SANCAnews.id

SANCAnews – Angka kematian akibat terjangkit virus corona baru  (Covid-) di Indonesia totalnya menyentuh 90.552 orang.

Data satuan tugas (Satgas) penanganan Covid-19, dalam sehari ada tambahan orang yang meninggal sebanyak 1.893 orang.

Merespons fakta itu, Aktivis Haris Rusly Moti mengatakan, data kematian yang tinggi itu mengindikasikan organ pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tak berdaya.

Menurut Haris, Joko Widodo telah dihantam oleh virus oligarki sehingga tak berdaya saat hajat hidup rakyat dimangsa oleh para pemilik modal.

"Angka ini menandai tak berdayanya organ tubuh pemerintahan Jokowi yang dihantam virus oligarki pemangsa hajat hidup orang banyak," demikian cuitan Haris Rusli Moti, Kamis Malam (29/7).

Aktivis Petisi'28 itu mendesak Presiden menyampaikan secara terbuka pertanggungjawaban karena telah gagal mengendalikan pandemi Covid-19.

Mengingat konstitusi negara Indonesia telah memberikan mandat kepada pemimpin negara untuk senantiasa melindungi seluruh rakyatnya.

"Seluruh rakyat harus mendesak Presiden Jokowi menyampaikan pidato pertanggungjawaban di hadapan rakyat karena gagal "melindungi segenap tumpah darah Indonesia" yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945," demikian cuitan penutup Haris yang kecewa pada pemerintah yang gagal tangani Covid-19.

Hingga Kamis (29/7) total tambahan kasus dalam sehari bertambah 43.479. Totalnya sejak awal pandemi sudah menyentuh 3.331.206 kasus. Sedangkan kasus aktif per hari ini masih di angka 554.484 pasien. (rmol)

SANCAnews – Polemik ucapan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada penganut agama Baha'i di Indonesia menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf.

Politisi PKS itu mengingatkan agar Menag Yaqut tidak membuat gaduh masyarakat dengan pernyataan kontroversial.

“Saya mengimbau kepada Menteri Agama supaya menghindari perbuatan yang berpotensi memicu polemik sehingga mengusik fokus Kementerian Agama dalam menjalankan tupoksinya selama pandemi,” tutur Bukhori, Kamis (29/7).

Bukhori mengatakan, tidak ada keperluan yang berarti dengan memberikan ucapan selamat hari raya kepada penganut agama Baha’i.

Selain itu, dirinya juga khawatir ucapan Menteri Agama akan mengusik sensitivitas keagamaan umat beragama yang telah diakui secara resmi oleh negara.

Padahal menurut Bukhori, konstitusi Indonesia kita tidak mengakuinya sebagai agama resmi. Kontradiksi ini yang pada akhirnya menimbulkan kebingungan dan sentimen di masyarakat.

“Tidak ada urgensinya. Sementara, patut disayangkan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama dilakukan atas nama negara, sehingga menimbulkan kesan adanya pengakuan secara resmi oleh negara terhadap eksistensi agama Baha’i,” kritiknya. 

Bukhori kemudian menyitir Undang Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama disebutkan dalam penjelasan di Pasal 1 bahwa terdapat enam agama yang dipeluk penduduk Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konfusius (Konghucu).

Lebih lanjut, Bukhori memahami semangat inklusif pembantu Jokowi yang karib disapa Gus Yaqut itu.

Bahkan Bukhori mengapresiasi pesan toleransi yang hendak disyiarkan oleh Menteri Agama kepada seluruh lapisan masyarakat.

Meski demikian, pemerintah semestinya menggunakan narasi yang cermat, proporsional, dan bijaksana.

Ia menilai, apa yang dilakukan oleh pemerintah terindikasi melampaui koridor atau batasan hukum yang jelas.

“Namun pada intinya, PKS mendukung komitmen negara untuk memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama sepanjang dilakukan melalui cara-cara yang proporsional, khususnya cara-cara yang tidak menyalahi keimanan masing-masing penganut agama,” pungkasnya.

Melalui sebuah video, Gus Yaqut mengucapkan selamat merayakan hari raya Naw-Ruz 178 EB.

"Suatu hari pembaharuan yang menandakan musim semi spiritual dan jasmani, setelah umat Baha'i menjadikan ibadah puasa selama 19 hari," demikian Yaqut membuka pidatonya.

Ia juga menyinggung dalam bernegara pentingnya membangun persatuan seluruh elemen bangsa. Ia juga menyinggung pentingnya moderasi beragama dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

"Agama perlu menjadi sarana yang memberikan stimulus rohani bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa bekerja sama dan maju," kata Politisi PKB itu. (rmol)

Oleh: M. Rizal Fadillah

TIDAK ada angin Tidak ada hujan, tiba-tiba Menteri Agama Yaquts Qoumas muncul di media lalu mengucapkan selamat merayakan hari raya Naw Ruz 178 EB. Dikira Nopol Mobil eh tak taunya hari raya agama Baha'i.

Begitu perlunya Menag ini mengucapkan selamat hari raya. Sangat prihatin sekali rasanya beragama kini. Menyedihkan bangsa Indonesia di masa Jokowi memiliki Menteri Agama yang kacau balau. Mushibah ini lebih berat dari pandemi Covid-19.

