SANCAnews.id

SANCAnews – Megawati Soekarnoputri dinilai lupa akan esensi Kudeta 27 Juli 1996 atau Kudatuli sebagai simbol perlawanan terhadap praktik nepotisme yang berurat akar pada zaman Orde Baru dengan sikap diam dan terkesan membiarkan anak dan menantu Joko Widodo maju sebagai kepala daerah.

Demikian antara lain disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti saat menjadi pembicara program Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk “PDIP dan 25 Tahun Tragedi 27 Juli” yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL secara daring, Kamis (29/7).

Megawati tak segarang dulu bersuara saat nepotisme politik saat ini yang semakin merajalela. Padahal menurut Ray, sosok Megawati walaupun melekat sebagai anak Soekarno, bisa mendapat kekuasaan dengan menjadi pimpinan partai politik lantaran figurnya yang memang dianggap mumpuni, bukan karena embel-embel orang tua.

“Jadi yang kita sebut dengan nepotisme itu adalah kekuasaan yang terbagi kepada keluarga kala pusat kekuasaan itu masih menjabat sebagai penguasa,” kata Ray.

Sehingga secara tersirat, Ray Rangkuti ingin mengatakan bahwa Megawati saat ini terkesan mendiamkan nepotisme terjadi di depan matanya melihat anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming menjadi Walikota Solo dan menantunya Bobby Nasution sebagai Walikota Medan.

“Salah satunya itu. Dan tentunya bukan hanya Jokowi. Tapi menurut saya sih banyak di internal PDI Perjuangan hal yang sama terjadi, ada sifat permisif pada ibu Megawati melihat (nepotisme politik) ini,” demikian Ray menekankan. []

SANCAnews – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri hadir secara virtual dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) BMKG 2021. Dalam sambutannya, Megawati mengaku menjadi sosok yang mendirikan BMKG, BNPB, BNN, hingga KPK.

Megawati mulanya menjelaskan alasan dirinya menjadi tokoh dalam BMKG. Dia menceritakan kala itu, saat menjabat wakil presiden, dia ditugasi oleh Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk menangani bencana konflik dan bencana alam.

"Mungkin saya harus menyampaikan mengapa saya muncul di BMKG ini supaya ya dapat dimengerti mengapa disebut tokoh. Jadi sedikit saja, ketika saya menjadi wakil presiden, saya ditugasi oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk menangani pada waktu itu adalah bencana konflik dan bencana alam. Jadi ini tentunya karena penugasan dari Presiden, saya menyatakan siap," kata Megawati dalam sambutannya yang disiarkan YouTube infoBMKG, Kamis (29/7/2021).

Megawati mengungkapkan, saat itu pun dia langsung mencari lembaga yang menangani masalah kebencanaan. Namun, dia terkejut saat mengetahui kantor yang menangani bencana alam berada di bawah direktorat jenderal kementerian.

"Lalu saya ya, melalui kantor wakil presiden, saya minta untuk segera tunjukkan yang namanya yang menangani masalah bencana alam dan saya benar-benar terkejut karena waktu itu tempat yang sekarang disebut BMKG itu berada di subdirektorat jenderal," ungkap profesor (HC) itu.

Atas hal itu, Megawati pun mengaku langsung meminta Gus Dur melakukan perubahan. Dia juga mengaku kala itu mengancam mundur dari ketua penanggulangan bencana.

"Jadi singkat, saya melaporkan hal ini kepada Presiden Abdurrahman Wahid dan saya mengatakan, 'Kalau ini tidak diubah, Pak, maka saya ingin mengundurkan diri dari tugas menjadi ketua penanggulangan bencana'. Saya yang saya ingat Presiden Gus Dur bertanya 'kenapa demikian, Bu?' Ya, artinya saya yang harus saya hadapi adalah akan menjadi sebuah proses yang lambat," tutur Ketua Umum PDIP itu.

Megawati kemudian menyebut BMKG, BNPB, KPK, hingga BNN merupakan lembaga bentukannya.

"Saya yang membuat BMKG, BNPB. Bukan bermaksud untuk menyombongkan diri. BNN, KPK, masih banyak lagi dan lain sebagainya," ungkap Megawati. (detik)

SANCAnews – Data Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Soekarno-Hatta, ada 2.056 warga China yang keluar dari Indonesia sejak 1 Juli hingga 23 Juli 2021.

"Alasan kepergian kami tak mengetahui," kata Kabid Tikim Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Sam Fernando kepada CNBC Indonesia.

Hal serupa juga terjadi pada WN Jepang yang tercatat sebanyak 2.387 orang meninggalkan RI. Berikutnya adalah Korea Selatan (1.537), Amerika Serikat (1.280), Prancis (794), Inggris (664), Rusia (644), Jerman (563), Belanda (475), Arab Saudi (455), dan India (449).

Sejumlah warga negara Asia Tenggara juga tercatat. Di mana 353 warga Filipina telah meninggalkan Indonesia, diikuti oleh Thailand (207), Malaysia (295), dan Singapura (112).

Perlu diketahui, sejauh ini belum terdengar pengumuman resmi dari China yang meminta warganya angkat kaki dari Indonesia. Ini berbeda dengan sejumlah perusahaan Jepang atau pemerintah Arab Saudi yang secara khusus meminta warganya segera meninggalkan RI.

Kekhawatiran akan kasus Covid-19 menjadi penyebab. Ini seiring dengan munculnya varian Delta yang sangat mudah menular, ditambah penuhnya fasilitas medis dan kurangnya oksigen di rumah sakit.

