SANCAnews.id

SANCAnews – Jeritan rakyat akan hilang jika pemerintahan Joko Widodo mau melakukan karantina wilayah atau lockdown dan membiayai semua kebutuhan rakyat.

Begitu tanggapan pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam menanggapi pernyataan Presiden Jokowi soal rakyat menjerit di saat kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Presiden Jokowi malah salahkan rakyat, kalau lockdown berani tidak untuk biayai rakyat tidak? Kalau berani rakyat tentu akan menerima kebijakan lockdown, tapi kalau PPKM Darurat rakyat tidak diberikan apapun, tentu rakyat akan melawan," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (30/7).

Karena menurut Saiful, dengan menyalahkan rakyat, maka publik sadar bahwa Presiden tidak mengerti persoalan dan cenderung hanya menyalahkan rakyat berkaitan dengan penerapan kebijakan PPKM Darurat maupun lockdown.

"Saya kira rezim sedang ingin cuci tangan atas kegagalan penanganan Covid-19, lalu menyalahkan rakyat atas pilihan kebijakan PPKM maupun lockdown," kata Saiful.

Kalau pemerintah berani memenuhi kebutuhan sandang dan pangan rakyat termasuk hewan ternak kata Saiful, rakyat tentu akan mengikuti arahan pemerintah.

"Tapi kalau rakyat dilarang melakukan aktivitas tapi tidak dipenuhi segala kebutuhannya, sudah bagus presiden tidak diturunkan oleh rakyatnya," pungkas Saiful.

Presiden Joko Widodo mengaku telah mendengar aspirasi masyarakat kecil yang menjerit agar PPKM Darurat dibuka.

Atas dasar itu, pemerintah tidak memberlakukan lockdown karena dinilai akan menutup total seluruh sektor yang justru semakin memberatkan rakyat.

“PPKM Darurat itu kan semi lockdown. Itu masih semi saja, saya masuk ke kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit minta untuk dibuka,” ucap Jokowi dalam acara pemberian bantuan presiden produktif usaha mikro di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/7).

Presiden dua periode ini menambahkan pemerintah dengan terpaksa menerapkan PPKM Darurat untuk menekan lonjakan kasus Covid-19. []

SANCAnews – Alasan pemerintah yang lebih memilih menerapkan PPKM Darurat daripada lockdown dipaparkan Presiden Joko Widodo.

Jokowi menganggap, strategi karantina wilayah atau lockdown tidak menjamin penyebaran virus Covid-19 di tengah masyarakat bisa dikendalikan.

Sehingga PPKM Darurat dia anggap sebagai strategi terbaik untuk menekan laju penularan virus, yang juga diperuntukkan memperbaiki kondisi perekonomian domestik.

Penjelasan Jokowi tersebut dianggap aneh oleh Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies, Gde Siriana Yusuf.

"Cara berpikir Jokowi terbalik," ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (30/7).

Menurut Gde Siriana, cara berpikir terbalik Jokowi yang begitu justr akan membuat pandemi Covid-19 di dalam negeri tidak pernah bisa ditangani sampai tuntas.

Berdasarkan pengamatannya terhadap strategi kebijakan di negara lain, lockdown justru dapat secara cepat menekan munculnya kasus positif baru, juga kematian akibat infeksi Covid-19 dan terjadinya kolaps rumah sakit.

"Kuncinya lockdown dua sampai tiga minggu. Artinya virus pada tubuh masyarakat sudah mati, kasus baru akan bisa segera dilokalisir ketika masih sangat sedikit," paparnya.

Selain itu, strategi lockdown juga mensyaratkan adanya pengawasan lebih lanjut di daerah yang melaksanakan, termasuk soal pembatasan orang masuk dan ke luar wilayah tersebut.

"Maka pengawasan ketat di perbatasan, agar virus dari luar wilayah tidak masuk, menjadi kunci keberhasilan," tandasnya.

Penjelasan Presiden Jokowi terkait alasan menerapkan PPKM Darurat disampaikan dalam acara Pemberian Banpres Produktif Usaha Mikro, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (30/7).

Dalam kesempatan tersebut Jokowi menyatakan bahwa saat dilaksanakannya PPKM Darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli masyarakat sudah menjerit, sehingga ia menilai PPKM Darurat sama dengan semi-lockdown.

"Kalau lockdown bisa kita bayangkan! Dan (lockdown) belum bisa menjamin juga masalah (penyebaran virus Covid-19) selesai," ujar Jokowi. [rmol]

SANCAnews – Enam ratus tujuh puluh dua alumni Universitas Indonesia (UI) mendesak Ari Kuncoro mundur sebagai rektor UI karena sudah mencoreng nama baik kampus kuning itu.

Meski demikian, Ari Kuncoro sudah menyatakan mundur sebagai Wakil Komisaris Utama (Wakomut) bank BRI beberapa hari lalu.

