SANCAnews.id

SANCAnews – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam waktu dekat akan dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keteranganya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan pemanggilan terhadap Anies akan dilayangkan dalam waktu tak lebih dari dua pekan ke depan.

"Pada saatnya KPK akan menyampaikan kepada publik secepatnya, mungkin minggu ini atau minggu depan," kata Firli saat dihubungi wartawan, Senin (26/7).

Dalam mengungkap kasus ini, Firli memastikan tak akan tebang pilih. Setiap proses penanganan kasus, katanya, hanya akan mengacu pada bukti yang terkumpul, termasuk dalam kasus dugaan korupsi lahan di DKI Jakarta.

"Kita memang akan jadwalkan untuk pemanggilan para pihak yang terkait pada perkara korupsi pengadaan lahan di DKI Jakarta, beri waktu KPK untuk bekerja," kata dia.

KPK telah menetapkan lima tersangka. Selain Rudy, empat tersangka lainnya yakni mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; Direktur PT AP, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT AP, Anja Runtuwene; dan korporasi yakni PT AP. KPK menaksir kerugian negara mencapai Rp152,5 miliar dari kasus tersebut. (rmol)

SANCAnews – Prospek bisnis jalan tol di Tanah Air masih menjanjikan dan menarik minat investor dunia.

Meski Pandemi Covid-19 masih berlangsung dan belum bisa diprediksi kapan akan terhenti, namun beberapa sektor bisnis tetap berprospek.

Terbaru, tiga pengelola dana global siap berinvestasi di beberapa ruas jalan tol di Indonesia.

Ketiga investor itu adalah Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), APG Asset Management (APG), dan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).

Mereka ingin membeli sejumlah ruas jalan tol milik BUMN. Total dana dari ketiganya bisa mencapai US$ 3,75 miliar atau Rp 54 triliun.

Ridha D.M. Wirakusumah, Chief Executive Officer (CEO) Indonesia Investment Authority (INA) menjelaskan, saat ini konsorsium INA dan tiga investor sedang melakukan uji kelayakan (due diligence) dan bernegosiasi dengan para pemilik jalan tol.

"Ada operator yang berminat menjual sebagian kecil, separuh bahkan seluruh sahamnya di ruas tol yang mereka miliki," kata dia, Rabu (21/7).

Keseluruhan transaksi tersebut sepenuhnya berdasarkan principle willing buyer dan willing seller.

"Bagi pemilik jalan tol yang berminat melepas (menjual), dana dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk membayar utang

atau memperkuat kinerja keuangan mereka ataupun untuk membangun tol baru," imbuh Ridha.

Secara lebih rinci, Ridha menjabarkan bahwa dari total dana investasi US$ 3,75 miliar milik konsorsium, sebanyak tiga entitas asing tadi (CDPQ, APG, dan ADIA) menyetorkan investasi US$ 1 miliar.

Adapun INA menyetorkan dana investasi US$ 750 juta atau 20% dari total investasi konsorsium

Salah satu aset yang diincar konsorsium adalah ruas jalan tol milik PT Jasa Marga Tbk (JSMR).

Ihwal penjualan aset tol, Corporate Finance Group Head PT Jasa Marga Tbk, Eka Setya Adrianto mengatakan, saat ini masih proses.

"Kami membuka diri untuk berbagai investor, dan INA salah satunya," kata dia.

JSMR menetapkan ruas tol yang akan didivestasi adalah ruas dengan kepemilikan Jasa Marga di atas 70%.

"Karena kami mau maintain di atas 51%, tetapi kami tak bisa sebutkan secara spesifik ruas tol itu," ungkap Eka.

Jasa Marga pernah memaparkan ada 9 ruas tol yang akan ditawarkan lewat INA. Seperti ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 61,7 km dengan kepemilikan 80%.

Lalu, Jakarta Cikampek II Elevated (36,4 km) dengan kepemilikan 80% dan Gempol-Pasuruan (34,2 km) dengan kepemilikan 99%.

Alex Siwu, Sekretaris Perusahaan PT Waskita Toll Road, anak usaha PT Waskita Karya Tbk (WSKT) mengaku sedang memproses divestasi beberapa ruas tol.