Kemarin, ada pertambahan 45.203 kasus baru Covid-19 di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan dengan kemarin yang tercatat 28.228 kasus. Dengan pertambahan tersebut maka total kasus di Indonesia secara keseluruhan adalah 3,239 juta.

Sementara itu kasus kematian bertambah 2.069 orang dalam sehari sehingga total menjadi 86.835 kasus. Adapun kasus kesembuhan bertambah 47.128 orang sehingga menjadi 2,596 juta orang.

Hingga hari ini kasus aktif Covid-19 di Indonesia bertahan di angka 556.281 pasien. Kasus aktif merupakan pasien yang masih menjalani isolasi mandiri ataupun perawatan di rumah sakit hingga saat ini. []

SANCAnews – Angka kematian akibat terjangkit virus corona baru  (Covid-) di Indonesia totalnya menyentuh 90.552 orang.

Data satuan tugas (Satgas) penanganan Covid-19, dalam sehari ada tambahan orang yang meninggal sebanyak 1.893 orang.

Merespons fakta itu, Aktivis Haris Rusly Moti mengatakan, data kematian yang tinggi itu mengindikasikan organ pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tak berdaya.

Menurut Haris, Joko Widodo telah dihantam oleh virus oligarki sehingga tak berdaya saat hajat hidup rakyat dimangsa oleh para pemilik modal.

"Angka ini menandai tak berdayanya organ tubuh pemerintahan Jokowi yang dihantam virus oligarki pemangsa hajat hidup orang banyak," demikian cuitan Haris Rusli Moti, Kamis Malam (29/7).

Aktivis Petisi'28 itu mendesak Presiden menyampaikan secara terbuka pertanggungjawaban karena telah gagal mengendalikan pandemi Covid-19.

Mengingat konstitusi negara Indonesia telah memberikan mandat kepada pemimpin negara untuk senantiasa melindungi seluruh rakyatnya.

"Seluruh rakyat harus mendesak Presiden Jokowi menyampaikan pidato pertanggungjawaban di hadapan rakyat karena gagal "melindungi segenap tumpah darah Indonesia" yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945," demikian cuitan penutup Haris yang kecewa pada pemerintah yang gagal tangani Covid-19.

Hingga Kamis (29/7) total tambahan kasus dalam sehari bertambah 43.479. Totalnya sejak awal pandemi sudah menyentuh 3.331.206 kasus. Sedangkan kasus aktif per hari ini masih di angka 554.484 pasien. (rmol)

SANCAnews – Polemik ucapan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada penganut agama Baha'i di Indonesia menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf.

Politisi PKS itu mengingatkan agar Menag Yaqut tidak membuat gaduh masyarakat dengan pernyataan kontroversial.

“Saya mengimbau kepada Menteri Agama supaya menghindari perbuatan yang berpotensi memicu polemik sehingga mengusik fokus Kementerian Agama dalam menjalankan tupoksinya selama pandemi,” tutur Bukhori, Kamis (29/7).

Bukhori mengatakan, tidak ada keperluan yang berarti dengan memberikan ucapan selamat hari raya kepada penganut agama Baha’i.

Selain itu, dirinya juga khawatir ucapan Menteri Agama akan mengusik sensitivitas keagamaan umat beragama yang telah diakui secara resmi oleh negara.

Padahal menurut Bukhori, konstitusi Indonesia kita tidak mengakuinya sebagai agama resmi. Kontradiksi ini yang pada akhirnya menimbulkan kebingungan dan sentimen di masyarakat.

“Tidak ada urgensinya. Sementara, patut disayangkan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama dilakukan atas nama negara, sehingga menimbulkan kesan adanya pengakuan secara resmi oleh negara terhadap eksistensi agama Baha’i,” kritiknya. 

Bukhori kemudian menyitir Undang Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama disebutkan dalam penjelasan di Pasal 1 bahwa terdapat enam agama yang dipeluk penduduk Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konfusius (Konghucu).

Lebih lanjut, Bukhori memahami semangat inklusif pembantu Jokowi yang karib disapa Gus Yaqut itu.

Bahkan Bukhori mengapresiasi pesan toleransi yang hendak disyiarkan oleh Menteri Agama kepada seluruh lapisan masyarakat.

Meski demikian, pemerintah semestinya menggunakan narasi yang cermat, proporsional, dan bijaksana.

Ia menilai, apa yang dilakukan oleh pemerintah terindikasi melampaui koridor atau batasan hukum yang jelas.

“Namun pada intinya, PKS mendukung komitmen negara untuk memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama sepanjang dilakukan melalui cara-cara yang proporsional, khususnya cara-cara yang tidak menyalahi keimanan masing-masing penganut agama,” pungkasnya.

Melalui sebuah video, Gus Yaqut mengucapkan selamat merayakan hari raya Naw-Ruz 178 EB.

"Suatu hari pembaharuan yang menandakan musim semi spiritual dan jasmani, setelah umat Baha'i menjadikan ibadah puasa selama 19 hari," demikian Yaqut membuka pidatonya.

Ia juga menyinggung dalam bernegara pentingnya membangun persatuan seluruh elemen bangsa. Ia juga menyinggung pentingnya moderasi beragama dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

"Agama perlu menjadi sarana yang memberikan stimulus rohani bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa bekerja sama dan maju," kata Politisi PKB itu. (rmol)