Namun, mereka menilai, Ari Kuncoro tetap melanggar aturan sejak awal proses pendaftaran menjadi rektor UI karena sudah mengetahui sebagai orang nomor satu di UI tidak bisa merangkap jabatan.

Demikian bunyi dalam keterangan tertulis itu yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat (20/7/2021).

“Prof. Ari Kuncoro mengetahui bahwa di dalam Statuta UI, merangkap jabatan adalah dilarang dilakukan Rektor UI,” tulisnya.

“Karena itu keikutsertaan Prof Ari Kuncoro saat itu sedang menjabat Komisaris Utama BNI dalam proses pencalonan diri pada pemilihan rektor periode 2019-2024 telah cacat sejak awal,” lanjutnya.

Enam ratus tujuh puluh dua alumni UI yang mendesak Air Kuncoro mundur itu di antaranya: Prof. Dr Lukman Hakim (Ketua Dewan Mahasiswa (DM) 1978), Chandra Motik, (mantan Ketua Iluni Fakultas Hukum), dan Dipo Alam (Ketua DMUI 1975).

Kemudian, Laly ada Tubagus Haryono (mantan Ketua Iluni FMIPA), Moh Peter Sumaryoto (Ketua DM 1981).

Edy Kuscahyanto (Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) 1982), Bachsyaini Husein (Ketua BPM FE 1972), hingga Waketum Partai Gerindra Fadli Zon.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengubah isi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta Universitas Indonesia (UI).

Beleid teranyar, yakni PP nomor 75 tahun 2021 ini menggantikan PP nomor 68 tahun 2013.

Salah satu poin penting yang direvisi adalah aturan mengenai boleh-tidaknya seorang rektor dan wakil rektor rangkap jabatan.

Dalam salinan PP 75 tahun 2021 yang diteken Jokowi pada 2 Juli 2021, Pasal 39 huruf c menyatakan:

Bahwa seorang rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang rangkap sebagai direksi pada BUMN atau BUMD atau swasta.

Poin ini jelas berbeda dengan aturan pada PP 68 tahun 2013 yang tegas menyatakan rektor dan wakil rektor dilarang rangkap jabatan sebagai pejabat pada BUMN atau BUMD atau swasta.

Dengan demikian, rangkap jabatan sebagai rektor dan komisaris BUMN kini diperbolehkan karena yang dilarang hanya sebagai direksi saja.

Aturan baru yang diterbitkan Jokowi ini sekaligus melanggengkan posisi Ari Kuncoro yang rangkap jabatan antara rektor UI dan wakil komisaris BRI.

Selain itu, huruf e Pasal 35 PP 68 tahun 2013 yang menyatakan bahwa rektor dan wakil rektor dilarang rangkap jabatan sebagai pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI, juga dihapus dalam aturan baru.

Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai pihak istana mengenai beleid baru yang merevisi aturan rangkap jabatan rektor UI ini. (pojoksatu)

SANCAnews – Viral acara pisah sambut Kapolres Rembang di Pendopo Museum RA Kartini Rembang karena disebut digelar hingga larut malam dan melanggar PPKM Level 4. Polisi memeriksa enam orang saksi, di antaranya adalah perekam video yang viral di media sosial tersebut.

Kasat Reskrim Polres Rembang, AKP Bambang Sugito, mengatakan enam orang yang diperiksa tersebut berstatus saksi. Mereka adalah inisial W, S, P, M, R, dan W. Di antara enam orang itu ada yang merupakan perekam video acara pisah sambut.

"Kamis sore kami gelar perkara hasil penyelidikan. Enam orang diperiksa sebagai saksi. Tahap penyelidikan. (Terkait pembuat video) Nanti kami dalami pada gelar perkara. Mereka (di antaranya perekam video) masih di Polres," kata Bambang saat dihubungi melalui telepon, Jumat (30/7/2021).

Diwawancara terpisah, Kapolres Rembang AKBP Dandy Ario Yustiawan menyebut pihaknya saat ini masih menelusuri kejadian pasti atas kasus viralnya video tersebut.

"Masih ditelusuri dulu," ucapnya singkat melalui pesan WhatsApp kepada detikcom, hari ini.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Rembang menggelar acara pisah sambut Kapolres Rembang, di Pendopo Museum RA Kartini Rembang, Rabu (28/7) malam. Acara tersebut menjadi viral di media sosial karena disebut digelar hingga larut malam dan melanggar batas PPKM Level 4.

Kasubag Humas Polres Rembang Iptu Ngaenul Mujib mengatakan, acara pisah sambut Kapolres Rembang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Rembang digelar di pendopo museum RA Kartini, Rabu (28/7) malam. Dia menyebut acara itu mulai setelah isya sampai pukul 22.30 WIB.

