SANCAnews.id

SANCAnews – Aksi polisi menangkap seorang mahasiswa aktivis HMI di Kota Ambon, Risman Soulissa karena menyerukan demo pencoptan Presiden Joko Widodo, dinilai kurang tepat.

Salah satu tim kuasa hukum tersangka, Firdaus Arey menganggap, polisi sangat arogan karena melakukan penangkapan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Klien kami ditangkap seperti seorang teroris. Tidak ada surat penangkapan, nanti setelah klien kami tiba di Polresta barulah disodorkan surat penangkapan,” kata Firdaus kepada Kompas.com via telepon seluler, Senin malam (26/7/2021).

Saat penangkapan terjadi, Risman bahkan tidak sempat memakai alas kakinya. Dia langsung dinaikan ke atas mobil dan langsung dibawa ke Polresta Pulau Ambon.

Menurut Firdaus, sesuai prosedur, sebelum melakukan penangkapan, polisi seharusnya membawa dan menunjukkan surat perintah penangkapan.

“Ini kan delik aduan, harusnya setelah pihak yang merasa dirugikan dengan postingan itu melapor ke polisi klien kami dipanggil dulu untuk dimintai keterangan, tapi kan tahapan itu tidak ada langsung penangkapan tanpa surat perintah penangkapan,” ujarnya.

Firdaus yang juga Ketua Badko HMI Maluku-Maluku Utara ini menilai dalam kasus tersebut polisi terlalu memaksakan penangkapan terhadap kliennya.

Sebab kliennya hanya mengunggah seruan demo dan langsung ditangkap, “Setelah kita baca surat penangkapan itu memang seakan-akan penangkapan ini dipaksakan. Jadi ada upaya pembungkaman, ini tidak sehat untuk demokrasi,” kata Firdaus.

Saat ini, kata Firdaus, pihaknya bersama LBH Muhamadiyah Maluku akan melakukan upaya pembelaaan hukum terhadap Risman, ”Kita akan kawal kasus ini sampai tuntas,” tegasnya.

Mahasiswa di Ambon bernama Risman Soulissa ditangkap sejumlah polisi di kawasan Poka, Kecamatan Teluk Ambon pada Minggu malam (25/7/2021).

Dia ditangkap setelah mengunggah dua gambar berisi seruan aksi unjuk rasa mencopot Presiden Joko Widodo, Gubernur Maluku dan Wali Kota Ambon.

Setelah dibawa ke Polresta Pulau Ambon, Risman kemudian diperiksa kurang lebih delapan jam dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada Senin pagi.

Polisi menjerat tersangka dengan Pasal 45A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. []

SANCAnews – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menyampaikan pernyataan yang menyulut emosi masyarakat lewat akun sosial medianya.

Mahfud menyinggung perihal adanya seorang kaya raya di Jawa Timur meninggal dunia karena terpapar virus corona baru (Covid-19).

Cuitan tersebut pun menuai reaksi keras dari masyarakat. Kritikan bertubi-tubi untuk Mahfud pun tak bisa dihindarkan datang dari sejumlah kalangan masyarakat.

Banyak dari mereka mendesak Mahfud seharusnya meminta maaf kepada rakyat bukan malah drama di sosial media.

Politis Partai Gerindra Kamrussamad mengingatkan Mahfud agar sedikit empati terhadap masyarakat.

Apalagi, kata Kamrussamad, sebagai bagian dari kabinet yang seorang Nahdliyin.

Dijelaskan Kamrussamad, di Madura banyak kiai NU meninggal dunia akibat paparan Covid-19.

"Prof Mahfud mohon ingat bahwa banyak Kiai di kampung Madura berguguran selama 3 bulan terakhir, ayo bertindaklah Prof,” ucap Kamrussamad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/7).

Anggota Komisi XI DPR RI ini mendesak Presiden Joko Widodo memberdayakan Mahfud MD di tengah situasi sulit saat ini.

"Pak Presiden, tolong energi Prof Mahfud didayagunakan,” tutupnya.

Mengacu data Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga awal Juli sudah ada 584 ulama yang meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.

Sementara itu, mengacu data Tim Panser Nahdlatul Ulama selama kurun waktu 2020-2021, hingga awal Juli lalu, sudah ada 644 kiai meninggal selama pandemi Covi-19. []

SANCAnews – Ekonom senior Dr. Rizal Ramli memberikan saran pada pemerintah di tengah kasus virus corona baru (Covid-19) yang belum mengalami penurunan.

Tokoh yang karib disapa RR ini mengatakan untuk mendapatkan simpati masyarakat pemerintah perlu menjamin kebutuhan dasar masyarakat, seperti makan.

