SANCAnews.id

SANCAnews – Baru-baru ini viral di media sosial Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko diketahui menghadiri acara pernikahan warganya. Padahal saat ini masih dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Foto Sugiri saat menghadiri acara pernikahan itu pun viral dan membuat gaduh warganet, terutama warganet Ponorogo. Foto bupati hadir di pernikahan ini salah satunya diunggah oleh akun instagram @infoponorogo.

"Ngapunten tanglet tok nggeh, mimin pengen ngertos mawon. Nopo angsal ndamel acara nikahan sampunan nggeh? Soale dekwingi sanjange dereng angsal, kok ini wonten acara? pripun nggeh asline niku? (maaf mau tanya, mimin mau tau saja. Apakah sudah boleh menggelar acara nikahan ya? Soalnya kemarin belum boleh, kok ini ada acara? Bagaimana ya aslinya itu?)," tulis caption pada keterangan tersebut.

Di dalam unggahan tersebut terlihat tangkapan layar diduga dari akun Facebook Kantor Kecamatan Bungkal. Di dalamnya terdapat sebuah foto seorang pengantin di mana kanan kirinya didampingi oleh dua orang laki-laki, di mana salah satunya merupakan Bupati Ponorogo.

Foto tersebut kemudian diberi keterangan bahwa Sugiri menghadiri pernikahan yang digelar di Desa Bekare, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

"Bupati Ponorogo, Bapak H. Sugiri Sancoko Menjadi Saksi Akad Nikah Mas AGUS PRANOTO (Bedikulon) & Mbak TYA AYU PUTRIANI (Bekare) di Rumah Bapak Bambang Dwi Iswanto, RT 02 RW 01, Dukuh Bugis, Desa Bekare Malam ini," demikian keterangan pada foto tersebut.

Unggahan tersebut pun sontak memantik reaksi para warganet. Apalagi di saat penerapan PPKM Level 4 ini, tidak diperbolehkan menggelar acara pernikahan.

"Arep komen tapi wedi lak ngopiku ora nyaman malian (Mau komen tapi takut ngopinya jadi tidak nyaman," ujar @n.koesaenan.

"Sapa ngerti kui mung ijan thok..., (Siapa tahu itu cuma sendirian saja)," kata @onderan_kalidawir.

"Kui mantenan kpan yo..wong sugih ke bedo lo (Itu acara pernikahan kapan, orang kaya memang beda lho)," kata @dika.b.s.

"Karepe pak giri merakyat tapi wektune seng ora pas (Maunya Pak Giri merakyat tapi waktunya tidak pas)," imbuh @farhanarya.66.

"Soko poto ne kui ogak mungkin lek tamu ne gur sekedar 10 20 orang mesti akehh (Dari fotonya itu tidak mungkin kalau ketemu cuman 10 atau 20 menit, pasti banyak)," ujar @rikaaff__. (suara)

SANCAnews – Politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana menanggapi soal pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang menyebut bahwa doa dari para alim ulama mampu menjadikan sebuah salah pertolongan bagi bangsa Indonesia untuk keluar dari masalah pandemi.

Cipta Panca pun menyindir dengan mengatakan bahwa sebelumnya beberapa ulama telah ditangkap, namun anehnya sekarang ini Presiden Jokowi justru meminta doa mereka.

“Lha ulama pada ditangkepin,” ujar Panca dalam kicauannya di akun jejaring media sosial Twitter pribadinya, dikutip pada Selasa, 27 Juli 2021.

Deputi Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat ini pun heran terhadap sikap Jokowi tersebut, “Sekarang minta doa ulama. Pakde aya-aya wae,” imbuhnya.

Pernyataan Jokowi meminta doa kepada para ulama

Sebagaimana diketahiu sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa doa para ulama beserta upaya yang sungguh-sungguh bisa membuat Indonesia terbebas dari pandemi Covid-19.

“Saya meyakini dengan doa para ulama dan ikhtiar yang sungguh-sungguh kita akan mampu melewati ujian yang sedang kita alami saat ini,” kata Jokowi saat berpidato pada Milad ke-46 Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Senin, 26 Juli 2021, dikutip CNN.

Hal tersebut disampaikan Jokowi usai menanggapi pernyataan World Health Organization (WHO) soal potensi kemunculan varian baru virus corona.

Orang nomor satu di Indonesia ini menilai, kemunculan berbagai varian baru corona memang bisa membuat pandemi berlangsung lebih lama.

Kendati demikian, dia tetap meyakini kalau Indonesia bisa segera keluar dari situasi saat ini dengan doa dan iktiar

Lebih lanjut, Jokowi menyebutkan dua ikhtiar yang menjadi kunci agar bisa terbebas dari pandemi Covid-19 ini.

Pertama, seluruh elemen masyarakat harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

Kemudian yang kedua, kata Jokowi, adalah vaksinasi guna mencapai kekebalan komunal atau herd immunity.

Ia pun berharap dukungan dan bantuan MUI, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, untuk mengajak umat mematuhi prokes, baik di dalam rumah maupun di luar rumah.

