Latest Post




SANCAnews – Menteri Pertahanan Amerika Serikat (Menhan AS), Lloyd Austin, akan menjadi anggota pertama dari kabinet Presiden Joe Biden yang mengunjungi kawasan Asia Tenggara pekan ini. Kunjungan ini menekankan pentingnya AS memperkuat hubungan di kawasan ini sembari menangkal pengaruh China.

 

Seperti dilansir Reuters, dikutip detik, Senin (26/7/2021), AS menempatkan menangkal China sebagai jantung dari kebijakan keamanan nasional mereka selama bertahun-tahun, dan pemerintahan Biden menyebut persaingan dengan China sebagai 'ujian geopolitik terbesar' abad ini.

 

Enam bulan menjabat, negara-negara Asia Tenggara masih mencari detail soal strategi Biden juga rencana spesifiknya untuk keterlibatan ekonomi, perdagangan dan militer dengan kawasan Indo-Pasifik.

 

"Anda akan mendengar saya berbicara banyak soal kemitraan dan nilai kemitraan," ucap Austin kepada wartawan. "Tujuan saya adalah memperkuat hubungan," cetusnya.

 


Austin akan mengunjungi Singapura, Vietnam dan Filipina. Dalam pidatonya di Singapura pada Selasa (27/7) besok dan dalam pertemuan di Vietnam dan Filipina, Austin akan membahas perilaku agresif China di Laut China Selatan dan menekankan pentingnya menjaga kawasan yang lebih luas tetap bebas dan terbuka.

 

Kunjungannya ini menyusul kunjungan pertama oleh Wakil Menteri Luar Negeri AS, Wendy Sherman, ke China pada Minggu (25/7) dan Senin (26/7) waktu setempat, dan bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, ke India -- mitra penting AS lainnya dalam menangkal China.

 

Para pakar menilai kunjungan Austin ini penting untuk memperjelas bahwa Asia Tengah menjadi komponen vital dalam upaya-upaya pemerintahan Biden.

 

"Pemerintahan memahami bahwa kawasan ini sangat penting, jadi itulah bagian besar dari itu: Muncul begitu saja," sebut peneliti senior untuk Asia Tenggara pada Pusat Kajian Strategis dan Internasional AS (CSIS), Gregory Poling.

 

Seorang diplomat Asia, yang enggan disebut namanya, menyebut pemerintah Biden sekarang tampak mengarahkan fokus lebih tegas terhadap Asia setelah menangani isu-isu global lainnya, seperti hubungan dengan Rusia dan Eropa.

 

Austin seharusnya mengunjungi Asia Tenggara pada Juni lalu, namun terpaksa ditunda akibat pembatasan ketat virus Corona (COVID-19) di Singapura.

 

Sejauh ini, pemerintahan Biden secara luas berusaha menggalang sekutu dan mitra untuk membentuk semacam front persatuan melawan apa yang disebutnya sebagai kebijakan ekonomi dan luar negeri China yang semakin koersif.

 

Pentagon atau Departemen Pertahanan AS telah menyelesaikan kajian terbaru untuk kebijakannya terhadap China dan Austin telah merilis memo arahan internal menyerukan sejumlah inisiatif, namun hanya sedikit yang diungkap ke publik.

 

Angkatan Laut AS juga tetap melakukan operasi kebebasan navigasi di Laut China Selatan dan di dekat Taiwan dalam pola yang stabil, namun ini hanya berdampak kecil dalam menangkal pengaruh China.

 

Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei dan Taiwan semuanya melawan China dalam mengklaim wilayah masing-masing di Laut China Selatan dan sebagian besar menyambut kehadiran AS dalam menghadapi militerisasi China dan aktivitas armada penjaga panting serta nelayan China.

 

Abraham Denmark yang merupakan mantan deputi asisten Menteri Luar Negeri untuk Asia Timur menyebut AS 'semua hal yang benar soal persaingan' dengan China, tapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana AS bisa 'menerjemahkan kata-kata ke dalam tindakan dan investasi'. []



 

SANCAnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan di Munjul Cipayung, Jakarta imur untuk program Rumah DP Nol Rupiah. Karena itu, KPK segera memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk diperiksa sebagai saksi.

