SANCAnews.id

SANCAnews – Ekonom senior Rizal Ramli memberikan rumusan bila Pemerintah Pusat mengambil langkah karantina wilayah atau lockdown, bila pandemi Covid-19 belum mereda.

“Rumus mendapatkan simpati masyarakat: Kalau Rakyat Perutnya Kenyang, Hatinya Tenang dan pikirannya gembira begitupun sebaliknya, kalau perutnya kosong yah pikirannya dan hatinya bisa kemana-mana dan bisa berpotensi melakukan hal hal yang tidak di inginkan,” ujar tokoh pergerakan itu dalam acara Himpunan Mahasiswa Islam, pada hari ini, Senin (26/7).

Diketahui, ekonomi masyarakat saat ini terjepit imbas dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang kembali diperpanjang oleh pemerintah.

Masyarakat di berbagai daerah sudah berteriak agar pemerintah membuka kegiatan masyarakat. Namun, Presiden Joko Widodo kembali memberlakukan PPKM level 4 hingga 2 Agustus mendatang.

Karena imbas PPKM tersebut, mantan Menko Perekonomian itu sudah jauh-jauh hari agar pemerintah memberlakukan lockdown. Hal itu, kata dia sebagai solusi mempercepat putus mata rantai Covid-19.

“Solusi untuk mempercepat pemutusan mata rantai covid-19 secara efektif iyalah Lockdown … Pun kalau ada varian baru muncul lagi yah lockdown lagi. Gitu aja kok repot. Tapi jangan pelit sama rakyat, kasih makan yg ndak mampu!” ujar mantan Menko Kemaritiman tersebut.

Kebijakan lockdown pasti akan diterima masyarakat, bila ditanyakan langsung ke masyarakat asal, kata Rizal dijamin oleh pemerintah.

“Secara random tanya sama rakyat dan pedagang kecil, ‘Mau ndak diam di rumah saja sebulan, diberi makanan dan obat klo lock-down? Jawabnya, mau banget bang, kapan lagi kita bisa kelonan sama bini, main sama anak-anak, As simple as that – cuman ono ndak mau, pelit sama rakyat,” ujarnya.

Lockdown Lebih Murah

Lantas Rizal Ramli pun merinci perhitungan pengeluaran pemerintah dari kebijakannya melakukan lockdown. Kata Kepala Bulog itu, sebenarnya tidak begitu mahal, daripada pemerintah menghabiskan 1035 triliun selama ini, lebih baik pemerintah segera melakukan lockdown.

“Nolong rakyat susah kok kerugian? Untuk lock down sebulan, kasih makan 70 juta keluarga a Rp1,5 juta cuman Rp105T. Klo lock down 3 bulan, hanya 315T + obat 100T. Total hanya 415T. Dasar pelit sama rakyat ! Klo oligarki, langsung kasih berbagai keringanan dan kemudahan. Payah,” kata Rizal Ramli.

Mantan penasihat ekonomi Fraksi ABRI di DPR RI pada era Orde Baru itu mengatakan, seluruh pemerintahan di dunia ini menggunkan strategi lockdown on-off dan vaksinasi dalam penanganan pandemi Covid-19. Karena itu, mereka lebih mudah mengendalikannya.

“Seluruh dunia pake lock-down on-off dan vaksinasi. Lebih cepat mengendalikan covid. Ekonomi bisa pulih lebih cepat ! Cara2 lain yg bertele-tele, hanya gonta-ganti istilah, hanya akan membuat biaya sosial, finansial dan ekonomis berkali2 lebih mahal ! 2020: habis 1035T, hasil nol!” ujar Rizal. (aktual)

SANCAnews – Kebijakan pemerintah memberi waktu 20 menit makan di tempat bagi pengunjung rumah makan menjadi bahan lelucon.

Tenggat wajtu itu sebagai konsekuenesi penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang resmi berlaku sejak 26 Juli.

Kebijakan ini dianggap tidak akan efektif dalam menekan laju penyebaran pandemi virus corona baru (Covid-19) yang saat ini mulai mengganas.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi sepakat dengan masyarakat bahwa kebijakan makan selama 20 menit itu tidak masuk akal.

Sebab, kata Baidowi setiap orang memiliki cara makan yang berbeda-beda.

"Memang ndak masuk akal makan dalam waktu 20 menit. Makanan tidak bisa dikunyah sampek halus tapi buru-buruu ditelan,” ucap Baidowi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/7).

Anggota Komisi VI DPR RI ini menambahkan, jika dikhawatirkan tempat makan menjadi klaster Covid-19.

Menurut pria yang karib disapa Awik ini, seharusnya tempat makan tidak dibuka dulu guna mencegah terjadinya penyebaran virus.

