SANCAnews.id

Oleh: M. Rizal Fadillah

TIDAK ada angin Tidak ada hujan, tiba-tiba Menteri Agama Yaquts Qoumas muncul di media lalu mengucapkan selamat merayakan hari raya Naw Ruz 178 EB. Dikira Nopol Mobil eh tak taunya hari raya agama Baha'i.

Begitu perlunya Menag ini mengucapkan selamat hari raya. Sangat prihatin sekali rasanya beragama kini. Menyedihkan bangsa Indonesia di masa Jokowi memiliki Menteri Agama yang kacau balau. Mushibah ini lebih berat dari pandemi Covid-19.

Baha'i menyerupai agama Islam tapi menyimpang. Meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Bukan saja sesat tetapi juga menodai kesucian agama Islam. Kriminal kategorinya. Jika mengaku bukan Islam, maka agama ini tidak diakui keberadaan sebagai agama di Indonesia.

Gus Dur hanya menambah satu agama Kong Hu Chu, setelah itu tidak ada lagi. Yaquts tak berwenang menetapkan agama baru, "bid'ah" he hee.

Yaquts bikin gara-gara dan membuat suasana panas. Memang dia sejak awal tak pantas menjadi Menteri Agama. Setelah hendak mengangkat Syi'ah dan Ahmadiyah kini mempromosikan Baha'i mungkin besok agama Cecunguk, Kadaliyah atau Kutukupret. Agama yang nyata diada-adakan. Menghargai yang sedikit menyakiti yang banyak. Umat Islam wajar jika resah bahkan marah. 

Baha'i difatwakan sesat oleh MUI karena cara ibadah menyimpang seperti shalat sehari tiga kali, puasa 19 hari, berkiblat ke gunung Carmel di Israel, Baha'ullah itu Rasul, tempat ibadah bukan masjid tetapi "mashriqul adhkar" tempat puji-pujian dan do'a. Tak ada shalat jum'at. Shalat berjama'ah pun tidak ada, yang ada hanya shalat jenazah berjama'ah.

Baha'i adalah agama campur aduk antara Budha, Brahma, Zoroaster, Mazdaq, Kebatinan, Kristen dan Yahudi serta faham-faham Persia sebelum Islam. Dalam perkembangannya mencampuradukkan pula Islam, Kristen, dan Yahudi. Karenanya taknjelas apakah Baha'i itu agama atau bukan. Sekte atau ajaran khayalan ?

Anehnya, saat negara belum resmi mengakui Baha'i sebagai agama, justru Menteri Agama Yaquts secara resmi dan dengan serius telah mengucapkan selamat hari raya Naw Ruz 178 EB kepada masyarakat Baha'i.

Memang mengurus agama itu harus ngerti agama dan pakai akidah. Bukan asal-asalan bertoleransi segebrusnya.

Macem-macem saja Menteri Agama ini. Entah apa maksudnya, apakah sengaja ingin bikin gaduh negara dan rakyat?

Waspadalah pada gaya permainan Komunis yang biasa mengadu domba dan mengada-ada dalam urusan agama. Syi'ah, Ahmadiyah, dan Baha'i adalah hulu ledak kekacauan. Kiranya pak Menteri jangan menjadi pemicu.

(Pemerhati politik dan kebangsaan)

SANCAnews – Ketua Umum Pro Demokrasi (Prodem), Iwan Sumule menanggapi pernyataan Politikus Demokrat Andi Arief yang menyebut bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) punya kuasa untuk menyerukan rakyat turun ke jalan.

Prodem pun menilai, apabila hal itu memang benar maka pihaknya meminta kepada SBY agar segera menyerukan rakyat turun ke jalan.

Pasalnya, menurut Iwan, kondisi negara saat ini sudah mulai kritis lantaran pemerintahan Presiden Jokowi gagal menangani pandemi Covid-19.

Akibatnya, kata Iwan, puluhan ribu nyawa rakyat menjadi korban dan jutaan rakyat lainnya menderita.