Baha'i menyerupai agama Islam tapi menyimpang. Meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Bukan saja sesat tetapi juga menodai kesucian agama Islam. Kriminal kategorinya. Jika mengaku bukan Islam, maka agama ini tidak diakui keberadaan sebagai agama di Indonesia.

Gus Dur hanya menambah satu agama Kong Hu Chu, setelah itu tidak ada lagi. Yaquts tak berwenang menetapkan agama baru, "bid'ah" he hee.

Yaquts bikin gara-gara dan membuat suasana panas. Memang dia sejak awal tak pantas menjadi Menteri Agama. Setelah hendak mengangkat Syi'ah dan Ahmadiyah kini mempromosikan Baha'i mungkin besok agama Cecunguk, Kadaliyah atau Kutukupret. Agama yang nyata diada-adakan. Menghargai yang sedikit menyakiti yang banyak. Umat Islam wajar jika resah bahkan marah. 

Baha'i difatwakan sesat oleh MUI karena cara ibadah menyimpang seperti shalat sehari tiga kali, puasa 19 hari, berkiblat ke gunung Carmel di Israel, Baha'ullah itu Rasul, tempat ibadah bukan masjid tetapi "mashriqul adhkar" tempat puji-pujian dan do'a. Tak ada shalat jum'at. Shalat berjama'ah pun tidak ada, yang ada hanya shalat jenazah berjama'ah.

Baha'i adalah agama campur aduk antara Budha, Brahma, Zoroaster, Mazdaq, Kebatinan, Kristen dan Yahudi serta faham-faham Persia sebelum Islam. Dalam perkembangannya mencampuradukkan pula Islam, Kristen, dan Yahudi. Karenanya taknjelas apakah Baha'i itu agama atau bukan. Sekte atau ajaran khayalan ?

Anehnya, saat negara belum resmi mengakui Baha'i sebagai agama, justru Menteri Agama Yaquts secara resmi dan dengan serius telah mengucapkan selamat hari raya Naw Ruz 178 EB kepada masyarakat Baha'i.

Memang mengurus agama itu harus ngerti agama dan pakai akidah. Bukan asal-asalan bertoleransi segebrusnya.

Macem-macem saja Menteri Agama ini. Entah apa maksudnya, apakah sengaja ingin bikin gaduh negara dan rakyat?

Waspadalah pada gaya permainan Komunis yang biasa mengadu domba dan mengada-ada dalam urusan agama. Syi'ah, Ahmadiyah, dan Baha'i adalah hulu ledak kekacauan. Kiranya pak Menteri jangan menjadi pemicu.

(Pemerhati politik dan kebangsaan)

SANCAnews – Ketua Umum Pro Demokrasi (Prodem), Iwan Sumule menanggapi pernyataan Politikus Demokrat Andi Arief yang menyebut bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) punya kuasa untuk menyerukan rakyat turun ke jalan.

Prodem pun menilai, apabila hal itu memang benar maka pihaknya meminta kepada SBY agar segera menyerukan rakyat turun ke jalan.

Pasalnya, menurut Iwan, kondisi negara saat ini sudah mulai kritis lantaran pemerintahan Presiden Jokowi gagal menangani pandemi Covid-19.

Akibatnya, kata Iwan, puluhan ribu nyawa rakyat menjadi korban dan jutaan rakyat lainnya menderita.

“Sudah puluhan ribu korban jiwa dan jutaan rakyat menderita karena gagalnya penanganan Covid-19,” ujar Iwan Sumule, Rabu 28 Juli 2021 seperti dikutip dari Hops.id.

Selain itu, Iwan juga menilai bahwa tak ada perubahan dalam kebijakan penanganan Covid-19. Bahkan, menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah sama sekali tak menjalankan aturan sesuai Undang-Undang.

“Kebijakan penanganan Covid-19 tak berubah, tak menjalankan aturan yang diisyaratkan dan UU tak dijalankan dengan sebenarnya. Harapan hidup jadi ilusi,” tuturnya.

Lantaran hal itu, pihak Prodem pun mendesak kepada SBY agar segera menyerukan rakyat untuk turun ke jalan.

“Ayo serukan (rakyat turun ke jalan), Pak SBY!,” tegas Iwan Sumule.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa saja menyerukan rakyat turun ke jalan apabila mantan Presiden RI itu menghendaki hal tersebut.

Hal itu disampaikan Andi Arief lantaran menilai pemerintah dan para buzzer terus menerus menuduh SBY sebagai pihak di balik aksi demo.

Andi Arief lewat cuitannya di Twitter beberapa waktu lalu, mengungkapkan bahwa selama ini SBY selalu diam saat difitnah.

Namun, kata Arief, SBY  bisa saja bereaksi keras. Akan tetapi, hal itu menurutnya bukanlah tipikal dari seorang presiden dua periode sekelas SBY.

“Kalau terus dituduh pemerintah dan buzzer dalangi gerakan rakyat, Pak SBY manusia biasa yang bisa bereaksi,” ungkapnya.

Menurut Andi Arief, apabila SBY menyerukan kepada masyarakat untuk turun ke jalan maka hal itu akan dilakukan rakyat.

“Rasanya, rakyat akan turun ke jalan kalau beliau serukan. Tapi itu bukan DNA SBY,” ujarnya. (terkini)