"Ada investor lokal dan asing termasuk SWF yang menyampaikan minat terhadap ruas tol milik Waskita," kata dia, kemarin. 

Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menilai, rencana itu menjadi kabar baik bagi BUMN konstruksi. Apalagi, BUMN memiliki utang yang cukup tinggi.

Alhasil, langkah divestasi ruas tol ke INA bakal mendorong BUMN membangun infrastruktur baru setelah kendala utang diatasi. (tribun)

SANCAnews – Presiden Joko Widodo tidak perlu melakukan sidak ke apotek untuk memastikan bahwa distribusi obat terapi pasien virus corona baru (Covid-19) tidak merata.

Pakar filsafat Rocky Gerung mengatakan, Presiden Jokowi baiknya duduk di Istana untuk mengkordinasi jajaran kabinetnya dalam memastikan tidak ada kekurangan kebutuhan medis di masa pandemi.

"Presiden harusnya ada di istana supaya oksigen dan obat tidak kekurangan, sekarang dia malah ke apotek memastikan apotek tidak punya obat," kata Rocky dalam tayangan video di akun Youtube Rocky Gerung Official, Sabtu (24/7).

Meski begitu kata Rocky, ada pesan penting dari sidak Jokowi. Yakni, kepala negara ingin rakyat pasrah pada nasib saat terpapar Covid-19.

"Kita bisa lihat nanti akibatnya apa, masyarakat kalau Isoman ya terima nasib saja karena dia tidak punya inisiatif untuk mencari obat," katanya.

"Kan presiden sudah bilang, kita nggak punya obat, kalian siap-siap jadi mayat," tambahnya.

Rocky juga tidak habis pikir, ketika Presiden Jokowi tidak menemukan obat antivirus Covid-19 saat pemerintah sudah menganggarkan Rp 1.200 triliun untuk penanganan pandemi. "Bagaimana mungkin ada uang Rp 1.200 triliun di APBN+untuk tangani pandemi, tapi obatnya kosong," pungkasnya.

Pada Jumat (23/7) Presiden Jokowi blusukan mengecek ketersediaan obat yang dapat membantu penyembuhan pasien Covid-19. 

Salah satu apotik yang didatangi adalah Apotik di Villa DUta, Kota Bogor, Jawa Barat. Meski demikian, saat menanyakan ke petugas Jokowi tidak mendapatkan obat yang diinginkan. (rmol)

SANCAnews – Pemerintah resmi memperpanjang PPKM Level 4 hingga 2 Agustus mendatang. Tetapi, bersamaan dengan perpanjangan pembatasan kegiatan tersebut, sejumlah aturan juga sedikit dilonggarkan.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla, menyebut pelonggaran seperti ini merupakan “jalan tengah” yang akan membuat pengendalian corona RI menjadi lebih sulit.

Sehingga, Jusuf Kalla mengungkapkan dirinya lebih setuju dengan adanya pengetatan yang lebih jauh atau lockdown, tetapi dengan satu syarat: pemberian bantuan langsung tunai harus berjalan optimal.

“Sejak awal kita sependapat bahwa ada pengetatan, lockdown. Tetapi, semua masyarakat yang tidak mampu harus disubsidi minimal Rp 1 juta per bulan,” ucap JK kepada kumparan, Minggu (25/7).

“Rumah tangga di Indonesia ada 60 juta rumah tangga, katakanlah yang tidak mampu 30%, berarti 20 jutanya. Maka, mereka harus dikasih Rp 1 juta per bulan. Jadi, berarti harus keluarkan Rp 60 triliun per bulan selama 6 bulan, kalau itu saya kira bisa terpotong, kita bisa teruskan itu, lebih baik. Daripada selalu ambil jalan tengah,” lanjutnya.

Saat ini, bantuan tunai yang diberikan kepada warga terdampak pandemi berjumlah Rp 300 ribu per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat. Menurut JK, angka ini tidak cukup bagi kebutuhan pangan mereka.

