SANCAnews.id

SANCAnews – Kebijakan pemerintah memberi waktu 20 menit makan di tempat bagi pengunjung rumah makan menjadi bahan lelucon.

Tenggat wajtu itu sebagai konsekuenesi penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang resmi berlaku sejak 26 Juli.

Kebijakan ini dianggap tidak akan efektif dalam menekan laju penyebaran pandemi virus corona baru (Covid-19) yang saat ini mulai mengganas.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi sepakat dengan masyarakat bahwa kebijakan makan selama 20 menit itu tidak masuk akal.

Sebab, kata Baidowi setiap orang memiliki cara makan yang berbeda-beda.

"Memang ndak masuk akal makan dalam waktu 20 menit. Makanan tidak bisa dikunyah sampek halus tapi buru-buruu ditelan,” ucap Baidowi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/7).

Anggota Komisi VI DPR RI ini menambahkan, jika dikhawatirkan tempat makan menjadi klaster Covid-19.

Menurut pria yang karib disapa Awik ini, seharusnya tempat makan tidak dibuka dulu guna mencegah terjadinya penyebaran virus.

“Seharusnya untuk makan di restoran jangan dibuka dulu kalau memang mengkhawatirkan daripada dikasih waktu 20 menit,” imbuhnya.

Dia menyarankan agar pemerintah memberikan waktu sedikit lebih panjang untuk para pengunjung restoran.

Dengan demikian, Awi meyakini masyarakat akan bisa menikmati makanannya.

Mengingat, dalam sebulan banyak masyarakat tidak bisa menikmati makanan di restoran akibat dari PPKM Darurat yang diberlakukan pemerintah.

"Ya kalau masih ragu take away aja. Atau kalau sudah boleh, ya minimal 30 menit jangka waktunya,” tandasnya. []

SANCAnews – Puluhan ribu nyawa manusia Indonesia telah berguguran akibat pandemi Covid-19. Penanganan yang gagal karena minim terobosan dan tidak terukur menjadi penyebabnya.

Begitu kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (27/7).

“Sudah puluhan ribu korban jiwa dan jutaan rakyat menderita karena gagalnya penanganan Covid-19,” tuturnya.

Iwan Sumule menilai bahwa semua itu terjadi karena pemerintah terkesan menyepelekan Covid-19 di awal pandemi terjadi. Akibatnya, kini mereka gamang dan selalu salah langkah.

Mirisnya lagi, pemerintah seolah tutup telinga atas beragam masukan dari para aktivis, ahli, hingga mahasiswa.

“Kebijakan penanganan Covid-19 tak berubah, tidak menjalankan aturan yang diisyaratkan dan UU tak dijalankan dengan sebenarnya,” tegas Iwan Sumule.

UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Wilayah seharusnya bisa menjadi patokan pemerintah dalam bergerak. Di mana aktivitas manusia dihentikan sementara waktu dan selama itu pula semua diberi pasokan pangan, termasuk hewan ternak.

Kini Iwan Sumule menaruh harapan pada Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sedang diserang fitnah menjadi dalang gerakan rakyat.

Di mana kepada para penebar fitnah, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief mengingatkan bahwa SBY bisa saja mengeluarkan seruan kepada rakyat untuk turun ke jalan jika memang yang bersangkutan mau.

“Harapan hidup jadi ilusi. Ayo serukan Pak SBY,” desak Iwan Sumule.

Andi Arief sebelumnya menekankan bahwa SBY selama ini selalu diam saat difitnah. Tapi bukan berarti SBY tidak bisa bereaksi keras. Namun hal tersebut bukanlah tipikal seorang presiden dua periode sekelas SBY.

"Kalau terus dituduh pemerintah dan buzzer dalangi gerakan rakyat, Pak SBY manusia biasa yang bisa bereaksi," kata Andi Arief.

Bahkan baginya, pengaruh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut masih cukup kuat bila benar-benar dilakukan.

"Rasanya, rakyat akan turun ke jalan kalau beliau serukan. Tapi itu bukan DNA SBY," tandas Andi Arief. []

SANCAnews – Gerbong mutasi di tubuh Polri kembali bergerak. Sebanyak 504 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) mengalami pergantian jabatan. Salah satunya, Kapolda Aceh Irjen Wahyu Widada dimutasi menjadi asisten sumber daya manusia (As SDM) Kapolri.

Dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1506/VII/KEP./2021 disebutkan bahwa Irjen Wahyu Widada menjadi As SDM dan posisinya digantikan oleh Irjen Ahmad Haydar. Ahmad sebelumnya merupakan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Irjen Wahyu Widada sempat menjadi sorotan publik ketika proses pencalonan Listyo Sigit Prabowo sebagai kapolri beberapa waktu lalu. Dia merupakan tim sukses penyusun program kerja Listyo saat uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Posisi yang ditinggalkan Ahmad kemudian diisi Brigjen Rudi Darmoko yang sebelumnya menjabat Wakapolda Sulut. Selanjutnya, Kapolrestabes Surabaya Kombespol Johnny Eddizon Isir mendapatkan promosi untuk mengisi posisi Wakapolda Sulut.

Mutasi juga terjadi pada Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipid Siber) Brigjen Slamet Uliandi. Slamet akan mengisi posisi kepala divisi teknologi informasi dan informasi (Kadiv TIK). Jabatan tersebut merupakan posisi untuk jenderal bintang dua. Selanjutnya, posisi Dirtipid Siber diisi Brigjen Asep Edi Suheri.