 

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan pemanggilan terhadap Anies akan dilayangkan dalam waktu tak lebih dari dua pekan ke depan. "Pada saatnya KPK akan menyampaikan kepada publik secepatnya, mungkin minggu ini atau minggu depan," kata Firli, Senin (26/7/2021).

 

Jenderal polisi bintang tiga itu mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan juga masih dilakukan kepada sejumlah pihak lain.

 

Firli memastikan tak akan tebang pilih dalam mengusut setiap kasus korupsi. Setiap proses penanganan kasus, katanya, hanya akan mengacu pada bukti yang terkumpul, termasuk dalam kasus dugaan korupsi lahan di DKI Jakarta.

 

"Kita memang akan jadwalkan untuk pemanggilan para pihak yang terkait pada perkara korupsi pengadaan lahan di DKI Jakarta, beri waktu KPK untuk bekerja," kata dia.

 

Sebelumnya, Firli mengatakan, sebagai orang nomor satu di Jakarta, tentunya Anies memahami penyusunan APBD DKI. Oleh sebab itu, penyidik KPK tidak menutup kemungkinan memanggil Anies untuk meminta keterangan mengenai dugaan kasus korupsi tersebut.

 

"Dalam penyusunan program anggaran APBD DKI, tentu Gubernur DKI sangat memahami, begitu juga dengan DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI," kata Firli dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/7).

 

"Mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi tentu perlu dimintai keterangan, sehingga (kasus) menjadi terang benderang," kata dia menambahkan.

 

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Selain Rudy, empat tersangka lainnya yakni mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; Direktur PT AP, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT AP, Anja Runtuwene; dan korporasi yakni PT AP.

 

KPK menaksir kerugian negara mencapai Rp152,5 miliar dari kasus tersebut. Lembaga antirasuah menduga uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi, sepertimembeli tanah dan kendaraan mewah. (lawjustice)


 

SANCAnews – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam waktu dekat akan dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keteranganya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

 

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan pemanggilan terhadap Anies akan dilayangkan dalam waktu tak lebih dari dua pekan ke depan.

 

"Pada saatnya KPK akan menyampaikan kepada publik secepatnya, mungkin minggu ini atau minggu depan," kata Firli saat dihubungi wartawan, Senin (26/7).

 

Dalam mengungkap kasus ini, Firli memastikan tak akan tebang pilih. Setiap proses penanganan kasus, katanya, hanya akan mengacu pada bukti yang terkumpul, termasuk dalam kasus dugaan korupsi lahan di DKI Jakarta.

 

"Kita memang akan jadwalkan untuk pemanggilan para pihak yang terkait pada perkara korupsi pengadaan lahan di DKI Jakarta, beri waktu KPK untuk bekerja," kata dia.

 

KPK telah menetapkan lima tersangka. Selain Rudy, empat tersangka lainnya yakni mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; Direktur PT AP, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT AP, Anja Runtuwene; dan korporasi yakni PT AP. KPK menaksir kerugian negara mencapai Rp152,5 miliar dari kasus tersebut. (rmol)



 

SANCAnews – Prospek bisnis jalan tol di Tanah Air masih menjanjikan dan menarik minat investor dunia.

 

Meski Pandemi Covid-19 masih berlangsung dan belum bisa diprediksi kapan akan terhenti, namun beberapa sektor bisnis tetap berprospek.

 

Terbaru, tiga pengelola dana global siap berinvestasi di beberapa ruas jalan tol di Indonesia.

 

Ketiga investor itu adalah Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), APG Asset Management (APG), dan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).

 

Mereka ingin membeli sejumlah ruas jalan tol milik BUMN. Total dana dari ketiganya bisa mencapai US$ 3,75 miliar atau Rp 54 triliun.

 

Ridha D.M. Wirakusumah, Chief Executive Officer (CEO) Indonesia Investment Authority (INA) menjelaskan, saat ini konsorsium INA dan tiga investor sedang melakukan uji kelayakan (due diligence) dan bernegosiasi dengan para pemilik jalan tol.

 

"Ada operator yang berminat menjual sebagian kecil, separuh bahkan seluruh sahamnya di ruas tol yang mereka miliki," kata dia, Rabu (21/7).

 

Keseluruhan transaksi tersebut sepenuhnya berdasarkan principle willing buyer dan willing seller.