“[Rp 300 ribu] pasti tidak cukup. Kalau dikasih satu keluarga Rp 1 juta itu kan berarti bisa beli beras 100 kilo, yang beli beras hanya 25 kilo itu kan butuhnya 250 ribu, itu lain-lain bisa dibeli untuk kebutuhan pokok. Tidak menyenangkan, pastilah tidak. Tapi ini jalan keluar untuk penyelesaian.” jelas Wakil Presiden RI 2014-2019 ini.

"[Rp 1 juta] Cukup. Petani itu, pendapatannya sebulan kan Rp 1 juta sekeluarga. Cukup dalam artian cukup bisa makan, itu saja dulu. Fisik. Tentu tidak bisa beli baju dan lain-lain, tapi cukup untuk makan, tak akan kelaparan," tegas JK yang juga merupakan Ketua PMI.

Lebih lanjut, JK turut menyarankan untuk menggunakan satu sistem bantuan sosial saja untuk mempermudah administrasi, sehingga penyampaian bansos tunai bisa lebih terfokus.

“Saya sarankan, agar semua sistem disatukan sejak dulu. Keluarga sejahtera dan lain-lain itu terlalu banyak kartu-kartu. Gabungkan saja jadi satu dulu, jadi bantuan sosial tunai. Supaya tidak ribet administrasinya. Yang lain setop dulu, pakai satu,” pungkasnya.

Saat ini, dengan perpanjangan PPKM Level 3-4, Pemerintah memberikan sedikit kelonggaran, seperti adanya aturan makan di tempat selama 20 menit bagi warung makan/warteg, pedagang kaki lima, dan sebagainya.

Dengan adanya pelonggaran tersebut, tentu akan menimbulkan risiko penularan corona yang lebih tinggi. Tetapi, di sisi lain, pelonggaran ini memberikan keringanan beban ekonomi bagi masyarakat. []

SANCAnews – Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) menyatakan pemerintah menyalurkan berbagai bansos untuk meringankan beban masyarakat dalam menghadapi pandemi. Namun, bantuan tidak bisa terus menerus diberikan karena pemerintah memiliki keterbatasan.

"Bantuan yang bapak ibu terima untuk meringankan beban karena pembatasan aktivitas. Tapi tidak bisa terus menerus. Karena pemerintah memiliki keterbatasan," kata Risma saat menyaksikan penyaluran bantuan sosial di Kantor Pos Kota Tuban, Jawa Timur, dikutip Senin (26/7).

Untuk itu, dia meminta masyarakat Tuban dan daerah lainnya untuk bersama-sama memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19.

"Kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan, maka virus ini akan terus bermutasi. Kita tidak selesai-selesai. Kita tidak bisa menggerakkan ekonomi," tegasnya.

Bila masyarakat terjangkit COVID-19, maka penanganannya harus sesuai protokol kesehatan. Risma mengatakan meningkatnya angka penyebaran COVID-19 tidak dibarengi dengan meningkatnya sumber daya pendukung.

"Tenaga kesehatan terbatas, alat kesehatan termasuk obat-obatan juga tidak mencukupi, kapasitas rumah sakit terbatas, dan sebagainya. Nah itu yang harus dipikirkan," tuturnya.

Risma juga mengakui bantuan pemerintah 5 kg beras untuk satu keluarga per bulan bisa jadi tidak cukup.

"Karena memang tujuannya untuk meringankan sebagian beban masyarakat. Itulah kemampuan negara yang mampu diberikan," ujarnya.

Ia memastikan bantuan tidak hanya dari pemerintah pusat. Sebab pemerintah daerah juga memberikan bantuan.

"Meskipun itu bukan persoalan mudah karena keterbatasan anggaran dialami semua instansi. Mau meningkatkan pendapatan dari pajak juga tidak bisa," katanya.

Maka dalam kesempatan tersebut, Risma memohon dengan sangat agar masyarakat benar-benar mematuhi protokol kesehatan dengan baik.

Kabupaten Tuban menerima bantuan beras 5 kg dengan alokasi sebanyak 3.000 paket. Bantuan diberikan kepada masyarakat kelompok marjinal yang terdampak pandemi.

Untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) yang mendapat bantuan dari Kantor Pos Tuban sebanyak 120 di Desa Batu Retno dan 177 di Desa Sendang Harjo dengan indeks Rp600 ribu/KPM. (kumparan)