"Iya semalam, di pendopo acara pisah sambut. Yang mengadakan Pemda, terus kita yang dari Polres, (kapolres) baru dan lama datang. Semalam kalau gak salah mulai setelah isya sampai 22.30 WIB," kata Mujib, Kamis (29/7) pagi.

Namun Kamis (29/7) siang, dia meralat pernyataan tersebut dan memastikan acaranya bubar pukul 20.30 WIB.

"Acara selesai jam 8 malam, kemudian ada molor sedikit sampai 20.30 WIB. Mungkin saat bubarnya yang terlihat molor sampai jam 20.30 WIB jadi tidak jam 22.30 WIB. Tolong untuk direvisi (pernyataan sebelumnya)," kata Mujib kepada detikcom melalui sambungan telepon, Kamis (29/7) siang.

Sementara itu, Bupati Rembang Abdul Hafidz menjelaskan acara pisah sambut tersebut digelar oleh Pemkab Rembang. Tujuannya adalah menyambut Kapolres baru dan mengucap terima kasih kepada Kapolres lama.

"Jadi kami dari Pemkab mengadakan pisah sambut, menyambut kedatangan kapolres baru, dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pak Kapolres lama," papar Bupati Rembang Abdul Hafidz kepada detikcom, Kamis (29/7).

Kabag Prokompim Setda Rembang, Arief Dwi Sulistya, menambahkan, acara tersebut merupakan tradisi di Rembang ketika terjadi pergantian pejabat Kapolres Rembang.

"Acara itu memang digelar karena sudah menjadi adat di sini, pisah sambut itu diselenggarakan. Untuk menyambut kapolres yang baru dan melepas yang lama," terang Arief. []

SANCAnews – Beredar sebuah video yang memperlihatkan seseorang pendeta wanita menolak untuk divaksin usai dirinya mendapat bisikan dari Tuhan viral di jagat media sosial.

Video itu pun dengan cepat beredar luas dan salah satu yang turut menggunggah video tersebut yakni akun twitter @Wylieeilyw, Kamis (29/07/2021).

Dalam video itu menampilkan seorang pendeta wanita yang diketahui bernama Iin Tjipto secara terang-terangan tidak ingin divaksin.

Meski dirinya sering sekali diajak oleh orang-orang sekitar untuk segera divaksin. Namun dengan keteguhan imannya Iin Tjipto selalu menolak ajakan tersebut.

"Saya banyak sekali ditanyain orang soal vaksin. Tapi saya selalu berkata berulang-ulang setiap orang marilah berjalan dengan iman masing-masing," ujarnya.

Kemudian Iin Tjipto mengungkapkan alasannya menolak divaksin lantaran dirinya telah mendapatkan bisikan dari Tuhan yang menyebut vaksin tersebut tidak baik.

"Saya tidak mau vaksin. Karena saya dapat bisikan dari Tuhan. Dan Tuhan berkata tidak baik nak, itu yang Tuhan bilang. Pokoknya saya tidak mau debat, karena Tuhan telah berkata kepada saya (vaksin) tidak baik nak, itu saja sudah," jelasnya.

Sontak unggahan video itu rupanya diresahkan oleh akun tersebut. Pasalnya dengan beredarnya video itu sampai membuat tantenya percaya dan tak mau divaksin.

"Tante aku 60th kekeuh menolak vaksin padahal sekeluarga udah vaksin lengkap. Ditanyain alesannya kenapa, ternyata nerima berita ginian di WA. Dan ini udah tersebar luar. Any thoughts?," tulis akun tersebut.

Sementara itu, warganet lainnya pun sama turut meresahkan video tersebut. Lantaran video ini dinilai provokatif yang bisa menyebabkan orang lain bisa mengikuti perkataan pendeta tersebut.

"Ipar gw sempat termakan berita beginian. Akhirnya ngerti setelah dijelaskan soal firman Tuhan tentang taat pada pemerintah dan soal urutan peristiwa dalam wahyu. Btw, orang itu bilang "Tuhan bicara pada sy", apa maksudnya Tuhan gak bicara pada orang Kristen yg ada di Dinkes?," ujar akun @trustang.

"Masih suka heran kenapa banyak orang lebih percaya sumber ga valid (berita/video/infografik yg entah darimana asalnya) gini daripada yang udah jelas-jelas bener," tutur akun @yonaab.

"Padahal banyak pendeta2 lain yg bilang harus vaksin karena vaksin tidak ada hubunganya sama antikris dll. Masa Tuhan cuma ngelarang ke ibu ini doank dan seolah2 "menjerumuskan" umatnya yg laen untuk tetap vaksin," sahut akun @wartegbanggarr.

"Sebaiknya cari pendeta yg referensinya Alkitab, bukan yg “Tuhan bicara kepada saya” seakan2 literally dan cuma kepada dia doang," timpal akun @r4yr4yr4y. (suara)