Masyarakat tidak perlu sampai vaksin dosis kedua bila ingin membuat SKCK. Bagi masyarakat yang sudah menjalani vaksinasi dosis pertama, sudah bisa mengurus surat tersebut.

Abdul juga mengungkapkan bila syarat tersebut berlaku untuk pembuatan baru maupun perpanjang SKCK. Untuk saat ini, penyertaan sertifikat vaksin berlaku pada pembuatan SKCK saja.

Namun netizen yang melihat surat pemberitahuan yang diunggah akun Instagram @polrestrotangerangkota merasa tidak senang.

"Hahaha ya allah gini amat Indonesia," komentar @afifgest.

"Yaelah..makin dipersulit aja...pdhl udh vaksin jg ga ngejamin BEBAS COVID...," komentar @rizkyvigano.

"Apa hal seperti ini masuk akal ? Dimana kondisinya setiap tempat vaksin tidak selalu dapat (penuh) sedangkan tingkan urgensi SKCK cukup penting," komentar @andichaeridwan. []

SANCAnews – Pernyataan Pandji Pragiwaksono beberapa waktu lalu sempat menghebohkan media sosial lantaran dianggap menghina Presiden Jokowi.

Bahkan, beberapa netizen mengatakan bahwa Pandji hanya mencari sensasi akibat sepi job di masa pandemi.

Pandji Pragiwaksono kemudian buka suara menanggapi tudingan tersebut melalui video yang diunggahnya di kanal Youtube pribadinya, Rabu, 28 Juli 2021.

Komika itu mengatakan bahwa dirinya memang dari dulu sudah biasa meroasting pemerintah dalam komedinya.

“Gue ngetawain presiden, pemerintahan, menteri, anggota DPR. Itu bukan sekarang dari dulu, dari dulu gua enggak kenapa-kenapa ngetawain presiden,” kata Pandji dikutip dari Terkini.id--jaringan Suara.com, Sabtu (31/7/2021).

Ia pun mempertanyakan kepada pihak yang tersinggung dengan ucapannya beberapa waktu lalu. Pandji juga menganggap bahwa orang yang tersinggung merupakan pendukung garis keras Jokowi.

“Kenapa sekarang lu (netizen) tersinggung? Karena presiden yang sekarang lu dukung? Karena lu suka sama presiden yang sekarang? Jadi, presiden sebelumnya boleh diketawain sama gue, yang sekarang presiden yang lu suka, gue enggak boleh ketawain? itu mah bukan tersinggung itu arogan,” ujar Pandji.

Pragiwaksono menyebut bahwa dirinya heran dengan masa sekarang yang sedikit saja netizen sudah banyak yang tersinggung.

Bahkan, ia mengatakan bahwa dirinya lebih senang pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Benaran, gue enggak nyangka sama sekali, gua akui sebagai pelawak gua kangen jaman SBY,” ucapnya. []

SANCAnews – Dugaan penggunaan uang negara hanya untuk membiayai pengelolaan akun media sosial Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati adalah tindakan memalukan.

Dugaan yang diungkap aktivis Adamsyah Wahab atau Don Adam ini pun membuat begawan ekonomi, Rizal Ramli terheran-heran.

"Mosok sih? Jangan ngada-ngada lho," sindir Rizal Ramli disertai emoticon tersenyum di akun Twitternya, Sabtu (31/7).

Bukan tanpa sebab, bila hal tersebut benar, maka akan menambah catatan merah menteri keuangan berpredikat terbaik dunia ini.

RR, sapaan mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini lantas menguliti beragam catatan merah yang sudah ditorehkan Sri Mulyani.

Salah satunya soal utang negara. Tercatat, utang pemerintah hingga 30 Juni 2021 mencapai Rp 6.554,56 triliun dengan komposisi surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 5.711,79 triliun dan pinjaman dalam serta luar negeri sebesar Rp 842,76 triliun.

"Sudah ngutang bunga super mahal, nguntit uang negara untuk urusan pribadi, impor bronton ndak bayar pajak pulak," sindir RR.

"Standar Eropa, Jepang udah abis nih, malu-maluin aja," tandas Rizal Ramli.

Dugaan akun media sosial pribadi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikelola dengan menggunakan uang negara diungkap aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Adamsyah Wahab atau Don Adam, melalui unggahan di akun Twitter pribadinya, Sabtu (31/7).

Pada unggahannya, Don Adam turut menyertakan dua tangkapan layar berisi lowongan sebagai kontributor konten akun medsos Sri Mulyani. Lowongan tersebut diperuntukkan bagi pegawai Kemenkeu di seluruh unit eselon 1.

"Biro KLI (Komunikasi dan Layanan Informasi) akan menyiapkan surat tugas atau SK Tim sebagai dasar penugasan dengan periode pelaksanaan tugas hingga 31 Desember 2021," demikian bunyi lowongan yang dibagikan Don Adam.

"Akun media sosial pribadi Menkeu Sri Mulyani dikelola dengan uang APBN lewat belanja Biro KLI Kemenkeu, dan sekarang melalukan rekrutmen untuk bisa memiliki cyber troopers alias cyber army alias buzzeRp," tambah Don Adam. (rmol)

SANCAnews – Politikus PDIP, Effendi Simbolon mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi COVID-19.

Effendi menilai bahwa Presiden Jokowi sebenarnya telah menyalahi apa yang tercantum dalam konstitusi.

Jika merujuk ke Undang-Undang (UU), kata Effendi, Indonesia seharusnya masuk fase lockdown.

“Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM,” katanya pada Sabtu, 31 Juli 2021, dilansir dari Detik News.

Effendi menduga bahwa di awal pandemi, Pemerintah mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi.

Namun, ia menilai bahwa pada akhirnya, ongkos Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) justru lebih mahal.

Effendi mengungkapkan bahwa onglos PSBB di tahun 2020 itu bahkan lebih dari Rp1000 triliun.

“Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja kan itu,” kata Effendi.

“Sebulan Rp 1 juta aja kali 70 masih Rp 70 triliun. Kali 10 bulan aja masih Rp 700 triliun. Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas kemana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin,” lanjutnya.

Effendi lantas menyinggung bahwa sudah banyak negara lain yang sukses mengatasi pandemi Covid-19 dengan menerapkan lockdown.

Menurutnya, penularan virus Corona itu bisa dicegah jika semua orang tetap berada di rumah.

“PPKM ini dasarnya apa? Rujukannya apa? Arahan Presiden? Mana boleh. Akhirnya panik nggak karuan, uang hilang, habis Rp1.000 triliun lebih,” tukas Effendi.

“Erick Thohir belanja, Menkes belanja. Dengan hasil 0. Minus malah. Ini herd immunity karena iman aja,” tambahnya.

Adapun sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia tidak dapat lockdown sebab semi-lockdown saja sudah membuat rakyat menjerit. []