SANCAnews.id

SANCAnews – Pemprov DKI Jakarta menemukan 99 ribu data ganda keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial COVID-19. Menyikapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersurat ke Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta validasi data penerima bansos.

"Masih ada data double 99.450 KPM merupakan data double dari Kemensos sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data. Pak gubernur sudah bersurat kepada Ibu Menteri sosial untuk meminta kepastian data by name by address," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari dalam diskusi virtual, Jumat (30/7/2021).

Premi menjelaskan, bantuan sosial yang disiapkan oleh Pemprov DKI terdiri atas bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan sosial nontunai berbentuk beras. Total sasaran kedua bansos sebanyak 1.007.379 KPM dengan sumber pendanaan dari APBD DKI.

Namun, dari jutaan KPM, sampai saat ini bansos baru tersalurkan kepada 907 ribu KK karena adanya data ganda. Bansos mulai disalurkan setelah Pemprov DKI mendapatkan kepastian data KPM dari Kemensos.

"Yang 99.450 KPM masih kita hold juga menunggu kepastian data Kemensos," sebutnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI telah menyalurkan bansos nontunai berbentuk beras. Sama halnya dengan bansos tunai tahap 5 dan 6, bantuan beras dari Pemprov DKI menyasar 1.007.379 KPM. Tiap KPM akan menerima 10 kg beras jenis premium. Kendati demikian, sebanyak 99.743 KK di antaranya belum bisa diberikan karena permasalahan data.

Bansos beras disalurkan kepada 907.616 KK di 6 wilayah kota dan kabupaten di Jakarta. Rinciannya, Jakarta Pusat sebanyak 50.526 KK, Jakarta Utara sebanyak 181.367 KK, Jakarta Barat 73.948 KK, Jakarta Selatan sebanyak 142.029 KPM, Jakarta Timur sebanyak 457.250 KK, dan Kepulauan Seribu sebanyak 2.496 KK. (detik)

SANCAnews – Seorang calon bintara Polri yang mendaftar di Polres Minahasa Selatan bernama Rafael Malalangi, viral di media sosial karena namanya diganti dengan orang lain, padahal sudah dinyatakan lulus.

Rafael sebelumnya sudah dinyatakan lulus pada tanggal 22 Juli 2021. Saat itu, pengumuman kelulusan disampaikan melalui live streaming, dan ikut disaksikan oleh seluruh anggota keluarga Rafael.

Namun, tujuh hari kemudian, nama Rafael hilang dari daftar nama-nama yang lulus di lembar pengumuman. Yang menyedihkan, keluarga Rafael sudah membuat syukuran sebagai bentuk rasa syukur atas kelulusan anak mereka.

Hal ini pun menuai atensi Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Utara, Hillary Brigitta Lasut.

Hillary langsung membantu Rafael Malalangi untuk mendapatkan keadilan. Anggota DPR termuda itu menduga ada permainan orang dalam, dan meminta konfirmasi ke Kapolri serta Presiden.

"Mengapa terjadi seperti ini. Apakah ini ada permainan orang dalam atau gimana. Yang pasti saya akan mempertanyakan ini langsung melalui surat kepada Presiden dan Kapolri. Kok bisa jadi begini," tuturnya.

Usahanya pun membuahkan hasil maksimal. Rafael yang tadinya dinyatakan gagal lolos seleksi Bintara Polri, kini dinyatakan diterima dan bisa mengikuti pendidikan Bintara. Polri menambah kuota untuk Rafael.

Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast, saat menggelar konferensi pers, Jumat (30/7/2021).

Keputusan ini tentu saja membuat Rafael senang karena akhirnya dia bisa menjadi seorang polisi yang merupakan impiannya.

“Terima kasih untuk bapak Kapolri, bapak Kapolda dan ibu Hillary yang sudah membantu saya hingga saya bisa menjadi anggota Polri dan mengikuti pendidikan tahun 2022 gelombang pertama, siap terima kasih,” ujar Rafael  lewat unggahan video di akun Instagram @hillarybrigitta.

Rafael juga berjanji akan mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga bisa menjalani latihan menjadi polisi dengan sebaik mungkin.

Dengan kabar baik ini, Hillary berpesan agar setiap anak-anak muda, terutama di Sulawesi Utara tidak takut bermimpi walaupun berasal dari latar belakang berbeda.

“Karena di Indonesia semua anak punya kesempatan yang sama untuk bermimpi dan bercita-cita selama ada semangat dan kemauan, dan yang paling penting Doa dan Iman kepada Tuhan. Salam hangat untuk semuanya. Hari yang bahagia untuk Sulawesi Utara,” imbuh Hillary.

Dia juga berterimakasih atas respon cepat Kapolri dan Kadiv Propam yang menambah kuota untuk Rafael sehingga bisa menjadi Bintara Polri.

SANCAnews – Artis Nikita Mirzani mengambil hikmah dari adanya pandemi COVID-19, yang tengah terjadi saat ini. Seperti yang sudah diketahui, COVID-19 telah mengambil nyawa banyak orang di Indonesia.