Dalam mutasi kali ini, sebenarnya terdapat empat surat telegram. Banyak yang dimutasi karena persiapan masa pensiun. Ada pula yang ditugaskan keluar institusi di luar Korps Bhayangkara. Salah satunya, Brigjen Anom Wibowo yang sebelumnya menjadi Kabigmindik Rowassidik Bareskrim Polri. Anom akan ditugaskan di Kementerian Hukum dan HAM.

Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi di tubuh kepolisian tersebut. (suara)

SANCAnews – Baru-baru ini viral di media sosial Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko diketahui menghadiri acara pernikahan warganya. Padahal saat ini masih dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Foto Sugiri saat menghadiri acara pernikahan itu pun viral dan membuat gaduh warganet, terutama warganet Ponorogo. Foto bupati hadir di pernikahan ini salah satunya diunggah oleh akun instagram @infoponorogo.

"Ngapunten tanglet tok nggeh, mimin pengen ngertos mawon. Nopo angsal ndamel acara nikahan sampunan nggeh? Soale dekwingi sanjange dereng angsal, kok ini wonten acara? pripun nggeh asline niku? (maaf mau tanya, mimin mau tau saja. Apakah sudah boleh menggelar acara nikahan ya? Soalnya kemarin belum boleh, kok ini ada acara? Bagaimana ya aslinya itu?)," tulis caption pada keterangan tersebut.

Di dalam unggahan tersebut terlihat tangkapan layar diduga dari akun Facebook Kantor Kecamatan Bungkal. Di dalamnya terdapat sebuah foto seorang pengantin di mana kanan kirinya didampingi oleh dua orang laki-laki, di mana salah satunya merupakan Bupati Ponorogo.

Foto tersebut kemudian diberi keterangan bahwa Sugiri menghadiri pernikahan yang digelar di Desa Bekare, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

"Bupati Ponorogo, Bapak H. Sugiri Sancoko Menjadi Saksi Akad Nikah Mas AGUS PRANOTO (Bedikulon) & Mbak TYA AYU PUTRIANI (Bekare) di Rumah Bapak Bambang Dwi Iswanto, RT 02 RW 01, Dukuh Bugis, Desa Bekare Malam ini," demikian keterangan pada foto tersebut.

Unggahan tersebut pun sontak memantik reaksi para warganet. Apalagi di saat penerapan PPKM Level 4 ini, tidak diperbolehkan menggelar acara pernikahan.

"Arep komen tapi wedi lak ngopiku ora nyaman malian (Mau komen tapi takut ngopinya jadi tidak nyaman," ujar @n.koesaenan.

"Sapa ngerti kui mung ijan thok..., (Siapa tahu itu cuma sendirian saja)," kata @onderan_kalidawir.

"Kui mantenan kpan yo..wong sugih ke bedo lo (Itu acara pernikahan kapan, orang kaya memang beda lho)," kata @dika.b.s.

"Karepe pak giri merakyat tapi wektune seng ora pas (Maunya Pak Giri merakyat tapi waktunya tidak pas)," imbuh @farhanarya.66.

"Soko poto ne kui ogak mungkin lek tamu ne gur sekedar 10 20 orang mesti akehh (Dari fotonya itu tidak mungkin kalau ketemu cuman 10 atau 20 menit, pasti banyak)," ujar @rikaaff__. (suara)

SANCAnews – Politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana menanggapi soal pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang menyebut bahwa doa dari para alim ulama mampu menjadikan sebuah salah pertolongan bagi bangsa Indonesia untuk keluar dari masalah pandemi.

Cipta Panca pun menyindir dengan mengatakan bahwa sebelumnya beberapa ulama telah ditangkap, namun anehnya sekarang ini Presiden Jokowi justru meminta doa mereka.

“Lha ulama pada ditangkepin,” ujar Panca dalam kicauannya di akun jejaring media sosial Twitter pribadinya, dikutip pada Selasa, 27 Juli 2021.

Deputi Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat ini pun heran terhadap sikap Jokowi tersebut, “Sekarang minta doa ulama. Pakde aya-aya wae,” imbuhnya.

Pernyataan Jokowi meminta doa kepada para ulama

Sebagaimana diketahiu sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa doa para ulama beserta upaya yang sungguh-sungguh bisa membuat Indonesia terbebas dari pandemi Covid-19.

“Saya meyakini dengan doa para ulama dan ikhtiar yang sungguh-sungguh kita akan mampu melewati ujian yang sedang kita alami saat ini,” kata Jokowi saat berpidato pada Milad ke-46 Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Senin, 26 Juli 2021, dikutip CNN.

Hal tersebut disampaikan Jokowi usai menanggapi pernyataan World Health Organization (WHO) soal potensi kemunculan varian baru virus corona.

Orang nomor satu di Indonesia ini menilai, kemunculan berbagai varian baru corona memang bisa membuat pandemi berlangsung lebih lama.

Kendati demikian, dia tetap meyakini kalau Indonesia bisa segera keluar dari situasi saat ini dengan doa dan iktiar

Lebih lanjut, Jokowi menyebutkan dua ikhtiar yang menjadi kunci agar bisa terbebas dari pandemi Covid-19 ini.

Pertama, seluruh elemen masyarakat harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

Kemudian yang kedua, kata Jokowi, adalah vaksinasi guna mencapai kekebalan komunal atau herd immunity.

Ia pun berharap dukungan dan bantuan MUI, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, untuk mengajak umat mematuhi prokes, baik di dalam rumah maupun di luar rumah.

Selain itu, Presiden Jokowi juga berhadap para ulama membantu dalam memberikan penjelasan soal vaksin kepada umat.

“Memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar tentang vaksin bahwa vaksin yang digunakan oleh pemerintah adalah vaksin yang aman dan halal untuk melindungi diri kita,” imbuh Jokowi. (hops)