Saat hadir di forum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, RR mengatakan bahwa di saat kondisi masyarakat perutnya kelaparan, maka risikonya masyarakat akan melakukan tindakan yang tidak diinginkan.

"Rumus mendapatkan simpati masyarakat: Kalau rakyat perutnya kenyang, hatinya tenang dan fikirannya gembira begitupun sebaliknya, kalau perutnya kosong yah fikirannya dan hatinya bisa kemana-mana dan bisa berpotensi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan","demikian cuitan RR melalui laman Twitter pribadinya, Senin (26/7).

Lebih lanjut, RR berpandangan, satu-satunya cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19 adalah memberlakukan lockdown.

Kebijakan lockdown, kata mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini harus juga harus diberlakukan saat ada varian baru muncul di Indonesia.

“Pun kalau ada varian baru muncul lagi lockdown lagi, Gitu aja kok repot. Tapi jangan pelit sama rakyat, kasih makan yang ndak mampu!"," jelas RR.

Mantan Kepala Bulog ini juga memberikan ilustrasi kepada pemerintah untuk bertanya langsung kepada masyarakat.

Saran RR, pertanyaan yang perlu diajukan adalah kemauan berdiam di rumah selama sebulan tapi dijamin kebutuhan obat dan makan saat diberlakukan lockdown. Ia meyakini, masyarakat pasti akan menjawab bersedia.

"Mau ndak diam di rumah saja sebulan, diberi makanan dan obat kalau lockdown ?". Jawabnya,"Mau banget bang, kapan lagi kita bisa kelonan sama bini, main sama anak-anak!". As simple as that -cuman ono ndak mau, pelit sama rakyat," demikian citan penjelasan RR.

Mantan Menko Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Indonesia era Presiden Jokowi itu bahkan membuat kalkulasi anggaran untuk memberlakukan lockdown.

Selama tiga bulan lockdown, ia mengkalkulasi untuk memberi makan 70 juta keluarga hanya sebesar Rp 105 triliun per bulan. Dengan total Rp 315 Triliun ditambah kebutuhan obat dan sebesar RP 100 triliun menjadi Rp 415 triliun.

"Kalau lockdown 3 bulan, hanya Rp 315 Triliun + obat Rp 100 triliun. Total hanya RP 415 triliun. Dasar pelit sama rakyat! Kalau oligarki, langsung kasih berbagai keringanan dan kemudahan. Payah!" demikian cuitan RR menyayangkan pemerintah yang mengedepankan ekonomi sejak awal Pandemi.

Berdasarkan data yang dirilis Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Senin (26/7), pasien Corona yang berhasil sembuh hari ini tercatat sebanyak 40.374 orang. Sementara, kasus positif baru bertambah 28.228 orang.

Secara total nasional, kasus sembuh sudah sebanyak 2.549.692 orang atau sebanyak 79,8 persen dari total kasus positif yang mencapai 3.194.733 orang.

Untuk kasus meninggal masih di angka 1.487 orang, sehingga totalnya sudah mencapai 84.766 orang atau sebesar 2,7 persen dari total kasus positif.

Satgas Penanganan Covid-19 juga mencatat kasus aktif masih di angka 560.275 orang.(rmol)

SANCAnews – Menteri Pertahanan Amerika Serikat (Menhan AS), Lloyd Austin, akan menjadi anggota pertama dari kabinet Presiden Joe Biden yang mengunjungi kawasan Asia Tenggara pekan ini. Kunjungan ini menekankan pentingnya AS memperkuat hubungan di kawasan ini sembari menangkal pengaruh China.

Seperti dilansir Reuters, dikutip detik, Senin (26/7/2021), AS menempatkan menangkal China sebagai jantung dari kebijakan keamanan nasional mereka selama bertahun-tahun, dan pemerintahan Biden menyebut persaingan dengan China sebagai 'ujian geopolitik terbesar' abad ini.

Enam bulan menjabat, negara-negara Asia Tenggara masih mencari detail soal strategi Biden juga rencana spesifiknya untuk keterlibatan ekonomi, perdagangan dan militer dengan kawasan Indo-Pasifik.

"Anda akan mendengar saya berbicara banyak soal kemitraan dan nilai kemitraan," ucap Austin kepada wartawan. "Tujuan saya adalah memperkuat hubungan," cetusnya.

Austin akan mengunjungi Singapura, Vietnam dan Filipina. Dalam pidatonya di Singapura pada Selasa (27/7) besok dan dalam pertemuan di Vietnam dan Filipina, Austin akan membahas perilaku agresif China di Laut China Selatan dan menekankan pentingnya menjaga kawasan yang lebih luas tetap bebas dan terbuka.

