Latest Post


 

SANCAnews – Badan Intelijen Negara (BIN) gencar melakukan vaksinasi COVID-19. Strategi yang dilakukan mulai dari mendatangi dari rumah ke rumah, pondok pesantren hingga madrasah.

 

Menurut Kepala BIN Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, kegiatan vaksinasi dari pintu ke pintu dilakukan agar target pemerintah terbentuknya kekebalan kelompok hingga 70 persen dapat terwujud.

 

Dia mengatakan hal itu saat meninjau langsung vaksinasi pelajar di Yayasan Madrasah Tanwiriyyah, di Desa Sukasari, Jawa Barat, Minggu (25/7).

 

Budi Gunawan juga meninjau pembagian bantuan sosial (bansos) di Desa Karang Tengah Cianjur, Jawa Barat.

 

Dia mengatakan bahwa program vaksinasi COVID-19 bagi pelajar merupakan arahan dari Presiden RI Joko Widodo.

 

Menurut dia, vaksinasi COVID-19 bisa menyelamatkan diri sendiri serta keluarga, khususnya vaksinasi COVID-19 di ponpes sangat penting guna mencegah santri atau siswa terpapar COVID-19.

 

"Hari ini sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden, kami dari BIN melanjutkan program vaksinasi bagi anak pelajar di Cianjur."

 

"Ini untuk menekan angka kenaikan COVID-19 juga di kalangan anak-anak," kata Budi Gunawan.

 

Vaksinasi di ponpes serta madrasah secara rumah ke rumah dan pembagian bansos juga digelar serentak di tujuh provinsi.

 

Yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.

 

Untuk di tujuh provinsi Indonesia, pihaknya menyebarkan 15.000 vaksin dan 15.000 sembako beserta vitamin.

 

Budi Gunawan menjelaskan bahwa anak-anak santri atau siswa merupakan salah satu target utama dalam pemberian vaksin COVID-19.

 

Hal tersebut karena tingkat penularan COVID-19 sangat cepat bila terjadi pada anak-anak.

 

"Nanti pun setelah anak-anak sudah divaksin, harus diberi pengertian untuk tetap selalu menerapkan protokol kesehatan."

 

"Anak-anak pada masa pandemi COVID-19 harus diberikan perhatian khusus,” katanya.

 

Dia berharap kekebalan kelompok bisa tercapai untuk menghindari penularan COVID-19.

 

Program kali ini merupakan akselerasi dari program vaksinasi tiga juta dosis per hari yang merupakan target pemerintah.

 

Dia berharap program vaksinasi pemerintah bisa mengapai target sehingga target herd immunity atau kekebalan komunal pun bisa mencapai 70 persen di akhir 2021.

 

Budi saat membagikan paket sembako kepada masyarakat di Desa Karang Tengah, Cianjur, mengatakan bahwa paket sembako pada kali ini merupakan bantuan untuk masyarakat pada masa PPKM level 4 yang diharapkan bisa bermanfaat bagi para penerimanya.

 

Bagi para penerima, pihaknya berharap bantuan ini bisa bermanfaat bagi mereka dan keluarga.

 

Budi mengingatkan kepada masyarakat Indonesia yang sudah mendapatkan vaksin agar tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes).

 

"Tetap mengikuti prokes, seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, serta yang lainnya. Insyaallah, pandemi COVID-19 bisa segera berakhir," ucapnya.

 

Sementara itu, Kepala Yayasan Madrasah Tanwiriyyah Cianjur Kiai Deden Tanwiri mengaku sangat senang dan merasa tersanjung.

 

Karena ponpesnya terpilih sebagai lokasi vaksinasi nasional untuk pertama kalinya di Cianjur bagi usia 12—18 tahun.

 

"Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya BIN yang telah menyelenggarakan kegiatan ini."

 

"Semoga mereka diberi kekuatan serta semangat yang tinggi untuk terus mengejar target yang dicanangkan. Insyaallah, COVID-19 bisa segera berakhir," pungkas Kiai Deden. (jpnn)



 

SANCAnews – Presiden Joko Widodo telah memutuskan melanjutkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 selama sepekan dimulai Senin (26/7) hingga Senin (2/8) mendatang.