Selain itu, Presiden Jokowi juga berhadap para ulama membantu dalam memberikan penjelasan soal vaksin kepada umat.

“Memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar tentang vaksin bahwa vaksin yang digunakan oleh pemerintah adalah vaksin yang aman dan halal untuk melindungi diri kita,” imbuh Jokowi. (hops)

SANCAnews – Aksi vandalisme atau corat-coret terhadap baliho bergambar Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak hanya terjadi di Kota Blitar. Aksi serupa ternyata juga menimpa beberapa baliho Puan di Kota Surabaya. Hal ini disampaikan Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Bulak, Riswanto (26/7).

Setidaknya terdapat delapan baliho di lokasi berbeda yang menjadi korban corat-coret. Delapan lokasi tersebut adalah di Jalan Wiratno, Jalan Karang Asem, Jalan Mulyosari Bundaran Pakuwon City, Jalan Kalisari, Jalan MERR Mulyorejo, Jalan MERR RSIA, Jalan Ngagel, dan Jalan Kenjeran Makam Rangkah.

Riswanto mengatakan, ia menerima laporan pada Sabtu (24/7) malam. Ia mengatakan, baliho bergambar Puan dicoret-coret dengan cat minyak. Itulah sebabnya Riswanto meminta polisi segera menangkap pelaku aksi vandalisme dan perusakan beberapa baliho yang merupakan properti milik PDIP.

Riswanto menambahkan, pihaknya sudah melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya pada Senin (26/7). Saat melaporkan kejadian tersebut, Riswanto didampingi Tomuan Sugiarto, advokat dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPC PDIP Kota Surabaya. Riswanto

membawa alat bukti sejumlah baliho yang telah dicoret-coret dengan cat minyak.

Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, Puan Maharani adalah tokoh nasional lantaran juga menjabat Ketua DPR RI. Itu sebabnya Adi meminta polisi segera mengusut kasus ini. Ia pun mempercayakan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian.

Sementara Ketua DPD PDIP Jatim, Kusnadi mengatakan, aksi vandalisme terhadap baliho Puan Maharani juga terjadi di beberapa kota di Jawa Timur. Baliho yang sebagian besar berisi imbauan untuk melaksanakan protokol kesehatan itu dicoret-coret dengan kalimat yang tidak pantas, seperti ‘PKI’, ‘Koruptor’, dan ‘Open BO.’

PDIP Jatim menyesalkan aksi vandalisme yang terjadi di Blitar, Surabaya dan daerah lain. Menurut Kusnadi, tindakan itu adalah ulah tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. (kastara)

SANCAnews – Presiden Joko Widodo memandang, prediksi Badan Kesehatan Dunia (WHO) bahwa ada potensi kemunculan varian baru virus corona selain delta merupakan ujian karena bisa menambah panjang masa pandemi Covid-19 di Indonesia. 

Namun, Jokowi sadar dengan doa dari para ulama bisa segera keluar dari situasi saat ini.

"Saya meyakini dengan doa para ulama dan ikhtiar yang sungguh-sungguh kita akan mampu melewati ujian yang sedang kita alami saat ini," kata Jokowi saat berpidato pada Milad ke-46 Majelis Ulama Indonesia (MUI), disiarkan kanal Youtube Oficial TVMUI, Senin (26/7).

Jokowi menyampaikan, ada dua ikhtiar yang jadi kunci terbebas dari pandemi Covid-19. Pertama, seluruh masyarakat harus disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Ikhtiar kedua adalah vaksinasi guna mencapai kekebalan komunal. Jokowi meminta bantuan para ulama untuk menyukseskan ikhtiar-ikhtiar tersebut.

"Saya berharap dukungan dan bantuan MUI, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, untuk mengajak umat mematuhi protokol kesehatan, baik di dalam rumah maupun di luar rumah," ujar Jokowi. (rmol)

SANCAnews – Waktu makan di warteg dan warung pedagang kaki lima (PKL) selama 20 menit yang tertera dalam aturan PPKM Level 4 mendapat sorotan publik. Bahkan tak jarang yang menjadikan aturan ini sebagai sebuah cemoohan.

Aturan ini juga tidak luput dari sorotan aktivis asal Papua, Natalius Pigai. Menurutnya, ada hal yang disorientasi dari terbitnya aturan tersebut.

“Pemerintah sudah kehilangan akal “Oleng”,” tuturnya kepada wartawan, Selasa (27/7).

Disebut disorientasi karena pemerintah gagal menerjemahkan cara untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Diterangkan mantan anggota Komnas HAM tersebut bahwa pokok masalah dari sebaran Covid-19 itu bukan soal variabel waktu orang berada di suatu tempat. Tapi seberapa jauh jarak antar orang dalam tempat tersebut.

Sehingga yang seharusnya diatur bukan waktu makan seseorang di warteg, melainkan jarak antarorang saat makan di warteg.

“Nah kalau makan 20 menit tapi yang makan ditempat berjubel 10 orang, apa nggak tertular itu? Harusnya konsep 1 meja 1 orang,” demikian Natalius Pigai. (rmol)