 

"Bagi pemilik jalan tol yang berminat melepas (menjual), dana dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk membayar utang

 

atau memperkuat kinerja keuangan mereka ataupun untuk membangun tol baru," imbuh Ridha.

 

Secara lebih rinci, Ridha menjabarkan bahwa dari total dana investasi US$ 3,75 miliar milik konsorsium, sebanyak tiga entitas asing tadi (CDPQ, APG, dan ADIA) menyetorkan investasi US$ 1 miliar.

 

Adapun INA menyetorkan dana investasi US$ 750 juta atau 20% dari total investasi konsorsium

 

Salah satu aset yang diincar konsorsium adalah ruas jalan tol milik PT Jasa Marga Tbk (JSMR).

 

Ihwal penjualan aset tol, Corporate Finance Group Head PT Jasa Marga Tbk, Eka Setya Adrianto mengatakan, saat ini masih proses.

 

"Kami membuka diri untuk berbagai investor, dan INA salah satunya," kata dia.

 

JSMR menetapkan ruas tol yang akan didivestasi adalah ruas dengan kepemilikan Jasa Marga di atas 70%.

 

"Karena kami mau maintain di atas 51%, tetapi kami tak bisa sebutkan secara spesifik ruas tol itu," ungkap Eka.

 

Jasa Marga pernah memaparkan ada 9 ruas tol yang akan ditawarkan lewat INA. Seperti ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 61,7 km dengan kepemilikan 80%.

 

Lalu, Jakarta Cikampek II Elevated (36,4 km) dengan kepemilikan 80% dan Gempol-Pasuruan (34,2 km) dengan kepemilikan 99%.

 

Alex Siwu, Sekretaris Perusahaan PT Waskita Toll Road, anak usaha PT Waskita Karya Tbk (WSKT) mengaku sedang memproses divestasi beberapa ruas tol.

 

"Ada investor lokal dan asing termasuk SWF yang menyampaikan minat terhadap ruas tol milik Waskita," kata dia, kemarin. 

 

Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menilai, rencana itu menjadi kabar baik bagi BUMN konstruksi. Apalagi, BUMN memiliki utang yang cukup tinggi.

 

Alhasil, langkah divestasi ruas tol ke INA bakal mendorong BUMN membangun infrastruktur baru setelah kendala utang diatasi. (tribun)

 



SANCAnews – Presiden Joko Widodo tidak perlu melakukan sidak ke apotek untuk memastikan bahwa distribusi obat terapi pasien virus corona baru (Covid-19) tidak merata.

 

Pakar filsafat Rocky Gerung mengatakan, Presiden Jokowi baiknya duduk di Istana untuk mengkordinasi jajaran kabinetnya dalam memastikan tidak ada kekurangan kebutuhan medis di masa pandemi.

 

"Presiden harusnya ada di istana supaya oksigen dan obat tidak kekurangan, sekarang dia malah ke apotek memastikan apotek tidak punya obat," kata Rocky dalam tayangan video di akun Youtube Rocky Gerung Official, Sabtu (24/7).

 

Meski begitu kata Rocky, ada pesan penting dari sidak Jokowi. Yakni, kepala negara ingin rakyat pasrah pada nasib saat terpapar Covid-19.

 

"Kita bisa lihat nanti akibatnya apa, masyarakat kalau Isoman ya terima nasib saja karena dia tidak punya inisiatif untuk mencari obat," katanya.

 

"Kan presiden sudah bilang, kita nggak punya obat, kalian siap-siap jadi mayat," tambahnya.

 

Rocky juga tidak habis pikir, ketika Presiden Jokowi tidak menemukan obat antivirus Covid-19 saat pemerintah sudah menganggarkan Rp 1.200 triliun untuk penanganan pandemi. "Bagaimana mungkin ada uang Rp 1.200 triliun di APBN+untuk tangani pandemi, tapi obatnya kosong," pungkasnya.

 

Pada Jumat (23/7) Presiden Jokowi blusukan mengecek ketersediaan obat yang dapat membantu penyembuhan pasien Covid-19. 

 

Salah satu apotik yang didatangi adalah Apotik di Villa DUta, Kota Bogor, Jawa Barat. Meski demikian, saat menanyakan ke petugas Jokowi tidak mendapatkan obat yang diinginkan. (rmol)


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.