 

"Namun, kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap, dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati," ujar Jokowi saat siaran langsung melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu malam (25/7).

 

Di mana kata Jokowi, untuk pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat.

 

Sedangkan pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimal 50 persen sampai dengan pukul 15.00 WIB.

 

Kata Jokowi teknis pelaksanaan akan diatur oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

 

Selanjutnya kata Jokowi, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20.00 WIB.

 

Jokowi menekankan maksimal waktu makan untuk setiap pengunjung selama 20 menit. Hal itu dilakukan Jokowi dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi dan dinamika sosial.

 

Data perkembangan kasus aktif virus corona baru (Covid-19) di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 227 kasus menjadi 573.908. Sebelumnya data Satgas pada Sabtu (24/7) sebanyak 574.235 kasus aktif.

 

Untuk penambahan kasusnya, meski tidak setinggi kemarin yang menyentuh 45 ribu kasus lebih, dalam sehari penambahan kasus di angka 38.679 orang. Penambahan itu didapatkan dari 173.472 spesimen yang diujikan ke warga.

 

Data Satgas penanganan Covid-19 per Minggu (25/7) pukul 12.00 WIB, angka kematian masih tinggi menyentuh 1.266 orang, totalnya 83.279 orang.

 

Untuk pasien yang berhasil sembuh mengalami penambahan sebanyak 37.640 pasien. Total pasien yang berhasil menaklukkan Covid-19 sejak awal Pandemi sebanyak 2.509.318 orang.  (rmol)





SANCAnews – Tagar ‘Jokowi Mundur Rakyat Selamat’ pada hari Minggu ini, 25 Juli 2021, menjadi trending topic di media sosial Twitter.

 

Berdasarkan penelusuran, rupanya tagar tersebut digaungkan netizen dengan banyak keluhan.

 

Mulai dari persoalan Covid-19, PPKM, tudingan komunis, tudingan sebagai pembohong hingga pemimpin bodoh, dan lain sebagainya.

 

“Berhasil menciptakan buzzeRp kaum pengikut BIPANG yg TOL*L n DONGOOOKnya naudzubillah unt tetep eksis diksh rokok 1 linting n duit beli nasbung cukup unt memuji Rezim Jokowi Rasa Komunis laknatullah n kami Rakyat yg waras akalnya udah gak kaget mah,” tulis netizen dengan akun DewiMAJID2, dikutip terkini.id pada Minggu, 25 Juli 2021, via Twitter.

 

“Prestasi bisa bikin level paling tinggi dlm kebijakan mengatasi pademi kyk org jualan indomie bisa di lihat dr level pedesnya. Maklumlah Indonesia di pimpin org BODOH dijadikan presiden namanya jokowi sang PEMBOHONG itu FAKTA,” sambungnya tampak berapi-api.

 

“Sejak 2014 cebonk itu emang tol*l n Dongoooknya naudzubillah maklum junjungannya jokowi sang PEMBOHONG itu FAKTA yg tak bisa terbantahkan Makanya JokowiMundurRakyatSelamat,” lanjutnya.

 

Tak hanya itu, netizen menyebut mundur bukan berarti hina, seperti Soeharto dan Gusdur yang lebih memilih mundur dari kursi presiden RI.

 

"Mundur bukan berarti hina, Contohlah Soeharto dan gusdur mereka rela mundur demi menghindari pertumpahan darah,” tulis LalaGumawo2.

 

Sementara itu, netizen lainnya pun tampak melakukan hal yang sama. Hanya saja, aspek yang mereka bahas sebagai dasar mendesak Presiden Jokowi mundur berbeda-beda.

 

“Sebelum Rp diganti yuan. Sebelum semua aset dimiliki china. Sebelum kolom agama dihilangkan, JokowiMundurRakyatSelamat,” ujar akun Kayakcantik.

 

“Marilah kita selamatkan bangsa dan negara serta keturunan kita,” timpal akun Aprise3.

 

“Ga bisa demo ga bisa menyampaikan aspirasi acara lgsung ya sdh ramaikan saja lewat medsos #JokowiMundurRakyatSelamat sebagai pengganti demo,” tutur akun MasAgus96828810.