Kunjungannya ini menyusul kunjungan pertama oleh Wakil Menteri Luar Negeri AS, Wendy Sherman, ke China pada Minggu (25/7) dan Senin (26/7) waktu setempat, dan bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, ke India -- mitra penting AS lainnya dalam menangkal China.

Para pakar menilai kunjungan Austin ini penting untuk memperjelas bahwa Asia Tengah menjadi komponen vital dalam upaya-upaya pemerintahan Biden.

"Pemerintahan memahami bahwa kawasan ini sangat penting, jadi itulah bagian besar dari itu: Muncul begitu saja," sebut peneliti senior untuk Asia Tenggara pada Pusat Kajian Strategis dan Internasional AS (CSIS), Gregory Poling.

Seorang diplomat Asia, yang enggan disebut namanya, menyebut pemerintah Biden sekarang tampak mengarahkan fokus lebih tegas terhadap Asia setelah menangani isu-isu global lainnya, seperti hubungan dengan Rusia dan Eropa.

Austin seharusnya mengunjungi Asia Tenggara pada Juni lalu, namun terpaksa ditunda akibat pembatasan ketat virus Corona (COVID-19) di Singapura.

Sejauh ini, pemerintahan Biden secara luas berusaha menggalang sekutu dan mitra untuk membentuk semacam front persatuan melawan apa yang disebutnya sebagai kebijakan ekonomi dan luar negeri China yang semakin koersif.

Pentagon atau Departemen Pertahanan AS telah menyelesaikan kajian terbaru untuk kebijakannya terhadap China dan Austin telah merilis memo arahan internal menyerukan sejumlah inisiatif, namun hanya sedikit yang diungkap ke publik.

Angkatan Laut AS juga tetap melakukan operasi kebebasan navigasi di Laut China Selatan dan di dekat Taiwan dalam pola yang stabil, namun ini hanya berdampak kecil dalam menangkal pengaruh China.

Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei dan Taiwan semuanya melawan China dalam mengklaim wilayah masing-masing di Laut China Selatan dan sebagian besar menyambut kehadiran AS dalam menghadapi militerisasi China dan aktivitas armada penjaga panting serta nelayan China.

Abraham Denmark yang merupakan mantan deputi asisten Menteri Luar Negeri untuk Asia Timur menyebut AS 'semua hal yang benar soal persaingan' dengan China, tapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana AS bisa 'menerjemahkan kata-kata ke dalam tindakan dan investasi'. []

SANCAnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan di Munjul Cipayung, Jakarta imur untuk program Rumah DP Nol Rupiah. Karena itu, KPK segera memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk diperiksa sebagai saksi.

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan pemanggilan terhadap Anies akan dilayangkan dalam waktu tak lebih dari dua pekan ke depan. "Pada saatnya KPK akan menyampaikan kepada publik secepatnya, mungkin minggu ini atau minggu depan," kata Firli, Senin (26/7/2021).

Jenderal polisi bintang tiga itu mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan juga masih dilakukan kepada sejumlah pihak lain.

Firli memastikan tak akan tebang pilih dalam mengusut setiap kasus korupsi. Setiap proses penanganan kasus, katanya, hanya akan mengacu pada bukti yang terkumpul, termasuk dalam kasus dugaan korupsi lahan di DKI Jakarta.

"Kita memang akan jadwalkan untuk pemanggilan para pihak yang terkait pada perkara korupsi pengadaan lahan di DKI Jakarta, beri waktu KPK untuk bekerja," kata dia.

Sebelumnya, Firli mengatakan, sebagai orang nomor satu di Jakarta, tentunya Anies memahami penyusunan APBD DKI. Oleh sebab itu, penyidik KPK tidak menutup kemungkinan memanggil Anies untuk meminta keterangan mengenai dugaan kasus korupsi tersebut.

"Dalam penyusunan program anggaran APBD DKI, tentu Gubernur DKI sangat memahami, begitu juga dengan DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI," kata Firli dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/7).

"Mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi tentu perlu dimintai keterangan, sehingga (kasus) menjadi terang benderang," kata dia menambahkan.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Selain Rudy, empat tersangka lainnya yakni mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; Direktur PT AP, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT AP, Anja Runtuwene; dan korporasi yakni PT AP.

KPK menaksir kerugian negara mencapai Rp152,5 miliar dari kasus tersebut. Lembaga antirasuah menduga uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi, sepertimembeli tanah dan kendaraan mewah. (lawjustice)