Melihat banyaknya korban jiwa karena COVID-19, Nikita mengaku merasa takut. Maka dari itu, Nikita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, ia mengaku rajin salat tahajud.

“Gua enggak tau umur gua sampai kapan. Gua liat banyak teman artis yang meninggal mendadak, gua takut. Gua belum siap, sampai gua punya hobi baru sekarang, salat tahajud,” kata Nikita Mirzani saat ditemui di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Menurut Nikita, kapan waktu meninggal dunia tidak bisa diprediksi. Saat ini, Nikita mengaku sudah menyiapkan banyak hal terbaik untuk anak-anaknya, termasuk asuransi.

“PPKM ini gua berfikir mati itu gak bisa diprediksi ya. Kapan aja kita bisa mati. Makanya dari sekarang gua udah siapin, anak pertama gua dapet ini, kedua dapat ini, ketiga dapat ini,” kata Nikita.

“Ketiganya gua masukin asuransi, kalau gua mati satu anak bisa dapat 40 miliar, gua siapin semua. Sakit di mana pun mereka bisa berobat kemana pun. Gua gak mau kalau gua mati, anak gua terbengkalai. Harta anak-anak gua gak bisa diambil sama siapapun,” kata Nikita menambahkan.

Nikita Mirzani mengakui, kematian adalah nasihat yang paling ampuh. “Benar (kematian adalah nasihat yang paling ampuh). Gua memang sekarang takut mati cuy,” kata Nikita. (viva)

SANCAnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menerima laporan jika Sekretariat National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia sudah menerbitkan red notice atas nama Harun Masiku, kader PDIP yang menjadi buronan dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI.

"Informasi terbaru yang kami terima bahwa pihak Interpol benar sudah menerbitkan red notice atas nama DPO Harun Masiku," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (30/7/2021).

Ali menegaskan lembaga antirasuah terus berupaya mencari dan menangkap Harun Masiku. Segala upaya pelacakan juga terus dilakukan KPK, kata Ali, dengan kerjasama para pihak, Bareskrim Polri, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, dan NCB Interpol.

Maka itu, Ali mengajak masyarakat yang mengetahui keberadaan atau informasi sekecil apapun tentang buronan Harun Masiku agar segera melaporkan ke KPK atau kepolisian.

"Baik di dalam maupun di luar negeri (keberadaan Harun Masiku), agar segera menyampaikan informasinya kepada KPK, Polri, Kemenkumham ataupun NCB Interpol," ucap Ali.

"KPK berharap bisa segera menangkap DPO Harun Masiku."

Dalam kasus suap ini, salah satu pihak yang dijerat KPK adalah eks komisoner KPU RI Wahyu Setiawan.

Terkait kasus tersebut, Wahyu Setiawan telah divonis bersalah dan kini mendekam di dalam Lapas Semarang selama tujuh tahun. Selain pidana badan, Wahyu dibebani kewajiban untuk membayar denda sejumlah Rp200 juta.

Wahyu menerima suap melalui dua perantara yakni Saeful Bahri dan Agustiani. Kedua perantara suap itu pun kini sudah divonis pengadilan.

Kemudian, Agustiani Tio Fridelina divonis empat tahun penjara denda Rp 150 juta serta subsider empat bulan kurungan.

Terakhir, Saeful Bahri divonis satu tahun delapan bulan penjara denda Rp 150 juta serta subsider empat bulan kurungan. (suara)

SANCAnews – Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dirasa telah memberatkan masyarakat lantaran aktivitas sosial dan ekonomi yang dibatasi.

Tidak sedikit masyarakat yang menginginkan kebijakan tersebut dihentikan lantaran sama sekali tidak memberikan efek signifkan dalam menekan laju penyebaran pandemi Covid-19.

Presiden Joko Widodo mengaku telah mendengar aspirasi masyarakat kecil yang menjerit agar PPKM Darurat dibuka.

Atas dasar itu, pemerintah tidak memberlakukan lockdown karena dinilai akan menutup total seluruh sektor yang justru semakin memberatkan rakyat.

“PPKM Darurat itu kan semi lockdown. Itu masih semi saja, saya masuk ke kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit minta untuk dibuka,” ucap Jokowi dalam acara pemberian bantuan presiden produktif usaha mikro di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/7).

Presiden dua periode ini menambahkan pemerintah dengan terpaksa menerapkan PPKM Darurat untuk menekan lonjakan kasus Covid-19. Lonjakan itu, kata Jokowi, terjadi akibat adanya varian baru yakni varian Delta yang sangat masif penyebarannya.

Menurutnya, kebijakan PPKM Darurat diambil pemerintah untuk mengatasi krisis kesehatan dan juga ekonomi.

“Kalau lockdown kita bisa bayangkan dan itu belum juga bisa menjamin dengan lockdown itu permasalahan menjadi selesai,” tandasnya. (rmol)