“Sudah puluhan ribu korban jiwa dan jutaan rakyat menderita karena gagalnya penanganan Covid-19,” ujar Iwan Sumule, Rabu 28 Juli 2021 seperti dikutip dari Hops.id.

Selain itu, Iwan juga menilai bahwa tak ada perubahan dalam kebijakan penanganan Covid-19. Bahkan, menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah sama sekali tak menjalankan aturan sesuai Undang-Undang.

“Kebijakan penanganan Covid-19 tak berubah, tak menjalankan aturan yang diisyaratkan dan UU tak dijalankan dengan sebenarnya. Harapan hidup jadi ilusi,” tuturnya.

Lantaran hal itu, pihak Prodem pun mendesak kepada SBY agar segera menyerukan rakyat untuk turun ke jalan.

“Ayo serukan (rakyat turun ke jalan), Pak SBY!,” tegas Iwan Sumule.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa saja menyerukan rakyat turun ke jalan apabila mantan Presiden RI itu menghendaki hal tersebut.

Hal itu disampaikan Andi Arief lantaran menilai pemerintah dan para buzzer terus menerus menuduh SBY sebagai pihak di balik aksi demo.

Andi Arief lewat cuitannya di Twitter beberapa waktu lalu, mengungkapkan bahwa selama ini SBY selalu diam saat difitnah.

Namun, kata Arief, SBY  bisa saja bereaksi keras. Akan tetapi, hal itu menurutnya bukanlah tipikal dari seorang presiden dua periode sekelas SBY.

“Kalau terus dituduh pemerintah dan buzzer dalangi gerakan rakyat, Pak SBY manusia biasa yang bisa bereaksi,” ungkapnya.

Menurut Andi Arief, apabila SBY menyerukan kepada masyarakat untuk turun ke jalan maka hal itu akan dilakukan rakyat.

“Rasanya, rakyat akan turun ke jalan kalau beliau serukan. Tapi itu bukan DNA SBY,” ujarnya. (terkini)

SANCAnews – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah melonggarakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebab, MUI menilai banyak daerah yang sudah zona hijau, namun kegiatan ibadah masih dibatasi.

"Perlu ada pengamatan, penetapan PPKM ini tidak 'gebyah uyah'. Misalnya ada salah satu daerah di satu kabupaten yang betul-betul aman, masih zona hijau sehingga penerapan PPKM ini tentu ada perbedaan," kata Ketua Umum KH Miftachul Akhyar dalam dialog virtual Menko Polhukam Mahfud MD, Selasa (27/7) malam.

Menurut Miftachul, jika penerapan PPKM 'tidak gebyah uyah', maka bisa mengurangi perdebatan yang terjadi di tengah masyarakat, terlebih lagi soal kegiatan peribadatan.

"Masih banyak yang terjadi di masyarakat merasa beribadah dibatasi, padahal mereka merasa berada di zona hijau dan mereka siap melaksanakan protokol kesehatan. Yang dilarang itu kan kerumunan, nah definisi atau batasan kerumunan ini seperti apa? Ini juga perlu ada penjelasan," ujar Miftachul.

Senada dengan Miftachul, Ketua Bidang Fatwa MUI KH Cholil Nafis mengatakan PPKM dapat dilonggarkan namun protokol kesehatan harus lebih ditingkatkan.

"Saya ingin mempertegas, gimana kalau prokes saja yang diperkuat. PPKM ini ingin menciptakan kedisiplinan masyarakat, diantaranya penularan itu. Jadi barangkali PPKM ini bisa diperkecil lagi, artinya di area tertentu saja," kata Cholil.

Sementara itu, Mahfud MD mengatakan kepada MUI bahwa pemerintah sudah bekerja sekuat tenaga dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19. Untuk itu, kata Mahfud, pemerintah butuh kritik dan masukan dari berbagai pihak, termasuk MUI.

"Tadi ada usulan PPKM supaya dilonggarkan, tadi ada mengeluh wali santri sekarang ini sudah menjerit. Gus Kholil tadi juga mengusulkan yang diketatkan prokesnya saja. Oke nanti kita evaluasi sebagai masukan," ujar Mahfud MD. (indozone)