 

Namun, ternyata ada pula netizen yang menggunakan tagar tersebut justru untuk melawan opini-opini negatif.

 

“Saya merasa kasihan sama yang bikin tagar #JokowiMundurRakyatSelamat hidupnya penuh halu dan berbusa busa di twitter,” ungkap akun GeonardiG. (terkini)



 

SANCAnews – Aksi besar bertajuk “Jokowi End Game” yang membuat heboh publik akhir pekan ini nyatanya tidak terjadi di lapangan pada Sabtu (24/7). Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai kehebohan aksi tersebut justru membuat malu intelijen negara.

 

Ini lantaran respons berlebihan yang ditunjukkan oleh aparat. Mulai dari penutupan ruas Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada Sabtu (24/7).

 

Ada juga penempatan petugas berseragam kepolisian dan TNI yang berjaga di sekitar jalanan tersebut. Termasuk penempatan kendaraan taktis milik kepolisian yang turut disiagakan.

 

“Ini bikin malu dunia intelijen,” tutur Fadli Zon lewat akun Twitter pribadinya, Minggu (25/7).

 

Fadli Zon justru mempertanyakan apakah di negara ini sudah tidak ada intelijen lagi. Sebab, kehebohan ajakan demo tidak bisa diprediksi lagi di lapangan.

 

Bahkan respons yang diberikan juga tampak berlebihan. Padahal di satu sisi demonstrasi tidak terjadi.

 

“Kok bisa heboh Demo “Jokowi End Game” tapi tak ada demonya. Apakah ini gladi resik?” sindirnya. (rmol)



 

SANCAnews – Indonesia kini disebut negara yang dihindari untuk berinvestasi. Hal tersebut terjadi karena penegakan hukum di Indonesia yang buruk.

 

Di mana sebelumnya diketahui bahwa Indonesia dikenal sebagai surga bagi investasi untuk kawasan Asia, karena dukungan regulasinya.

 

"Indonesia surga bagi investasi untuk kawasan Asia, kalau menurut undang-undang. Tapi begitu menyangkut penegakan hukum, surga itu terancam berantakan, terancam luluh lantah karena buruknya penegakan hukum," ujar ekonom senior Ichsanuddin Noorsy, kepada wartawan, Sabtu (24/7/2021), dikutip dari Tribunnews.

 

Ichsanuddin menyebut kondisi itu dinyatakan oleh dua lembaga, yakni Bank Dunia yang menyebut adanya problematika terhadap kepastian hukum yang disebut sebagai lack of certainty, serta lembaga berikutnya adalah Moodys Poor.

 

Diberitakan sebelumnya banyak investor yang meninggalkan pasar modal Indonesia akibat proses penegakan hukum kasus Jiwasraya-Asabri.

 

Kondisi ini diperburuk dengan aksi Kejaksaan Agung yang serampangan menyita dan lelang aset bahkan tak terkait perkara.

 

"Saya sendiri sudah menyampaikan ini sejak 2015 hingga 2019 akhir, bahwa dalam memperbaiki iklim investasi bukan melulu hanya tentang regulasinya, tidak melulu pada persoalan birokrasinya, tapi ada tiga problem di situ. Problem keadilan yang itu bisa menyangkut ketimpangan yang muncul di balik investasi, lalu problem penghisaban posisinya, dan problem campur tangan," kata dia.

 

Ichsanuddin pun mengkritisi rezim Presiden Jokowi yang sudah memberikan 'karpet merah' kepada investor, namun tidak memberi aura yang positif terhadap penegakan hukum.

 

"Nah, karena tidak positif dalam penegakan hukum akibatnya sejumlah sekuritas asing kabur. Walaupun Indonesia bersedia di invasi, bersedia di intervensi, dan bersedia di indotrasi oleh kekuatan modal asing begitu kan ya, tapi karena penegakan hukumnya jelek mereka ya nggak mau. Jadi posisi kita masuk ke dalam posisi dihindari dalam berinvestasi," imbuhnya.

 

Terkait penurunan rating penegakan hukum buruk, Ichsanuddin menilai iklim investasi maupun perekonomian pasti memburuk.

