SANCAnews.id

SANCAnews – Ekonom senior, Rizal Ramli merasa geram dengan cuitan-cuitan buzzer di Twitter yang menyebutnya dipecat Jokowi karena kinerja yang buruk. Seperti diketahui, Rizal Ramli pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya.

Ia menyebut para buzzer tidak pandai dalam membaca kinerja seorang pejabat. Ia kemudian menjelaskan bahwa selain kinerja, ada faktor lain yang membuat seorang pejabat diberhentikan atau diganti.

Adapun tiga faktor yang dimaksud adalah:

1. Pejabat itu melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

2. Dalam posisi itu, sudah waktunya melakukan reorganisasi.

3. Pejabat tersebut tak ingin dikendalikan atau diatur.

Rizal sendiri mengaku dipecat karena tidak mau dikendalikan dan selalu melawan korupsi. Salah satu yang dia sebutkan adalah karena dia melawan para pelaku korupsi reklamasi.

"BuzzeRP2 oon sangat doyan beri label pecatan, Krn tidak cerdas baca kinerja. Pejabat dipecat krn 3 sebab: KKN, reorganisasi, dan 'tidak bisa dikendalikan'. RR dipecat krn tidak bisa dikendalikan krn selalu lawan korupsi & kolusi dan ganggu cukong reklamasi. Gitu aja ribet," kata Rizal dalam akun twitternya @RamliRizal, Senin (26/7/2021).

Rizal Ramli menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia pada 12 Agustus 2015 silam. Ia menggantikan Indroyono Soesilo.

Namun jabatan itu tak sampai satu tahun. Pada 27 Juli 2016, ia digantikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan. (indozone)

SANCAnews – Politisi PKS sekaligus anggota Komisi XI DPR RI, Refrizal, baru-baru ini turut menanggapi perpanjangan PPKM Level 4.

Seperti diketahui, Pemerintah memang telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM hingga 2 Agustus 2021 mendatang.

Keputusan tersebut lantas menuai banyak pro kontra di kalangan masyarakat dan tokoh publik, salah satunya Refrizal.

Menurut sosok itu, Pemerintah lebih baik mundur saja. Desakannya itu seolah menyiratkan bahwa Pemerintah telah gagal menangani pandemi Covid-19.

Maka dari itu, ia meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden.

Menurutnya, keadaan rakyat saat ini semakin susah. Terlebih PPKM kembali diperpanjang.

“Mundur ajalah pak.. Rakyat sudah semakin susah.!!!” tulis Refrizal, dikutip terkini.id pada Senin, 26 Juli 2021, via Twitter-nya @refrizalskb.

Lebih lanjut, ia tampak mengeluhkan keputusan Pemerintah yang memperpanjang PPKM hingga 2 Agustus mendatang.

“PPKM level 4 diperpanjang sampai 2 Agustus 2021,” tanads politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. []

SANCAnews – Aksi polisi menangkap seorang mahasiswa aktivis HMI di Kota Ambon, Risman Soulissa karena menyerukan demo pencoptan Presiden Joko Widodo, dinilai kurang tepat.

Salah satu tim kuasa hukum tersangka, Firdaus Arey menganggap, polisi sangat arogan karena melakukan penangkapan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Klien kami ditangkap seperti seorang teroris. Tidak ada surat penangkapan, nanti setelah klien kami tiba di Polresta barulah disodorkan surat penangkapan,” kata Firdaus kepada Kompas.com via telepon seluler, Senin malam (26/7/2021).

Saat penangkapan terjadi, Risman bahkan tidak sempat memakai alas kakinya. Dia langsung dinaikan ke atas mobil dan langsung dibawa ke Polresta Pulau Ambon.

Menurut Firdaus, sesuai prosedur, sebelum melakukan penangkapan, polisi seharusnya membawa dan menunjukkan surat perintah penangkapan.

“Ini kan delik aduan, harusnya setelah pihak yang merasa dirugikan dengan postingan itu melapor ke polisi klien kami dipanggil dulu untuk dimintai keterangan, tapi kan tahapan itu tidak ada langsung penangkapan tanpa surat perintah penangkapan,” ujarnya.

Firdaus yang juga Ketua Badko HMI Maluku-Maluku Utara ini menilai dalam kasus tersebut polisi terlalu memaksakan penangkapan terhadap kliennya.

Sebab kliennya hanya mengunggah seruan demo dan langsung ditangkap, “Setelah kita baca surat penangkapan itu memang seakan-akan penangkapan ini dipaksakan. Jadi ada upaya pembungkaman, ini tidak sehat untuk demokrasi,” kata Firdaus.

Saat ini, kata Firdaus, pihaknya bersama LBH Muhamadiyah Maluku akan melakukan upaya pembelaaan hukum terhadap Risman, ”Kita akan kawal kasus ini sampai tuntas,” tegasnya.

Mahasiswa di Ambon bernama Risman Soulissa ditangkap sejumlah polisi di kawasan Poka, Kecamatan Teluk Ambon pada Minggu malam (25/7/2021).

Dia ditangkap setelah mengunggah dua gambar berisi seruan aksi unjuk rasa mencopot Presiden Joko Widodo, Gubernur Maluku dan Wali Kota Ambon.

Setelah dibawa ke Polresta Pulau Ambon, Risman kemudian diperiksa kurang lebih delapan jam dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada Senin pagi.