“Seharusnya untuk makan di restoran jangan dibuka dulu kalau memang mengkhawatirkan daripada dikasih waktu 20 menit,” imbuhnya.

Dia menyarankan agar pemerintah memberikan waktu sedikit lebih panjang untuk para pengunjung restoran.

Dengan demikian, Awi meyakini masyarakat akan bisa menikmati makanannya.

Mengingat, dalam sebulan banyak masyarakat tidak bisa menikmati makanan di restoran akibat dari PPKM Darurat yang diberlakukan pemerintah.

"Ya kalau masih ragu take away aja. Atau kalau sudah boleh, ya minimal 30 menit jangka waktunya,” tandasnya. []

SANCAnews – Puluhan ribu nyawa manusia Indonesia telah berguguran akibat pandemi Covid-19. Penanganan yang gagal karena minim terobosan dan tidak terukur menjadi penyebabnya.

Begitu kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (27/7).

“Sudah puluhan ribu korban jiwa dan jutaan rakyat menderita karena gagalnya penanganan Covid-19,” tuturnya.

Iwan Sumule menilai bahwa semua itu terjadi karena pemerintah terkesan menyepelekan Covid-19 di awal pandemi terjadi. Akibatnya, kini mereka gamang dan selalu salah langkah.

Mirisnya lagi, pemerintah seolah tutup telinga atas beragam masukan dari para aktivis, ahli, hingga mahasiswa.

“Kebijakan penanganan Covid-19 tak berubah, tidak menjalankan aturan yang diisyaratkan dan UU tak dijalankan dengan sebenarnya,” tegas Iwan Sumule.

UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Wilayah seharusnya bisa menjadi patokan pemerintah dalam bergerak. Di mana aktivitas manusia dihentikan sementara waktu dan selama itu pula semua diberi pasokan pangan, termasuk hewan ternak.

Kini Iwan Sumule menaruh harapan pada Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sedang diserang fitnah menjadi dalang gerakan rakyat.

Di mana kepada para penebar fitnah, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief mengingatkan bahwa SBY bisa saja mengeluarkan seruan kepada rakyat untuk turun ke jalan jika memang yang bersangkutan mau.

“Harapan hidup jadi ilusi. Ayo serukan Pak SBY,” desak Iwan Sumule.

Andi Arief sebelumnya menekankan bahwa SBY selama ini selalu diam saat difitnah. Tapi bukan berarti SBY tidak bisa bereaksi keras. Namun hal tersebut bukanlah tipikal seorang presiden dua periode sekelas SBY.

"Kalau terus dituduh pemerintah dan buzzer dalangi gerakan rakyat, Pak SBY manusia biasa yang bisa bereaksi," kata Andi Arief.

Bahkan baginya, pengaruh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut masih cukup kuat bila benar-benar dilakukan.

"Rasanya, rakyat akan turun ke jalan kalau beliau serukan. Tapi itu bukan DNA SBY," tandas Andi Arief. []

SANCAnews – Gerbong mutasi di tubuh Polri kembali bergerak. Sebanyak 504 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) mengalami pergantian jabatan. Salah satunya, Kapolda Aceh Irjen Wahyu Widada dimutasi menjadi asisten sumber daya manusia (As SDM) Kapolri.

Dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1506/VII/KEP./2021 disebutkan bahwa Irjen Wahyu Widada menjadi As SDM dan posisinya digantikan oleh Irjen Ahmad Haydar. Ahmad sebelumnya merupakan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Irjen Wahyu Widada sempat menjadi sorotan publik ketika proses pencalonan Listyo Sigit Prabowo sebagai kapolri beberapa waktu lalu. Dia merupakan tim sukses penyusun program kerja Listyo saat uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Posisi yang ditinggalkan Ahmad kemudian diisi Brigjen Rudi Darmoko yang sebelumnya menjabat Wakapolda Sulut. Selanjutnya, Kapolrestabes Surabaya Kombespol Johnny Eddizon Isir mendapatkan promosi untuk mengisi posisi Wakapolda Sulut.

Mutasi juga terjadi pada Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipid Siber) Brigjen Slamet Uliandi. Slamet akan mengisi posisi kepala divisi teknologi informasi dan informasi (Kadiv TIK). Jabatan tersebut merupakan posisi untuk jenderal bintang dua. Selanjutnya, posisi Dirtipid Siber diisi Brigjen Asep Edi Suheri.

Dalam mutasi kali ini, sebenarnya terdapat empat surat telegram. Banyak yang dimutasi karena persiapan masa pensiun. Ada pula yang ditugaskan keluar institusi di luar Korps Bhayangkara. Salah satunya, Brigjen Anom Wibowo yang sebelumnya menjadi Kabigmindik Rowassidik Bareskrim Polri. Anom akan ditugaskan di Kementerian Hukum dan HAM.

Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi di tubuh kepolisian tersebut. (suara)