 

"Rating itu vonis bagi saya. Jaminan hukumnya ada, tapi penegakan hukum posisinya yang nggak jelas. Ada sejumlah investor asing yang melakukan pelanggaran hukum, nggak di apa-apain ya cuma di Indonesia. Jadi mereka bukan cuma sekedar digelar karpet merah, tapi diberikan kondisi suasana kenyamanan yang luar biasa, diikuti dengan ketidakjelasan penegakan hukum gitu," ujarnya.

 

Sementara itu, Analis Senior CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum di investasi, di pasar modal.

 

Terutama terkait dengan cara penanganan atau cara aparat hukum dalam menangani atau menyelesaikan proses hukum.

 

"Misalkan, kasus salah investasi di BPJS atau Jiwasraya-Asabri itu kan harus dilihat dari oknum siapa yang salah dalam melakukan SOP atau investasi. Bukan investasinya yang salah, sampai keluar pemberitaan kan bahwa banyak investasi tersebut dianggap merugikan negara," ujar Reza.

 

Menurut Reza, hal itu sudah menjadi kesalahan dalam menganalisis proses hukum yang terjadi.

 

"Yang kayak gitu-gitu kan juga harus diketahui oleh aparat hukum, sebenernya yang dimaksud dengan investasi itu apa sih, yang dianggap merugikan negara itu seperti apa sih?" ungkapnya.

 

"Jadi hal-hal seperti itu yang seharusnya bisa mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum. Agar ada kejelasan dari investor yang bertanya-tanya bagaimana cara aparat kita memproses hukum terkait dengan penanganan kasus yang ada. Kemudian kasus ini bagaimana penyelesaiannya, ini juga menjadi perhatian mereka," lanjut Reza.

 

Reza menambahkan terkait dengan penanganan hukum memang harus melihat banyak aspek, tidak bisa dilihat dari satu atau dua aspek.

 

Karena yang namanya investasi itu dinamis, jadi setiap saat pun bisa berubah.

 

"Nah cuma bagaimana dalam penegakan hukum itu yang harus kita lihat lagi. Jadi misalkan berinvestasi di saham Astra, padahal secara hitung-hitungan sudah masuk perusahaan yang memiliki tata kelola yang bagus,  ternyata beli di harga 7 ribu, ternyata begitu tutup buku harganya 6500, masa investasinya sudah sesuai dianggap merugikan negara karena turun kan," katanya.

 

Lalu, lanjutnya, kemudian apakah salah berinvestasi di Astra, kan enggak juga kan.

 

Jadi seperti yang saya bilang harus melihat dari berbagai aspek.

 

Kecuali kalau misalkan masuk ke saham-saham yang memang di luar SOP, itu menyalahi aturan.

 

"Tapi kalau misalkan seperti kasus yang tadi, sudah mengikuti sesuai SOP dan ketentuan yang ada, tapi ternyata investasinya turun, nah itu kah harus dilihat lagi kesalahannya dimana, apa itu salah kelola ataus kesalahan lainnya. Jadi penegakan hukum juga harus dilihat dari berbagai macam sisi," ujarnya.

 

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Yusuf Rendy Manilet berpendapat bahwa masalah kepastian hukum merupakan salah satu pertimbangan penting bersama dengan beberapa pertimbangan ekonomi lain seperti kemudahan berinvestasi, ataupun akses pembiayaan perbankan.

 

"Meski beberapa aturan menjamin aspek penegakan hukum untuk investor,  hanya saja, yang perlu menjadi perhatian ialah masalah turunnya peringkat indeks korupsi Indonesia," katanya.

 

"Tentu ini menjadi semacam lampu kuning, karena jika pemberantasan korupsi dianggap melemah, maka hal ini bisa jadi mengindikasikan potensi penyelewangan kekuasaan. Hal ini saya kira bisa menjadi persepsi negatif bagi investor," tambahnya.

 

Yusuf mengatakan, dalam beberapa ukuran persepsi korupsi di Indonesia, ada salah salah satu ukuran penilaian penurunan demokrasi yang dikontribusikan pada varieties of democracy.

 

Yakni menggambarkan korupsi politik masih terjadi secara mendalam dalam sistem politik di Indonesia.

 

"Sekali lagi hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi investor nantinya," tandasnya. (tribun)


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.