Polisi menjerat tersangka dengan Pasal 45A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. []

SANCAnews – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menyampaikan pernyataan yang menyulut emosi masyarakat lewat akun sosial medianya.

Mahfud menyinggung perihal adanya seorang kaya raya di Jawa Timur meninggal dunia karena terpapar virus corona baru (Covid-19).

Cuitan tersebut pun menuai reaksi keras dari masyarakat. Kritikan bertubi-tubi untuk Mahfud pun tak bisa dihindarkan datang dari sejumlah kalangan masyarakat.

Banyak dari mereka mendesak Mahfud seharusnya meminta maaf kepada rakyat bukan malah drama di sosial media.

Politis Partai Gerindra Kamrussamad mengingatkan Mahfud agar sedikit empati terhadap masyarakat.

Apalagi, kata Kamrussamad, sebagai bagian dari kabinet yang seorang Nahdliyin.

Dijelaskan Kamrussamad, di Madura banyak kiai NU meninggal dunia akibat paparan Covid-19.

"Prof Mahfud mohon ingat bahwa banyak Kiai di kampung Madura berguguran selama 3 bulan terakhir, ayo bertindaklah Prof,” ucap Kamrussamad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/7).

Anggota Komisi XI DPR RI ini mendesak Presiden Joko Widodo memberdayakan Mahfud MD di tengah situasi sulit saat ini.

"Pak Presiden, tolong energi Prof Mahfud didayagunakan,” tutupnya.

Mengacu data Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga awal Juli sudah ada 584 ulama yang meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.

Sementara itu, mengacu data Tim Panser Nahdlatul Ulama selama kurun waktu 2020-2021, hingga awal Juli lalu, sudah ada 644 kiai meninggal selama pandemi Covi-19. []

SANCAnews – Ekonom senior Dr. Rizal Ramli memberikan saran pada pemerintah di tengah kasus virus corona baru (Covid-19) yang belum mengalami penurunan.

Tokoh yang karib disapa RR ini mengatakan untuk mendapatkan simpati masyarakat pemerintah perlu menjamin kebutuhan dasar masyarakat, seperti makan.

Saat hadir di forum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, RR mengatakan bahwa di saat kondisi masyarakat perutnya kelaparan, maka risikonya masyarakat akan melakukan tindakan yang tidak diinginkan.

"Rumus mendapatkan simpati masyarakat: Kalau rakyat perutnya kenyang, hatinya tenang dan fikirannya gembira begitupun sebaliknya, kalau perutnya kosong yah fikirannya dan hatinya bisa kemana-mana dan bisa berpotensi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan","demikian cuitan RR melalui laman Twitter pribadinya, Senin (26/7).

Lebih lanjut, RR berpandangan, satu-satunya cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19 adalah memberlakukan lockdown.

Kebijakan lockdown, kata mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini harus juga harus diberlakukan saat ada varian baru muncul di Indonesia.

“Pun kalau ada varian baru muncul lagi lockdown lagi, Gitu aja kok repot. Tapi jangan pelit sama rakyat, kasih makan yang ndak mampu!"," jelas RR.

Mantan Kepala Bulog ini juga memberikan ilustrasi kepada pemerintah untuk bertanya langsung kepada masyarakat.

Saran RR, pertanyaan yang perlu diajukan adalah kemauan berdiam di rumah selama sebulan tapi dijamin kebutuhan obat dan makan saat diberlakukan lockdown. Ia meyakini, masyarakat pasti akan menjawab bersedia.

"Mau ndak diam di rumah saja sebulan, diberi makanan dan obat kalau lockdown ?". Jawabnya,"Mau banget bang, kapan lagi kita bisa kelonan sama bini, main sama anak-anak!". As simple as that -cuman ono ndak mau, pelit sama rakyat," demikian citan penjelasan RR.

Mantan Menko Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Indonesia era Presiden Jokowi itu bahkan membuat kalkulasi anggaran untuk memberlakukan lockdown.

Selama tiga bulan lockdown, ia mengkalkulasi untuk memberi makan 70 juta keluarga hanya sebesar Rp 105 triliun per bulan. Dengan total Rp 315 Triliun ditambah kebutuhan obat dan sebesar RP 100 triliun menjadi Rp 415 triliun.

"Kalau lockdown 3 bulan, hanya Rp 315 Triliun + obat Rp 100 triliun. Total hanya RP 415 triliun. Dasar pelit sama rakyat! Kalau oligarki, langsung kasih berbagai keringanan dan kemudahan. Payah!" demikian cuitan RR menyayangkan pemerintah yang mengedepankan ekonomi sejak awal Pandemi.

Berdasarkan data yang dirilis Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Senin (26/7), pasien Corona yang berhasil sembuh hari ini tercatat sebanyak 40.374 orang. Sementara, kasus positif baru bertambah 28.228 orang.

Secara total nasional, kasus sembuh sudah sebanyak 2.549.692 orang atau sebanyak 79,8 persen dari total kasus positif yang mencapai 3.194.733 orang.

Untuk kasus meninggal masih di angka 1.487 orang, sehingga totalnya sudah mencapai 84.766 orang atau sebesar 2,7 persen dari total kasus positif.

Satgas Penanganan Covid-19 juga mencatat kasus aktif masih di angka 560.275 orang.(rmol)